KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN

1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN Tim Pengampu M.K. Kebijakan Pertanian Fakultas Pertanian UNS

2. PENGANTAR

3. TabelPertumbuhan Populasi Penduduk Dunia pada Tahun 1950–1990 dengan Proyeksi sampai Tahun 2030

4. ANGKATAN KERJA 106,3 Juta Orang Bekerja 95,2 Juta Orang Pengangguran 10,9 Juta Orang Tenaga Kerja Formal 28,56 Juta Setengah Pengangguran (Bekerja <35 Jam/Minggu) 29,92 Juta Tenaga Kerja Informal 36,72 Juta Bermasalah 77,54 Juta Orang Sukarela 15,71 Juta Terpaksa 14,21 Juta Realitas Kondisi Tenaga Kerja Tahun 2006 Sumber: Depnakertrans, 2006

5. Kebijakan Pengembangan SDM Pertanian

6. Y = f (L,K,R,T,S) Keterangan : Y = produksi pertanian L = labor (tenaga kerja) K = kapital R = resources (termasuk tanah) T = teknologi S = sosial budaya masyarakat Unsur-Unsur Dalam Pembangunan Pertanian

7. Sektor pertanian di masa mendatang diperkirakan masih memegang peranan yang strategis dalam pembangunan nasional, karena kontribusinya yang nyata terhadap penyediaan pangan, penyedia bahan baku industri, penyediaan lapangan kerja, PDB, sumber devisa negara, peningkatan pendapatan petani dan pelestarian lingkungan hidup. • Salah satu prasyarat untuk meningkatkan peran sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi nasional dibutuhkan SDM yang profesional, inovatif, kreatif, dan berwawasan global.

8. Tiga komponen strategis dalam pembangunan pertanian : • Pelaku Utama pembangunan pertanian yang meliputi petani dan pelaku agribisnis lainnya. • Aparatur pertanian  lebih berperan sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator dalam proses pembangunan pertanian. • Lembaga Ekonomi Pedesaan Misalnya Kelompok Tani, Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, Kios Sarana Produksi, dan Lembaga Pemasaran.

9. KONDISI UMUM SDM PERTANIAN • ASPEK PELAKU UTAMA 1.1 Pada umumnya tingkat pendidikan petani 76,10% tamat dan tidak tamat SD, 15,26% tamat SLTP, 8,17% tamat SLTA dan 0,47% tamat perguruan tinggi 1.2 Sebaran usia pelaku utama pertanian dibawah 45 tahun sekitar 58,6% dan berusia diatas 45 tahun 41,4% 1.3 Kepemilikan lahan petani kurang dari 0,5 Ha sebanyak 9,55 juta KK 1.4 Jumlah keluarga tani sebanyak 25,6 Juta KK 1.5 Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator agregat tingkat kesejahteraan petani sebesar 105

10. Lanjutan.... 1.6 Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan pada tahun 2009 dilaporkan sebanyak 34,96 Juta orang, dimana 22,02 juta orang berada di perdesaan 1.7 Data pengangguran pada tahun 2009 sebanyak 9,39 juta orang, dimana 4,2 juta orang tinggal di perdesaan 2.ASPEK APARATUR 2.1 Jumlah aparatur lingkup pertanian di pusat dan daerah sebanyak 96.647 orang, dimana 21,4%-nya wanita 2.2 Sebaran usia aparatur lingkup pertanian dibawah 40 tahun 32%, usia 40 – 49 tahun sebanyak 53,45%, diatas 50 tahun sebanyak 14,55%

11. Lanjutan.... 2.3Sebaran pendidikan aparatur lingkup pertanian didominasi oleh SLTA ke bawah yaitu sebanyak 60,25%, DIII sebanyak 9,0%, S1/DIV sebanyak 27,11%, S2 sebanyak 3,24%, dan S3 sebanyak 0,40% 2.4Jumlah pejabat fungsional 38.207 orang, yaitu 39,53% dari total pegawai lingkup pertanian

12. Kualitas dan produktivitas petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian pada umumnya masih relatif rendah • Minat generasi muda terhadap sektor pertanian menurun • Aksesibilitas petani terhadap teknologi, permodalan dan informasi pasar masih lemah PERMASALAHAN

13. Y Y3 = f(X)  dengan teknologi yang baik Y1 = f(X)  tanpa teknologi Ya3 Y2 = f(X)  dengan teknologi, tapi produksi tidak naik, sehingga teknologi tersebut tidak berkembang Y1 Ya1 Ya2 Xa O X3 X1 X2 X

14. Peningkatan pola pikir dan perilaku dari petani subsisten tradisional menjadi petani modern berwawasan agribisnis • Upaya menjadikan sektor pertanian sebagai usaha yang menarik bagi generasi muda TANTANGAN

15. STRATEGI BADAN PSDMP • Revitalisasi SDM Pertanian 1.1 Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 1.2 Revitalisasi Sistem Pendidikan Pertanian 1.3 Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 1.4 Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen BPSDMP • Revitalisasi Kelembagaan Petani 2.1 Pemberdayaan Kelembagaan Petani 2.2 Pemberdayaan Usaha Tani

16. PROGRAM BADAN PSDMP • Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian • Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian • Revitalisasi Sistem Pendidikan Pertanian

17. KEGIATAN • Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 1.1 Penataan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan 1.1.1Penataan Kelembagaan Penyuluhan sesuai dengan UU No. 16/2006; 1.1.2 Fasilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Model; 1.1.3 PenataanPos Pelayanan Penyuluhan Desa. 1.2Pemantapan Ketenagaan Penyuluhan: 1.2.1 Penataan Penyuluh Pertanian; 1.2.2 Pembinaan Pola Karir Penyuluh; 1.2.3 Pembinaan Penyuluh Pertanian PNS, Swadaya, dan Swasta;

18. Lanjutan.... • 1.3. Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian: • 1.3.1 Pengembangan program, programa dan rencana kerja Penyuluhan Pertanian; • 1.3.2 Penyusunan dan Penyebaran Pedoman dan Materi Penyuluhan Pertanian; • 1.3.3 Pengembangan Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian; • 1.3.4 Pengembangan Kerjasama Penyuluhan Dalam dan Luar Negeri; • 1.3.5 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

19. Lanjutan.... • 2.1 Pemantapan Kelembagaan Pelatihan • 2.1.1 Akreditasi UPT Pelatihan • 2.1.2 Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis • 2.1.3 Pengembangan sarana dan prasarana pelatihan • 2.2 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kepelatihan Pertanian • 2.2.1 Peningkatan kompetensi dan spesialisasi widyaiswara dan tenaga teknis kediklatan; • 2.2.2 Peningkatan kualitas pejabat pengelola kediklatan; • 2.2.3 Pengembangan kapasitas manajemen dan kepemimpinan pengelola UPT Pelatihan 2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

20. Lanjutan.... • 2.3Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan • 2.3.1 Identifikasi kebutuhan latihan, • 2.3.2 Standarisasi dan sertifikasi penyelenggaraan pelatihan • 2.3.3 Pengembangan materi pelatihan • 2.3.4 Pelatihan manajemen dan kepemimpinan, kewirausahaan, dan teknis agribisnis • 2.4 Pengembangan Jejaring Kerjasama Pelatihan Pertanian • 2.4.1 Pengembangan kerjasama teknis pelatihan dalam negeri • 2.4.2 Pengembangan kerjasama teknis pelatihan luar negeri

21. 3.1 Penataan Kelembagaan Pendidikan • 3.1.1 Penataan dan pengembangan kelembagaan STPP menjadi Sekolah Tinggi Fungsional Pertanian (STFP) • 3.1.2 Pengembangan SPP bertaraf internasional • 3.1.3Pengembangan kelembagaan sertifikasi profesi • 3.2 Peningkatan Kualitas KetenagaanPendidikan Pertanian • 3.2.1 Penataan pendidik dan tenaga kependidikan; • 3.2.2 Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; • 3.2.3 Pendidikan program pasca sarjana bagi aparatur pertanian. 3. Revitalisasi Sistem Pendidikan Pertanian

22. Lanjutan.... • 3.3Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan • 3.3.1 Penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan menengah kejuruan pertanian di SPP; • 3.3.2 Penyelenggaraan pendidikan Diploma RIHP; • 3.3.3 Penyelenggaraan diklat fungsional RIHP; • 3.3.4 Sertifikasi profesi SDM pertanian. • 3.4 Pengembangan Kerjasama Teknis Pendidikan Pertanian • 3.4.1 Pengembangan kerjasama teknis pendidikan dalam negeri • 3.4.2 Pengembangan kerjasama teknis pendidikan luar negeri