441 likes | 792 Views
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah. OLEH : DIDIN PRIATNA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013. Intervensi Program. Masalah Rekrutmen belum memenuhi standar Jabatan KS terindikasi sebagai jabatan politis. Program pembinaan KS belum terintegrasi secara sistemik
E N D
PenilaianKinerja KepalaSekolah OLEH : DIDIN PRIATNA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013
Intervensi Program Masalah Rekrutmen belum memenuhi standar Jabatan KS terindikasi sebagai jabatan politis. Program pembinaan KS belum terintegrasi secara sistemik Penguasaan standarkompetensi KS belum merata Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengelolan sekolah belum terlaksana dengan efektif Instrumen PK masih beragam Program PKBKS yang sistemik masih dalam tahap pengembangan Penurunan kinerja, citradanwibawaKS (khususnya KS SD) Dualisme jabatan (KS dan guru) KEPALA SEKOLAH PROFESIONAL MENUJU Intervensi Program
DASAR HUKUM PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH UU SISDIKNAS 20/2003 PP 19/2005 PERMENDIKNAS NO 13TAHUN 2007 PERMENDIKNAS NO 35 TAHUN 2010 PERMENDIKNAS NO 19 TAHUN2007 PERMENDIKNAS NO 28TAHUN2010 INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH KEPALA SEKOLAH PROFESIONAL SEKOLAH BERMUTU
Landasan Teori • Pengukuran mutu merupakan elemen esensial yang seharusnya dimulai dari sejak perencanaan. • Empat Strategi Utama: (1)Menganalisis konteks internal dan eksternal sekolah (2)Merancang strategi, merumuskan visi-misi, menetapkan tujuan dan rencana pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. (3)Mengerahkan daya kepempimpan pembelajaran. (4)Melaksanakan supervisi dan evaluasi pemenuhan target proses dan pencapaian sebagai input bagi perbaikansiklus berikutnya. • Pengukuran kinerja merupakan komponen sistem strategis dalam penerapan standarkarenadapatmengukurefektivitas peningkatan mutu proses dan akuntabilitas institusi (TQM in Education Edward Sallis: 2002)
Standar Pengelolaan • Tugas pokok pengelolaan • Perencanaan program meliputi pengelolaan visi, misi, tujuan, dan menyusun rencana kerja. • Pelaksanaan rencana kerja • Pengawasan dan evaluasi • Kepemimpinan sekolah, dan • Sistem informasi manajemen
Landasan • Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang • Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru • Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah • Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya • Peraturan Negara Pendidikan Nasional Nomor: 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
KERANGKAPENGEMBANGAN KEPALA SEKOLAH • LINGKUNGANEKSTERNAL: • Persaingan Regional dan Global • World Class Standard • Net working • LINGKUNGAN INTERNAL: • Regulasi • Kebijakan dan Renstra Pendidikan • Sumber Daya (Man, Money, • Material, Machine, Market) a. pemetaan kebutuhan • jumlah dan kualitas b. penyiapan • seleksi administrasi • Kompetensi (PPKMK, diklat penyiapan, lisensi) c. Pengangkatan d. Penempatan DESAIN UTAMA (GRAND DESIGN) PROGRAM PENGEMBANGANKEPALA SEKOLAH REKRUITMEN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN PENJAMINAN MUTU • UK – PK – PKB • Sistem karir: kenaikan pangkat/golongan, promosi dan demosi • Organisasi /Asosiasi Profesi (KKKS, MKKS, AKSI) • Networking (nasional dan internasional) • Gaji • Tunjangan • Sertifikasi • Penghargaan kinerja (best parctice, seleksi ber prestasi) • Perlindungan hukum • Regulasi (standardisasi) • Pemenuhan Standar (UK dan PK) c. Pembinaan • Pemberhentian/Pengalihan KEPALA SEKOLAH PROFESIONAL
DESAIN UK, PENILAIAN KINERJA DAN PENGUATAN KS UJI KOMPETENSI SBG GURU (6 JP) SBG KS (18 JP TUGAS TEMBAHAN) N ≥ SM N ˂ SM PENILAIAN KINERJA SBG KS KENAIKAN PANGKAT DAN PENGHARGAAN LAINNYA YANG RELEVAN DIKLAT LANJUT PENGUATAN KS DIKLAT DASAR PENGUATAN KS
DESAIN PEMBINAAN KEPALA SEKOLAH PROFESIONAL • Pembinaankarirdan kepangkatan • Memastikan Kepsek melaksanakan tugas sebagai guru • Menjaminbahwa kepsek melaksanakan tugas manajerial dan supervisi • (KEPASTIAN,TERWUJUDNYA KEUNGGULAN SEKOLAH DALAM MEMENUHI STANDAR) UJI KOMPETENSI UK N ˂ SM N ≥ SM N ≥ SM N ˂ SM PKB PKB PK DIKLAT DASAR INTERNALLY & EKSTERNALLY DRIVEN PK DIKLAT LANJUTAN DIKLAT PENGEMBANGAN • KENAIKAN PANGKAT/JABATAN • PROMOSI • TUNJANGAN PROFESI KEPSEK PROFESIONAL SM : Standar Minimal PKB : Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan PK : Penilaian Kinerja
PROSEDUR PK DAN PKB TENDIK Kepala Sekolah PPP UK N < SM N ≥ SM i = 2 • Angka • Kredit • Kenaikan • Pangkat/ • Gol PK DIKLAT DASAR N < SM i = 2 PKB N ≥ SM Guru
SINTESIS INSTRUMEN PKKS PERMENDIKNAS 35/2010 PERMENDIKNAS 13/2007 PERMENDIKNAS 19/2007 PERMENDIKNAS 28/2010 SEBARAN BUTIR Kepribadian ... ... Usaha PengembanganSekolah • Peningkatan Kualitas8 SNP Usaha pengembanganProfesionalisme • . . Supervisi 3 Kewirausahaan Sistem Informasi Manajemen Kewirausahaan . Kepemimpinan Pembelajaran Pengawasan dan Evaluasi . Supervisi Pembelajaran Pengembangan Sekolah Perencanaan Program Manajerial 9 ... ... Kepemimpinan Sekolah/Madrasah . ... Catatan: Kompetensi kepribadian dan sosial menjadi sasaran program penilian lain di luar PKKS. ... ... 12 Kepribadian & Sosial .. ... Pelaksanaan Rencana Kerja Sosial Manajemen Sumber Daya Instrumen
PERANGKAT PENILAIAN PERANGKAT PENILAIAN
Penentuan Skor Indikator Kinerja “Ya” “Tidak” • diberikanapabilakepalasekolah/madrasah mampumenunjukkanbukti‐bukti yang lengkapdansangatmeyakinkanbahwa data otentik yang diperoleh olehkepalasekolah/madrasah yang bersangkutan mencapai minimal 70% dari data kinerja yang diharapkan, kecualijika “semuaharusterpenuhi”. • diberikanapabilakepalasekolah/madrasah tidak mampumenunjukkanbukti‐buktiyang cukup bahwadata otentik yang diperoleh olehkepalasekolah/madrasah yang bersangkutantidak mencapai70% dari data kinerja yang diharapkan.
Penentuan Nilai Kinerja Keterangan: NKKS : Nilai Kinerja Kepala Sekolah Total Nilai Kinerja Perolehan: Jumlah Skor Sub Tugas Utama yang diperoleh Total Nilai Kinerja Maksimal: Jumlah Skor Sub Tugas Utama Maksimal
Penentuan Nilai Akhir Keterangan: NKG : Nilai Kinerja Guru (Pembelajaran) NKKS : Nilai Kinerja Kepala Sekolah NA : Nilai Akhir Kinerja Guru dengan tugas tambahan sebagai Kepala sekolah/Madrasah
Perhitungan Angka Kredit per tahun AK = Perolehan angka kredit per tahun AKK = Angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan AKPKB = Angka kredit unsur pengembangan profesional berkelanjutan AKP = Angka kredit unsur penunjang JM = Jumlah jam mengajar per minggu JWM = Jumlah wajib mengajar per minggu (6 jam untuk kepala sekolah) NPK = Nilai perolehan hasil kinerja sebagai guru
MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN PKKS Laporan NKKPS dengan Nilai yang telah disetujui setuju KS Laporan NKKPS dengan Nilai oleh Penilai dengan catatanketidaksetujuankepadasekolah/madrasah yang bersangkutan TidakSetuju
ProsedurMenghitungAngkaKreditGuru dengantugasTambahanKepalaSekolah Prosedur PK Guru PK Kepala Sekolah Nilai PKG 1 HasilPenilaian PKG & PKKS (Jml. Skor) Nilai PK-KS NPKKS NPKKS max 2 Konversinilaikeskala 1-100 NPKG NPKG max NKKS (100)= x 100 NPKG (100) = x 100 3 KategoriNiai
Prosedur PK Guru PK Kepala Sekolah (AKK – AKPKB – AKP) X NPK Menghitungangkakredit per tahun AK = 4 4 MenghitungJumlahangkakredit per tahun 5 Total AK per tahun= 25% x AKPKGpertahun +75%% x AKKSpertahun JM JWM (AKK – AKPKB – AKP) X X NPK AK= 6 MenghitungJumlahangkakredit 4 tahun 4 AK4 tahun = (AK1)+(AK2)+(AK3)+(AK4) MenghitungAngkaKreditKomlulatif 7 AKKumulatif = AK4 tahun + AKPKB + AKP