Model-Model Kebijakan

1. Model-Model Kebijakan SetelahmempelajariBabiniandaakandapatmenjelaskan model-model kebijakandarisuatuprosespolitik

2. Apa yang dimaksud dengan Model • Model menurut Thoha (1984) adalah bentuk abstraksi dari suatu kenyataan. • Ia merupakan suatu perwakilan yang disederhanakan dari beberapa gejala dunia nyata • Model digunakan untuk menejelaskan berbagai asfek kehidupan nyata ini

3. Model yang dipergunakan dalam kebijakan publik termasuk golongan model konsepsual, model seperti ini berusaha untuk • Menyederhanakan dan menjelaskan pemikiran-pemikiran tentang politik dan public policy • Mengidentifikasikan aspek-aspek yang penting dari persoalan-persoalan policy • Menolong seseorang untuk berkomunikasi dengan orang-orang lain dengan memusatkan pada aspek-aspek (features) yang esensial dalam kehidupan politik. • Mengarahkan usaha-usaha kepada pemahaman yang lebih baik mengenai public policy dengan menyarankan hal-hal manakah yang dianggap penting dan yang tidak penting • Menyarankan penjelasan-penjelasan

4. Pendapat Ahli Tentang Model Bullock dan O. Stallybrass Model Adalah "a representation of something else, designed for a specific purpose" (suatu pengejawantahan dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk suatu tujuan tertentu) Thomas R. Dye "A model is merely an abstraction or representation of political life" ( sebuah model pada hakikatnya Adalah suatu upaya abstraksi atau perwakilan (untuk menyederhanakan atau mengejewantahan) kehidpuan politik). Ini model saya

5. Pendapat Ahli Tentang Model Ini model saya Donald Kligner "A model is a set of interrelated assumptions specifying the characteristic that observer consider important" (model Adalah serangkaian dugaan-dugaan (asumsi) yang saling berkaitan yang menyatakan sifat-sifat khususnya yang dipertimbangkan oleh pengamat sebagai hal yang penting) Stephen Robin Model Adalah "an abstraction of reality. It is a simplified representation of some real world phenomena. Models are utilized in nemorous facets of our live" (model Adalah abstraksi dari realitas. Model merupakan perwakilan sederhana dari beberapa gejala dunia/keadaan nyata. Model digunakan dalam sejumlah tahap kehidupan kita)

6. Apa manfaat dari suatu model Model akan membantu kita memahami tentang realitas dari lahirnya suatu kebijakan, dengan berbagai gejala yang sangat kompleks tetapi dengan model lahirnya suatu kebijakan dapat disederhanakan dan dapat diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga kebijakan itu lahir atau yang melatarbelakanginya

7. Manfaat suatu model dalam dalam memahami kebijakan publik. Thoha:1994) • Kemanfaatansebuah model akantergantungpadakemampuannyauntukmenyusundanmenyederhanakankehidupanpolitik. Dengan model, pengertianseseorangakanlebihjelastentanghubungan model dengankenyataaanya. • Sebuah model seharusnyadapat pula dipergunakanuntukmengidentifikasikanaspek-aspeknyata yang signifikandaripublic policy • Suatu model hendaknyaadakesamaandenganrealitasnyaataumempunyairujukanpadakenyataan yang empiris. (cobadilihatpada model keputusan yang rasional.

8. Manfaat suatu model dalam dalam memahami kebijakan publik. Thoha:1994) • Konsep atau model seharusnya mampu mengkomunikasikan sesuatu yang mengandung arti. • Sebuah model hendaknya mampu mendorong untuk mengadakan penelitian langsung terhadap public policy.. • Pendekatan sebuah model hendaknya mengemukakan uraian yang ilmiah terhadap publik policy Pendekatan ini hendaknya memberikan penjelasan mengenai hipotesa dan mengenai sebab akibat dari public policy.

9. Model-model kebijakan publik Model yang dikemukakan oleh Nicholas Henry, berdasarkan analisa model yang dikemukakan oleh R.Dye ia telah mengelompokkan menjadi 2 (dua) klasifikasi yaitu: • Kebijaksanaan negara dianalisa dari sudut proses • Kebijakasanaan negara dianalisa dari sudut hasil dan akibatnya (efeknya)

10. Model Kebijaksanaan negara dianalisa dari sudut proses Penganalisaan kebijaksanaan negara dari sudut proses lebih bersifat "deskriptif" yaitu mencoba untuk menggambarkan bagaimana kebijaksanaan negara itu dibuat. Model tersebut adalah: institusional, elit-massa, kelompok dan sistem.

11. Model Kebijakasanaan negara dianalisa dari sudut hasil dan akibatnya (efeknya) Sedangkan penganalisaan kebijaksanaan negara dari sudut hasil dan akibat lebih bersifat "preskriptif" yaitu menunjukkan cara-cara untuk meningkatkan mutu/kualitas isi, hasil dan akibat dari kebijaksanaan negara atau dengan singkat bagaimana caranya meningkatkan kualitas proses pembuatan kebijaksanaan negara

12. Model penganalisaan dari sudut hasil dan akibat : • Rationale comprehensive, • Incremental dan • Mix-scanning (tambahan dari Amitai Etzioni).

13. Model Institusional fokus atau pusat perhatian dari model ini terletak pada struktur organi sasi pemerintahan. Hal ini disebabkan karena kegiatan-kegiatan politik berpusat pada lembaga-lembaga pemerintah seperti misalnya lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif pada baik di pusat maupun di daerah.

14. Model Institusional Menurut Islami (1997) model ini biasanya menggambarkan tentang struktur organisasi, tugas-tugas dan fungsi-fungsi pejabat organisasi, serta mekanisme organisasi, tetapi sayangnya kurang membuat analisa tentang hubungan antara lembaga-lembagan pemerintahan itu dengan kebijaksanaan negara. Padahal telah diakui bahwa kaitan dan pengaruh seperti itu pasti ada. Kalau dilihat secara seksama, lembaga-lembaga pemerintahan itu adalah sebenarnya merupakan pola-pola perilaku individu dan kelompok yang terstruktur - yang dapat berpengaruh terhadap isi kebijaksanaan negara.

15. Model ini memandang administrator negara bukan sebagai "abdi rakyat" (servant of the people) tetapi lebih sebagai "kelompok-kelompok kecil yang telah mapan" (the establishment). . Model Elit-Massa

16. Model Elit-Massa Menurut model ini kebijakan tidak harus mencerminkan kepentingan/tuntutan masyarakat karena masyarakat adalah golongan orang yang apatis dan buta informasi sedangkan kaum elit adalah kaum yang mampu membentuk dan mempengaruhi massa terhadap masalah-masalah kebijaksanaan negara.

17. Model Elit-Massa Karena kebijaksanaan negara itu ditentukan semata-mata oleh kelompok elit, maka pejabat pemerintah hanyalah sekedar pelaksana-pelaksana dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh elit tadi. Dan karena kebijaksanaan negara itu dibuat sesuai dengan kepentingan kelompok elit, maka tuntutan dan keinginan rakyat banyak (non elit) tidak diperhatikan.

18. Model Kelompok Model ini memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok (policy as group equilibrium). Menurut Model ini, kebijakan publik pada saat tertentu dan kapanpun, senantiasa merupakan usaha untuk menjaga keseimbangan yang dicapai.

19. Model Kelompok Model kelompok dapat dipergunakan baik untuk menganalisis proses perumusan maupun manganalisis penerapan kebijakan publik. Dalam proses perumusan kebijakan publik, model ini dapat dipergunakan untuk menelaah kelompok-kelompok manakah yang saling berkompetisi unutk mempengaruhi kebijaksanaan publik dan kelompok mana yang kemudian memenangkan pertarungan tersebut.

20. Model Kelompok .

21. Model Sistem Model ini menganggap bahwa kebijakan sebagai keluaran dari suatu sistem (policy as system output). Menurut model ini kebijaksanaan publik merupakan respons suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis dan sebagainya) yang ada disekitarnya. Model ini mencoba menggambarkan bahwa kebijakan publik sebagai suatu keluaran (output) dari sistem politik.

22. Model Sistem .

23. Model Rationale Comprehensive Model ini beranggapan kebijakan sebagai pencapaian tujuan yang efisien (policy as efficient goal achievement). Model ini menekankan pada pembuatan keputusan yang rasional dengan bermodalkan pada komprehensivitas informasi dan keahlian pembuat keputusan.

24. Model Incremental Model ini mengangap bahwa kebijakan sebagai kelanjutan masa lalu (policy as variation on the past). Menurut model inik kebijakan publik adalah suatu kelanjutan kebijakan dimasa lalu dengan hanya mengubahnya (modifikasi) sedikit-sedikit, baik dengan hanya menambah, mengurangi dan menyempurnakan program-program yang sudah ada

25. Model Mix Scanning (Model Pengamatan Terpadu) Menurut model ini kebijakan-kebijakan itu tidak sama atau berbeda-beda baik ruang lingkup maupun dampaknya, sehingga pnedekatan pembuatan kebijakan berbeda-beda diperlukan untuk jenis keputusan yang berbeda.

26. Model Mix Scanning (Model Pengamatan Terpadu) Penganjur dari model ini adalah ahli sosiologi organisasi Amitai Ezioni. Model ini merupakan model yang menggabungkan unsur-unsur kebaikan yang ada pada model rasional komprehensif dan model inkremental. Model rasional komprehensif akan diterapkan bila high voverage scanning (penjelajahan atau pengamatan yang luas)