PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

1. PENERAPAN UNDANG-UNDANGNOMOR 21 TAHUN 2007TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANAPERDAGANGAN ORANG

2. Perdagangan Orang di Indonesia Tahun 1999 – 2005 Sumber: Badan ReserseKriminal MabeS POLRI (2006).

3. Data 30 kasus perdagangan orang pada tahun 2005, tersebar di 11 propinsi: • Sumatera Utara (1), • Kepulauan Riau (2), • Sumatera Selatan (3), • Lampung (2), • DKI Jakarta (7, tertinggi), • Jawa Barat (1), • Jawa Timur (6), • Kalimantan Barat (4), • Sulawesi Tengah (1), • Sulawesi Selatan (2), dan • Papua (1) Dari 30 kasus tercatat 58 orang korban, yang terdiri dari 40 perempuan dewasa, 3 perempuan dibawah umur, 10 anak-anak dan 5 bayi. Sedangkan pelakunya berjumlah 42 orang penjahat. Berdasarkan catatan Bareskrim Mabes POLRI, dari 30 kasus 8 kasus telah diajukan kejaksaan, 6 kasus dalam penyidikan, dan 16 kasus dalam tingkat penyelidikan. (Sumber Bareskrim Mabes Polri 2006)

4. Data Pemulangan Korban Perdagangan Orang Tahun 2005-2006

5. Pusat Pelayanan Terpadu di Indoensia Sumber Bareskrim Mabes POLRI, 2006 ; Depkes, 2006.

6. Penyebaran Ruang Pelayanan Khusus Sumber: Bareskrim Mabes Polri, 2006

7. Kelompok Rentan Kelompok yang rentan menjadi korban perdagangan orang: • mereka yang berasal dari keluarga miskin di desa/ kota • Anak-anak putus sekolah • Anak-anak korban KDRT • Buruh migran • Anak jalanan • Janda cerai karena pernikahan dini • Bayi

8. Modus Operandi • Penipuan • Bujuk rayu • Jeratan utang • Jeratan Jasa • Adopsi ilegal • Duta budaya/ seni-entertainment • Penculikan, pemalsuan identitas

9. Cara Kerja Trafficker/ Pelaku • Agen/ calo merekrut korban • Kerjasama antar trafficker (Malaysia & Medan) • Memanfaatkan kondisi darurat (bencana alam/ daerah konflik) • Tindakan lanjutan hasil recruitmen korban/ calon korban dibawa ke daerah tujuan melalui daerah transit melalui transportasi darat, laut atau udara • Dokumen-dokumen palsu • Para pelaku: kalangan dekat/ keluarga, orang tua, suami, paman, agen, germo, calo, perusahaan perekrut.

10. Ancaman Dari Pelaku • Jeratan utang, korban menjadi sangat tergantung kepada majikan • Menahan gaji, pasport, visa, dokumen penting lainnya • Ancaman kekerasan fisik dan atau psikis • Pemutusan hubungan kerja, dsb.

11. Akar Masalah • Kemiskinan dan rendahnya pendidikan • Diskriminasi gender • Budaya • Lemahnya sistem hukum dan penegakannya • Putus sekolah • Globalisasi (mudahnya akses informasi) • Kondisi konflik dan bencana • Keluarga tidak harmonis

12. UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG • Diundangkan tanggal 19 April 2007 • Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720

13. Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri. • Perdagangan orang menjadi ancaman bagi : - Masyarakat - Bangsa dan Negara, serta - Norma – norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

14. Langkah-langkah Pemberantasan TPPO Didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional, untuk melakukan upaya : - Pencegahan sejak dini ; - Penindakan terhadap pelaku ; - Perlindungan korban TPPO, dan - Peningkatan kerjasama.

15. SISTEMATIKAUNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BAB III : TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TPPO BAB IV : PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN BAB V : PERLINDUNDANG SAKSI DAN KORBAN BAB VI : PENCEGAHAN BAB VII : KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII: KETENTUAN PERALIHAN BAB IX : KETENTUAN PENUTUP

16. Perdagangan Orang, khususnya perempuan dan anak,merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.

17. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. • Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. • Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskanpengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. • Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

18. PERDAGANGAN ORANG Ps 1 bt 1 adalah tindakan: • perekrutan, • pengangkutan, • penampungan, • pengiriman, • pemindahan, atau • penerimaan seseorang dengan cara : • ancaman kekerasan • penggunaan kekerasan, • penculikan, • penyekapan, • pemalsuan, • penipuan, • penyalahgunaan kekuasaan atau • penyalahgunaan posisi rentan, • penjeratan utang atau • memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara,  untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi

19. Alur Elemen TPPO Proses Pemindahan (movement) • Caranya (means) • Penipuan • Pemaksaan • Penyekapan • Penculikan • Penyalahgunaan kekuasaan dll Untuk tujuan eksploitasi dan semacamnya termasuk praktik yang serupa perbudakan mengutip dari pwr pnt Bapak Haryono SH. MH

20. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG • Ps.1 bt.2 Tppo adalah : • Setiap tindakan atau rangkaian tindakan atau serangkaian tindakan. • Yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana • Yang ditentukan dalam undang-undang ini. (UU 21 Th 2007)

21. PEREKRUTAN ps 1 bt 9adalah tindakan yang meliputi: • mengajak, • mengumpulkan, • membawa, atau • memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

22. EKSPLOITASI ps 1 bt 7 adalah tindakan: • dengan atau tanpa persetujuan korban • yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, • kerja atau pelayanan paksa, • perbudakan atau • praktik serupa perbudakan, • penindasan, • pemerasan, • pemanfaatan fisik, • seksual, • organ reproduksi, atau • secara melawan hukum • memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau • jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau • kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

23. EKSPLOITASI SEKSUAL psl 1 bt 8 adalah segala bentuk : • pemanfaatan organ tubuh seksual atau • organ tubuh lain dari korban • untuk mendapatkan keuntungan, • termasuk tetapi tidak terbatas pada • semua kegiatan pelacuran dan • percabulan.

24. PERBUDAKAN(Penjelasan Umum UU PTPPO) • Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. • Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

25. PURBUDAKAN(UU 26 Th 2000, tentang Pengadilan HAM) Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksudkan dalam Ps.7 huruf b adalah jumlah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari Serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa : - Pembunuhan - Pemusnahan - Perbudakan - Dst

26. PENJELASAN Ps.9 Huruf CUU Pengadilan HAM Yang dimaksud dengan Perbudakan dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak

27. JERATAN UTANG ps 1 bt 15 adalah perbuatan: • menempatkan orang • dalam status atau keadaan • menjaminkan atau • terpaksa menjaminkan • dirinya atau • keluarganya atau • orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau • jasa pribadinya • sebagai bentuk pelunasan utang.

28. UNSUR – UNSUR TPPO Ps. 2 Ayat (1) Setiap orang yang melakukan : • Perekrutan • Penampungan • Pengangkutan • Pengiriman • Pemindahan atau • Penerimaan Seseorang

29. Dengan : 7. Ancaman Kekerasan 8. Penggunaan Kekerasan 9. Penculikan 10. Penyekapan 11. Pemalsuan 12. Penipuan 13. Penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan 14. Penjeratan Utang, atau 15. Memberi Bayaran 16. Manfaat 17. Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali orang lain 18. Untuk Tujuan mengeksploitasi Orang tersebut di wilayah Indonesia

30. PEMIDANAAN ♣ dipidana dengan:  pidana penjara:min 3 th max 15 th+  pidana denda: min Rp120.000.000,00maxRp600.000.000,00 ♣ Merupakan delik formil kumulatif

31. Korban Setujui Diperdagangkan Ps 26 • Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan TPPO Kehilangan Hak Tagih Ps 27 Pelaku TPPO kehilangan Hak tagihnya atas: • Utang atau • Perjanjian lainnya Jika utang dan perjanjian lainnya tersebut digunakan mengeksploitasi korban Terhadap korban

32. Ps. 2 Ayat (2) • Jika Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). • Merupakan Delik Formil

33. Bila Denda Tidak Dibayar Ps. 25 Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dijatuhi : • Pidana pengganti kurungan maksimal 1 tahun (Ps. 18 KUHP berbunyi : lamanya hukuman kurungan terendah-rendahnya 1 hari dan selama-lamanya 1 tahun.)

34. dieksploitasi NKRI WNA/WNI ……pemidanaan dieksploitasi • Ps 4 • --------- idem ----------- WNI NKRI Ps 3 idem ps 2 (1) pidana  min 3 th max 15 th + denda  min 120 jt max 600 jt • Ps 5 • -----------idem---------- Pengangkatan anak utk dieksploitasi NKRI

35. Anak dikirim ke luar Anak dikirim ke dalam dieksploitasi NKRI • Ps 10 • -------------- idem----------------- • membantu • percobaan TPPO • Ps 11 • ---------------idem----------------- • merencanakan • pemufakatan jahat TPPO Ps 6 ------------ idem----------- • Ps 12 • ----------------idem---------------- • menggunakan • memanfaatkan korban • Persetubuhan • pencabulan • Ps 16 • ----------------idem----------------  Oleh kelompok terorganisir

36. Pemberatan 1/3 Ps 7 (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 2 ayat (2),d.Pasal 5, dan b.Pasal 3, e. Pasal 6 c. Pasal 4, mengakibatkan korban menderita: • luka berat, • gangguan jiwa berat, • penyakit menular lainnya yang membahayakan • jiwanya, • kehamilan,atau • terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, ♣ maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)

37. Lanjutan pasal 7… (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam a. Pasal 2 ayat (2), d. Pasal 5, dan b. Pasal 3, e. Pasal 6 c. Pasal 4, mengakibatkan matinya korban, dipidana: ♣ penjara  min5 thmax penjara seumur hidup + ♣ denda  min Rp200 juta  max Rp5 milyar

38. Pemberatan 1/3…. PENYELENGGARA NEGARA Ps 8 (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana di maksud dalam: ps 2, ps 3, ps 4, ps 5, ps 6 ♣ pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) (2) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan: ♣berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

39. …..pemberatan pidana + 1/3 KORBANNYA ANAK Ps 17 Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam, ps 2, 3, dan 4  dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

40. Reviktimisasi Pasal 18 • Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.

41. KELOMPOK TERORGANISASI Ps. 16 Dalam hal TPPO dilakukan oleh kelompok terorganisasi, maka setiap pelaku TPPO dalam kelompok terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Ps.2 Ditambah dengan 1/3 Lanjutannya.

42. KORPORASI Ps. 15 • TPPO oleh Korprasi, selain pidana penjara & denda terhadap pengurusnya, Pidana denda terhadap korporasi dengan pemberatan 3 (tiga) kali pidana denda – Ps.2,3,4,5,6 • Selain denda pada ayat (1) korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan: • Pencabutan izin usaha • Perampasan kekayaan hasil tindak pidana • Pencabutan status badan hukum • Pemecatan pengurus • Pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang yang sama.

43. TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Pasal 19 Memeberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain, atau memalsukan dokumen negara untuk mempermudah terjadinya TPPO. Di pidana paling singkat 1 tahun dalan paling lama 7 tahun dan denda paling sedikit 40 Juta, dan paling banyak 280 Juta. Pasal 20 Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu ataubarang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

44. Pasal 21 (1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

45. Perlindungan Saksi & Korban Ps 43 • Sesuai UU No. 13/ 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ps 44 • Saksi/ Korban berhak: • Memperoleh kerahasiaan identitas • Juga keluarga sampai dengan derajat ke 2 Ps 45 • RPK di kantor polisi disetiap provinsi dan kabupaten diatur dengan peraturan KAPOLRI

46. ….perlindungan saksi & korban Ps 46 • Pusat Pelayan Terpadu (PPT) di beberapa kabupaten/ kota • Harus diatur dengan PP Ps 47 • Kepolisian RI wajib melindungi Saksi/ korban dari ancaman terhdap diri keluarga korban

47. REHABILITASI ps 1 bt 14 adalah : • pemulihan • dari gangguan • terhadap kondisi • fisik, • psikis, dan • Sosial. agar dapat melaksanakan perannyakembalisecara wajarbaik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

48. …...REHABILITASI Penjelasan Ps 51 ayat (1): • “rehabilitasi kesehatan” adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis. • “rehabilitasi sosial” adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. • “reintegrasi sosial” adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. • Hak atas “pemulangan” harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut.

49. RESTITUSI ps 1 bt 13 adalah: • pembayaran ganti kerugian • yang dibebankan kepada pelaku • berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap • atas kerugian materiil dan/atau immateriil • yang diderita korban atau ahli warisnya.

50. ……….RESTITUSI Pasal 48 (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: • kehilangan kekayaan atau penghasilan; • penderitaan; • biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau • kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.