PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT SALAH SATU UPAYA NEGARA DALAM MELINDUNGI AGAMA

1. RAPAT KOORDINASI DAN PENDATAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KANWIL KEMENAG PROV. JAWA TENGAHTANGGAL 25 JUNI 2014 PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT SALAH SATU UPAYA NEGARA DALAM MELINDUNGI AGAMA

2. Agama dikenal dalam kehidupan sehari-hari mengandung pengertian yang berhubungan serta mengatur segala aspek kehidupan yang bersifat rohani dan jasmani. Sebagai pengatur hidup, akan dapat dirasakan manfaatnya, apabila pemeluknya menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya. Agama sebagai wahyu Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat diubah walaupun generasi atau masyarakat yang menerimanya telah berganti dan telah berubah struktur dan cara berfikir • Setiap agama memiliki eksistensi masing-masing, karena didalam agama-agama itu terkandung aturan-aturan atau kaidah-kaidah atau norma yang baku yang bersifat universal tentang hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan sesama manusia, dan itu mutlak dilakukan oleh pemeluknya. Semua aturan atau kaidah tersebut tercantum di dalam Kitab Suci agama masing-masing dan dipahami benar oleh pemuka agama. Karena eksistensi inilah agama tidak dapat sembarangan ditafsirkan oleh orang-orang yang pemahamannya kurang.

3. Cirisuatu agama antara lain, dalam agama mempunyaikewajibanmempercayaisesuatu Yang Suci (biasadisebutTuhan, Dewadanlainnya) disertaijugakewajibanmelakukanhubungandengan Yang Suciitumelalui ritual, kultus (pemujaan) maupunpermohonan. Agama jugamemilikidoktrin-doktrindalamhubunganantaramanusiadengan yang sesuatu yang disucikantersebutsehinggasikaphidup yang ditumbuhkanataudilaksanakandidasariolehhaltersebut. Indonesia sebagainegarahukumdalamkonstitusinya, yaituPasal 29 ayat (1) UUD 1945 secarajelasdisebutkanPAKEM: SalahSatuUpaya Negara dalamMelindungi Agama. • Selainitudalampasal28Eayat (1) UUD 1945 disebutkanbahwasetiaporangbebasmemeluk agama danberibadatmenurutagamanya, memilihpendidikandanpengajaran, memilihpekerjaan, memilihkewarganegaraan, memilihtempattinggaldiwilayahnegaradanmeninggalkannyadanberhakkembali. • Kemudiandalampasal28Eayat (2) UUD 1945 dinyatakanbahwasetiaporangberhakataskebebasanmeyakinikepercayaan, menyatakanpikirandansikapsesuaidenganhatinuraninya. Pasal28Eayat (3) setiaporangberhakataskebebasanberserikat, berkumpul, danmengeluarkanpendapat.

4. Dari beberapaperaturan yang dikeluarkanolehnegaradiatasnampakjelasperanhukumdalamhalkehidupanberagamasangatlahbesar. Mengutippemikiran Roscoe Pound yang mendefinisikanfungsihukumsebagaisocial engineering dimanaadatigakepentinganmanusia yang dilindungiolehhukum, yaitu: 1. Kepentinganumum(public interests) 2. Kepentingankemasyarakatan(social interests) 3. kepentingan-kepentinganpribadi(private interests) PemikiranPound initerkaitdenganpenerapansistemhukumdalampembangunankehidupanberagama, dalamhalinisuatusistemhukumharuslahmemperhitungkandanmendahulukankepentinganumumterlebihdahulu, lalukemudiankepentinganmasyarakat yang terakomodir, barukemudiankepentingan-kepentinganpribadi yang lebihkepadahak-hak yang diberikandalamkegiatankeagamaan. Dalamkaitannyadenganpenerapanpembangunankehidupanberagama, segalamacamkebebasan yang diungkapkan Pound tersebutmerupakanesensidasardariadanyademokrasi, prinsip-prinsiptersebutmenghadirkansebuahkeadilandankesamarataanikutberpartisipasidalamkegiatan agama disertaidenganprinsiptanggungjawabdalamartitidakmerugikankepentinganpihak lain

5. BeberapaKasusPenyimpangan / PenodaanterhadapAgama di Indonesia • Pada kehidupan sosial dikenal bentuk tata aturan yang disebut norma. Norma dalam kehidupan sosial merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi tolak ukur tingkah laku sosial. Jika tingkah laku yang diperlihatkan sesuai dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai baik dan diterima, sebaliknya, jika tingkah laku tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai buruk dan ditolak. Tingkah laku yang menyalahi norma yang berlaku ini disebut dengan tingkah laku yang menyimpang.

6. Penyimpangantingkahlakuinidalamkehidupanbanyakterjadi, sehinggaseringmenimbulkankeresahanmasyarakat. Dalamkehidupanmasyarakatberagamapenyimpangan yang demikianituseringterlihatdalambentuktingkahlakualirankeagamaan yang menyimpangdariajaraninduknya. Adanyaperilakumenyimpangterhadapsuatu agama tersebutdapatdiakibatkanolehbeberapafaktor yang secaragarisbesardibagimenjadidua, yaitufaktor intern danfaktorekstern, Faktor intern, diantaranya: 1. Kepribadian, secarapsikologitipekepribadiantertentu akanmempengaruhikehidupanjiwaseseorang. 2. faktorpembawaan, adasemacamkecenderunganurutan kelahiranmempengaruhipenyimpangan agama. Anak sulungdananakbungsubiasanyatidakmengalami tekananbatin, sedangkananak-anak yang dilahirkanpada urutankeduanyaseringmengalamistresjiwa. Kondisiini jugamempengaruhiterjadinyapenyimpangan agama.

7. Faktorekstern, diantaranya : 1. Faktorkeluarga, keretakankeluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kurangmendapatkanpengakuankaumkerabat, danlainnya. 2. Lingkungantempattinggal, orang yang merasaterlempardarilingkungantempattinggalatautersingkirdarikehidupandisuatutempatmerasadirinyahidupsebatangkara. 3. Perubahan status, terutama yang berlangsungsecaramendadakakanbanyakmempengaruhiterjadinyapenyimpangan agama. Misalnya, perceraian, keluardarisekolahatauperkumpulan, perubahanpekerjaan, dansebagainya. 4. Kemiskinan, masyarakat yang awamdanmiskincenderunguntukmemeluk agama yang menjanjikankehidupanduniadanakhirat yang lebihbaikdengancara instant.

8. Secara gramatikal penodaan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai “menjadikan adanya noda, mengotori atau mencemarkan, menjelekan (nama baik)”. Dari pengertian tersebut dapat diperoleh makna penodaan adalah suatu perbuatan yang mencela, menjelekan atau mencemarkan (nama baik). Apabila penodaan yang dimaksud penjelasan 156 a KUHP adalah penghinaan, kiranya hal ini tidak berlebihan mengingat pengertian penghinaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merendahkan, memburukan nama baik atau menyinggung perasaan orang lain (seperti memaki-maki, menistakan). Kasus mengenai penyimpangan agama ataupun biasa disebut penodaan agama di Indonesia sendiri banyak terjadi. Contoh penyimpangan atau penodaan agama tersebut antara lain Komunitas Eden, di mana sang pemimpin Lia Eden mengaku sebagai Jibril sekaligus Imam Mahdi.

9. Jikadilihatdarikasusdiatas, alirankepercayaan yang menyimpangdanbertentangandenganajaran agama akanselalumunculdariwaktukewaktudenganberbagaisebabdanlatarbelakang, halinitentunyadapatmemicumasyarakatuntukterprovokasimelakukantindakan main hakim sendiriterhadapsuatualirankepercayaan yang menyimpang. Olehkarenanyanegaraperlumelakukanintervensidanmelakukanpengaturan-pengaturanterkaitdenganperlindunganterhadap agama demiterciptanyaketertibanumum. Pengaturanmengenaipenodaanterhadap agama diaturdalampasal156aKUHP, yang berbunyi : “Dipidanadenganpidanapenjaraselama-lamanya lima tahunbarangsiapadengansengajadimukaumummengeluarkanperasaanataumelakukanperbuatan : a. Yang pokoknyabersifatpermusuhan, penyalahgunaanatau penodaanterhadapsuatu agama yang dianutdi Indonesia; b. Denganmaksud agar supayaorangtidakmenganutagama apapunjuga, yang bersendikanKetuhanan Yang mahaEsa”.

10. Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Sebuah Peran Negara dalam Mencegah Penodaan Agama : • Akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan atau kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Di antara ajaran-ajaran atau perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama. • Penanggulangan kejahatan penodaaan agama itu tidak semata-mata menghukum atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana melainkan untuk memberikan perlindungan hak masyarakat dari gangguan apapun bentuknya termasuk kejahatan. Penanggulangan kejahatan meliputi kegiatan mencegah timbulnya kejahatan sebelum terjadi. Namun efektifitas penanggulangan kejahatan hanya akan mungkin dapat dicapai jika terdapat keikutsertaan masyarakat secara luas yang meliputi kesadaran dan keterlibatan nyata.

11. Negara bukanhanyamelindungidanmemberikankebebasan, tetapijugamemberikandorongandanbantuanuntukparapemeluk agama dankepercayaanterhadapTuhan Yang MahaEsauntukmemajukanagamanyadankepercayaanterhadapTuhan Yang MahaEsasertamengusahakanterbinanyaketentraman, hiduprukundiantarasesamaumatdemikokohnyakesatuandanpersatuanbangsasertakerjasamadalammembangunmasyarakat. • Kejaksaanmerupakanlembagapemerintah yang melakukankekuasaannegaradibidangpenuntutanditegaskankekuasaannegaratersebutdilaksanakansecaramerdeka. Olehkarenaitu, kejaksaandalammelaksanakanfungsi, tugas, danwewenangnyaterlepasdaripengaruhkekuasaanpemerintahdankekuasaanlainnya. SelanjutnyaJaksaAgungbertanggungjawabataspenuntutan yang dilaksanakansecara independent demikeadilanberdasarkanhukumdanhatinurani.

12. Dalambidangketertibandanketentuanumum, kejaksaanturutmenyelenggarakankegiatan: • Peningkatankesadaranhukummasyarakat; • Pengamanankebijakanpenegakanhukum; • Pengawasanperedaranbarangcetakan; • Pengawasanalirankepercayaan yang dapatmembahayakanmasyarakatdannegara; • Pencegahanpenyalahgunaandan/ataupenodaan agama; • Penelitiandanpengembanganhukumstatistikkriminal.

13. Kaitannyadenganpencegahanpenodaan agama kejaksaanmemilikibadan yang bernamaBadanKoordinasiPengawasAliranKepercayaanMasyarakat (BakorPakem) yang bertugasmengawasialirankepercayaan yang adaditengahmasyarakat. Jikakejaksaanakanmengeluarkanlaranganterhadapalirankepercayaan yang dinilaisesat, tidakbisadilakukantanpamelaluiprosedur yang sudahditetapkanlewatBakorPakem. BadanKoordinasiPengawasAliranKepercayaanMasyarakat (BakorPakem) terdiridariunsur : • Kejaksaan; • Kepolisian; • TNI; • Kementerian Agama; • KementerianKebudayaandanPariwisata; • KesbangpoldanLinmas.

14. Untukmengeluarkansebuahlarangan, masing-masinginstansi yang tergabungdalamBakorPakemharusmenyampaikanrekomendasinya. Bilaantarkementeriansudahmemberikanrekomendasisecarakomprehensifbahwaajaranataualirantertentumeresahkan, artinyaprosedurinisudahdilakukandandisampaikanrekomendasiuntukmelarang, baruJaksaAgungakanmenandatanganikeputusanpelarangan.

15. BentukPengawasanAliranKepercayaanMasyarakat (PAKEM) PengawasanAliranKepercayaanMasyarakatmencakup : 1) Aliran-alirankeagamaanmeliputi: sektekeagamaan, gerakankeagamaan, pengelompokanjama’ahkeagamaan, baik agama langitmaupun agama bumi. 2) Kepercayaan-kepercayaanbudayameliputi: alirankebatinan, kejiwaan, kerohanian/kepercayaanterhadapTuhan Yang MahaEsa. 3) Mistikkejawen, perdukunanatauperamalan, paranormal, metafisika. Aliran-alirankeagamaansumberutamanyaadalahkitabsuciberdasarkanwahyuTuhan, sedangkanaliran-alirankepercayaan, sumbernyaadalahbudayabangsa yang mengandungnilai-nilai spiritual/kerohanianwarisanleluhur yang hidupdantelahmembudayadalammasyarakatsebagaihasilpenalarandayacipta, daya rasa, dayakarsadanhasilkaryamanusia.

16. Upaya pencegahan Delik Penodaan Agama : Upayapencegahan yang dilakukanPAKEMdibagimenjadidua, yaituupayapreventifdanupayarepresif : 1. Dalamupayapreventif, yaituupaya yang dilakukanbersifataktifofensifmencegahtimbulnyakasus-kasus negative mengenaialirankepercayaanataukeagamaandengantujuanuntukmencegahjangansampaitimbulatauterjadikasus-kasusalirankepercayaanataukeagamaan yang bersifatnegatifdenganjalandiarahkandandibimbingmelaluikomunikasi, dialog, konsultasi, pertemuankepadahal-hal yang bersifatpositifdengancarapersuasifedukatif. Dalamprakteknya, upayapreventifPakemdisebutjugadenganpembinaan, yaitupembinaanterhadapmasyarakatdenganmemberikanpenyuluhanhukunmengenaimasalahpenodaan agama :

17. a. Menjadikanmasyarakatpahamhukumkhususnyadalammasalahpenyalahgunaandanataupenodaan agama, dalamartimemahamiketentuan- ketentuan yang terkandungdalamperaturan-peraturanhukum yang mengaturtentangpenyalahgunaandanataupenodaan agama. b. Membinadanmeningkatkankesadaranhukumwargamasyarakatsehinggasetiapwargataatpadahukumdansecarasukarelatanpadoronganataupaksaandarisiapapunmelaksanakanhakdankewajibannyasebagaimana yang ditentukanolehhukum. 2. Upayarepresif, yaituupaya yang bersifataktifdefensif, menangkaldanmenanggulangikasus-kasus yang sudahterjadi, mengeliminirakibatataurisiko yang timbul, dengantujuanmengungkapkandanmenanganisecaracepattuntas, sedinimungkinkasusalirankeagamaanataukepercayaandenganjalanmengumpulkan data daninformasi, mendeteksi, mengidentifikasipermasalahannya, pelakunya, sponsornya, motivasinya, pendukung-pendukungnyadansebagainyadanmelakukanpengkajian, membuatanalisadanperkiraan.

18. Tugas-tugas yang bersifatrepresifdilaksanakandenganbekerjasamasecarafungsionaldengandinas-dinasIntelejen Negara danKepolisianselakuinstansi yang berwenangdibidangpenyidikan, terutamaterhadapkasus-kasuskeagamaanataukepercayaan yang telahmengandungunsur-unsurtindakpidana. Penutup PerananPAKEM (PengawasanAliranKepercayaanMasyarakat) kedepanharuslebihdititikberatkanpadapeningkatanupaya-upaya yang bersifatpreventifdenganmelakukanpenyuluhandanpeneranganhukum, melakukanpendekatankeagamaandanbekerjasamadenganinstansi-instansipemerintahlainnyasertainstitusikeagamaanuntukpencegahanterjadinyakasuspenodaan agama.

19. SEKIAN TERIMA KASIH