MANAJEMEN MATERIIL

1. MANAJEMEN MATERIIL DISAMPAIKAN OLEH : PARSIYO PADA DIKLAT PIM TK. IV KEMENTERIAN PERTANIAN

2. BEBERAPA PERATURAN PERUNDANGAN • Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, • PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, • Permen Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN, dan  • PMK nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN;

3. UU No. 17 tahun 2003: Tentang Keuangan Negara PREASIDEN:PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEU. NEG (PSL 6) DISERAHKAN DIKUASAKAN GUB/BUPT/WALKOTA KEP. PEMR. DAERAH UNT MENGEL KEU DAERAH & WK PEMDA ATAS KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN MENTERI KEUANGAN PENGELOLA FISKAL & WKL PEM. DLM KEKAY NEG YANG DIPISAHKAN MENTERI /PIMP.LEMBAGA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / BARANG UU No. 1 tahun 2004: Tentang Perbendaharaan Negara PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH • GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA • MENETAPKAN PJBT PENGEL BMD (PS 5) • MENETAPKAN KEBJK PENGELOLA BMD (PS 43) MENTERI KEUANGAN BENDAHARAWAN UMUM NEGARA (MENETAPKAN KEBJ & PEDOMAN PENGELOLAAN BMN) PS 4 MENTERI /PIMP LEMB PENGGUNA BARANG PADA KEMENTERIAN/LMBG PUSAT .PS6

4. PP No. 6 / 2006 : TENTANG PENGELOLAAN BMN/D PUSAT DAERAH GUB./BUPT/WALIKOTA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BMD (PS 5) MENTERI KEUANGANSELAKU BUN ADALAH PENGELOLA BMN ( PS 4) MENTERI /PIMP LEMB SELAKU PIM KMTRN/LEMBG ADALAH PENGGUNA BARANG (PS 6) KA SATKER PERANGKAT DAERAH ADALAH PENGGUNA BMD (PS 8) KEPALA KANTOR ADALAH KUASA PENGGUNA BMN DILINGKUNGANNYA (PS 7) SEKRETARIS DAERAH ADALAH PENGELOLA BMD (PS 6)

5. PEREN KEB & PENGANG & PENGGUNAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN PENGHAPUSAN BANGUN G SERAH PEMINDAHTANGANAN PENATAUSAHAAN POKOK BAHASAN PENGERTIAN PJB PENGLOLA PEMANFAATAN