SPMI BERBASIS KKNI

1. SPMI BERBASIS KKNI DISAMPAIKAN DALAM ACARA WORKSHOP EVALUASI KURIKULUM POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA TAHUN 2013 RABU, 24 APRIL 2013

3. PENGERTIAN/DEFINISI • Mutu adalah : • sesuai dengan standar • sesuai dengan harapan pelanggan • sesuai dengan harapan stakeholder • sesuai dengan yang dijanjikan • semua karakteristik produk dan pelayanan yang memenuhi persyaratan dan harapan Mutu Akademik adalah kesesuaian antara proses akademik yang dilaksanakan oleh suatu PT dengan yang dijanjikan atau yang diharapkan oleh pelanggan (stakeholder) Mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelengga-raan perguruan tinggi dengan standar nasional pendidikan (SNP), maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi-misi dan kebutuhan stakeholders. Visi-misi

4. Penjaminan Mutu (Quality Assurance) adalah proses penetapan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (kaizen), sehingga stakeholders, baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan. Sistem Penjaminan Mutu adalah suatu sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi/institusi dalam penetapan kebijakan, sasaran , rencana dan proses/prosedur mutu serta pencapaiannya secara berkelanjutan (continous improvement). SPMI (Sistim Penjaminan Mutu Internal) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (internally driven), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi tersebut secara berkelanjutan.

5. SPME (Sistim Penjaminan Mutu Eksternal) adalah kegiatan sistemik penilaian kelayakan program studi dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik. EPSBED/PDPT SPMI SPM-PT SPME

6. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah kumpulan proses, dokumen, sumberdaya dan sistem pemantauan yang mengarahkan pekerjaan/misi suatu organisasi yang berhu-bungandengan mutu produk dan jasa.

7. LATAR BELAKANG • Masyarakat saat ini lebih kritis terhadap mutu produk dan mutu layanan yang diberikan/ditawarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan. • Kompetisi menjadi sesuatu yang harus diterima untuk memacu dan memaksa PT agar meningkatkan mutunya 3103 PT (negeri dan swasta) • Peningkatan mutu yang dikelola dalam sistim penjaminan mutu sudah menjadi suatu kaharusan karena menyangkut survival dan sustainabel dari PT tersebut. • Dirjen Dikti telah mendorong terselenggaranya proses penjaminan mutu di PT.

8. Tuntutan Konsumen • Konsumen (Calon mahasiswa dan orang tua) memilih PT yang bermutu (menjamin kualitas input-proses-output) • Orang tua menuntut masa tunggu mendapat pekerjaan yang pendek. • Industri pengguna menuntut kompetensi dan komitmen karyawan yang berasal dari alumni PT. PT harus MENGENALI • Tuntutan Undang-Undang • UU No 20 tahun 2003, tentang Standarisasi Nasional Pendidikan menghendaki standar terhadap Isi, Proses, Kompetensi Lulusan, Pengelolaan, Pembiayaan dan Penilaian Pendidikan. • UU No 20 Tahun 2003, tentang Evaluasi, Sertifikasi, dan Akreditasi. Akuntabilitas pengelolaan PT melalui sertifikasi, dan akreditasi. • Seluruh program hibah dan bantuan mulai dipersyaratkan adanya lembaga penjaminan mutu disetiap PT

9. Mengenali Siapa Konsumen • Konsumen PT adalah Mahasiswa dan Orang Tua Mahasiswa. Banyak siswa SMU menyatakan pilihan mereka terhadap PT didasarkan pada: (a) Reputasi/Kualifikasi/Mutu PT, (b) Ketersediaan Program Studi/Lama studi, (c) Biaya, (d) gengsi, dan (e) pilihan waktu studi(hari yang fleksibel). • 2. PT harus mengenali konsumennya dan membuat program berdasarkan kebutuhan konsumen. TINDAKAN PT • Mengenali Bagaimana Kepuasan Konsumennya • PT harus mengenali kepuasan konsumennya baik mahasiswa dan industri pengguna alumninya. • 2. Penyusunan Bahan ajar dan proses ajar menjamin lulusan mempunyai kompetensi dan komitmen yang dibutuhkan industri

10. MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PT YG BERMUTU MELALUI HI QUALITY SERVICES HI CHALLANGING PROGRAME HI QUALITY INSTITUTION HI PROFFESIONAL STAFF HI ENERGIC MENPOWER HI ACHIEVEMENT LEADERS TO BE WORLD CLASS UNIVERSITY

11. DASAR HUKUM : UUNo.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 50 ayat (2) : Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standarnasionalpendidikan untuk menjamin mutu pendidikannasional; Pasal 51 ayat 2 : Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Pasal 60 : (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakanprogram dan satuan pendidikan pada jalurpendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikandilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiriyang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

12. PPNo.19 Tahun 2005 Tentang SNP Pasal 1 ayat 1 : SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 18 : Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikansebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Pasal 1 butir 27 : Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnyadisebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu padaStandar Nasional Pendidikan

13. Pasal 2 : (1) Lingkup SNP meliputi: a. Standar isi; b. Standar proses pembelajaran; c. Standar kompetensi lulusan; d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan; e. Standar sarana dan prasarana; f. Standar pengelolaan; g. Standar pembiayaan; h. Standar penilaian pendidikan; i. Standar penelitian j. Standar pengabdian pada masyarakat (Pasal 1 ayat 18 UU No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi) (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan SNP dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

14. Pasal 4 : SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentukwatak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pasal 91 : (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non- formal wajibmelakukan penjaminan mutu pendidikan. (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampauiSNP. Pasal 92 ayat (1) : Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu Pasal 92 ayat (8) : Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

15. UUNo.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi • Pasal 1 ayat 18 : • Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan (SNP), ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Pasal 7 ayat 3 (c) : Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan; • Pasal 51 : • Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. • Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu.

16. Pasal 52 : • Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. • Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. • Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Pasal 53 : Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: • sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan • sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

17. TujuanUmum: Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal (internally driven) untuk mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Tujuan Khusus : • Meningkatan mutu akademik secara berkelanjutan. • Memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan akademik dan penunjang akademik yang efektif dan efesien. • Memenuhi tuntutan masyarakat (eksternal) terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan daya saing pendidikan yang berkualitas. • Memenuhi kebijakan nasional pendidikan tinggi tentang standar nasional pendidikan untuk evaluasi diri, akreditasi, dan sertifikasi.

18. Strategi : • Dirjen Dikti menerbitkan Buku SPM-PT yang berisi antara lain SPMI, • Perguruan tinggi menggalang komitmen untuk menjalankan SPMI • Perguruan tinggi merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. • Perguruan tinggi melakukan benchmarking penjaminan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, baik ke dalam maupun ke luar negeri.

19. PRASYARAT : • Komitmen, semua unsur dalam perguruan tinggi, termasuk unsur Yayasan untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, harus mempunyai komitmen yang tinggi. • Perubahan paradigma, atau pola pikir dari paradigma yang selalu tergantung pada pengawasan dan pengendalian vertikal oleh Pemerintah, ke paradigma baru yaitu kemandirian/otonomi dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi itu sendiri (internally driven). • Sikap mental para pelaku pendidikan,dari para pengelola perguruan tinggi yang awalnya bekerja tanpa didasarkan pada perencanaan dan tanpa memerhatikan visi perguruan tinggi, menjadi sikap yang konsisten pada prinsip “merencanakan apa yang akan dikerjakan dan mengerjakan apa yang telah direncanakan” • Pengorganisasian penjaminan mutu, penjaminan mutu secara sistematis, baik melalui pembentukan sebuah unit atau lembaga khusus penjaminan mutu atau dengan cara menyatukan/melekatkan tata laksana penjaminan mutu tersebut dalam proses manajemen perguruan tinggi, atau altenatif pengorganisasian lain.

20. MODEL-MODEL PENJAMINAN MUTU : VISI

21. SDCA PDCA SDCA Kaizen / continuous improvement PDCA SDCA PDCA SDCA SDCA = Standard, Do, Check, Action PDCA = Plan, Do, Check, Action PDCA SDCA

22. STANDAR PELAKSANAAN MONITORING STANDAR BARU PENINGKATAN MUTU RUMUSAN KOREKSI AUDIT INTERNAL EVALUASI DIRI

23. Garis Besar Proses Penyusunan Penjaminan Mutu : Dokumen/ Buku Formulir Mutu Dokumen/ Buku Manual Mutu Dokumen/ Buku Standar Mutu Dokumen/ Buku Kebijakan Mutu Kaizen Tindakan Penjaminan Mutu Audit Pelaksanan Penjaminan Mutu Pelaksanaan Penjaminan Mutu

24. Pola Pikir dan Pola Tindak : Quality first Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan tinggi harus mempri-oritaskan mutu Stakeholder – in Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus ditujukan pada kepuasan stakeholder The next process is our stakeholder Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan tinggi harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder yang harus dipuaskan Speak with data Setiap orang pelaksana pendidikan tinggi harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa Upstream management Semua pengambil keputusan di dalam roses pendidikan tinggi dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

25. Dokumen : • Naskah/Dokumen/Buku Kebijakan (definisi, konsep, tujuan, strategi, jenis standar, dan prioritas SPMI) • Naskah/Dokumen/Buku Manual, (mekanisme perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar) • Naskah/Dokumen/Buku Standar (rumusan substansi atau isi setiap standar yang digunakan dalam SPMI, termasuk 8 delapan standar minimal) • Naskan/Dokumen/Buku Formulir (bermacam-macam formulir yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengembangkan standar di dalam SPMI)

26. KEBIJAKAN MUTU Kebijakan mutu adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana PT memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada PT tersebut. • Kebijakan mutu bermanfaat untuk : • Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) tentag SPMI-PT yang bersangkutan secara ringkas padat namun utuh dan menyeluruh. • Menjadi dasar atau ‘payung’ bagi seluruh standar, manual, dan formulir SPMI-PT. • Membuktikan bahwa SPMI-PT yang bersangkutan terdoku-mentasi.

27. MANUAL MUTU Manual mutu adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPM-PT dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam PT. Manual mutu bermanfaat untuk : • Sebagai pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit khusus SPM-PT, maupun dosen serta karyawan non-dosen, dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan wewenang dan tugas masng-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu. • Sebagai petunjuk bagaimana kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita PT yang ditetapkan dala berbagai standar utu dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. • Sebagai bukti tertulis bahwa SPMI pada PT ybs memang benar-benar dapat (telah siap) dilaksanakan.

28. STANDAR MUTU • Pernyataan yang berisi kriteria untuk menetapkan dan/atau mengevaluasi mutu dari suatu hal (mis. mutu program studi, mutu dosen, mutu lulusan, dll.) • Pernyataan yang berisi jabaran/rincian karakteristik dari suatu hal (mis. kompetensi lulusan, kualifikas dosen, dll.) • Pernyataan yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu • Pernyataan tentang sesuatu yang harus terjadi atau cita-cita atau ide Standar mutu berfungsi/bermanfaat sebagai : • Alat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan PT. • Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu PT. • Tolok ukur yang harus dicapai oleh semua pihak di dalam PT sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan, atau bahkan melebihi standar. • Bukti otentik kepatuhan PT terhadap peraturan dan kepada publik bahwa PT ybs benar memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan mennggunakan standar

29. KEGUNAAN/FUNGSI STANDAR : • Standar digunakan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misinya. • Standar juga dimaksudkan sebagai pemacu PT agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu, • Sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. • Standar juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut oleh alumni

30. Teknik Perumusan Standar • Perumusan standar harus merefleksikan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. • Perumusan standar menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh menetapkan, membuat, menyusun, merancang, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, misal memahami, merasakan • Rumusan standar harus memenuhi unsur: • Audience (subjek yang harus melakukan sesuatu) • Behavior (apa yang harus dilakukan/dicapai) • Competence (kriteria, target, cita-cita) • Degree (tingkat/level/periode/frekuensi dari behavior)

31. ContohStandarMutu : • Kurikulum akan dievaluasi paling lama setiap 4 tahun sekali • Paling lambat tahun 2015, tingkat kehadiran dosen mengajar minimal 90%. • Paling lambatpadatahun 2015 tercapairasiodosendanmahasiswasebesar 1:20 • Pada akhir tahun ini minimal 75% alumni memiliki IPK ≥ 3,00 • Pada akhir tahun 2014, minimal 50% alumni memiliki nilai TOEIC ≥ 450 • Paling lambat pada tahun 2015, 75% dosen Politeknik Sekayu harus telah memiliki gelar minimal magister • Penggunaan sarana praktek/praktikum maksimal 2 (dua) orang mahasiswa setiap unit alat/peralatan.

32. FORMULIR/BORANG/SOP/IK Formulir adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu. • Formulir berfungsi sebagai : • Alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi standar mutu. • Alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi, mengevaluasi pelaksanaan SPMI. • Bukti otentik untuk mencatat/merekam pelaksanaan SPMI secara periodik.

33. Instruksi Kerja (IK) Adalah informasi tentang langkah-langkah suatu pekerjaan yang sangat spesifik dalam rangkaian suatu prosedur yang dibuat secara rinci dan bersifat instruktif. Tujuan pembuatan IK : Memberikan panduan bagi orang yang akan melakukan suatu pekerjaan agar seluruh persyaratan produk/jasa (perencanaan – realisasi produk) dapat dipenuhi sehingga mutu produk/jasa sesuai standar. • Cara Pembuatan IK : • Mendasarkan pada PDCA • Mempunyai bentuk khusus (diagram, gambar, photo) • Mudah dipahami • Langkah harus mengalir (awal – akhir) sesuai dengan proses pekerjaan tanpa melompat • Bersifat instruktif

34. Yang harus diperhatikan dalam membuat IK Mendasarkan pada pdca Mempunyai bentuk khusus (diagram, gambar, photo) Mudah dipahami Langkah harus mengalir (awal – akhir) sesuai dengan proses pekerjaan tanpa melompat Bersifat instruktif Struktur IK Nama/judul Tujuan Lingkup kerja Penanggung jawab Referensi / acuan Daftar istilah/definisi Uraian / langkah kerja Dokumen yang terlibat

35. SIMBOL-SIMBOL DALAM MEMBUAT DIAGRAM ALIR

36. DEFINISI : KKNI PERPRES No. 08/2012 pasal 1 : 9 8 • KerangkaKualifikasiNasionalIndonesia, yang selanjutnyadisingkatKKNI, adalahkerangkapenjenjangankualifikasikompetensi yang dapatmenyandingkan, menyetarakan, danmengintegrasikanantarabidangpendidikandanbidangpelatihankerjasertapengalamankerjadalamrangkapemberianpengakuankompetensikerjasesuaidenganstrukturpekerjaandiberbagaisektor. 7 6 • Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI 5 4 • Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja 3 • Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghaslkan kompetensi. 2 1

37. Pasal 5 : Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:

38. DESKRIPSI UMUM • Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi mencakup proses yang menumbuh kembangkan afeksi sebagai berikut: • Bertaqwa kepadaTuhanYang Maha Esa • Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya • Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia • Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya • Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain • Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

42. LEVEL I: SD/SMP • Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan dan tanggung jawab atasannya • Memiliki pengetahuan faktual. • Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain

43. LEVEL II : SMA/SMK • Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya. • Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. • Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain

44. LEVEL III : Diploma 1 • Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung. • Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai. • Mampu kerjasama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya. • Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain

45. LEVEL IV : Diploma 2 • Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. • Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya. • Mampu bekerjasama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif; • Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain

46. LEVEL V : Diploma 3 • Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. • Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. • Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; • Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok

47. LEVEL VI : Diploma 4 (Sarjana Terapan) dan Sarjana • Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. • Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. • Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. • Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi

48. LEVEL VII : Pendidikan Profesi • Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi. • Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner. • Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

49. LEVEL VIII : Magister Terapan atau Magister atau Pendidikan Spesialis • Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. • Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multi disipliner. • Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

50. LEVEL IX : Pendidikan Spesialis, atau Doktor, atau Doktor Terapan • Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. • Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan trans-disipliner. • Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.