1 / 42

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DI DAERAH PERBATASAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DI DAERAH PERBATASAN. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012. 1. 1. 1. Sistematika Paparan. 1. Tahapan Pembangunan Pendidikan Nasional. 2. Biaya Pendidikan. 3 . Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2012.

mills
Download Presentation

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR DI DAERAH PERBATASAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKANDASAR DI DAERAH PERBATASAN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012 1 1 1

  2. SistematikaPaparan 1. Tahapan Pembangunan Pendidikan Nasional 2. Biaya Pendidikan 3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2012 4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan 2012 5. Program Pembiayaan untuk Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar 6. Pembangunan PendidikanDasar di Daerah Perbatasan

  3. 1 Tahapan Pembangunan Pendidikan Nasional

  4. Tahapan Pembangunan Pendidikan Nasional Fokus Internal Fokus Eksternal VISI 2014 : “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif“ MISI 2010-2014 : M1. Meningkatkan KetersediaanLayanan Pendidikan M2. Meningkatkan KeterjangkauanLayanan Pendidikan M3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan RelevansiLayanan Pendidikan M4. Meningkatkan KesetaraanMemperoleh Layanan Pendidikan M5. Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan

  5. 2 Biaya Pendidikan

  6. Jenis Biaya Pendidikan Menurut PP No 48 Tahun 2008 ada 3 jenis biaya pendidikan: • Biaya Satuan Pendidikan:biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan • Biaya Penyelenggaraan dan/atau PengelolaanPendidikan:biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat • Biaya Pribadi Peserta Didik:biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

  7. Biaya Satuan Pendidikan Terdiri dari: • biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sdm, dan modal kerja tetap. • biaya operasi, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia.   • bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya • beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

  8. 3 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

  9. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SecaraumumBOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu; Secarakhusus: Membebaskanpungutanbagisiswa SMP negeriterhadapbiayaoperasisekolah Membebaskanpungutanseluruhsiswamiskindariseluruhpungutandalambentukapa pun, baik di sekolahnegerimaupunsekolahswasta Meringankanbebanbiayaoperasisekolahbagisiswa di sekolahswasta;

  10. Alokasi BOS Tahun 2011-2012 Biaya Satuan BOS 2012: 1. SD : Rp. 580.000,-/siswa/tahun 2. SMP : Rp. 710.000,-/siswa/tahun

  11. Landasan Penyaluran BOS tahun2012 Pidato Bapak Presiden : Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2012 beserta Nota Keuangan 16 pada Agustus 2011: Proses yang menghambat penyaluran BOS harus ditiadakan. UU APBN No 22 Tahun 2011 Tentang APBN Tahun 2012 mengamanatkanbahwamekanismepenyalurandana BOS disalurkandarirekeningkasumumnegara(KUN) kerekeningkasumumdaerah (KUD) provinsiuntukselanjutnyaditeruskankepadamasing-masingsatuanpendidikandasarbaiknegerimaupunswastadalambentukhibah 3. Keputusanrapat di KomitePendidikan yang dipimpinolehBapakWakilPresidenmenginstruksikanbahwa BOS harusdisalurkandenganprinsiptepatwaktu, tepatjumlah,tepatsasaran dan tepat penggunaan. Diharapkantanggal9 – 16 Januari2012BOS triwulan 1 harussudahdisalurkan dan diterima Satuan Pendidikan

  12. Karakteristik BOStahun2012 Mekanisme penyaluran BOS tahun 2012 Realisasi Penyaluran BOS 2012 Per 19 Januari 2012 PENGGUNAAN DANA BOS Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa Kegiatan Ulangan dan Ujian Pembelian bahan-bahan habis pakai Langganan daya dan jasa Perawatan sekolah Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Pengembanganprofesi guru Membantusiswamiskin Pembiayaanpengelolaan BOS Pembelianperangkatkomputer Biayalainnyajikaseluruhkomponen 1 s.d 12 telahterpenuhipendanaannyadariBOS Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pusat • Pemerintah Daerah Provinsi wajib membuat dan menyampaikan: • Laporan Realisasi Penyaluran BOS kepada MenKeu c.q. DJPK • Laporan Penggunaan BOS kepada Mendikbud c.q. DJ DikDas. • Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran: • akhir Maret 2012 untuk penyaluran Triwulan I; • akhir Juni 2012 untuk penyaluran Triwulan II; • akhir September 2012 untuk penyaluran Triwulan III • akhir Desember 2012 untuk penyaluran Triwulan IV. Provinsi Kab/Kota Sekolah *) Nilai Rp – 99,81%

  13. Persentase Penyaluran BOS 2010, 2011, dan 2012 Triwulan 1 Bulan ke-2 Bulan ke-1 Bulan ke-3 19 Jan 2012 Lebih difokuskan pendampingan pada penggunaan dan pertanggung jawaban BOS 2011 2012 2010 *) Nilai Rp – 99,81%

  14. Hal-hal Baru Dalam Dana BOS tahun 2012 Peningkatan satuan biaya BOS untuk menjamin pendidikan dasar yang bebas pungutan • Mencakup 100% biaya operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). • Dapat digunakan untuk biaya personal untuk siswa dari keluarga miskin, antara lain: • Tambahan bantuan biaya transportasi • Alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll) • Seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima subsidi siswa miskin (SSM) • Penyaluran daerah sulit, terpencil, terisolir (1.201 kec di 161 Kabupaten) dilakukan setiap semester agar lebih mempermudah pengambilan pada bank penyalur yang ditunjuk.

  15. Distribusi Alokasi BOS Tahun 2012 (1/2)

  16. Distribusi Alokasi BOS Tahun 2012 (2/2)

  17. Kontribusi BOS untuk Wajar Dikdas • Dana operasionalsekolahtercukupi; • StandarPelayanan Minimal (SPM) secaraberangsur-angsurterpenuhi; • Meningkatkanpenyelenggaraanpendidikan; • Akseskesekolahmeningkat, konsekuensinya APK dan APM meningkat; • MenekanAngkaPutusSekolah; • MeningkatkanAngkaTransisi (dari SD ke SMP); • Mengurangidisparitasantara Kota dengankabupaten

  18. Dampak Pelaksanaan BOSTerhadap Kinerja Proses Belajar Notes: Percentages constructed by taking the average across district head, school principal, SC head, SC member and teachers in school (equally weighted). * Mean is significantly different at 0.01 level; ** Mean is significantly different at 0.05 level. Data are weighted SOURCE: World Bank, SBM National Survey, 2010 Dengan kenaikan satuan BOS 2012, dan perbaikan dalam penyaluran, penggunaan dan pertanggung jawaban, Dampak BOS 2012 terhadap kinerja proses belajar akan bertambah besar.

  19. PeranPemerintah Daerah • Pemda tetap menganggarkan dana untuk operasional sekolah (BOSDA) dari sumber APBD; • Ikut membantu melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap program BOS di sekolah • Pemda mengalokasikan dana untuk Tim Manajemen BOS masing-masing daerah dari sumber APBD

  20. Data Daerah yang Mengalokasikan BOSDA/BOP tahun 2011 • Pemda Provinsi: 15 provinsi mengalokasikan dana BOSDA sebesar antara Rp. 48.000 siswa/th (di Sulut) s/d Rp. 700,000 per siswa/tahun (di NTB) • Pemda Kabupaten/Kota: 300 kabupaten/kota mengalokasikan dana BOSDA sebesar antara Rp. 5,000/siswa/th (di Pematang Siantar) s/d Rp.3,500,000 per siswa/tahun (di Teluk Bintuni).

  21. Permendikbud No 60/2011 TentangLaranganPungutanBiayaPendidikanPada SD dan SMP Pasal 1: • Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan pada sekolah yang berasal dari peserta didik atau orang tua/wali secara langsung maupun tidak langsung • Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan Pasal 2: • Biaya pendidikan pada SD Negeri dan SMP Negeri bersumber dari APBN dan/atau APBD sampai terpenuhi SNP • Pemenuhan biaya pendidikan dilakukan melalui bantuan operasional sekolah

  22. Larangan Pungutan (Permendikbud 60/2011) SekolahDasardanSekolahMenengahPertama yang bertarafinternasionaltidakbolehmelakukanpungutantanpapersetujuantertulisdariMenteriataupejabat yang ditunjuk SekolahDasardanSekolahMenengahPertama yang dikembangkanmenjadibertarafinternasionaltidakbolehmelakukanpungutantanpapersetujuantertulisdaribupati/walikotaataupejabat yang ditunjuk : Dilarang

  23. 4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan 2012

  24. KebijakanDAK Bidang Pendidikan untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB tahun2012 TUJUAN SASARAN menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan/atau pemenuhanStandar Pelayanan Minimal (SPM) SD/SDLB dan SMP/SMPLB NEGERI ATAU SWASTA

  25. KebijakanAK Bidang Pendidikan untukSD/SDLB tahun2012 KEGIATAN • PENGADAAN SARANA • PENINGKATAN MUTU • Pembangunan ruang perpustakaan • beserta perabotnya • Pengadaan peralatan pendidikan: • Matematika; • Ilmu Pengetahuan Alam; • Ilmu Pengetahuan Sosial, • PendidikanJasmani, Olahraga, dan • Kesehatan; • Bahasa; dan • SeniBudayadanKeterampilan. RehabilitasiRuang KelasRusakBerat beserta perobotnya

  26. KebijakanDAK Bidang Pendidikan untukSMP/SMLB tahun2012 KEGIATAN PENGADAAN SARANA PENINGKATAN MUTU (Peralatan lab IPA, Bahasadan IPS) RehabilitasiRuang BelajarRusakBerat dan perabotnya

  27. Target Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan untukSD/SDLB dan SMP/SMPLBtahun 2012 Target yang akan dicapai dalam program DAK bidang pendidikan untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB tahun anggaran 2012 adalah tersedianya ruang kelas dan sarana peningkatan mutu yang cukup dan layak.

  28. Alokasi DAK Bidang Pendidikan tahun 2012 • Alokasi DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 10,0413 Triliun. dengan proporsi alokasi nasional sbb: • Jenjang SD/SDLB = 80% (Rp 8,03304 triliun), • Jenjang SMP/SMPLB = 20% (Rp 2,00826 triliun). • Setiap kabupaten/kota penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2012 wajib menyediakan dana pendamping dari APBD minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana yang diterima.

  29. Proporsi Penggunaan DAKBidang Pendidikan untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB tahun 2012 80 % 20 % • SD/SDLB: • Pengadaansaranapeningkatan • MutuPendidikan • Pembangunan • Perpustakaan, dan • Peralatan Pendidikan • SMP/SMPLB • Pengadaan alat Pendidikan Rehababilitasi Ruang Kelas SD/ Ruang Belajar SMP Rusak Berat beserta perabotnya

  30. Penggunaan DAKBidang Pendidikan tahun 2012

  31. Penyaluran Dana • DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten/Kota). • Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

  32. Pelaksanaan • Sekolah melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat beserta perabotnya dan/atau pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya secara swakelola sesuai peraturan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). • Pengadaan peralatan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan mekanisme penyediabarang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan

  33. 5 Program Pembiayaan untuk Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

  34. Biaya Pemerintah Pusat untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

  35. Biaya Pemerintah Pusat untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar(lanjutan) • Tunjangan Profesi merupakan tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan baik PNS maupun Bukan PNS yang sudah tersertifikasi (Amanat UU No. 14 tahun tahun 2005) • Subsidi tunjangan fungsional merupakan subsidi bagi guru Non PNS yang belum tersertifikasi (PP No. 74 tahun 2008) • Tunjangan PTK daerah khusus merupakan tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang mengajar di daerah khusus (PP No. 74 tahun 2008) • Tunjangan pendidikan khusus merupakan tunjangan bagi pendidik pendidikan khusus yang juga mengajar di kelas inklusi (PP No. 74 tahun 2008) • Program peningkatan kualifikasi S1/DIV merupakan bantuan biaya bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang sedang meningkatkan kualifikasinya ke S1/DIV (Amanat UU No. 14 tahun tahun 2005)

  36. Biaya Pemerintah Pusat untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar(lanjutan) • Program peningkatan kualifikasi S2 merupakan beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasinya ke jenjang S2 (Permendiknas No. 28 tahun 2010 bahwa minimal persyaratan kepala sekolah dan pengawas adalah S2) • Bantuan peningkatan karir PTK merupakan bantuan bagi kelompok kerja pendidik untuk dapat meningkatkan karirnya (Permenegpan No. 16 tahun 2009) • Tunjanan guru SILN merupakan honor pemerintah pusat kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang mengajar di sekolah indonesia luar negeri

  37. 6 Program Pembangunan Pendidikan Dasar di Daerah Perbataasan

  38. LOKASI PERBATASAN YANG MENJADI FOKUS PENANGANAN TAHUN 2012

  39. INTERVENSI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR WILAYAH PERBATASAN Rehabilitasigedung SD -SDLB dan SMP-SMPLB Pembangunan Unit Sekolahbaru (USB) berasrama Pembangunan SD-SMP SatuAtap Pembangunan RuangBelajarLainnya (RBL) BantuanSiswaMiskin (BSM) BantuanSaranaPembelajaran TunjanganSertifikasidanTunjanganKhusus BantuanOperasionalSekolah (BOS) Dana AlokasiKhusus (DAK) BENTUK PENYALURAN ANGGARAN • 1. Melalaui APBN • a. Melalui APBN Pusat • b. Melalui Dana Dekon • 2. Melalaui APBN TranferKe Daerah • Tranfer Daerah keProvinsi: BOS • Tranfer Daerah keKab/Kota: DAK, Tunjangan Guru

  40. Intervensi Pembangunan Pendidikan Di Daerah Perbatasan

  41. Intervensi Pembangunan Pendidikan Di Daerah Perbatasan

  42. Terima Kasih

More Related