220 likes | 597 Views
HUKUM PERKAWINAN PERJANJIAN PRAPERKAWINAN. OLEH; PUTU SAMAWATI, S.H.,M.H. NIP. 19800308 200212 2002. Kasus yang menimpa Alya , 25 tahun , wanita karir ,
E N D
HUKUM PERKAWINANPERJANJIAN PRAPERKAWINAN OLEH; PUTU SAMAWATI, S.H.,M.H. NIP. 19800308 200212 2002
Kasus yang menimpaAlya, 25 tahun, wanitakarir, ketikaakanmenikah, calonsuaminyamengusulkanuntukmengaturperjanjianpranikah. TernyataAlyakaget, sakithatidanmeragukarenabelumapa-apasudahmengaturhartagono-ginibilaterjadiperceraian. Beberapapoinyang tercantumdalamperjanjiantersebutantara lain, bilanantibercerai, Alyatidakberhakmenuntutuangdenganjumlahtertentudaricalonsuaminya. Begitujugawaktumasihterikattalipernikahan, diaturcarapengelolaanuangAlyadanuangsuaminya. Yang membuatAlyasakithatisekali, belummenikahcalonsuamisudahmembicarakanperceraian, apalagikesannyadiaitung-itungansekalidalammengaturkeuangansewaktumenikahnanti. Walhasil,Alyakecewadanberpikiruntukmempertimbangkankembalirencanapernikahannyadengankekasihnyaitu
PERJANJIAN PRANIKAHPRENUPTIAL AGREEMENT Adapunperjanjianpranikah(prenuptial agreement), yaitusuatuperjanjian yang dibuatsebelumpernikahandilangsungkandanmengikatkeduabelahpihakcalonpengantin yang akanmenikahdanberlakusejakpernikahandilangsungkan.
Perjanjianpranikahbiasanyadibuatuntukkepentinganperlindunganhukumterhadaphartabawaanmasing-masing, suamiataupunistri, meskipunundang-undangtidakmengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada keduapihak.
Tujuandiadakannyaperjanjianpranikah : • dapatmenjadiacuanjikasuatusaattimbulkonflik; • menjadisalahsatulandasanmasing-masingpasangandalammelaksanakan, danmemberikanbatas-batashakdankewajibanmereka.
DASAR HUKUMNYA; • DalamUndang-Undang No. 1 tentangPerkawinan, halperjanjianperkawinandiaturdalamBabV tentangPerjanjianPerkawinan, yaitupadapasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 sebagaiberikut. • Ayat 2 • Ayat 3. • Ayat 4.
Pasal 29 ayat (1) • Padawaktusebelumperkawinandilangsungkan, keduapihakataspersetujuanbersamadapatmengadakanperjanjiantertulis yang disahkanolehpegawaipencatatperkawinan, setelahisinyaberlakujugaterhadappihakketigasepanjangpihakketigatersangkut.
Pasal 29 Ayat (2) • Perjanjiantersebuttidakdapatdisahkanbilamanamelanggarbatas-batashukum, agama dankesusilaan.
Pasal 29 Ayat (3) • Perjanjiantersebutberlakusejakperkawinandilangsungkan.
Pasal 29 Ayat (4) • Selamaperkawinanberlangsungperjanjiantersebuttidakdapatdiubah, kecualibiladarikeduabelahpihakadapersetujuanuntukmengubahdanperubahantidakmerugikanpihakketiga
KEDUDUKAN PERJANJIAN PRANIKAH Menurut M. RezfahOmar; • posisiperjanjiansebelumpernikahanlebihkuatdaripadaperaturan-peraturan yang adadalam UU No 1/1974 tentangPerkawinan, karenaperjanjiantersebutdapatmelindungihakkeduabelahpihak. Jikaterjadiperceraiandansengketadiantarakeduanya, makaperjanjianpranikahbisadijadikanpeganganuntukpenyelesaian. Bahkan, apa yang diaturoleh UU Perkawinanbisabatalolehperjanjianpranikah
LANJUTAN…… Menurut Oliver Richard Jones • perjanjianperkawinantidakmelanggar UU No. 7 Tahun 1984 tentangPengesahan CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), yaitukonvensitentangpenghapusansegalabentukdiskriminasiterhadapwanita. • Perjanjianperkawinandibuatpadamasaakadnikah. Perjanjianperkawinanbolehmenyangkuttakliktalak, yaitujanjisuamiuntukmenceraikanistrinyadalamkeadaantertentusepertisuamitersebutmeninggalkanistrinyaatautidakmelakukankewajibannya. Seorangistriberhakmengajukangugatanperceraianberdasarkanpelanggarantakliktalak.
MATERI PERJANJIAN PRANIKAH • Pengaturanmasalahhartakekayaandalamperkawinan; • Mengaturmasalahkeuangankeluarga; • Pengaturanmasalahhakdankewajibansertapembagiankerjaantarasuamiistri; • Pengaturanmasalahpengurusananak; • Menyangkutpersoalantakliktalak; • persoalanpoligami; • persoalanmahar; • Persoalanbagaimanajikanantiterjadiperceraian; • persoalanmenempuh pendidikan bagi perempuan; • Dan hal-hal lain yg tdk bertentangan dgn agama, ketertiban dan kesusilaan
Perjanjianprapernikahanharusdisahkandidepanpihak yang berwenang, sepertinotarisataupegawaipencatatperkawinan, agar kuatdimatahukum. Jikahanyadituliskandiataskertasbersegelataubermeterai, tidakakankuatposisinya
Manfaatdariperjanjianpranikahadalahdapatmengaturpenyelesaiandarimasalah yang mungkinakantimbulselamamasaperkawinan, antara lain sebagaiberikut
Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada ada harta gono gini. Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalausudahmenikah, sudahtidakbisalagibikinpisahharta. Semuanyamenjadihartagonogini.
Mungkindalamrangkaprosescerai, inginmemisahkanharta, bisasajabikinperjanjianpembagianharta. Intinyadalamperjanjianpranikahbisadicapaikesepakatantidakadanyapercampuranhartapendapatanmaupunaset-aset, baikselamapernikahanituberlangsungmaupunapabilaterjadiperpisahan, perceraian, ataukematian.
Tentangpemisahanhutang, jadidalamperjanjianpranikahbisajugadiaturmengenaimasalahhutang yang akantetapmenjaditanggungandaripihak yang membawaataumengadakanhutangitu. Hutang yang dimaksudadalahhutangyang terjadisebelumpernikahan, selamamasapernikahan, setelahperceraian, bahkankematian
Tanggungjawabterhadapanak-anakhasilpernikahantersebut. Terutamamengenaimasalahbiayahidupanak, jugabiayapendidikannyaharusdiatursedemikianrupa, berapabesarkontribusimasing-masingorangtua, dalamhalinitujuannya agar kesejahteraananak-anaktetapterjamin