PP No. 32 Tahun 2013 Sebagai Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005

1. PP No. 32 Tahun 2013 Sebagai Perubahan AtasPP No. 19 Tahun 2005 dan Implikasinya Terhadap Ujian Nasional dan Implementasi Kurikulum 2013

2. Pengertian Kurikulum UU No. 20/2003 kurikulum Tujuan Kompetensi Isi dan Bahan Cara Proses Pengaturan Penilaian Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

3. Keterkaitan Kurikulum dan UN Satuan Pendidikan Substansi Pendidikan Peserta Didik PTK Kurikulum Sarpras Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kompetensi Lulusan Materi Pembiayaan Proses Pengelolaan Penilaian (Termasuk UN) • Penilaian adalah bagian dari kurikulum • UN dan Ujian Sekolah adalah bagian dari penilaian • Penilaian adalah alat evaluasi yang berfungsi sebagai catu balik untuk pencapaian Standar Nasional Pendidikan 3

4. Tambahan Butir 4 Pasal 1 Muatan Pembelajaran 1 Kompetensi Peserta Didik Kompetensi Guru Sikap Individu Sosial Muatan Pembelajaran 2 Pengetahuan Profesi .. Keterampilan Pedagogi Muatan Pembelajaran n Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. 4

5. Pasal 2A Standar Kompetensi Lulusan Standar Sarpras Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Isi Standar Pengelolaan Standar Proses Standar Pembiayaan Standar Penilaian (Termasuk UN) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai acuan utama Pengembangan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan. 5

6. Kedudukan Kurikulum Menurut PP 19 /2005 Pasal 5 Ayat (2) dihapus dalam PP 32/2013 Kurikulum bukan bagian dari Standar Isi, melainkan mengacu pada empat standar Pasal 5: (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. Pasal 1: 13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 6

7. Tambahan Pada PP 32/2013 Muatan Nasional Muatan Lokal Muatan SatDik Pasal 5A Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dirumuskan berdasarkan kriteria: a. muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. konsep keilmuan; dan c. karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Pasal 5B Tingkat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dirumuskan berdasarkan kriteria: a. tingkat perkembangan Peserta Didik; b. kualifikasi Kompetensi Indonesia; dan c. penguasaan Kompetensi yang berjenjang. Kompetensi IntiKompetensi Lulusan 7

8. Kerangka Kerja Pengembangan Kurikulum * tidak pernah berhenti belajar Psikologi Pedagogi Sosio-eko-kultural Pribadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia Peserta Didik Lulusan yang Kompeten Pembelajaran Pembelajar yang Sukses * Individu yang Percaya Diri WN yang Bertanggung Jawab Kontributor Peradaban yang Efektif Kesiapan: -Fisik -Emosional -Intelektual - Spiritual Kebutuhan: -Individu -Masyarakat, Bangsa, Negara, Dunia -Peradaban Kelayakan: -Materi -Metode Penyampaian -Metode Penilaian Manajemen dan Kepemimpinan Iklim Akademik dan Budaya Sekolah Kurikulum (SKL, Struktur Kurikulum, Standar-standar: Isi, Proses, dan Penilaian) Buku Pegangan (Buku Babon) (Buku Pegangan Siswa, Buku Pegangan Guru) Rumusan Kompetensi Guru dan Penyiapan Guru Peserta Didik 8

9. Mata Pelajaran Mata Pelajaran KI Kelas VI KI Kelas VI KL PT/PTA Mata Pelajaran Mata Pelajaran Mata Pelajaran Mata Pelajaran Mata Pelajaran Mata Pelajaran Keterkaitan Kompetensi Lulusan antar Jenjang Pendidikan Mata Pelajaran Mata Pelajaran Mata Pelajaran Mata Pelajaran Himpunan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran KI Kelas V KI Kelas V KL SMA/K /MA/MAK KI Kelas IV KL SMP/MTs KI Kelas IV Tujuan Pendidikan Nasional KL SD/MI KI Kelas IIII KI Kelas IIII Proses Perumusan Integrasi Vertikal Mata Pelajaran Mata Pelajaran Mata Pelajaran Mata Pelajaran Himpunan Kompetensi Inti Proses Pembentukan Integrasi Horisontal KL : Kompetensi Lulusan 9

10. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN – DOMAIN SIKAP 10

11. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN – DOMAIN KETERAMPILAN 11

12. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN – DOMAIN PENGETAHUAN 12

13. Mata Pelajaran Mata Pelajaran KI Kelas VI KI Kelas VI KI Kelas VI KI Kelas VI Mata Pelajaran Mata Pelajaran Mata Pelajaran Mata Pelajaran Mata Pelajaran Mata Pelajaran Keterkaitan antara Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Matapelajaran untuk SD Mata Pelajaran Mata Pelajaran Mata Pelajaran Mata Pelajaran Mata Pelajaran Himpunan Kompetensi Dasar KI Kelas V KI Kelas V KI Kelas V KI Kelas V KI Kelas IV KI Kelas IV KI Kelas IV KI Kelas IV Kompetensi Lulusan Kompetensi Lulusan KI Kelas IIII KI Kelas IIII KI Kelas IIII KI Kelas IIII Kompetensi Lulusan Proses Perumusan KI Kelas II KI Kelas II KI Kelas II KI Kelas II Integrasi Vertikal KI Kelas I KI Kelas I KI Kelas I KI Kelas I Proses Pembentukan Integrasi Horisontal .. Kurikulum 2013 menekankan pentingnya penguatan kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) lulusan KI : Kompetensi Inti 13

14. Pasal 43 tentang Sarana Pembelajaran Buku Teks Pelajaran Dinilai BSNP atau Tim yang dibentuk Menteri Sumber Utama Belajar dan Pembelajaran (5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran ditelaah dan/atau dinilai oleh BSNP atau tim yang dibentuk oleh Menteri dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (5a)Dalam hal pengadaan Buku Teks Pelajaran dilakukan Pemerintah, Menteri menetapkan buku tersebut sebagai sumber utama belajar dan Pembelajaran setelah ditelaah dan/atau dinilai oleh BSNP atau tim yang dibentuk oleh Menteri. 14

15. Penilaian Penilaian oleh pendidik pada Pasal 64, ayat (3) – (7) yang menjelaskan perbedaan cara menilai tiap kelompok mata pelajaran dihapus  tiap mata pelajaran dinilai dengan cara yang sama, mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan Penilaian oleh Satuan Pendidikan pada Pasal 65, ayat (2) dan (5) yang menjelaskan perbedaan penilaian tiap kelompok mata pelajaran dihapus, ayat lain disesuaikan Penilaian oleh Pemerintah pada Pasal 67: (1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan Ujian Nasional yang diikuti Peserta Didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah, dan jalur nonformal kesetaraan. (1a)Ujian Nasional untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat. 15

16. Penilaian (lanjutan) Penilaian oleh Pemerintah Pasal 69: (2) Setiap Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali Ujian Nasional tanpa dipungut biaya. (2a)Peserta Didik jalur pendidikan formal pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk Peserta Didik SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat. Penilaian oleh Pemerintah pada PP 19/2005Pasal 70 ayat (1) dan (2) yang terkait SD/MI/Paket A sederajat dihapus Pasal Peralihan Ketentuan pengecualian Ujian Nasional SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1a) berlaku sejak tahun ajaran 2013/2014. 16

17. Kelulusan Pasal 72 Tentang Kelulusan dari Satuan Pendidikan (1) Peserta Didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: a. menyelesaikan seluruh program Pembelajaran; b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran; (bukan hanya pelajaran tertentu) c. lulus ujian sekolah/madrasah; dan d. lulus Ujian Nasional. (1a)Khusus Peserta Didik dari SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajatdinyatakan lulus setelah memenuhi ketentuan pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c. 17

18. Pemanfaatan Hasil Ujian • PP 19 / 2005 (jo, PP 32 / 2013) tentang SNP • Pasal 68 • Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: • pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; • dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; • penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; • pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk jenjang SD/MI/sederajat, fungsinya tidak termasuk penentuan kelulusan. Tetap dapat dipergunakan untuk fungsi lainnya 18

19. Sertifikasi Pasal 89 Tentang Ijazah (3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi: a. Identitas Peserta Didik; b. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya; c. Pernyataan tentang status kelulusan Peserta Didik dari Ujian Nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan d. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. (3a) Ijazah SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya berisi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d. 19

20. Muatan Lokal Pasal 77P Tentang Pengelolaan Kurikulum (3) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah. (4) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar. (5) Pengelolaan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi penyiapan, penyusunan, dan evaluasi: a. Dokumen kurikulum muatan lokal; b. Buku Teks Pelajaran; dan c. Buku Panduan Guru. (6) Dalam hal seluruh kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi sepakat menetapkan 1 (satu) muatan lokal yang sama, koordinasi dan supervisi pengelolaan Kurikulum pada pendidikan dasar dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi. 20

21. Permendikbud Amanat PP 32/2013 Standar Kompetensi Lulusan (Permendikbud No. 54/2013) Standar Isi (No. 64/2013) Standar Proses (No. 65/2013) Standar Penilaian (No. 66/2013) KD dan Struktur Kurikulum SD/MI (No. 67/ 2013) KD dan Struktur Kurikulum SMP/MTs (No. 68/2013) KD dan Struktur Kurikulum SMA/MA (No. 69/2013) KD dan Struktur Kurikulum SMK/MAK (No. 70/2013) Buku Teks Pelajaran (No. 71/2013) Implementasi Kurikulum (No. 81A/2013) (KTSP, Muatan Lokal, Ekstra Kurikuler, Pembelajaran, Evaluasi Kurikulum) 21

22. Sistem Penilaian Kurikulum 2013 1. Penilaian Otentik Waktu: terus menerus 2. Penilaian Projek Waktu: Akhir Bab/Tema 3. Ulangan Harian Waktu: Sesuai rencana 4. UTS/AUS Waktu: Semesteran 1. Ujian Tingkat Kompetensi (yang bukan UN) Waktu: Tiap tingkat kompetensi 2. Ujian Sekolah Waktu: Akhir jenjang sekolah Guru Pemerintah 1. Ujian Tingkat Kompetensi (UN) Waktu: Akhir jenjang sekolah 2. Ujian mutu Tingkat Kompetensi Waktu: Tiap akhir tingkat kompetensi Penilaian Diri Waktu: Sebelum ulangan harian 22

23. Tingkat Kompetensi dan Ujiannya Tingkat Kompetensi VI Uji Tingkat Kompetensi VI Tingkat Kompetensi V Uji Tingkat Kompetensi V Tingkat Kompetensi IVa Uji Tingkat Kompetensi IVa Tingkat Kompetensi IV Uji Tingkat Kompetensi IV Tingkat Kompetensi III Uji Tingkat Kompetensi III Tingkat Kompetensi II Uji Tingkat Kompetensi II Tingkat Kompetensi I Uji Tingkat Kompetensi I