REFORMASI PBK AUSTRALIA – garis besar langkah-langkah yang telah diambil selama beberapa tahun

1. REFORMASI PBK AUSTRALIA – garis besar langkah-langkah yang telah diambil selama beberapa tahun Disajikan oleh Pat McMahon Penasehat Anggaran, Departemen Keuangan dan Deregulasi Australia

2. Tujuan dari dua sesi berikutnya: Memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai langkah-langkah yang telah diambil Australia pada Reformasi PBKnya (Sesi I); Melihat beberapa contoh-contoh praktis mengenai bagaimana PBK bisa diaplikasikan di Indonesia (Sesi II); dan Siang ini kita akan membahas KPJM dan kemudian mulai membahas kepraktisan yang terkait dalam perpindahan ke KPJM dan PBK yang lebih matang

3. Bagan mengenai lima langkah yang telah diambil dalam mengimplementasikan dan mengembangkan Penganggaran berbasis Kinerja di Australia 1985 1990 1995 2000 2005 1. Anggaran Program Anggaran Keluaran berbasis Akrual 3. Fleksibilitas Biaya Operasional 4. Rencana Evaluasi Program 4. Inisiatif Review Strategis 2. Program Pengembangan Manajemen Keuangan 5. UU Manajemen Keuangan dan Audit Baru 5. UU Pernyataan Kejujuran Anggaran (Charter of Budget Honesty Act)

4. Tahap 1 & 2: Mengimplementasikan konsep dan Pelatihan Manajemen Keuangan (sejak pertengahan 1980-an) Tahap 1: Implementasi awal dari kerangka. Spesifikasi program, tujuan dan indikator kinerja; dan Pelaporan, perkiraan anggaran dan appropriasi yang disajikan pada program ( basis “non-running cost” dan “running cost”) Tahap 2: Pelatihan manajemen keuangan untuk Kementerian/Lembaga. Pendidikan dan pelatihan manajemen keuangan untuk Kementerian/Lembaga (dilaksanakan oleh Departemen Keuangan).

5. Tahap 3: Memperkenalkan fleksibilitas biaya operasional – “reformasi running cost” (sejak akhir 1980-an) Fleksibilitas biaya operasional yang lebih besar bagi pimpinan eksekutif telah menjadi bagian yang paling penting dari reformasi PBK. Dimulai dari yang kecil, perlahan-lahan meluas “Anggaran running cost” & UU baru untuk menyediakan fleksibilitas yang lebih besar, yaitu: Memasukkan pengeluaran “Operasional Properti”, “Perbaikan dan Pemeliharaan”, “Hukum” dan “Aset minor baru” ke dalam “Anggaran Running Cost” (awal 1990-an); Amandemen UU: UU Manajemen keuangan dan audit baru untuk memberi kewenangan lebih bagi Pimpinan Departemen (pertengahan 1990-an); Menggantikan “Running Costs” dengan “Departmental” (akhir 1990-an sejak pengenalan penganggaran akrual).

6. Tahap 3. Pemisahan Appropriasi atas “running costs” & “non-running costs” sejak 1988-1989

7. Tahap 3. Fleksibilitas lebih dengan memperluas Anggaran running cost: memasukkan Perbaikan dan Pemeliharaan 1988-89 Budget: Repairs and Maintenance appropriations to Dept of Administrative Services By 1994-95 Budget: Repairs and Maintenance costs were reallocated to line ministries and appropriated within their “Running Costs” appropriation. Same for some other costs rolled into running costs (i.e. legal, property expenses, capital).

8. Tahap 3. Fleksibilitas lainnya dan keuntungannya • Memperbolehkan membawa running cost selain gaji yang belum terpakai ke tahun berikutnya & membawa rencana pengeluaran (cth. sampai 2%) • Mengharapkan instansi untuk melakukan efisiensi dan menghasilkan dividen efisiensi untuk Pemerintah (cth. 1 % setahun).

9. Tahap 3. Evolusi terakhir - ke “Departmental” and “Administered/Diatur”

10. Tahap 4. Kerangka yang selalu berubah berdasarkan review dan evaluasi Fase pertama – Rencana Evaluasi Portofolio • Evaluasi pada 1995 setelah 7-8 tahun menunjukkan beberapa masalah: • Banyak tujuan program salah didefinisikan – sering menyatakan proses yang dikerjakan bukan hasil yang ingin dicapai Pemerintah • Rencana Evaluasi Portofolio semakin menjadi proses yang tidak relevan karena diterima oleh instansi tapi tidak digunakan oleh instansi atau Kabinet Fase kedua– Kerangka Hasil dan Keluaran dari akhir 1990-an • Fokus yang lebih baik pada hasil • Fokus yang lebih baik terhadap relevansi bagi manajemen instansi Fase ketiga – Review Strategis yang disusun Kabinet sejak pertengahan 2000-an

11. Tahap 5. Persyaratan untuk akuntabilitas dan kinerja dinaikkan Persyaratan untuk kinerja dan akuntabilitas telah dinaikkan sepanjang periode sejak pertengahan 1980-an termasuk: UU baru meningkatkan akuntabilitas pimpinan eksekutif intansi untuk penggunaan sumber daya yang efisien, efektif dan etis UU Pernyataan Kejujuran Anggaran (Charter of Budget Honesty Act) meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Komite Audit didirikan pada tiap instansi

12. Tahap 5. Siapa yang sekarang menggunakan informasi dan evaluasi kinerja? 1.Manajemen Dari Pernyataan Portofolio Jasa Bea Cukai Australia • Kinerja adalah subjek bagi audit internal dan eksternal, audit kinerja oleh Auditor Jeneral dan review informasi kinerja manajemen secara berkala • Bea Cukai juga mengumpulkan keluhan dan pujian dari pengguna jasa mereka untuk menilai kesesuaian dengan kesepakatan dengan pengguna jasa mereka. • Bea Cukai juga berpartisipasi pada program benchmarking informal internasional dari waktu ke waktu

13. Tahap 5. Siapa yang sekarang menggunakan informasi kinerja dan hasil evaluasi? 2. Parlemen

14. Tahap 5. Pernyataan Panduan Pengguna untuk Pernyataan Portofolio Anggaran untuk Parlemen “The purpose of the 2008-09 Portfolio Budget Statements (PB Statements) is to inform Senators and Members of Parliament of the proposed allocation of resources to Government outcomes by agencies within the portfolio. Agencies receive resources from the annual appropriations acts, special appropriations (including standing appropriations and special accounts), and revenue from other sources. A key role of the PB Statements is to facilitate the understanding of proposed annual appropriations in Appropriation Bills No. 1 and No. 2 2008-09 (or Appropriation Bill [Parliamentary Departments] No. 1 2008-09 for the parliamentary departments). In this sense the PB Statements are Budget related papers and are declared by the Appropriation Acts to be ‘relevant documents’ to the interpretation of the Acts according to section 15AB of the Acts Interpretation Act 1901. The PB Statements provide information, explanation and justification to enable Parliament to understand the purpose of each outcome proposed in the Bills.”

15. Siapa yang sekarang menggunakan informasi dan evaluasi kinerja? 3. Review Strategis oleh Kabinet Dibawah Sistem Kabinet di Australia, Kabinet bukanlah pengguna utama dari informasi kinerja • Penggunaan informasi dan evaluasi kinerja oleh Kabinet dalam Proses Penganggaran dibatasi untuk masalah-masalah strategis. • Kabinet dapat, dan memang, bertanya untuk review strategis • Departemen Keuangan akan menggunakan informasi kinerja untuk mendukung rencana pengurangan/penghematan pada Proses Penganggaran apabila terbukti bahwa kinerja program buruk

16. Peranan Departemen Keuangan Australia – Pemimpin Reformasi Manajemen Keuangan Inovasi dan reformasi dalam manajemen didukung dengan kuat Pengenalan KPJM & PBK – Diikuti dengan pengembangan dan insentif untuk berkinerja: Bersiap untuk menerima hasil antara perannya dipertanyakan “dipertanyakan”dan “membiarkan manajer untuk mengelola” – Hal ini tidaklah untuk Departemen Keuangan tapi adalah hal yang diperlukan untuk memperoleh kinerja. Memperbolehkan membawa dana administrasi selain gaji yang belum terpakai ke tahun berikutnya & membawa serta ke depan pengeluaran (cth. sampai 2%) Mengharapkan instansi untuk melakukan efisiensi dan menghasilkan dividen efisiensi untuk Pemerintah (cth. 1 % setahun).

17. Apa yang berjalan dengan baik di Australia dan mengapa? Apa yang berjalan dengan baik? KPJM melibatkan prakiraan maju/biaya berjalan dan pelimpahan tanggung jawab yang kuat Diikuti dengan pelaporan akrual & kemudian penganggaran akrual Mengapa berjalan dengan baik? Adopsi prakiraan maju yang kuat yang dihubungkan dengan penganggaran adalah sumber kemampuan peramalan yang lebih baik untuk Pemerintah dan pimpinan instansi /line manager Memberikan kapasitas yang lebih baik untuk merencanakan dan mengelola Kemampuan untuk memperkirakan menciptakan iklim dan harapan untuk kinerja Keuangan memberikan kepemimpinan: Menjalankan reformasi sejak pertengahan 1980-an.

18. Tiga area yang memungkinkan bagi Kementerian Keuangan untuk fokus Langkah 1: adopsi sistem penganggaran dengan prakiraan maju tahun berikunya yang kuat/tegas yang terbagi atas program yang telah didefinisikan dengan jelas dan pemisahan lebih lanjut atas “running costs”, dengan indikator efisiensi dan efektivitas yang telah didefisikan dengan baik dan “non running costs” dengan indikator efektivitas yang telah didefinisikan dengan baik Langkah 2: menyediakan pelatihan manajemen keuangan dan kinerja bagi kementerian/lembaga Langkah 3: menyediakan insentif bagi manajer untuk mengelola Langkah 4: menciptakan sistem untuk mengukur evalauasi kinerja