280 likes | 559 Views
IMPLEMENTASI KEGIATAN PRIORITAS PENINGKATAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN TAHUN 2013. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. TATA SAJI. PENDAHULUAN DUKUNGAN PEMDA (DINKES) KEGIATAN PRIORITAS 2013 PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN PENUTUP.
E N D
IMPLEMENTASI KEGIATAN PRIORITAS PENINGKATAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIANTAHUN 2013 Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
TATA SAJI • PENDAHULUAN • DUKUNGAN PEMDA (DINKES) • KEGIATAN PRIORITAS 2013 • PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN • PENUTUP
NETWORKING DAN PARTNERSHIPKementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah • Urgensi PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN BIDANGKEFARMASIAN Kementerian , Ditjen, dan Direktorat
INDIKATOR DIREKTORAT Jumlah bahan awal penyusun sediaan farmasi (obat dan obat tradisional) dapat berupa bahan berkhasiat maupun tidak berkhasiat, yang merupakan hasil penerapan teknologi maupun berupa bahan alam, yang siap diproduksi dan/atau dibuat di Indonesia 2010 5 item 2011 15 item 2012 25 item 2013 35 item 2014 45 item • Jumlahstandarprodukkefarmasian yang disusundalamrangkapembinaanproduksidandistribusi 2010 2 buku 2011 4 buku 2012 6 buku 2013 8 buku 2014 10 buku
DUKUNGAN DINAS KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT
KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT (1) • MEMILIKI DAYA UNGKIT YANG BESAR TERHADAP: • Masyarakat • Direktorat Jenderal • KementerianKesehatan • dan • TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR
KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT (2) • Pelayanan Publik - Perizinan (ISO 9001:2008 Certified), e-Licensing • (IP, IT, SPI, SPE, EP, ET, Produksi Kosmetik, PBF, IOT & IEBA, Industri Farmasi) • Penyusunan NSPK • Coaching/Pendampingan Usaha Jamu Gendong (UJG) dan Usaha Jamu Racikan (UJR) • Pemberdayaan Masyarakat Bidang Makanan, mis. Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) • Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) dan Pusat Ekstrak Daerah (PED) • SistemPelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP) • e-Pharm • e-Report PBF • Konsultandibidangprodisobat; bid. prodis OT; bid. produksikosmetika
PELAYANAN PERIZINAN • ISO 9001 : 2008 • Terbangunnya sistem manajemenmutupada proses perizinan dg menerapkan 8 prinsip manajemen, yi customer focus, leadership, keterlibatan semua orang, pendekatan proses, pendekatan sistem ke manajemen, perbaikan berkelanjutan, pendekatan fakta sbg dasar pengambilan keputusan, dan kerjasama dg pelanggan • Tim audit internal yang dapatmengawasikemajuankinerja,prosesdanhasilsesuaiarahorganisasi yang telahditetapkantermasukketaatanterhadapperaturan. Memberikan kepuasan tertinggi kepada pelanggan Capaian time-line ?
HAL YG PERLU MENDAPAT PERHATIAN KHUSUS TERKAIT PERIZINAN • Implementasi Ketentuan Peralihan PerMenKes No. 1799 Thn 2010 ttg Industri Farmasi dan PerMenKes No. 1148 Thn. 2011 ttg PBF • Batas waktu pembaharuan izin IF adalah 31 Desember 2012; PBF 28 Juni 2013 • SuratEdaranPembaharuanIzin PBF kepadaDinkesProvinsiseluruh Indonesia dan GP Farmasi (18 Januari 2013) • Masih banyak IF dan PBF yang belum mengajukan pembaharuan izin
PERIZINAN INDUSTRI FARMASI *Data PI per 31 Desember 2011 ** Data per 3 Januari 2013
PEMBARUAN IZIN PBF * Data Bagian PI - Setditjen Binfar & Alkes, 2012
TINDAK LANJUT IF • Pembahasan dg Badan POM terkait persyaratan implementasi CPOB terkini • PerMenKes: Perpanjangan masa pembaharuan izin IF s/d 31 Desember 2013 dan pengaturan persyaratan • Mendorong Dinkes Prov proaktif ‘jemput bola’, jika diperlukan desk bersama Dit. Bina ProDis Kefarmasian • Evaluasi secara berkala (triwulan) PBF • Pembahasan dg Badan POM terkait persyaratan implementasi CDOB: 4 cluster • Mendorong DinKes Prov proaktif ‘jemput bola’ percepatan pembaharuan izin PBF utamanya Cluster 4, jika diperlukan desk • Evaluasi percepatan pembaharuan izin Mei 2013
PERCEPATAN PEMBAHARUAN IZIN PBF • Cluster 1 dan 2: • Badan POM segera kirimkan data • Permohonan pembaharuan segera diproses • Cluster 3: • Badan POM segera kirimkan data PBF yg telah dimapping • (sementara hasil mapping direview) • Rekomendasi hasil review segera dikirim untuk diproses pembaharuan izin • Cluster 4: • Proaktif ‘jemput bola’
PENYUSUNAN NSPK • Tersedianya standardan pedoman untuk pembinaan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian PerMenKes amanah UU 35/2009 Pedoman Pembinaan IOT & IEBA • FI Ed V KKI Ed. III • FHI Sup III Daftar Tilik Pembinaan Industri Kosmetik dan IRT Makanan Kurikulum & Modul Pelatihan Pembinaan Ind Usaha OT • Juknis PBF, Ind Usaha OT, NPP
COACHING / PENDAMPINGAN UJG & UJR • Program Pendampingan bagi pelaku Usaha Jamu Gendong (UJG)dan Usaha Jamu Racikan (UJR) untuk meningkatkan kemampuan UJR dan UJG dalam pembuatan obat tradisional yang aman, bermutu dan bermanfaat sehingga melindungi masyarakat dari hal-hal yang merugikan kesehatan akibat dari obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan. • Program Pendampingan tahun ini merupakan perluasan pilot project (Solo dan sekitarnya) • Program pembinaan berkelanjutan di masa yang akan datang • 2013: Prov. Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur
Kemandirian BBO • Perlunyaupayakemandiriandibidangbahanbakuobatdanobattradisional Indonesia melaluipemanfaatankeanekaragamanhayati • (Roadmap ReformasiKesehatan 2010 – 2014) Untuk dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder yang membutuhkan (UJG, UJR, IOT, IKOT)
Tujuan Pendirian P4TO dan PED • Penyediaan BBOT baik simplisia maupun ekstrak yang terstandar jika memungkinkan untuk digunakan pada program pemerintah seperti Saintifikasi Jamu atau kepentingan masyarakat • Penyediaan bahan baku ekstrak bagi pengembangan sediaan • Penguatan kelembagaan di daerah agar mampu membangun, menyediakan dan membentuk jejaring kerjasama dalam pengembangan OT
SISTEM PELAPORAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA(SIPNAP) http://sipnap.binfar.depkes.go.id/ SISTEM PELAPORAN NARKOTIKA & PSIKOTROPIKA Banyak permasalahan, a.l.: Tidak terinstallnya software Sipnap dgn baik Gagal pengiriman (status ‘sukses) Daftar obat tidak lengkap Unit layanan melakuka editing atas daftar obat Laporan tepat waktu, akurat dan real time Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaporan narkotika dan psikotropika Diperolehnya data konsumsi narkotika dan prikotropika secara nasional SIPNAP Berbasis WEB
TUJUAN PENGEMBANGANAPLIKASI e-Pharmhttp://e-pharm.depkes.go.id/ • Terselenggaranya pelayanan perizinan di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi sesuai Service janji Layanan (SAL) • Peningkatan pengawasan impor dan ekspor narkotika, psikotropika dan prekursorfarmasi melalui kerjasama lintas sektor (Kemenkes, Badan POM,serta Ditjen Bea dan Cukai) • Menjamin ketersediaan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan iptek
e – Report PBF http://pbf.binfar.depkes.go.id/ Latarbelakang Banyaknya item obat(±20.000 item) dan distributor (2821 PBF) di Indonesia Akibat Kompleksitaspengawasan, pengendalian, pembinaan, termasuk data daninformasi Perluadanyasisteminformasi PBF yang komprehensif Perlunya data daninformasidinamikaobat PBF secaranasional yang real-timedanmemilikivaliditastinggi Perlunyasistempelaporanterpusatyang mudahdikelola, paper-less, mudahdiaksesdandidistribusikan Upaya Dibangundandikembangkan SistemPelaporanDinamikaObat PBF SosialisasidanPelatihan Monitoring Implementasi Harapan Laporanpasarfarmasinasionalberdasarkandinamikaobat PBF yang komprehensif, validitastinggi, real-time, informatif, mudahdiakses
HARAPAN Seluruh PBF dapatmenerapkan Sisteme -Report PBF untukpelaporandinamikaobat PBF danmelaporkannya TEPAT WAKTU Sehingga KemenkesdanDinkesmemiliki data yang representatif, akurat, dan valid tentangdinamikaobatdisaranadistribusisecaranasional
PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN Regulasi Fasilitasi Teknis Pendanaan Akses dan Networking
PRODUK-PRODUK DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN
Penutup Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian memerlukan dukungan dan partisipasi dari Pemerintah Daerah
Kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa Anda Terima kasih… ( 021-5214873; 021-5201590 ext 1209, 1288, 1357 * prodisfm@yahoo.co.id 8 www.binfar.depkes.go.id 2013