Penguatan Kelembagaan KKB di Kabupaten dan Kota

1. Penguatan Kelembagaan KKB di Kabupaten dan Kota Oleh : Ir. Ambar Rahayu, MNS Sekretaris Utama BKKBN

2. Outline • Kondisi Kelembagaan Program KKB di Kab/Kota • SDM Pengelola • Advokasi dan KIE Below The Line • Penerapan SPM • Sinkronisasi Pembiayaan Pusat dan Daerah

3. Kondisi Kelembagaan A. Keadaan Awal 2013 Berdasarkan PP41/2007

4. Kondisi Kelembagaan B. Pembentukan Sampai Akhir 2013 (Pasca ditetapkannya UU 52/2009)

5. Kondisi Kelembagaan Lanjutan • Catatan: • Belumseragamdengannomenklatur BKKBD • Pembentukan BKKBD merupakanamanat UU N0. 52/2009 tentangPerkembanganKependudukandan Pembangunan Keluarga (Pasal 57 ayat (3)) • Struktur yang ideal adalahterdiridariSekretariatdan 4 Bidang, yaituPengendalianPenduduk, KB, KS, Advokasi, Penggerakan dan Informasi • Sejak otonomi daerah, TFR stagnan 2,6 anak dalam satu dekade (2002-2012)

6. PERMASALAHAN KELEMBAGAAN • Melemahnyakomitmenpemerintahpusat dan daerah • 11 kab/kota (pemekaran) belummembentukkelembagaan • Anggaran APBD dikab/kotautk program KB belum mencukupi  masihsangatkecildibandingprioritaspembangunan yang lain) • Bervariasinyakelembagaan (Dinas, Badan, Kantor) • Program KKB pentingtapitidakprioritas (dianggapkonsumtifdantidakmenarikuntukisupolitik berdampakpadakebijakanpemda) • Lemahnya Kapasitas SDM Pengelola(PLKB, Kader/IMP) • SDM Penanggungjawab Program KKB (SKPD-KB), sangat variatifdalampenguasaan Program KKB

7. SDM PENGELOLA PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB • Jumlah PLKB menurun saat desentralisasi • Rasio desa/PLKB = 4:1, sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal * • Jumlah tenaga lini lapangan 22.481 (56,6 %)dari targetSPM 2014. ** (1 PLKB Membina 2 Desa) Jumlah desa(79. 418) : 2 = 39.709 PLKB/PKB) • Sebagianpimpinan SKPD-KBbelummemahami substansi KKBsecarautuh * Kajian Pelaksaan SPM Bidang KB KS di 10 Kabupaten, BKKBN-UNFPA 2013 ** Sumber: LaporanPerwakilan BKKBN Provinsi, Nov 2013

8. KondisiPetugasLapangan KB Keterangan : *) Pendataan Keluarga, 2012 **) Laporan Perwakilan BKKBN Provinsi, November 2013

9. Advokasi dan KIE Below The Line • Advokasi dan KIE : sinergi antara, above the line, through the line dan below the line, dengan titik berat pada below the line melalui pendekatan komunikasi perubahan perilaku • Karakteristik below the line: media dengan jangkauan dan penetrasi terbatas, lebih dekat dengan sasaran, local content (menggunakan tokoh, bahasa, simbol dan lambang sesuai norma dan budaya lokal).

10. Above Media Line Televisi, Radio, Surat Kabar/ Majalah, Website Through Media Line Billboard, Umbul-umbul, Spanduk, Roll-up Banner • Below Media Line • Poster, Leaflet, Booklet, KIP/K, Stiker, Plakat, Media Merchandise

11. PENERAPAN SPM SPM 2010-2014  3 jenispelayanandasar (9 INDIKATOR) • Menjaminaksesmasyarakatuntuk memperoleh pelayanandasar • Indikator Sederhana, konkrit, mudahterukur, terbuka, terjangkau, dan dapatdipertanggung jawabkan (RPJMN 2010-2014)

12. Kab/Kotamenyelenggarakanpelayanan KB & KS berdasarkan SPM yang meliputijenispelayanandasarbesertaindikatorkinerja dan target tahun 2010-2014 meliputi :   A. PelayananKomunikasi, Informasidan Edukasi(KIE) KB dan KS; B. PenyediaanAlatdanObatKontrasepsi; C. PenyediaanInformasi Data Mikro keluarga. DILENGKAPI DGN PETUNJUK TEKNIS

14. Juknis Perencananaan pembiayaan pencapaian SPM bidang KB dan KS di kabupaten/Kota (Perka BKKBN No. 231/HK-010/B5/2010) • Juknis Pengembangan Kapasitas Tenaga Program KB dan KS (Perka BKKBN No. 232/HK-010/B5/2010) • Juknis Monitoring dan evaluasi penerapan dan Pencapaian SPM bidang KB dan KS di kabupaten/Kota (Perka BKKBN No. 281/PER/B4/2011) 3 JUKNIS SPM

15. PERMASALAHAN PENERAPAN SPM Dari hasil pemantauan yang dilakukan di 9 Provinsi terdapat beberapa permasalahan: • Seringnya mutasi pengelola program KKB • Persepsi Stakeholders beragamProgram KB belum menjadi program prioritas • Kelemahan Regulasi di tingkat Kab/Kota dalam mendukung pelaksanaan SPM • Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan

16. PERMASALAHAN PENERAPAN SPM Lanjutan • Dari 9 Indikator pada umumnya Kab/Kota belum mampu memenuhi indikator penyediaan kontrasepsi 30 % • Masih banyak Kab/Kota yang berada diatas 3,5 % PUS Istrinya < 20 Tahun (indikator pertama) • Masih banyak Kab/Kota yang berada diatas 5% Unmet Need (indikator ketiga) • Rasio PLKB yang belum tercapai

17. SINKRONISASI PEMBIAYAAN PUSAT DAN DAERAH

18. Kondisi Penganggaran Program KKB • Dari 15 kabupaten dan kota di Indonesia, rentang anggaran APBD di tingkat kabupaten dan kota untuk program KKB hanya berkisar antara: 0,04 % - 2 %* • Program KKB merupakan urusan wajib terkait pelayanan dasar, namun pada umumnya belum menjadi program prioritas bagi pemerintah daerah , sehingga berpengaruh pada anggaran. *)Hasil asesmen Biro Perencanaan BKKBN, 2012 (UNFPA)

19. Sumber data: Kemendagri

20. DUKUNGAN PENGANGGARAN PROGRAM KKB • Sumber Dana KAB/KOTA dari DAU (APBD) • Sumber Dana dari Pusat (APBN) : • Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB • Alkon • Dukungan Kegiatan

21. HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT & DAERAH PembagianUrusan UU No. 32/2004 Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat Pelaksanaan Urusan Sumber Pendanaan UU No. 33/2004 APBD DBH DAU PAD UU No.28/2009 DAK Desentralisasi Pendapatan Transfer Dana Otsus K/Lmelimpahkan wewenang kepada Gubernur Dana Penyesuaian Dekonsentrasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Dana Hibah Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah K/Lmenugaskan wewenang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota Dana Darurat Belanja Penggunaan SILPA Surplus/Defisit Pencairan Dana Cadangan Pembiayaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan APBN Pinjaman Daerah APBN

22. MELIPUTI : KEBIJAKAN PENGANGGARAN (Kemendagri) BELANJA YG DIARAHKAN (EARMARK) BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT/WAJIB BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI AMANAT PER UU BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM BELANJA LAIN-LAIN

23. BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT/WAJIB : • BELANJA PEGAWAI • BELANJA BUNGA • KEGIATAN DPA - L • DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (A.L. DANA PENDAMPING DAK, DDUB dan e-KTP) BELANJA YG DIARAHKAN (EARMARK) DAK DBH - DR DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU DANA OTSUS (Untuk Program) DANA BOS DANA INSENTIF DAERAH (DID) DANA PENYESUAIAN (Tunj. Fungsional, TambahanPenghasilan Guru PNS, Sertifikasi Guru) BANTUAN KEUANGAN YG BERSIFAT KHUSUS

24. BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN 20% DARI TOTAL BELANJA • BELANJA URUSAN KESEHATAN 10% DARI TOTAL BELANJA DILUAR GAJI • ALOKASI DANA DESA (ADD) 10% DARI DANA PERIMBANGAN • DBH PAJAK KEPADA KAB/KOTA • BANTUAN PARPOL • INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK • BELANJA MODAL BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM : BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI AMANAT PER UNDANG-UNDANGAN • 26 URUSAN WAJIB(ada KB) (diluarpendidikandankesehatan) • 8 URUSAN PILIHAN Dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah (provinsi atau kab/kota) sesuai tugasdan fungsi SKPD

25. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ALOKASI ANGGARAN LANGSUNG KE DESA PELUANG UNTUK MEMPERKUAT PELAKSANAAN PENGGERAKAN KKB DI LINI LAPANGAN PERLU PANGAWALAN : PADA JUKLAK/JUKNIS DARI BUPATI ADA MENU PENGGERAKAN KKB PENGAWALAN PADA PERENCANAAN MULAI PADA MUSRENBANGDES

26. TerimaKasih

27. Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : BANGKA BELITUNG

28. Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : BENGKULU

29. Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : DI YOGYAKARTA

30. Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : DKI JAKARTA

31. Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : GORONTALO

32. Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : JAMBI

33. Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : JAWA TENGAH

34. Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : JAWA TENGAH (Lanjutan)

35. Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : JAWA TENGAH (Lanjutan)

36. Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : KALIMANTAN SELATAN

37. Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : KALIMANTAN SELATAN (Lanjutan)

38. Pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS Prov. : MALUKU