1 / 15

Kebijakan Amnesty Arab Terhadap Tenaga Kerja Indonesia OverStyer

Kebijakan Amnesty Arab Terhadap Tenaga Kerja Indonesia OverStyer. Gigih Mulyo Nugroho 115030101111005 Afif Rizki Praditya 115030101111014 Hatfina Izzati 115030101111022 Muhammad Aulia R. 115030101111011. Latar B elakang.

nanji
Download Presentation

Kebijakan Amnesty Arab Terhadap Tenaga Kerja Indonesia OverStyer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kebijakan Amnesty Arab TerhadapTenagaKerja Indonesia OverStyer GigihMulyoNugroho 115030101111005 AfifRizkiPraditya 115030101111014 HatfinaIzzati115030101111022 Muhammad Aulia R. 115030101111011

  2. LatarBelakang Hubungandiplomatikantara Indonesia dan Arab Saudi yang dibukasejaktahun 1947 telahbanyakpeningkatan yang dicapaidiantarakeduanegara. Indonesia, yang manamayoritaspenduduknyamuslim -bahkanterbesardidunia- merupakanmitra yang strategisbagi Arab Saudi. Dalamperjalanannya, keduanegaratelahmenjalinhubungan yang sangatbaikdanbanyakhalmewarnaihubungan bilateral tersebut. Salahsatuisu yang mewarnaihubungan bilateral RI-Arab Saudi saatiniadalahpermasalahanWarga Negara Indonesia Overstayer (WNIO) yang beradadi Arab Saudi.

  3. RumusanMasalah • ApadefinisiTenagaKerja Indonesia ? • ApalatarbelakangTenagaKerja Indonesia (TKI) hinggaterjadi overstay di Arab Saudi ? • BagaimanaalurkebijakanAmnesti yang dilakukanoleh Arab Saudi bagi WNIO (Warga Negara Indonesia Overstay) ? • Apa solusi yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dan Indonesia dalam menangani Warga Negara Indonesia yang menjadiTenagaKerjalalu overstay di Arab Saudi ?

  4. TenagaKerja Tenagakerjaadalahtiaporang yang mampumelaksanakanpekerjaanbaikdidalammaupundiluarhubungankerjagunamenghasilkanbarangataujasauntukmemenuhikebutuhanmasyarakat. Hal inisesuaidenganundang-undangNomor 14 tahun 1969, pasal 1 tentangketentuan-ketentuanpokokmengenaitenagakerja. GBHN 1988 dalambidangperananwanitadalampembangunanbangsa, wanitabaiksebagaiwarganegaramaupunsebagaisumberinstansibagipembangunanmempunyaihak, kewajibandankesempatan yang samadenganpriadisegalabidangkehidupanbangsadalamsegenapkegiatanpembangunan.

  5. Lanjutan Hal initelahditerapkandalampasal 10 UU No. 1969, yang berlakubaiktenagakerjapriamaupunwanita yang menyebutnyabahwapemerintahmembinaperlindungankerja yang mencakup : • Norma KeselamatanKerja • Norma KesehatanKerjadan hygiene perusahaan • Norma Kerja • Pemberiangantikerugian, perawatandanrehabilitasdalamhalkecelakaankerja

  6. LatarBelakangWNIO MasalahWNI yang melampauibataswaktutinggaldi Arab saudi (WNIO), sebagianbesardarimerekalebihsenangberkumpuldibawahJembatanKandaradi Jeddah. MenurutKonsulJenderal (Konjen) RI di Jeddah, total jumlah WNIO sejumlah 4.428 WNIO yang tertampungselama 3 bulan.

  7. lanjutan Masalah WNIO initidaksemudahketikamengurus WNI atau TKI yang memilikisurat-suratlengkap. Merekamelanggaraspekketenagakerjaandanimigrasisehinggamempersulitpemulanganmerekake Indonesia.

  8. lanjutan Berdasarkandata KedutaanBesarRepublik Indonesia (KBRI) Riyadh, masalahmerekaberagam. Mulaidariperundunganseksual, sakit, majikan yang mangkirmembayargaji, izintinggal yang terlampaui, hinggakehilangandokumenperjalanansepertipaspor. KJRI jugabanyakmenerimapengembalianpaspor TKI darimajikankarena TKI-nyasendirisudahmelarikandiri. danberbagaimasalahlainnya. Berdasarkan data 2011 hinggabulan Mei, persoalanterbesar yang dilaporkandi KJRI Jeddah adalahgaji yang tidakdibayar, 510 kasusatau 34,67% dari total laporan yang masuksebanyak 1.471.

  9. Kebijakan Amnesty bagi WNIO Melaluikebijakanini, seluruhwargaasingoverstayers, termasuktenagakerja undocumented dimungkinkanpulangkenegaramasing-masingsecaramandiritanpaharusmembayardendadanmenjalanihukumanpenjaraataspelanggaranterhadapperaturanizintinggaldanizinkerja. Di sampingitu, pemerintah Arab Saudi jugamemberikankesempatankepadawargaasing yang datangke Arab Saudi dengan visa UmrohatauHajisebelumtanggal 3 Juli 2008 danmelanggarizintinggaluntukbekerjasecara legal setelahmemenuhipersyaratantertentu.

  10. lanjutan Dalamrangkamembantuwarga Indonesia memanfaatkanperiodeamnestitersebut, Perwakilan RI di Arab Saudi yaitu KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah sejaktanggal 18 Mei 2013 telahmemberikanlayananpenerbitandokumenkeimigrasianberupaSuratPerjalananLaksanaPaspor (SPLP) bagiwarga Indonesia yang membutuhkan, baikmereka yang tidakmemilikidokumen (undocumented) ataupun yang dokumenperjalanannyasudahhabismasaberlakunya.

  11. Solusi dari Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi Masalah utama munculnya permasalahan WNIO tersebut adalah tidak adanya perjanjian internasional yang mengatur WNI bermasalah antara Indonesia dengan Arab Saudi. Ketika ada suatu permasalahan, Pemerintah Indonesia masih mengandalkan UU 37 Tahun 1999 sebagai pijakan utama. Penulis melihat, UU ini belum mengatur masalah teknis di lapangan. Sehingga, dibutuhkan pijakan hukum yang lebih spesifik mengatur masalah pekerja Indonesia di Arab Saudi.

  12. Lanjutan Dalam penanganan ini Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi duduk bersama membuat suatu pernyataan kehendak bersama (statement of intent) sebagai kesepakatan antar pemerintah. Selain itu, kedua pemerintahan juga harus membentuk Joint Working Group (tim kerja gabungan) dan MoU (Memorandum of Understanding) terkait penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi Ketenagakerjaan antar kedua negara. Mewakili kedua negara dengan tugas mendetilkan poin-poin yang perlu dimasukkan ke dalam naskah MoU. Dalam MoU tersebut harus mencakup perincian kesediaan Pemerintah Arab Saudi untuk membuat peraturan yang mengakomodasi hak pekerja, seperti batas waktu maksimal delapan jam bekerja per hari, hak lembur, hak cuti, dan berbagai hak lainnya

  13. kesimpulan • Dalam uraian latar belakang dan pembahasan diatas, maka kami menyimpulkan hal-hal berikut ini: • WNIO merupakan WNI yang telah habis masa ijin tinggalnya di Arab Saudi. • Menurut data KBRI Riyadh, jumlah WNIO sejumlah 4.428 orang. • Perlindungan yang dimaksud adalah pertama, Perwakilan Indonesia di Arab Saudi mendata, menyatukan sekaligus pendekatan dengan seluruh WNIO yang sebagian besar berada di jembatan Kandara. Kedua, memberikan fasilitas hidup sebagai manusia, mulai dari makanan, pakaian, kesehatan, rekonstruksi psikologis serta keamanan para WNIO. Ketiga, memberikan perlindungan terhadap WNIO sedang menjalani proses hukum. Dan keempat, Pemerintah Indonesia telah memulangkan para WNIO secara bertahap.

  14. Lanjutan 4. Pemerintah Arab Saudi harus ikut bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan para WNIO karena mereka berada di wilayah yuridiksi Arab Saudi. 5. Solusi dalam permasalahan ini adalah dibuatnya suatu pernyataan kehendak bersama (statement of intent) sebagai kesepakatan antar pemerintah serta Joint Working Group dan MoU Ketenagakerjaan antar kedua negara

  15. Sekian

More Related