CLEARANCE USULAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA - 2012

1. CLEARANCE USULAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA - 2012

2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN CLEARANCE PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga : BAB. 4 : Ketentuan Dalam Pengalokasian Anggaran. 4.2 : Pengalokasian Anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara Secara umum pengalokasian anggaran untuk pembangunan/ renovasi bangunan gedung negara, berpedoman kepada Permen PU nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Dasar perhitungan alokasi adalah perhitungan biayapembangunan/ renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat.

3. DASAR HUKUM PELAKSANAAN CLEARANCE PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Dalam rangka optimasi pembangunan bangunan gedung negara, K/L yang akan melaksanakan pembangunan baru bangunan gedung negara, selain harus melengkapi perhitungan kebutuhan biaya pembangunanbangunan gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat , juga harus melengkapinya dengan dokumen clearance(persetujuan prinsip) dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sedangkan untuk pekerjaan renovasi bangunan gedung negara, K/L/ harus melengkapi dengan dokumen perhitungan biaya renovasi bangunan gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum setempat.

4. PENGERTIAN Clearance atas pengadaan tanah dan pembangunan gedung adalah persetujuan prinsip yang diberikan oleh KemenPU, KemenPAN&RB, dan BPKP, yang menyatakan boleh tidaknya (go or not) dilanjutkan proses alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan pembangunan gedung. CLEARANCE PENGADAAN TANAH/GEDUNG (1) Clearance bertujuan untuk membatasi alokasi anggaran pengadaan tanah dan pembangunan gedung , yang hanya dapat dialokasikan/ dilaksanakan sepanjang sangat diperlukan (urgent) dengan besaran, luasan, dan fasilitas sesuai peraturan perundangan yang berlaku (azas kepatutan dan kepantasan) TUJUAN

5. CLEARANCE PENGADAAN TANAH/GEDUNG (2) MANFAAT Clearance yang diberikan oleh KemenPU *), KemenPAN&RB, dan BPKP akan dijadikan salah satu dokumen pendukung untuk pengalokasian anggaran K/L TA 2012, dan menjadi salah satu syarat untuk memproses usul pembukaan blokir (apabila masih diblokir). *) Disamping memberikan clearance, Kementerian PU tetap memberikan analisis perhitungan kebutuhan biaya pembangunan gedung, sesuai ketentuan yang selama ini telah berlaku (termasuk setelahditetapkannya Perpres Nomor 73/2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara). Analisis perhitungan kebutuhan biaya Satker daerah juga dapat menggunakan perhitungan Dinas Cipta Karya setempat.

6. CLEARANCE PENGADAAN TANAH/GEDUNG (3) KEGIATAN YANG PERLU DI CLEARANCE Kegiatan Yang TermasukKriteriaDibatasi, sesuaisuratedaranMenteriKeuanganNomor SE-01/MK.2/2011, yaitu: Pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor, mess/wisma, rumahdinas/rumahjabatan, gedungpertemuan, gedung parkir pegawai, gedung diklat pegawai dan asrama pegawai; Pembangunan/pembelian gedung kantor, mess/wisma, rumahdinas/rumahjabatan, gedungpertemuan, gedung parkir pegawai, gedung diklat pegawai dan asrama pegawai.

7. CLEARANCE PENGADAAN TANAH/GEDUNG (4) KEGIATAN YANG TIDAK MEMERLUKAN CLEARANCE Rehab, renovasi gedung dan pembangunan gedung lanjutan Gedung yang terkait dengan pelayanan masyarakat seperti Gedung Sekolah, Puskesmas, Pelayanan Kesehatan, Pos Jaga, Gudang, Gedung Parkir, Gedung diklat, Kandang, Tempat Pelelangan Ikan, Gedung yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pemda (gudang beras, rumah potong hewan), dan sejenisnya Rumah tahanan, LAPAS, transmigrasi, rumah singgah, rusunawa, rusunami, dan sejenisnya Laboratorium, selasar, pos satpam/jaga, bengkel/workshop, menara pengawas, gedung promosi, gedung arsip, dan sejenisnya Data center

8. K/L MENGUSULKAN REVISI RKA-KL UNTUK PEMBUKAAN BLOKIR (*) DATA KEGIATAN K/L YANG PERLU CLEARANCE CLEARANCE (CatatanPenelaahan Desk Bersama) TINDAK LANJUT CLEARANCE DENGAN DESK BERSAMA KEMENPAN& RB BPKP PAN&RB PU DJA DESK PENELAAHAN BERSAMA (DJA) Penelaahandilakukanbersama, dijadwalkansecaraterpusat, denganmenggunakan data/dokumen yang dilengkapi K/L (tidakadakunjunganlokasi)

9. 1.BPKP ASPEK PENILAIAN CLEARANCE TA 2012 (1)

10. 2.KEMENPAN&RB ASPEK PENILAIAN CLEARANCE TA 2012 (2)

11. 3.KEMENPU ASPEK PENILAIAN CLEARANCE TA 2012 (3)

12. ANALISIS KOMPONEN BANGUNAN UNTUK PEMBANGUNAN BARU

13. TOTAL BIAYA YANG DIPERLUKAN SISTEMATIKA KEBUTUHAN LUAS BANGUNAN DAN BIAYA UNTUK PEMBANGUNAN BARU BANGUNAN GEDUNG NEGARA KAPASITAS BANGUNAN : 1. STRUKTUR ORGANISASI 2. JUMLAH PERSONIL 3. FASILITAS PENUNJANG ORGANISASI RUANG, BESARAN RUANG = LUAS TOTAL BANGUNAN ANALISIS HARGA SATUAN BANGUNAN PER M2 • BIAYA KONSTRUKSI FISIK • BIAYA PERENCANAAN • BIAYA PENGAWASAN/ MK • BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR

18. FORM KELENGKAPAN DATA K/L PEMOHON CLEARANCE

19. StandarLuas BGN Gedung Kantor • Gedung Kantor KlasifikasiTidakSederhanaseluas 10 m2/personil • Gedung Kantor KlasifikasiSederhanaseluas 9.6 m2/personil • RuangKhususatauRg. PelayananMasyarakatdihitungtersendiri • RincianStandarLuasRuangTerlampir

21. STANDAR LUAS RUMAH NEGARA

22. Keterangan: 1. Untuk: - Rumah Jabatan Gubernur disetarakan dengan Rumah Tipe Khusus, kecuali luas tanah 2000m2. - Rumah Jabatan Bupati/Walikota disetarakan dengan Rumah Negara Tipe A, kecuali luas tanah 1000m2. - Rumah Jabatan Gubernur/Bupati/Walikota dapat ditambahkan luas ruang untuk Ruang Tamu Besar/Pendopo yang dihitung sesuai kebutuhan dan kewajaran. 2. Sepanjang tidak bertentangan dengan luasan persil yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, toleransi kelebihan tanah yang diizinkan untuk: - DKI Jakarta : 20 % - Ibukota Provinsi : 30 % - Ibukota Kabupaten/Kota : 40 % - Pedesaan : 50 % 3. Untuk rumah susun negara yang dibangun dalam wujud rumah susun, luas per unit bangunannya diperhitungkan dengan mengurangi luas garasi mobil (untuk tipe Khusus, A, dan B). Kebutuhan garasi mobil disatukan dalam luas parkir basemen dan/atau halaman.

23. CONTOH

27. DASAR HUKUM PENETAPAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 1. Keputusan Presiden RI No. 42 th. 2002: Pasal 14 ayat 4 butir d: Harga satuan pembangunan bangunan gedung negara ditetapkan oleh kabupaten/kota. 2. Permen PU No. 45/PRT/M/2007. Ped. Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Bab IV bagian B: Standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung Negara ditetapkan secara berkala untuk setiap Kab./Kota oleh Bupati/ setempat

28. Biaya Pembangunan BGN: • BiayaPekerjaanStandar (per m2 biayaKonstruksiFisik) • BiayaPekerjaan Non Standar StandarHargaSatuanTertinggi per M2: • StandarHarga BGN KlasifikasiSederhana, TidakSederhana, danKhusus • StandarHargaBangunanRumah Negara • DitetapkanolehBupati/Walikotasecaraberkala/tahunberdasarkanspesifikasiteknisdanklasifikasi BGN PembiayaanPembangunan BGN: Prosentase Komponen Biaya Pembangunan: Diperhitungkan dari BiayaKonstruksiFisik • Bangunan Sederhana • Bangunan Tidak sederhana • Bangunan Khusus

29. Pembiayaan Pekerjaan Non-Standar • Dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada instansi Teknis Setempat; • Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi/pengawasan, dihitung berdasarkan billing-rate; • Total nilai biaya pekerjaan non-standar maksimum sebesar dari total biaya pekerjaan standar, dan dapat berpedoman pada 150%

30. HASIL CLEARANCE DARI KEMEN PU 1. LUAS BANGUNAN YANG DUTUHKAN • 2. PERKIRAAN BIAYA YANG DIBUTUHKAN, TERDIRI DARI : • BIAYA KONSTRUKSI FISIK • BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKSI • BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI/ MANAJEMEN KONSTRUKSI • BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN

31. ANALISIS KOMPONEN BANGUNAN UNTUK PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG

32. TOTAL BIAYA YANG DIPERLUKAN SISTEMATIKA PERHITUNGAN TINGKAT KERUSAKAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA EXISTING BANGUNAN : IDENTIFIKASI TINGKAT KERUSAKAN UNTUK MASING-MASING KOMPONEN. • KLASIFIKASI TINGKAT KERUSAKAN : • RINGAN • SEDANG • BERAT ANALISIS HARGA SATUAN BANGUNAN PER M2 • BIAYA KONSTRUKSI FISIK • BIAYA PERENCANAAN • BIAYA PENGAWASAN/ MK • BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR

33. LINGKUP PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG Pekerjaan perawatan meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung, dengan mempertimbangkan dokumenpelaksanaan konstruksi.

34. PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG TERDIRI DARI : • Rehabilitasi Memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap dipertahankan seperti semula, sedang utilitas dapat berubah. • Renovasi Memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah, baik arsitektur, struktur maupun utilitas bangunannya • Restorasi Memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah dengan tetap mempertahankan arsitektur bangunannya sedangkan struktur dan utilitas bangunannya dapat berubah

35. ANALISA TINGKAT KERUSAKAN • Kerusakan ringan • Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi. • Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 30% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

36. 2. Kerusakan sedang • Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain-lain. • Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

37. 3. Kerusakan berat • Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. • Biayanya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

38. 4. Perawatan Khusus • Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, seperti kegiatan renovasi atau restorasi (misal yang berkaitan dengan perawatan bangunan gedung bersejarah), • besarnya biaya perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Instansi Teknis setempat.

39. Tidak Layak Huni Layak Huni KRITERIA KERUSAKAN BANGUNAN GEDUNG

40. K A T E G O R I R U S A K B E R A T • BANGUNAN ROBOH TOTAL • ATAP JATUH • BALOK, KOLOM, DAN / ATAU ATAP PATAH • SEBAGIAN BESAR LANGIT-LANGIT RUNTUH • INSTALASI LISTRIK RUSAK TOTAL • PINTU / JENDELA RUSAK TOTAL KOLOM PATAH TINDAKAN YANG DIANJURKAN • BERSIHKAN LOKASI DAN BANGUN KEMBALI

41. K A T E G O R I R U S A K S E D A N G • SEBAGIAN RANGKA ATAP PATAH • PINTU/ JENDELA RUSAK • SEBAGIAN KECIL LANGIT-LANGIT LEPAS • BALOK KOLOM SEBAGIAN PATAH • SEBAGIAN INSTALASI LISTRIK RUSAK / TERPUTUS TINDAKAN YANG DIANJURKAN • BANGUNAN HARUS DIKOSONGKAN • BANGUNAN DAPAT DIRUBUHKAN ATAU DILAKUKAN RESTORASI DAN PERKUATAN SECARA MENYELURUH SEBELUM DIHUNI KEMBALI

42. K A T E G O R I R U S A K R I N G A N • RETAK-RETAK PADA BALOK • SEBAGIAN INSTALASI RUSAK • PENUTUP ATAP LEPAS • RETAK-RETAK PADA KOLOM TINDAKAN YANG DIANJURKAN • BANGUNAN TIDAK PERLU DIKOSONGKAN, BOLEH DIHUNI KEMBALI SETELAH DILAKUKAN RESTORASI DAN PERKUATAN • PERBAIKAN YANG BERSIFAT ARSITEKTUR AGAR DAYA BANGUNAN TERPELIHARA

45. Pemeliharaan & Perawatan: Umurbangunan : 50 tahun, depresiasi 2%/tahun, salvage value minimum 20%. Perawatan : tergantungtingkatkerusakan, ringan (30%), sedang (45%), atauberat (65%). PenentuantingkatkerusakandenganrekomendasiInstansiTeknis PU. Pemeliharaan per-m2/tahun BGN sebesar2%darihargastandar per-m2tertinggi yang berlaku.

46. HASIL ANALISIS BIAYA DARI KEMEN PU 1. TINGKAT KERUSAKAN • 2. PERKIRAAN BIAYA YANG DIBUTUHKAN, TERDIRI DARI : • BIAYA KONSTRUKSI FISIK • BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKSI • BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI/ MANAJEMEN KONSTRUKSI • BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN

47. TERIMA KASIH