1 / 34

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN FITRIANI AHLAN SJARIF, SH, MH

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN FITRIANI AHLAN SJARIF, SH, MH. TAHAPAN. SOLUSI PERUNDANG-UNDANGAN TEKNIK PENYUSUNAN a. Kerangka Peraturan Perundang- undangan b.Kalimat Perundang-undangan. Let me have a draft by Thursday noon. HUKUM POSITIF.

orson-peck
Download Presentation

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN FITRIANI AHLAN SJARIF, SH, MH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN FITRIANI AHLAN SJARIF, SH, MH

  2. TAHAPAN • SOLUSI PERUNDANG-UNDANGAN • TEKNIK PENYUSUNAN a. Kerangka Peraturan Perundang- undangan b.Kalimat Perundang-undangan

  3. Let me have a draft by Thursday noon

  4. HUKUM POSITIF struktur perat. per-uu-an terutama tersusun atas 4 (empat) bagian besar, yaitu: • Bagian Judul; • Bagian Pembukaan; • Bagian Batang Tubuh; dan • Bagian Penutup.

  5. BagianJudul uraiansingkatmengenaiisiperat. per-uu-an yang bersangkutandengansusunansebagaiberikut: jenis,nomor,tahunpembentukan, dannamaperat. per-uu-an tersebut

  6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG AUDIT TEKNOLOGI RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PROGRAM NASIONAL PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH

  7. BagianPembukaan • frasaDenganRahmatTuhan Yang MahaEsa; • pejabatpembentuk; • alasankonstitutifdansosiologisbagipembentukan; • landasanyuridisataspembentukan; • diktummemutuskanmenetapkan ; • namaperat. per-uu-an tersebut

  8. Catatan: khususbagiUndang-Undang, sebelumdiktummemutuskan-menetapkanditambahkanfrasaDenganPersetujuanBersamaDewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia danPresidenRepublik Indonesia. Demikian pula bagiPeraturandaerah, ditambahkanfrasaDenganPersetujuanBersamaDewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (…) danGubernur/Bupati/ Walikota (…).

  9. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa … ; b. bahwa … ; c. bahwaberdasarkanpertimbanganpadahuruf a danhuruf b perlumembentukperat. per-uu-an tentang … ; Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, danPasal 21 Undang-UndangDasarRepublik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang … (Lembaran Negara …); 3. Undang-Undang … (Lembaran Negara …); DenganPersetujuanBersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG …

  10. Catatan: khususbagiperat. per-uu-an delegasian, perancangcukupdimuatsatualasanpembentukandidalamkonsiderans-nya, yaitumengenaikeperluanuntukmelaksanakanketentuansatuataubeberapapasaldarisuatuperat. per-uu-an yang melimpahkankewenanganpengaturankepadaperat. per-uu-an yang bersangkutan

  11. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-UndangDasarRepublik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan ...; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan …; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

  12. Bagian Batang Tubuh Perancangmemuatdanmenyusunbagianinidengan ketentuan2dalambentukrumusan kalimat2 per-uu-an atasmateri yang diaturdalamperat. per-uu-an tersebut.

  13. Bagian Penutup bagian akhir dari perat. per-uu-an. perintah pengundangan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan, dan penyebutan Lembaran Negara atau Lembaran Daerah.

  14. Agar setiaporangmengetahuinya, memerintahkanpengundanganUndang-UndanginidenganpenempatannyadalamLembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 10 Agustus 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SUSILO BAMBANG YUDOYONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 10 Agustus 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

  15. BagianBatangTubuh • bagiansubtansialdalamstruktursuatuperat. per-uu-an. • ketentuan2atasmateri yang diaturdalamperat. per-uu-an tersebut • Ketentuan2itudirumuskandalambentukkalimat per-uu-an yang termuatdalamsatuanacuanketentuan yang dikenalsebagai

  16. Catatan: meskipun merupakan bagian dari pasal, ayat bukan merupakan satuan acuan ketentuan. Pembentukan ayat, yaitu dengan ‘memecah suatu pasal menjadi beberapa ayat, hanya merupakan cara perancang untuk mempermudah pemahaman pembaca atas ketentuan dalam pasal yang bersangkutan. Cara ini disebut dengan men-tabulasi ketentuan

  17. Pasal 4 Setiaporang yang inginmendirikanbangunanharusmemilikiIzinMendirikanBangunan yang didapatkannyadengancaramengajukansuratpermohonan yang ditujukankepadaKepalaDinas Tata Kota PemerintahKabupaten/Kota setempat yang berisiketeranganmengenainama, tempatdantanggallahir, nomorpokokwajibpajak, pekerjaan, alamattempattinggal, alamattanah yang akandidirikanbangunan, pelaksanadanjangkawaktupelaksanaanpekerjaanpendirianbangunan, danlampiranmengenaigambarrancangbangunan.

  18. Pasal 4 (1). Setiaporang yang inginmendirikanbangunanharusmemilikiIzinMendirikanBangunan. (2). Izinsebagaimanadimaksudpadaayat (1) didapatkandengancaramengajukansuratpermohonankepadaKepalaDinas Tata Kota PemerintahKabupaten/Kota setempat. (3). Suratpermohonansebagaimanadimaksudpadaayat (2) berisiketeranganmengenai: a. nama; b. tempatdantanggallahir; c. nomorKartuTandaPenduduk; d. alamattempattinggal; e. alamattanah yang akandidirikanbangunan; f. pelaksanadanwaktupelaksanaanpendirianbangunan, dan g. lampiranmengenaigambarrancangbangunan

  19. Ditinjau dari isinya (subtance), struktur Batang Tubuh terisi atas kelompok2 ketentuan yang terdiri atas: • Ketentuan Umum; • Ketentuan pengaturan atas materi; • Ketentuan Pidana; • Ketentuan Peralihan; dan • Ketentuan Penutup.

  20. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH BAB III HAK DAN KEWAJIBAN TKI BAB IV PELAKSANAAN PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI BAB V TATA CARA PENEMPATAN BAB VI PERLINDUNGAN TKI BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN BAB VIII PEMBINAAN BAB IX PENGAWASAN BAB X BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI BAB XI SANKSI ADMINISTRASI BAB XII PENYIDIKAN BAB XIII KETENTUAN PIDANA BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XV KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

  21. Catatan: secara akademik, untuk bisa mendorong perubahan yang diinginkan atas perilaku2 yang diaturnya, Batang Tubuh terisi atas kelompok2 ketentuan yang terdiri atas: • ketentuan2 bagi pelaku peran; • ketentuan2 bagi lembaga pelaksana; • ketentuan2 untuk penyelesaian sengketa atau pelanggaran; • ketentuan2 untuk pendorong kepatuhan yang bisa diterapkan oleh lembaga pelaksana; dan • ketentuan2 untuk menciptakan korelasi dan konsistensi dengan sistem hukum dan perat. per-uu-an yang telah ada

  22. Ketentuan2bagipelakuperandanlembagapelaksanamerupakanketentuan2operasional yang mengandung peraturan2 yang memerintahkan, melarang, atau mengizinkan individuataulembagauntuk berperilaku sebagaimana ditetapkan. Dengandemikian, perancangharusmengidentifikasi ‘siapa, apa, kapan, dandi mana’ dalamtiapketentuantersebut. Berdasarkan UU 10/2004, ketentuan2bagipelakuperandanlembagapelaksanadiletakkandalamketentuanpengaturanatasmateri.

  23. Ketentuan2untukpendorongkepatuhan, penyelesaiansengketaataupelanggaran, danmenciptakankorelasidankonsistensimerupakanketentuan2teknis yang mencakuppengaturanatas masalah2praktis. • Berdasarkan UU 10/2004, ketentuan2inidiletakkandalamKetentuanPidana, KetentuanUmum, KetentuanPeralihan, danKetentuanPenutup.

  24. KetentuanUmum KetentuanUmumdiletakkanpadababpertama, atau pasal2pertamadalamsuatuperat. per-uu-an. definisiataupengertiandarikata, akronimatausingkatan, penyebutansingkatatasnama, dan hal2umum yang berlakubagi ketentuan2dalamperat. per-uu-an, misalnyaasasdantujuan

  25. Ketentuan Pengaturan atas Materi • KetentuanPengaturanatasMateridituliskansetelahKetentuanUmum. • perancangbisameng-grouping-nya, yaitumembagimenjadibeberapakelompokketentuanberdasarkankesamaanmateripengaturan. Pembagiandilakukanmenurutkriteriatertentu yang diterapkansebagaidasarpembagian. • Cara inibertujuan agar ketentuan-ketentuanrancangantersebutnantinyamudahdigunakan(usability)olehpihak-pihak

  26. BAB … (nomor; ditulis dengan angka romawi) (judul; ditulis seluruhnya dengan kapital) Bagian (urutan; ditulis dengan huruf pertama kapital) (judul; huruf pertama ditulis dengan kapital) Paragraf … (nomor; ditulis dengan angka latin) (judul; huruf pertama ditulis dengan kapital) Pasal (nomor; ditulis dengan angka latin) (1). … a. … b. … 1. … 2. … 3. … c. …

  27. BAB V TATA CARA PENEMPATAN BagianPertamaUmum BagianKeduaPraPenempatan TKI Paragraf 1 SuratIzinPengerahan Paragraf 2 PerekrutandanSeleksi Paragraf 3 PendidikandanPelatihanKerja Paragraf 4 PemeriksaanKesehatandanPsikologi Paragraf 5 PengurusanDokumen BagianKetigaPerjanjianKerja BagianKeempatMasaTunggudiPenampungan BagianKelimaMasaPenempatan BagianKeenamPurnaPenempatan BagianKetujuhPembiayaan

  28. Ketentuan Pidana Mengingat bahwa Ketentuan Pidana tidak selalu diperlukan bagi suatu perat. per-uu-an, maka ketentuan ini tidak mutlak diadakan di dalam perat. per-uu-an. Ketentuan pidana ditempatkan setelah Ketentuan pengaturan atas materi.

  29. Ketentuan Peralihan Ketentuan Peralihan berisi pengaturan mengenai penyesuaian terhadap keadaan dan hubungan hukum yang telah ada atau sedang berlangsung pada saat mulai berlakunya suatu perat. per-uu-an

  30. Empat model pengaturan dalam Ketentuan Peralihan: • pengaturan tentang penerapan suatu perat. per-uu-an terhadap keadaan dan hubungan hukum yang telah ada atau sedang berlangsung pada saat mulai berlakunya perat. per-uu-an tersebut; • pengaturan tentang penyimpangan ketentuan-ketentuan suatu perat. per-uu-an untuk sementara waktu; • pengaturan tentang aturan khusus bagi keadaan dan hubungan hukum yang telah ada atau sedang berlangsung pada saat mulai berlakunya perat. per-uu-an; atau • pengaturan tentang pelaksanaan secara berangsur2 perat. per-uu-an yang bersangkutan

  31. Pasal 32 (1) Advokat, penasihathukum, pengacarapraktikdankonsultanhukum yang telahdiangkatpadasaatUndang-Undanginimulaiberlaku, dinyatakansebagaiAdvokatsebagaimanadiaturdalamUndang-Undangini. (2) Pengangkatansebagaipengacarapraktik yang padasaatUndang-Undanginimulaiberlakumasihdalamprosespenyelesaian,diberlakukanketentuansebagaimanadiaturdalamUndang-Undangini.

  32. KetentuanPenutup KetentuanTerakhir Ketentuaninibiasanyaberisippengaruhperat. per-uu-an yang bersangkutanterhadapperat. per-uu-an yang telahada, lembagapelaksana, namasingkat, dansaatmulaiberlakunyaperat per-uu-an

  33. Pasal 35 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka: • Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya; • Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokate, procureurs en Duwaarders (Stb. 1848 Nomor 8); • Bevoegheid departement hoofd in burgelijke zaken van land (Stb. 1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523); dan • Vertegenwoordingin van de land in rechten (K.B.S 1922 Nomor 522); • dinyatakan tidak berlaku lagi. • Pasal 36 • Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

  34. FitRIaNI AhlaN S. BidangStudi HukumAdministrasi Negara FakultasHukumUniversitas Indonesia Gedung D Lantai 2 Ruang 215 Kampus UI-Depok 16424 Tel. 78849133 Mobile phone. 0811874482 E-mail : fsjarif@yahoo.com

More Related