PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN OLEH : Agus Satmoko Adi, S.S., M.Si.

2. TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL Mencerdaskan kehidupan bangsa utk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yg beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berbudi luhur,mandiri dan menjadi warganegara yg demokratis dan bertanggung jawab (pasal 3) PENDIDIKAN NASIONAL (UU RI 20/2003) FUNGSI : MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN MEMBENTUK WATAK SERTA PERADABAN BANGSA YG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA (PASAL 3)

3. HISTORIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA SEJAK 1960 SAMPAI SAAT INI • CIVICS / KEWARGAAN NEGARA (PKN) : SMA/SMP 62, SD 68, SMP 69, SMA 69 • PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA (PKN) : SD 68, PPSP 73 • PENDIDIKAN MORAL PANCASILA (PMP) : SD, SMP, SMU 1975, 1984 • PENDIDIKAN PANCASILA : PT 1970-an – 2000- an • PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960-an – 2001 • PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : PT 2002 – Sekarang • PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) : SD, SMP, SMU 1994 - Sekarang

4. Extra Kurikuler, tapi intra Universiter • Hanya di beberapa PTN. • Tahun 1970 • Resimen Mahasiswa berdasar teritorial (seperti : Yon Maha Jaya, Maha Surya, dsb) • Sertifikat Tamtama Cadangan CATATAN : PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960 – an – 2000 • Walawa (Wajib Latih Mahasiswa) : • Pendidikan Perwira Cadangan : • SKep Bersama Mendikbud – Menhankam/ Pangab utk PTN : 0228/U/73 dan Kep.B.43/XII/73, 08-12-1973 • Prinsipnya Wamil utk Jurusan tertentu, • Sarjana muda (equivalen 90 sks) • Diberi pangkat Letnan Dua

5. ATRIBUT MASYARAKAT MADANI INDONESIA • BERKETUHANAN YANG MAHA ESA • BERKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB • BERSATU DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA • DEMOKRATIS – KONSTITUSIONAL • BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA • BERBHINNEKA TUNGGAL IKA • MENJUNJUNG TINGGI HAK DAN KEWAJIBAN AZASI MANUSIA • MENCINTAI PERDAMAIAN DUNIA

6. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DLM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL (UU RI 20/2003) KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH WAJIB MEMUAT : KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI WAJIB MEMUAT : • PENDIDIKAN AGAMA • PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN • BAHASA • (Ps 37 Ayat (1) UU RI No 20 Tahun 2003) • PENDIDIKAN AGAMA • PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN • BAHASA • (Ps 37 Ayat (2) UU RI No 20 Tahun 2003)

7. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL (UU No. 20/2003) Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU RI No.20 Tahun 2003 : “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”

8. MODAL DASAR YANG DIMILIKI UNTUK MENUMBUHKAN RASA KEBANGSAAN DAN CINTA TANAH AIR DELAPAN MODAL DASAR: • Kekuatan spiritual yang bersandar pada keagamaan • Kemampuan mengontrol dan mengendalikan diri (kesadaran diri) • Kepribadian yang tangguh dan ulet • Kekuatan pikir yang cerdas • Moral, nurani dan akhlak yang baik • Ketrampilan yang dapat diandalkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara • Semangat untuk maju dan berkembang • Empathy dan ketulusan untuk mengabdi dan berkorban bagi masyarakat, bangsa dan negara

9. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MELALUI DUA JALUR : JALUR PENDIDIKAN SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

10. 1. PENDIDIKAN SEKOLAH • DISELENGGARAKAN DISEKOLAH • MELALUI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR • SECARA BERJENJANG DAN BERKESINAMBUNGAN

11. 2. PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH • DISELENGGARAKAN DILUAR SEKOLAH • MELALUI GIAT BELAJAR MENGAJAR • TIDAK HARUS BERJENJANG DAN BERKESINAMBUNGAN : • PENDIDIKAN KELUARGA • PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN • PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEKERJAAN • PENDIDIKAN PRAMUKA

12. PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN UTK MENINGKATKAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA YAITU : • MANUSIA YG BERIMAN & BERTAQWA • BERBUDI PEKERTI LUHUR, BERKEPRIBADIAN, MANDIRI • MAJU, TANGGUH, CERDAS, KREATIF, TRAMPIL, BERDISIPLIN • BER ETOS KERJA, PROFESIONAL, BERTANGGUNGJAWAB • PRODUKTIF, SEHAT JASMANI & ROHANI

13. PENDIDIKAN NASIONAL MENUMBUHKAN • JIWA PATRIOTIK DAN MEMPERTEBAL RASA CINTA TANAH AIR • MENINGKATKAN SEMANGAT KEBANGSAAN • KESETIAKAWANAN SOSIAL • KESADARAN PADA SEJARAH BANGSA • SIKAP MENGHARGAI JASA PARA PAHLAWAN • ORIENTASI MASA DEPAN

14. TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN di PERGURUAN TINGGI(Menurut SKep Dirjen Dikti No.38/DIKTI/Kep./2002) Agar mahasiswa: • Memiliki motivasi materi pendidikan kewarganegaraan, • Mampu mengaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya, sebagai individu, anggota keluarga / masyarakat dan warganegara yang terdidik. • Memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah–kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani.

15. VISIPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI(Menurut SKep Dirjen Dikti No.38/DIKTI/Kep./2002) • SUMBER NILAI DAN • PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DLM MENGANTARKAN MAHASISWA, UNTUK : • MENGEMBANGKAN KEPRIBADIANNYA SELAKU WARGANYA YANG BERPERAN AKTIF • MENEGAKKAN DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

16. MISIPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI(Menurut SKep Dirjen Dikti No.38/Dikti/Kep./2002) Membantu mahasiswa selaku warganegara, agar mampu : • Mewujudkan nilai – nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia • Mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara • Menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan

17. Mengantarkan mahasiswa selaku warganegara, memiliki : • Wawasan kesadaran bernegara, untuk : • Wawasan kebangsaan, untuk : • Pola pikir, sikap yg komprehensif integral pada seluruh pada seluruh aspek kehidupan nasional • Jati diri bangsa. • BERTUJUAN UNTUK : • Kemampuan berfikir, • Bersikap rasional, • Berpandangan luas sbg manusia intelektual. • Bela negara • Cinta tanah air • Kesadaran berbangsa • Mempunyai ketahanan nasional KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

18. Pendidikan Kewarganegaraan yg berhasil, akan membuahkan sikap mental bersifat cerdas, penuh tanggung jawab dari peserta didik dgn perilaku yg: • Beriman & bertaqwa terhadap Tuhan YME & menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. • Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dlm bermasyarakat, berbangsa & bernegara. • Bersikap rasional,dinamis & sadar akan hak & kewajiban sbg warganegara. • Bersikap profesional yg dijiwai oleh kesadaran bela negara. • Aktif memanfaatkan ilmu & teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa & negara

19. CIRI-CIRI MANUSIA PANCASILA • Menganut aliran pikiran integralistik-komprehensif(Dlm IPTEK------PEMIKIRAN KESISTEMAN) • Bersifat MONODUALIS (makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial) • Mempunyai DUA DIMENSI yaitu DIMENSI RELIGIUS dan DIMENSI ETIS • Menganut azas KEKELUARGAAN • Menganut azas KESEIMBANGAN • DINAMIKA PERJUANGAN • PERSUASI---MUSYAWARAH, MUFAKAT, KONSULTASI

20. DASAR HUKUM • Undang-Undang No.2 Tahun 1989 ; • Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ; • Keputusan Presiden Republik Indonesia; No.44/1974, No 85/M/1999, No.136/1999 • Keputusan Mendikbud : No.036/U/1993, No.056/U/1994, No.222/U/1998 • Keputusan Mendiknas No. 010/0/2000 • Keputusan DirJen Dikti : No. 32/DJ/Kep/1983, No. 25/ DJ/Kep/1995, No. 19/DIKTI/Kep/1997, No. 151/DIKTI/ Kep/2000

21. POKOK-POKOK BAHASAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN di PERGURUAN TINGGI • PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN • HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA • DEMOKRASI DAN HAK AZASI MANUSIA • LINGKUNGAN HIDUP DAN OTONOMI DAERAH • PEMBANGUNAN JATI DIRI BANGSA • WAWASAN NUSANTARA • KETAHANAN NASIONAL • POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL • PEMBUDAYAAN JATI DIRI BANGSA DALAM KONTEKS POLITIK STRATEGI NASIONAL

22. PENGERTIAN BANGSA BANGSA adalah sekumpulan manusia yg bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri (terikat oleh kesatuan bahasa dan wilayah tertentu dimuka bumi).

23. PENGERTIAN NEGARA NEGARA adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yg bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dgn mengakui adanya suatu pemerintahan yg mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tsb. ATAU Suatu perserikatan yg melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yg mengikat masyarakat dgn kekuatan utk memaksa dan dlm suatu wilayah masyarakat tertentu yg membedakannya dgn kondisi masyarakat dunia luar utk ketertiban sosial

24. Teori terbentuknya negara : • Teori Hukum Alam Plato & Aristoteles: Kondisi alam tumbuh manusia berkembang Negara • Teori Ketuhanan (Islam + Kristen) segala sesuatu adalah ciptaan TUHAN • Teori Perjanjian (Thomas Hobbes) bersatunya manusia utk melawan dan menggunakan persatuan dlm gerak tunggal utk kebutuhan baersama Proses terbentuknya negara di zaman modern Penaklukan, peleburan (fusi),pemisahan diri, dan pendudukan atas negara atau wilayah yg belum ada pemerintahan sebelumnya.

25. Unsur Negara: • Bersifat Konsitute adanya wilayah yg meliputi udara, darat, dan perairan (tidak mutlak), rakyat /masyarakat, dan pemerintahan yg berdaulat. • Bersifat Deklaratif adanya tujuan negara, UUD, pengakuan negara lain (de jure atau de facto) dan masuknya negara dlm perhimpunan bangsa-bangsa. Bentuk Negara: • Negara kesatuan • Negara Federation/ Serikat Proses bangsa yg menegara di Indonesia diawali dgn pengakuan yg sama thd Kebenaran Hakiki dan Kesejarahan (Kebenaran faktual dan otentik)

26. KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN • Sistem Kepartaian ada 3 macam: Multipartai, Bipartai & Monopartai • Sistem pengisian jabatan pemegang, kekuasaan negara • Hubungan antara pemegang kekuasaan negara (terutama antara eksekutif & legislatif) SISTEM-SISTEM PEMERINTAHAN • Sistem Pem.DIKTATOR (diktator borjuis dan proletar) • Sistem Pem. PARLEMENTER • Sistem Pem. PRESIDENTIEL • Sistem Pem. CAMPURAN

27. PRINSIP DASAR PEMERINTAHAN R.I : • Pancasila sbg Landasan Idiil • Pancasila sbg Dasar Negara Tata urutan sumber hukum RI : Pancasila, UUD 1945, Tap.MPR, UU dan Perpu, PP, Keppres, Peraturan lainnya. Beberapa Rumusan Pancasila : • Rumusan Mr.M.Yamin (sid.BPUPKI tgl.29 Mei 1945) • Rumusan Ir. Soekarno (sid.BPUPKI tgl.1 Juni 1945) • Rumusan Piagam Jakarta (tgl.22 Juni 1945) • Rumusan dlm Preambule UUD RIS (29/12-49 s.d.16/8-50) • Rumusan dlm Pembukaan UUD 1945

28. Sejarah Perkembangan Sistem Pemerintahan RI : • Periode UUD 1945 pertama (1945-1949) • Periode UUD RIS (1949-1950) • Periode UUDS 1959 (1950-1959) • Periode UUD 1945 Kedua (Orla 1959-1965) • Periode UUD 1945 Ketiga (Orba 1965-1998) • Periode UUD 1945 & Amandemennya (Orde Reformasi 1998-sekarang)

29. PEMAHAMAN HAK & KEWAJIBAN WARGANEGARA • UUD 1945 Bab X ttg warganegara ps.26,27,28. • UU No.20/1982 ttg pokok-pokok Hankamneg. Bab III ttg Hak & Kewajiban warganegara dlm pembelaan negara ps.18,19,20 Hubungan warganegara dan Negara • Siapa warganegara itu? • Kesamaan kedudukan dlm Hukum dan Pemerintahan • Hak atas pekerjaan & penghidupan yg layak bg kemanusiaan • Kemerdekaan berserikat dan berkumpul • Kemerdekaan memeluk agama • Hak dan kewajiban pembelaan negara • Hak mendapatkan pengajaran • Kebudayaan Nasional Indonesia • Kesejahteraan sosial

30. HUBUNGAN WARGANEGARA DENGAN NEGARA HUBUNGAN EMOSIONAL • Merasa Bangga menjadi warganegara • Merasa rindu, haru bila ada di luar • Merasa tersinggung bila negaranya direndahkan • Menghormati falsafah negara HUBUNGAN FUNGSIONAL • Bertanggung jawab dlm hidup bernegara • Melaksanakan tugas demi negara • Aktif mengendalikan penyimpangan pencapaian Tujuan Nasional HUBUNGAN FORMAL • Sadar status • Sadar hak & kewajiban warganegara • Bertindak atas hukum negara

31. MAHASISWA SBG WARGA NEGARA • NEGARA, organisasi terbesar pd suatu bangsa, berpengaruh thd warga-nya. WARGANEGARA, dituntut utk patuh, berdisiplin, berpartisipasi dlm hidup bernegara. • NEGARA, menjamin hak-hak warganegara sesuai dgn perundang-undangan yg berlaku. • HUKUM, peraturan, perundang-undangan negara yg berlaku, mengikat setiap warga negara dewasa. • MAHASISWA, sbg warganegara harus paham hukum pidana, misal: Kewajiban menghormati martabat seseorang Kewajiban menghormati hak milik seseorang, negara Kewajiban membela negara Larangan, membocorkan rahasia negara, menyebarkan rasa permusuhan thd negara dan pemerintah yg syah; propaganda melawan pancasila (komunisne, ateisme) Larangan, memfitnah, mencemarkan nama baik seseorang, menyebarkan berita palsu, berita “off the record” dari pejabat negara.

32. HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA YANG HARUS DILAKSANAKAN SECARA ADIL DAN MERATA DIWUJUDKAN DENGAN KEIKUTSERTAAN DALAM UPAYA BELA NEGARA DISELENGGARAKAN MELALUI : • P.P.B.N. SEBAGAI BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DLM SISDIKNAS • KEANGGOTAAN RAKYAT TERLATIH (RATIH) SECARA WAJIB • KEANGGOTAAN ANGK. BERSENJATA SECARA SUKARELA ATAU WAJIB • KEANGGOTAAN CADANGAN T.N.I. SECARA SUKARELA ATAU WAJIB • KEANGGOTAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) SECARA SUKARELA

33. PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP NILAI-NILAI BUDAYA BANGSA • Dalam era globalisasi sekarang ini pergaulan antar bangsa semakin kental. Batas wilayah satu negara dengan negara lain hampir tidak ada artinya, batas wilayah tidak lagi menjadi penghalang. Dalam pergaulan antar bangsa yang semakin kental itu akan terjadi proses akulturasi, saling meniru dan saling mempengaruhi antar budaya bangsa.

34. Misal : • Kebiasaan makan pakai sumpit • Menyenangi Pizza, Hotdog, Fried Chiken, Hamburger dll. • Lebih bangga dengan produk Luar Negeri. 2. Kemajuan dibidang transportasi, telekomunikasi dan turisme (Triple T) mempercepat arus perubahan. Perubahan itu tidak selamanya bersifat positif, disamping hal-hal yang bersifat positif terbawa pula muatan yang bersifat negatif. Masyarakat menangkap arus kultur global seperti itu tanpa merasa canggung, sebab kemajuan teknologi telah membentuk sikap akomodatif terhadap pengaruh global.

35. Semakin menonjolnya sikap individualis. • Individualis berarti mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum, hal ini jelas bertentangan dengan azas gotong-royong (kekeluargaan) • Semakin menonjolnya sikap materialistis. • Materialis berarti bahwa harkat dan martabat kemanusiaan hanya diukur dari keberhasilan seseorang memperoleh kekayaan. • Hal ini bisa berakibat bagaimana cara memperolehnya menjadi tidak dipersoalkan lagi. Bila ini terjadi berarti bahwa etika dan moral telah dikesampingkan. 3. Indikator melunturnya tata nilai yang merupakan jati diri bangsa ditandai dua hal :

36. 4. Arus informasi yang semakin pesat mengakibatkan akses masyarakat terhadap nilai-nilai asing yang negatif semakin besar. Apabila proses ini tidak segera dibendung akan berakibat lebih serius dimana pada puncaknya mereka tidak bangga kepada bangsa dan negaranya.

37. KENDALA YANG DIHADAPI • Persepsi yang keliru tentang pengertian bela negara. • Kesenjangan antara teori dan praktek. • Semakin melemahnya keteladanan. • Terabaikannya tujuan pendidikan pada aspek moral / akhlak.

38. PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA USAHA SADAR UNTUK MENYIAPKAN WNI MELALUI GIAT BIMBINGAN, PENGAJARAN DAN /ATAU LATIHAN GUNA MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA MENUJU KEJAYAANNYA.

39. PPBN TAHAP AWAL Agar tujuan PPBN dapat terwujud maka pelaksanaan PPBN harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia siswa baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun tingkay pendidikan menengah. Misal: TK : PENGENALAN SD : PEMBIASAAN SLTP : PEMAHAMAN SLTA : PENGAMALAN

40. BELA NEGARA Tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi Nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

41. SIKAP BELA NEGARA • Sikap batin setiap warga negara yang berwujud menjadi tekad dan semangat pengabdian untuk membela kepentingan dan kedaulatan Negara. • Bukan sekedar Norma sosial, namun lebih dari itu yakni sebagai norma moral. • Bela Negara tidak harus berwujud “memanggul senjata” tapi bisa berupa kegiatan dalam semua profesi dan bidang kehidupan. • Sebagai norma moral yang mewujud kedalam perilaku, ia harus ditanamkan melalui pembiasaan diri secara terus menerus sejak dini melalui pendidikan yang dimulai dilingkungan keluarga, dilanjutkan disekolah dan dalam pergaulan.

42. PPBN DIK. KEWARGANEGARAAN Memupuk kesadaran Bela Negara dan Berpikir Komprehensif Integral SIKAP Cinta Tanah Air Indonesia Sadar Berbangsa dan Bernegara Indonesia Yakin Kesaktian Pancasila Rela Berkorban utk Negara & Bangsa Materi Dik. Kewarganegaraan

43. BERPIKIR INTEGRALISTIK • BERPIKIR YANG DIDASARI OLEH KEHAYATAN ATAU KODRAT SALING KETERGANTUNGAN ANTARA MANUSIA, DAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM • BERPIKIR YANG FUNDAMENTAL BERTOLAK DARI APRIORI BAHWA TUGAS HIDUP MANUSIA ADALAH MEMBERI • BERPIKIR DEMI KESELURUHAN • PEMIKIRAN KESISTEMAN • BERPIKIR YANG DIDASARI OLEH KEHAYATAN ATAU KODRAT SALING KETERGANTUNGAN ANTARA MANUSIA, DAN ANTARA MANUSIA DENGAN ALAM • BERPIKIR YANG FUNDAMENTAL BERTOLAK DARI APRIORI BAHWA TUGAS HIDUP MANUSIA ADALAH MEMBERI • BERPIKIR DEMI KESELURUHAN PEMIKIRAN KESISTEMAN

44. PEMBELAAN NEGARA(BELA NEGARA) • BELA NEGARA = • PERANG • DIPLOMASI (POLITIK) • PERIODE : PERANG KEMERDEKAAN (’45 – ’49) • PERIODE : GANGGUAN KAMDAGRI – NATIONAL & CHARACTER BUILDING. • PERIODE : ORDE BARU (PEMBANG. NASIONAL) • BELA NEGARA = • HANKAM • POLITIK • BELA NEGARA = • KETAHANAN NASONAL KETERPADUAN SEGENAP ASPEK KEHIDUPAN NASIONAL

45. KONSEP DEMOKRASI DEMOKRASI adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari /oleh /untuk RAKYAT (demos) KEKUASAAN menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan RAKYAT beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai Warganegara Kenyataannya demos menyiratkan makna diskriminatif • Bentuk DEMOKRASI : • Pemerintah Monarchi : mutlak (absolut), konstitusional, dan parlementer • Pemerintahan REPUBLIK • (Res = pemerintahan ; Publika = rakyat)

46. DIAGRAM SISTEM DEMOKRASI PROSES KONVERSI KELUARAN Tuntutan dan Dukungan dari Rakyat Peraturan-peraturanutk Rakyat Tuntutandpertimbangknoleh Rakyat MASUKAN DEMOKRASI PANCASILA tercantumdalamsilakeempatPancasilayaitu : Demokrasi (Kerakyatan) yang dipimpinolehhikmatkebijaksanaandalampermusyawaratanperwakilan Pancasilamerupakansatukesatuan yang salingmengkualifikasikantiapsilamengandungkeempatsilalainnya.

47. PRINSIP DASAR DEMOKRASI PANCASILA • Prinsip KERAKYATAN • Prinsip HIKMAT-KEBIJAKSANAAN • Prinsip PERMUSYAWARATAN • Prinsip PERWAKILAN

48. Sistem Kedaulatan Rakyat = ajaran Trias Politika Pelaksanaannya Demokrasi Pancasila = Demokrasi Liberal = Demokrasi Rakyat Demokrasi Liberal dijalankan oleh kelompok pemilik modal Demokrasi Rakyat dijalankan oleh kelompok yg karena kelihaiannya berhasil, menguasai dan mengendalikan partai atau negara Demokrasi Pancasila keseluruhan langkah pelaksanaan kekuasaan Pemerintah Rakyat dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila dan yg berlangsung menurut hukum yg berkaitan pada kepentingan, aspirasi dan kesejahteraan rakyat banyak

49. Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Kekuasaan tertinggi MPR sebagai Lembaga Konstitutif • DPR sbg pembuat UU Lembaga Legislatif • Presiden dibantu para menteri sbg penyelenggara Pemerintahan Lembaga Eksekutif • DPA sbg pemberi saran kpd pemerintah Lembaga Konsultatif • MA sbg lembaga peradilan dan penguji UU Lembaga Yudikatif • BPK sbg lembaga yg mengaudit keuangan negara Lembaga Auditatif

50. HAM 10 Des ’48 Deklarasi Universal HAM = 30 pasal SEJARAH PERKEMBANGAN HAM Th 1215 PIAGAM MAGNA CHARTA di Inggris Masyarakat Feodal menentang Raja Jhon Lockland Th 1297 The Greatch Charter of Liberties Edward I Th 1689 Bill of Rights Willem III Th 1689-1755 Montesque TRIAS POLITICA di Perancis Th 1712-1778 J.J.Rousslau buku CONTRACT DU SOCIAL =Manusia bebas Persamaan diantara penduduk Th 1786 Penjara Bastille diserbu Th 1789 Declaration Del’Homme et du Citoyen Abad 19 di RUSIA Marx-Engels : Manifesto Communist Leninisme Th 1946 CHARTER of the United Nations