Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementeria Agama Triwulan I Tahun 2017

2. PENDAHULUAN Reformasi birokrasi merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka pembenahan praktek birokrasi secara komprehensif menuju terwujudnya good governance. Dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang lebih efektif dan efisien bukan hanya dari aspek organisasi, Sumber Daya Manusia, prosedur dan peraturan, melainkan juga pembenahan dari aspek pengawasan dan akuntabilitas yang dapat memberikan nilai tambah terhadap kualitas pelayanan publik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design reformasi birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.Peraturan ini menargetkan tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Maka mencermati ketiga sasaran hasil utama dari reformasi birokrasi tersebut menjadi sangat penting bagi seluruh stakeholder pemerintah agar memiliki kesadaran dan kemampuan untuk secara bersama-sama bekerja mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi tersebut.

3. Semangat reformasi birokrasi ini harus dimiliki oleh setiap ASN tidak terkecuali di lingkungan Kementerian Agama. Kementerian Agama berkomitmen kuat untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan, produktivitas, daya saing, dan kinerja aparatur yang masih rendah. Semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama ini tercemin dalam visi dan misi Kementerian Agama yang tertuang dalam KMA No. 2 Tahun 2010. Inspektorat Jenderal sebagai salah satu unit kerja dari Kementerian Agama memiliki komitmen dan peran penting dalam membangun reformasi birokrasi ini. Visi Inspektorat Jenderal yaitu menjadi penegak integritas dan akuntabilitas Kementerian Agama menggambarkan komitmen kuat Inspektorat Jenderal dalam perbaikan tata kelola pemerintahan sebagai point penting dari reformasi birokrasi ini. Visi Itjen ini sejalan dengan 5 budaya kerja yang dimiliki oleh kemeterian agama yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Maka melalui 5 budaya kerja inilah Kemeterian Agama melakukan akselerasi dalam perbaikan dan peningkatan tata kelola Kementerian Agama khususnya, dan memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.

4. VISI DAN MISI VISI ITJEN KEMENAG MENJADI PENEGAK INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS KEMENTERIAN AGAMA MISI ITJEN KEMENAG Melakukanpengawasanfungsionalsecaraprofesionaldanindependen Melakukanpenguatansistempengawasan e-audit yang efektifdanterintegrasi Meningkatkanpelayananadministrasipengawasan yang cepat, tepat, danakuratberbasisteknologiinformasi Meningkatkanakselerasipenyelesaiantindaklanjuthasilpengawasandanpengaduanmasyarakat Meningkatkankompetensidanintegritasaparaturpengawasan Meningkatkanperankonsultandankatalisatorbidangpengawasan Meningkatkankoordinasidenganinstansiterkait MembangunsistempencegahandinimelaluiPengawasandenganPendekatan Agama (PPA) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah BebasdariKorupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi, Bersih, Melayani (WBBM)

5. TUGAS DAN FUNGSI

6. PERKIN TAHUN 2017 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

7. PERKIN TAHUN 2017

8. 1 = 70 NilaievaluasiatasimplementasireformasibirokrasiKementerian Agama. PadaTriwulan I Tahun 2017 masihdalamtahapanpelaksanaankegiatan Panel I (RekapKonsolidasi) dan Panel II (PenilaianNilai KL Adjustmen) belumadaSkor RB

9. 2 = 60% PersentaseSkorHasil Audit Kinerjadiatas 75 Dari 99 Satkeryang telahdilaksanakan Audit Kinerja, 33 Satkerdiantaranyamendapatskor di atas 75. Atausekitar33.3 % darijumlahpelaksanaan Audit Kinerja di Triwulan I Tahun 2017.

10. 3 = 10% Persentasesatuankerja yang dinilaimampumenerapkan ZI WBK PadaTriwulan I Tahun 2017 rangkaiankegiatan ZI WBK belumdilaksanakansehinggarealisasipadaTriwulan I masih0 %

11. 4 = LV. 2 Level kapabilitasItjen (IACM) SampaipadaTriwulan I Tahun 2017 Level KapabilitasItjenKemenagmasihpadaMenuju LEVEL 2

12. 5 = 60% Persentasepenyelesaiantindaklanjuttemuan/hasil audit Itjen, BPK, dan BPKP PadaTriwulan I Tahun 2017 belumadakegiatanpenyelesaiantindaklanjuttemuan/hasil audit BPK dan BPKP.

13. PERGERAKAN TEMUAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT ITJEN

14. 6 = 80% Persentasepenangananpengaduanmasyarakat

15. 7 = 1 % Batas toleransimaterialitastemuanpengawaseksternaldan internal dari total anggaranInspektoratJenderal. PadaTriwulan I Tahun 2017 Batas toleransimaterialitastemuanpengawaseksternaldan internal dari total anggaranInspektoratJenderalbelumdirilisoleh BPK

16. 8 = W T P Opini WTP dari BPK terhadaplaporankeuanganInspektoratJenderalKementerianAgama. PadaTriwulan I Tahun 2017 Opini WTP dari BPK terhadapLaporanKeuanganInspektoratJenderalKementerian Agama masihmemperolehpredikatWDP

17. 9 = B B Predikat SAKIP ItjenKementerianAgama. PadaTriwulan I Tahun 2017 Predikat SAKIP Kementerian Agama memperolehnilai68.17ataupredikatB

18. 10 = 60% PersentasepegawaiItjen yang memenuhistandarkompetensijabatan. Dari 446 PegawaiInspektoratJenderal, 130 pegawaitelahmelaksanakanassesmentdanmemenuhistandarkompetensijabatannya, ataubarusekitar29.14% darijumlahpegawaisecarakeseluruhan.

19. 11 = 5 % Tingkat indisplinerlingkuppegawaiItjen. Berdasarkan data LHA Triwulan I Tahun 2017 tidakadapegawaiInspektoratJenderal yang direkomendasikanuntukdikenaiHukuman

20. REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TRIWULAN I TAHUN 2017 • PenyerapananggaranInspektoratJenderalKementerian Agama padaTriwulanI Tahun2017 sebesarRp. 24.413.595.835,- atau19,36% darialokasianggaransebesarRp. 126.126.912.000,-.

21. P E N U T U P • Perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja melalui optimalisasi pengawasan dan pelayanan merupakan komitmen bersama menuju inspektorat jenderal yang berintegritas. • Melalui kegiatan evaluasi capaian Perkin Triwulan I ini, diharapkan, masing masing unit eselon mampu mengukur capaian perjanjian kinerja yang telah disepakati dan ditandatangani serta mengevaluasinya sebagai bahan perbaikan di triwulan selanjutnya.

22. TERIMA KASIH