SOSIALISASI PMA 24 TAHUN 2018 PERUBAHAN ATAS PMA 58 TAHUN 2017

1. SOSIALISASI PMA 24 TAHUN 2018 PERUBAHAN ATAS PMA 58 TAHUN 2017 JUKNIS 5851 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH

2. Penganugerahan tim PPKB Terbaik se Indonesia Bandung 7-9 Desember 2018

10. REGULASI TERKAIT KEPALA MADRASAH SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN CALON KEPALA MADRASAH BERSTATUS BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

11. SURAT EDARAN DIRJEN PENDIS NOMOR : 845.A/Dt.I.II /3 /KP.02.3 / 11 /2018 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR: 585l_TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH

12. PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG KEPALA MADRASAH PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG KEPALA MADRASAH KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 1111 TAHUN 2019  TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KINERJA KEPALA MADRASAH ( PKKM

13. SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN CALON KEPALA MADRASAH BERSTATUS BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

14. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentangKepala Madrasah menyebutkanbahwacalonkepala madrasah harusmemenuhipersyaratan, di antaranya: a. memilikisertifikatpendidik; dan b. memilikigolonganruang paling rendah 111/c bagi guru pegawai negeri sipil dan memilikigolonganruangataupangkat yang disetarakandengankepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan/lembaqa yang berwenangdibuktikandengankeputusaninpassingbagi guru bukanpegawai negeri sipil.

15. Dalam hal madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh guru bukan pegawai negeri sipil dengan syarat sebagaimana dimaksud di atas, Ketua atau Pembina Yayasan dapat mengesampingkan persyaratan dimaksud.

16. SURAT EDARAN DIRJEN PENDIS NOMOR : 845.A/Dt.I.II /3 /KP.02.3 / 11 /2018 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH

18. Kepala Madrasah bukanlagisebagaitugastambahantetapikepala madrasah adalah guru yang di beritugasuntukmemimpin dan mengelolasatuan Pendidikan yang meliputi RA (RaudhatulAthfal ) ,madrasah Ibtidaiyah (MI ) Madrasah Tsanawiyah ( MTs) Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan ( MAK )

19. 2.Petunjuk Teknistersebuttelah di atursecarajelas : (1) syaratsyaratmutlakbakalcalonkepala madrasah (2) Penyiapancalonkepala madrasah melalui proses rekrutmen dan seleksi (3) Pendidikan dan pelatihancalonKepala Madrasah (4) PengangkatanKepala Madrasah dan (5) Masa Tugas dan pemberhentianKepala madrasah

20. 3.Guru yang diangkatmenjadiKepala Madrasah untukpertama kali pada madrasah yang di selenggarakanPemerintahsetelahPetunjukTeknisiniterbitharussudahmemilikisurattandatamat Pendidikan dan pelatihan ( STTPP ) calonKepala Madrasah

21. 4.Kepala Madrasah yang sedangmendudukijabatan pada madrasah yang diselenggarakanPemerintahdan belummemiliki STTPP CalonKepala Madrasah saatPetunjukTeknisiniterbit ,wajibmengikuti dan lulus Pendidikan dan pelatihanpenguatankompetensikepala madrasah melaluiPendidikan dan pelatihanTeknisSubstantifKepala Madrasah ,PemerolehanSertifikat Pendidikan dan pelatihanpenguatankompetensiKepala Madrasah tersebutdiberikankesempatansampaidengantanggal 16 Nopember 2020

22. 5.Pengangkatan Kepala Madrasah yang tidakmemenuhiketentuandalampetunjukTeknisinidapatmengakibatkantidaksahnyauntukmendudukijabatanKepala Madrasah yang akanberimplikasi pada pengelolaan DANA BOS, PenerbitanRapor , Penerbitan Ijazah dan tidakberhakatasTunjanganKepala Madrasah

24. PMA 24 TAHUN 2018 PERUBAHAN ATAS PMA 58 TAHUN 2017 TENTANG KEPALA MADRASAH

25. Guru dapatmenjadibakalcalonKepala Madrasah pada madrasah baru yang diselenggarakan oleh masyarakatapabilamemenuhipersyaratansebagaiberikut PASAL 6 1). CalonKepala Madrasah harusmemenuhipersyaratan:  • a. beragama Islam;  • b. memilikikemampuanbacatulis Al-Qur’an;  • c. berpendidikan paling rendahsarjanaatau diploma empat kependidikanataubukankependidikandariperguruantinggi yang terakreditasi; • d. memilikipengalamanmanajerial di Madrasah; • e. memilikisertifikatpendidik; • f. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saatdiangkat;

26. Menurut PMA 24/2018 • g.Memilikipengalamanmengajar paling singkat 9 (sembilan) tahun pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan 6 (enam)tahun pada Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat • h. Memilikigolonganruang paling rendah III/c bagi guru pegawai negeri sipil dan memilikigolonganruangataupangkat yang disetarakandengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan/lembaga yang berwenangdibuktikandengankeputusaninpassingbagi guru bukan pegawai negeri sipil;

27. I. Sehatjasmani dan rohaniberdasarkansuratketerangansehatdarirumahsakitpemerintah; • J. Tidaksedangdikenakansanksihukumandisiplintingkatsedangatauberatsesuaidenganketentuanperaturanperundangundangan • K.Memilikinilaiprestasikerja dan nilaikinerja guru paling rendahbernilaibaikdalam 2 (dua) tahunterakhir • L. DiutamakanmemilikisertifikatKepala Madrasah sesuaidenganjenjangnyauntuk Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

28. Lanjutan no. 24/2018 2 ) SertifikatKepala Madrasah sebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf L merupakansertifikat yang diterbitkan oleh Balai Pendidikan dan PelatihanKeagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan PendidikandanPelatihan Kementerian Agama dan/ataulembaga lain yang berwenang. 3 ) Kepala Madrasah pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang sudahmenjabatdanbelummemilikisertifikatKepala Madrasah, paling lama 3 (tiga) tahunwajibmemilikisertifikatKepala Madrasah.

29. Lanjutan no. 24/2018 4). Persyaratansebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf e danhuruf h, dikecualikanbagipengangkatancalonKepala Madrasah berstatusbukanpegawainegerisipilpada Madrasah yang diselenggarakanolehmasyarakat. 5).Persyaratansebagaimanadimaksudpadaayat (1) hurufd, huruf e, huruf g, huruf h, danhuruf k dikecualikanbagipengangkatancalonKepala Madrasah berstatusbukanpegawainegerisipilpada Madrasah baru yang diselenggarakanolehmasyarakat. Di undangkan : 30 Nopember 2018

30. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR :5851 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH

31. B. PersyaratanAdministrasi • PersyaratanadministrasicalonKepala Madrasah pada Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintahadalahsebagaiberikut : • daftarriwayathidup; • fotokopiijazahkualifikasiakademik; • fotokopisertifikatpendidik; • fotokopisuratkeputusanpangkatdanjabatanterakhir; • suratketeranganpengalamanmengajar yang dikeluarkanolehsatuanpendidikan; • fotokopihasilpenilaianprestasikerjapegawaidanpenilaiankinerja guru dalam 2 (dua) tahunterakhir; • fotokopisuratkeputusanatausuratketeranganterkaitpengalamanmanajerialdengantugas yang relevandenganfungsiKepalaMadrasah; • suratketerangansehatjasmani, rohani, danbebas NAPZA yang dikeluarkanolehrumahsakitPemerintah; • suratketerangantidakpernahdikenakanhukumandisiplinsedangdan/atauberatdariatasanataupejabat yang berwenang; • suratpernyataantidaksedangmenjaditersangkaatautidakpernahmenjaditerpidana; • suratrekomendasidariKepalaMadrasahdanPengawasPembinanya; • fotokopipiagam/dokumen lain yang relevan. 31

32. Lanjutan …… • 2. PersyaratanadminsitrasibakalcalonKepala Madrasah pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakatadalahsebagaiberikut : • daftarriwayathidup; • fotokopiijazahkualifikasiakademik; • fotokopisertifikatpendidikbagi guru PNS; • fotokopisuratkeputusanpangkatdanjabatanterakhirbagi guru PNS atausuratkeputusaninpassingbagi guru bukan PNS; • suratketeranganpengalamanmengajar yang dikeluarkanolehsatuanpendidikan; • fotokopihasilpenilaianprestasikerjapegawaidalam 2 (dua) tahunterakhirbagi guru PNS; • fotokopihasilPenilaianKinerja Guru (PKG) dalam 2 (dua) tahunterakhir; • fotokopisuratkeputusanatausuratketeranganterkaitpengalamanmanajerialdengantugas yang relevandenganfungsiKepalaMadrasah; • suratketerangansehatjasmani, rohani, danbebas NAPZA yang dikeluarkanolehrumahsakitPemerintah; • suratketerangantidakpernahdikenakanhukumandisiplinsedangdan/atauberatdariatasanataupejabat yang berwenangbagi guru PNS; • suratpernyataantidaksedangmenjaditersangkaatautidakpernahmenjaditerpidana; • suratrekomendasidariKepalaMadrasahdanPengawasPembinanya; • fotokopipiagam/dokumen lain yang relevan.

33. THANK YOU Direktorat GTK Madrasah