KONSEP PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

1. 1 KONSEPPENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

4. 4

6. 6 Arah Pengembangan Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif ? pelibatan stakeholders kunci Bottom-up Memiliki Logframe yg jelas (Heksagonal PEL)

7. 7 Definisi PEL World Bank PEL sebagai proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. Blakely and Bradshaw PEL adalah proses dimana pemerintah lokal dan organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan International Labour Organization (ILO) PEL adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya local dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi. A. H. J. Helming PEL adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik.

8. 8

9. 9

10. 10 Definisi PEL Berdasarkan analisis thd kelebihan dan kelemahan dari beberapa definisi tentang PEL (a.l. Bank Dunia, ILO, Blakely & Bradshaw, dll) dan penyesuaian thd kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Indonesia, PEL didefinisikan sbb. PEL adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah.

11. 11 Fokus PEL Definisi PEL tersebut memfokuskan kepada: Peningkatan kandungan lokal; Pelibatan stakeholders secara substansial dalam suatu kemitraan strategis; Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi; Pembangunan bekeberlanjutan; Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal; Pengembangan usaha kecil dan menengah; Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif; Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah; Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.

12. 12

13. 13

14. 14 Heksagonal PEL

15. 15

16. 16 Kelompok Sasaran

17. 17 Kelompok Sasaran Investor luar: Peraturan ttg kemudahan investasi, informasi prospek bisnis, kapasitas berusaha dan hukum, keamanan, kampanye, pusat pelayanan investasi Pelaku Usaha Lokal : Modal, promosi, peningkatan teknologi, manajemen & kelembagaan Pelaku Usaha Baru: Pelatihan kewirausahaan, pendampingan & monitoring, insentif, kecepatan ijin

18. 18 Faktor Lokasi

19. 19 FAKTOR LOKASI Faktor lokasi terukur: Akses ke dan dari lokasi, akses ke pelabuhan laut dan udara, sarana transportasi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur energi, ketersediaan air bersih, tenaga kerja trampil,Jml Lembaga Keuangan lokal, Faktor lokasi tdk terukur untuk dunia usaha: Peluang kerjasama, Lembaga Penelitian Faktor lokasi tidak terukur individual: Kualitas: pemukiman, lingkungan, fasilitas pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan, fasos & fasum, etos kerja SDM

20. 20 KETERKAITAN DAN FOKUS KEBIJAKAN

21. 21 Keterkaitan dan Fokus Kebijakan Perluasan Ekonomi: Kebijakan: investasi, promosi, persaingan usaha, peran Perusahaan Daerah, jaringan usaha, informasi tenaga kerja, pengembangan keahlian Pemberdayaan Masy. & Pengembangan Komunitas Kebijakan: Pemberdayaan Masyarakat berbasis kemitraan swasta, pengurangan kemiskinan Pembangunan Wilayah Kebijakan: kwsn ind, pusat pertumbuhan, pengemb. Komunitas, kerjasama antar daerah, tata ruang PEL, jaringan usaha antar sentra, sistem industri berkelanjutan

22. 22 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

23. 23 Pembangunan Berkelanjutaan Ekonomi: Pengembangan Industri pendukung, perusahaan dgn Business Plan, perusahaan dgn inovasi Sosial Kontribusi thd kesejahteraan, PEL & adat/kelembagaan lokal Lingkungan Penerapan amdal, daur ulang, kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam

24. 24 TATA KEPEMERINTAHAN

25. 25 Tata Kepemerintahaan Kemitraan Pemerintah & dunia usaha: Kemitraan: infrastruktur,promosi & perdagangan, pembiayaan Reformasi Sektor Publik Reformasi: sistem insentif, restrukturisasi organisasi pemerintahan, prosedur pelayanan publik Pengembangan Organisasi asosiasi industri: status, peran, manfaat

26. 26 PROSES MANAJEMEN

27. 27 Proses Manajemen Diagnosa secara partisipatif Analisis & Pemetaan: potensi ekonomi, daya saing, kondisi politis lokal, serta identifikasi stakeholder Perencanaan dan Implementasi secara partisipatif Diagnosis vs perencanaan, jumlah stakeholder, sinkronisasi (sektoral&spasial), implementasi vs perencanaan Monev secara partisipatif Keterlibatan stakeholder: indikator & monev, frekuensi: monev & diskusi pemecahan masalah, hasil monev vs perencanaan yg akan datang

28. 28

29. 29 Tahapan Revitalisasi PEL 1. Pengembangan dan Penguatan Kemitraan Strategis PEL. 2. Kajian Cepat Status PEL. 3. Penyusunan Rencana dan Anggaran. 4. Pelaksanaan. 5. Monitoring dan Evaluasi.

30. 30 Langkah 1 Identifikasi Stakeholder Tujuan:Mengindentifikasi stakeholder kunci yang berperan dalam mempengaruhi dan yang terkena dampak suatu kebijakan dalam pengembangan ekonomi lokal Output:Diketahuinya stakeholder kunci dalam pengembangan ekonomi lokal Caranya: melalui forum KPEL (bila ada) atau Bappeda dan asosiasi/forum bisnis

31. 31 Langkah 2 Pembentukan dan Pengembangan Forum Kemitraan PEL Tujuan:Membangun kemitraan strategis antara pemerintah-dunia usaha pada daerah yang belum membentuk forum kemitraan PEL, dan memperluas keanggotaan forum kemitraan PEL pada daerah yang sudah memiliki forum kemitraan PEL Output:Dibentuk dan diperluasnya forum kemitraan PEL Peran forum adalah; Membantu pemerintah dalam menyusun rencana dan anggaran yg berkaitan dgn PEL Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal Memberi masukan dan saran kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan PEL

32. 32 Tahap II Kajian Cepat Status PEL Langkah 3 Pengumpulan Data Tujuan:Mengumpulkan data dasar PEL maupun data yang sesuai dengan kuesioner Output:Terkumpulnya data dan informasi tentang PEL Caranya : melalui FGD mengisi instrumen tersedia

33. 33 Langkah 4 Analisis Data Tujuan:Menganalisis data dengan menggunakan Rapid Assessment Techniques for Local Economic Development (RALED) Output:Hasil Analisis PEL

34. 34 Langkah 5 Pemetaan Status PEL Tujuan:Memetakan status PEL pada suatu wilayah ataupun status PEL suatu komoditi pada suatu wilayah Output:Status PEL suatu wilayah ataupun status PEL suatu komoditi pada suatu wilayah Hasilnya: Peta aspek PEL : < 50% buruk, 50-75% baik, > 75% sangat baik. Peta status PEL komoditas/wilayah

35. 35 Langkah 6 Identifikasi Faktor Pengungkit PEL Tujuan: Mengidentifikasi faktor pengungkit dari setiap aspek/komponen dari Heksagonal PEL Output: Faktor pengungkit dari setiap aspek/komponen Heksagonal PEL

36. 36 Tahap III Penyusunan Rencana dan Anggaran Langkah 7 Penyusunan Rencana Tindak dan Pembiayaan PEL Tujuan: Menyusun rencana tindak PEL dan anggarannya berdasarkan faktor pengungkit PEL yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan melibatkan pemangku kepentingan lainnya secara partisipatif. Output: Rencana tindak PEL dan anggaran partisipatif terutama faktor pengungkit menjadi prioritas. Rencana tindak dimaksud: di sektor pemerintah setiap SKPD menyusun rencana tindak secara terpadu dgn SKPD lain dgn dikoordinasikan oleh Bappeda.

37. 37 Langkah 8 Penyusunan Rencana Bisnis Tujuan: Menyusun rencana bisnis berdasarkan faktor pengungkit PEL yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan organisasi masyarakat madani Output: Rencana bisnis PEL

38. 38 Langkah 9 Integrasi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah Tujuan: Memasukkan rencana tindak dan rencana bisnis ke dalam dokumen perencanaan daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah Output: Dokumen perencanaan daerah yang telah memuat rencana tindak dan rencana bisnis PEL

39. 39 Langkah 10 Pelaksanaan PEL Tujuan: Melaksanakan rencana tindak dan rencana bisnis PEL yang telah disusun oleh seluruh pemangku kepentingan kunci sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka Output: Kebijakan yang mendukung PEL

40. 40 Tahap V Monitoring dan Evaluasi PEL Langkah 11 Monitoring dan Evaluasi PEL Tujuan: Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PEL secara partisipatif oleh seluruh pemangku kepentingan kunci Output: Pembangunan ekonomi wilayah yang berkelanjutan

41. 41 Contoh Analisis Kab. Serang

42. 42

43. 43

44. 44

45. 45 Diagram Layang Layang Hasil Analisis PEL

46. 46 Diagram Layang Layang Hasil Analisis PELKASUS KABUPATEN SERANG

47. 47

48. 48

49. 49

50. 50

51. 51

52. 52

53. 53

54. 54