230 likes | 715 Views
Hukum Keluarga dan Harta Benda dalam Perkawinan oleh:DR.Rosnidar Sembiring,SH,MHum. SUBJEK HUKUM Sebelum menguraikan ini , ada beberapa unsur hukum yang satu sama lain saling terkait .
E N D
HukumKeluargadanHarta Benda dalamPerkawinanoleh:DR.RosnidarSembiring,SH,MHum SUBJEK HUKUM Sebelummenguraikanini, adabeberapaunsurhukum yang satusama lain salingterkait. SubjekHukumadalahpelakuhukum (subject van eenrecht)terdiridariorangdanbadanhukum yang mempunyaihak/ kewenanganuntukmelakukansuatuperbuatanatautindakanhukum.
Kewenanganseseoranguntukmemberikansesuatu, berbuatsesuatudan/ atautidakmelakukansesuatuperbuatandalamhukum. Hak Kewajiban Sesuatu yang harusdilaksanakan. • Status/ kedudukanseseorangmanusia (warganegaramaupunorangasing) melekatpadadiripribadiseorangmanusiasejakiadilahirkansampaiiameninggaldunia, denganpenyimpangankhususbahwaapabilakepentinganseseorangmenghendaki, makaseoranganakdalamkandungan pun dapatdianggaptelahlahirkedunia (Pasal 2 joPasal 348 KUH Pdt) dengansyarat : • Dilahirkandalamkeadaanhidupkedunia • Semenjakanakituberadadalamkandungan, ianantinyaharusdilahirkanhidup • Iasudahdibenihkanpadasaatkepentingannyaterbuka (selamaiaberadadalamkandungan).
Yang dapatdikategorikansebagaiSubjekHukumadalah: Manusia (NatuurlijkPersoon) BadanHukum (RechtsPersoon). Tetapijikaternyatakemudianhariialahirdalamkeadaanmeninggaldunia, makamenuruthukumdianggaptidakpernahadaataudianggaptidakpernahdilahirkan. PembuktianbahwaSubjekHukum (manusia) itutelahlahiradalahdenganaktakelahiran (Certificate of birth/ Inggris)atauacte van geboorte/ Belanda. Badanhukumterjadikarenaadanya “kerjasama” (Pasal 1618 KUHPertentang “maatschaap”intinyaadanyapersetujuan, menurutPasal 1313 KUHPerharusdilakukan & diterima minimal 2/ duaorang.
Bilakahsuatubadan/ organisasi yang telahdidirikanitumemperoleh status sebagaiBadanHukum ? Karenakonsesiditetapkansebagai BH karena UU menentukannyademikian, Pasal 1 ayat (2) UU No. 13/1968 tentang BI : BI adalahBadanHukum. Pasal 3 ayat (1) UU No. 19/Prp/1960 : Perusahaan Negara yang didirikandengan PP ataskuasa UU menjadiBadanHukum. Artinyamemperoleh status sebagaibadanhukumsesudahmemperolehpersetujuandaripejabat yang berwenang. UU No. 1/1995 jo No.4 / 2007 tentang PT, status BH akandiperoleh PT sesudahterbitnyapersetujuanatasaktapendirinya (termasukperubahannya) dariMenteriKehakiman. DemikianhalnyadenganKoperasimemperoleh status sebagai BH sejakaktapendiriannyamemperolehpersetujuandariMenteriKoperasi (Pejabat yang ditunjukuntukitu).
Yurisprudensi : Sejak UU No. 16/2001, yayasansebagai BH diperolehsesudahaktapendirinyadisahkanMenkumham. Kecakapan (Bekwaamheid) Orang / SubjekHukum yang “cakap” (bevoegd) dapatmelakukantindakanhukumjika “sudahdewasa”, artinyasudahmencapaiusiagenap 21 tahunatautelahlebihdahulumenikah/ kawin (Pasal 330 joPasal 1330 KUHPer).
TidaksemuaSubjekHukummanusia yang menghadapNotarisharusdilayaniuntukmenandatanganiakta, seperti : 1. Wanitabersuami, melakukantindakanhukumatasbantuan (bijstand)/ persetujuansuaminyaataukuasadari hakim (Pasal 108 KUHPer). Perludiperhatikan SEMA RI No. 3/1963 jo UU No. 1/74 : Pr bersuamidibenarkanmelakukantindakanhukum, tetapisepanjangmengenaihartabersama, haruspersetujuansuaminya (demikiansebaliknya). LihatjugaPasal 31 ayat (1) & (2) joPasal 36 ayat (1)&(2) UU No. 1/1974 tentangPerkawinan. 2. Anakdibawahumur (terjadipolemiktentangketentuandewasadariberbagaisistemhukum). 3. Orang yang beradadibawahcuratele ( ondercuratelegesteld).Jikamelakukantindakanhukumharusdiwakili curator/ curatricenya (Pasal 446 ayat (3), orang yang beradadibawahcuratelekarenaborosmasihdibenarkanuntukmembuatsuratwasiat. 4. Orang yang dinyatakantidakhadir (afwezige)/ Pasal 463 berdasarkanpenetapanPengadilanNegeri, mis BHP.
SubjekHukumBadanHukum (Rechtspersoon) BadanHukumadalahsuatuperkumpulanataulembaga yang dibuatolehhukumdanmempunyaitujuantertentu. Syarat-syaratBadanHukum (menurutteorikekayaan) bertujuan : Memilikikekayaan yang terpisahdarikekayaananggotanya. Hakdankewajiban BH terpisahdarihak & kewajibanparaanggotanya. BadanHukumada 2 : BadanHukumPublik : Negara, Privinsi, Kabupaten BadanHukumPerdata : PT, Yayasan, Koperasi. ObjekHukum : benda/ barang/ hak yang dapatdimilikidanbernilaiekonomis. Benda berwujud & tidakberwujud Benda bergerak & tidakbergerak.
Cakapbertindakdalamhukum Orang yang sudahdewasalah yang dinyatakancakapbertindakdalamhukum. Ketentuandewasainitidakterlepasdaripenggolonganpendudukmeskipunsebenarnyainisudahdihapusmelalui SEMA RI No. 3/1963 & KeputusanKabinet AMPERA No. 31/U/12/1967 yang isinyaditujukankepadaseluruh Kantor CatatanSipil, MA danseluruhjajarannya agar tidaklagimemakaiistilahpenggolonganpenduduksebagaimanadiaturdalamPasal 163 IS, tetapi yang adahanyaperbedaankewarganegaraan (UU No. 62 Tahun 1958 jo UU No. 12 tahun 2006 namunpenggolonganhukummasihtetapberlaku (Pasal 131 IS) Pasal I & II AP UUD 1945.
Pendewasaan : Orang yang belumdewasatetapidapatdinyatakandewasadengancaraperlunakansehinggakedudukanorangtersebuttelahsamadenganorang yang sudahdewasawalaupunbelumberusia 21 tahunataubelumpernahkawin.
Pengampuan/ Kuratel/ Curatele (Pasal 433-462 BW) Sebab-sebabpengampuan : Keborosan (vorkwisting) Lemahpikran (zwakheid van vermogens) Kekurangandayaberfikir : sakitingatan (krankzinnigheid),dungu (onnozelheid), danrazernij(dungudisertaidenganmengamuk) Pasal 433-434 BW
Pasal 436 BW : yang menetapkankurateladalah PN yang dalamdaerahhukumnyaberdiamorang yang akandiletakkandibawahkuratel. Yang dapatmemohonkankurateladalah : Bagi yang kekurangandayaberfikir Setiapkeluargasedarah (bloedverwanten) & suami/istri (echtgenoot) Pasal 434 BW Jaksajikasicalonkurandustidakmemilikisuami/ istri & keluargasedarahdiwilayah RI. Dalamhalrazernij(dungudisertaidenganmengamuk) jaksabolehmemintakankurateljikadalamdimintakan. Dalamonnozelheid/ dungu, ataukrankzinniqheid/ sakitingatanjaksatidakwajibmemintakankuratelapabilabakalkurandustidakmempunyaisuami/istriataukeluargasedarah. Bagi yang lemahpikiran (zwakheid van vermogens) orangnyasendiri yang merasatidakcakapuntukmenguruskepentingannyasendiri. Bagikeborosanhanyaolehkeluargasedarahdalamgarislurusdanolehsanakkeluarganyadalamgarismenyimpangsampaiderajat ke-4 danatausuami/istri.
Prosedurdimukapengadilan (Pasal 437-445 BW) : Dalamhalkekurangandayaberpikir (krankzinningheid)dandalamhalkeborosan. Permohonannyaharusjelasmenyebutkanadanyafakta-faktakrankzinningheidatauadanyakeborosan. Permohonantersebutharusdisertaialat-alatbukti, saksi-saksi. Pengadilanwajibmendengarkeluargasedarah/ semendalalumendengarorang yang hendakdimintakankuratelitu. Jikaorangtersebuttidakmampuberpindahtempatmakapemeriksaandilangsungkandirumahnyadisertaipanitera & jaksa. Denganalasantertentu, PengadilanmengangkatseorangPengurussementaragunamenguruspribadidanhartakekayaanorang yang dimintakanpengampuanitu, setelahitudiberiPutusandalamsidangterbukasetelahmendengardanmemanggildengansahsemuapihak & setelahadakonklusijaksa. PT jikadimintakan banding, berwenanguntukmendengarsendiriorang yang dimintakankuratelitujikaadaalasanuntukitu. DalamhallemahpikiranProsedurhampirsamadengan yang diatas, kecualidalamprosesinitidakdiperlukanfakta-fakta, bukti-bukti, hanyamendengarsuami/ istridari yang memohon, jugaanak-anaknya. Pengadilanmemutussetelahmendengarkonklusijaksa.
Pengampuanmulaiberlakuterhitungsejakputusan/ penetapanPengadilandiucapkan. Kuranduskarenakeborosan, tidakcakaphanyasebatashartakekayaan, yang lain dianggapcakap, mis : dalambidanghukumkeluarga. Scholten kurandus = kuranduskarenakebocoran. Seseorang yang kekurangandayaberpikir, melakukanperbuatanhukumsebelumdinyatakandibawahcurateldapatdimintapembatalannya. Kurandus yang bersuami/istrimakasuami/ istridiangkatmenjadikurator/ wakilkuranduskecualiadahal lain agar dipertimbangkanorang lain yang menjadikurator/ Pasl 451 BW. Apabilakurandusmempunyaianak yang belumdewasamakamenurutPasal 453 BW otomatiskurator yang menjadiwalinya.
BerakhirnyaPengampunan : 1. BagiKurandus : Mati, hapus/ berhentisebab-sebabkuratel, denganPutusanPengadilan 1. BagiKurator : Pasal 459 BW, seseorangtidakdapatdipaksakanuntukmenjadikuratorselamalebih 8 tahunkecualiapabilakuratoritumerupakansuami/istrikurandusataukeluargadalamgarisluruskeatasdankebawah.
Perkawinan Pengertian/ defenisimenurutperundang-undangan UU No.1/1974 Pasal 1, PerkawinanialahIkatanlahirbatinantaraseorangpriadenganseorangwanitasebagaisuamiistridengantujuanmembentukkeluarga (RT) yang bahagiadankekalberdasarkanKetuhanan Yang MahaEsa. Pasal 26 BW, UU memandangsoalperkawinanhanyadalamhubungan-hubunganperdata. KHI (Inpres No. 1 Tahun 1991) :
Pasal 1 bagian c, akadnikahialahrangkaianijab yang diucapkanolehwalidankabul, diucapkanolehmempelaipria/ wakilnya, dilaksanakanoleh 2 orangsaksi. Pasal 2, PerkawinanmenurutHukum Islam adalahakad yang sangatkuatataumiltsaqanqhaliizhanuntukmenaatiperintah Allah danmelakukannyamerupakanibadah. • Pengertian/ defenisimenurutSarjana: • DatukUsman, Perkawinanadalahsuatuikatanuntukmembolehkan/ menghalalkanhubunganantaraseoranglaki-lakidenganseorangperempuan yang manahubunganinisebelumnyadilarang. • HilmanHadikusuma, Perkawinanadalahikatanantaraseoranglaki-lakidenganseorangperempuandalamikatantaliperkawinandengantujuanuntukmelanjutkangarisketurunan.
SulaimanRasyid, Perkawinanadalahsuatupokok yang terutamauntukmengaturkehidupan RT danturunan, yang akanmerupakansusunanmasyarakatkecil yang nantinyaakanmenjadianggotadalammasyarakatluas. KUHPerdatamelihatperkawinanhanyadarisegi-segiformalitasbelaka, buktinya :