1 / 54

KONSEP PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

KONSEP PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL. PENENTU DAYA SAING NASIONAL. STRATEGI PERUSAHAAN, STRUKTUR, DAN PERSAINGAN. KONDISI FAKTOR. KONDISI PERMINTAAN. INDUSTRI TERKAIT DAN INDUSTRI PENDUKUNG. MICHAEL PORTER, 1990. PENENTU DAYA SAING INTERNASIONAL. POLITISI DAN BIROKRAT. PEKERJA.

conway
Download Presentation

KONSEP PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KONSEPPENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

  2. PENENTU DAYA SAING NASIONAL STRATEGI PERUSAHAAN, STRUKTUR, DAN PERSAINGAN KONDISI FAKTOR KONDISI PERMINTAAN INDUSTRI TERKAIT DAN INDUSTRI PENDUKUNG MICHAEL PORTER, 1990

  3. PENENTU DAYA SAING INTERNASIONAL POLITISI DAN BIROKRAT PEKERJA LINGKUNGAN BISNIS Dong-Sung Cho, 1994 SUMBERDAYA YG DIANUGERAHKAN PERMINTAAN DOMESTIK DAYA SAING INTERNASIONAL INDUSTRI TERKAIT DAN INDUSTRI PENDUKUNG MANAGER DAN INSINYUR PROFESIONAL PARA WIRAUSAHAWAN PERISTIWA PELUANG

  4. JANGAN HAMBURKAN SUMBERDAYA ALAM KITA, SEBELUM RAKYATNYA MENGERTI

  5. PEMBANGUNAN WILAYAH TRANSFORMASI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA Masyarakat Tradisional Masyarakat Berkembang Masyarakat Maju SDM Teknologi Peningkatan Kapabilitas (Daya Saing, Daya Tarik dan Daya Lestari) Prasarana Tanah SDA dan LH Sumatera, Kalimantan Sulawesi dan Jawa Jawa-Bali dan Sumatera Papua, Mauku, NTT Kalimantan dan NTB Berburu dan Pengumpul Berpindah dan Bertani Pertanian dan Pertambangan Manufaktur dan Jasa Sintesis dan Daur Ulang MANAJEMEN SUMBERDAYA

  6. Arah Pengembangan Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif  pelibatan stakeholders kunci Bottom-up Memiliki Logframe yg jelas (Heksagonal PEL) KELOMPOK SASARAN PROSES MANAJEMEN FAKTOR LOKASI PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH BERKELANJUTAN TATA PEMERINTAHAN KESINERGIAN DAN FOKUS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN • Mengintegrasikan sistem nilai yg disepakati bersama seluruh stakeholders • Terukur • Terintegrasi ke dlm SPPN • Berkelanjutan 6

  7. Definisi PEL World Bank • PEL sebagai proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal. Blakely and Bradshaw • PEL adalah proses dimana pemerintah lokal dan organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan International Labour Organization (ILO) • PEL adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya local dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi. A. H. J. Helming • PEL adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik.

  8. Definisi PEL • Berdasarkan analisis thd kelebihan dan kelemahan dari beberapa definisi tentang PEL (a.l. Bank Dunia, ILO, Blakely & Bradshaw, dll) dan penyesuaian thd kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Indonesia, PEL didefinisikan sbb. PEL adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah.

  9. Fokus PEL Definisi PEL tersebut memfokuskan kepada: • Peningkatan kandungan lokal; • Pelibatan stakeholders secara substansial dalam suatu kemitraan strategis; • Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi; • Pembangunan bekeberlanjutan; • Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal; • Pengembangan usaha kecil dan menengah; • Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif; • Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; • Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah; • Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.

  10. Dimensi PEL • Dimensi atau batasan PEL adalah sebagai berikut: • Pengertian lokal yang terdapat dalam definisi PEL tidak merujuk • pada batasan wilayah administratif tetapi lebih pada peningkatan • kandungan komponen lokal maupun optimalisasi pemanfaatan • sumberdaya lokal. • PEL sebagai inisiatif daerah yang dilakukan secara partisipatif. • PEL menekankan pada pendekatan pengembangan bisnis, bukan • pada pendekatan bantuan sosial yang bersifat karikatif. • PEL bukan merupakan upaya penanggulangan kemiskinan secara langsung. • PEL diarahkan untuk mengisi dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi • yang dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah, pewilayahan komoditas, tata ruang, atau regionalisasi ekonomi.

  11. Tujuan dan Sasaran PEL • Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif. • Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategisdalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara stakeholder secara sinergis. • Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal. • Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan. • Terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB. • Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan. • Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah. • Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

  12. HeksagonalPEL Kelompok Sasaran Proses Manajemen Faktor Lokasi Pengembangan Ekonomi Wilayah Berkelanjutan Tata Kepemerintahan Kesinergian dan Fokus Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

  13. Faktor 3 Faktor 1 Faktor 1 Indikator 1 Indikator … Indikator n Faktor 2

  14. Kelompok Sasaran Pelaku usaha lokal Investor Luar Pelaku usaha baru

  15. Kelompok Sasaran • Investor luar: • Peraturan ttg kemudahan investasi, informasi prospek bisnis, kapasitas berusaha dan hukum, keamanan, kampanye, pusat pelayanan investasi • Pelaku Usaha Lokal : • Modal, promosi, peningkatan teknologi, manajemen & kelembagaan • Pelaku Usaha Baru: • Pelatihan kewirausahaan, pendampingan & monitoring, insentif, kecepatan ijin

  16. Faktor Lokasi Faktor Lokasi Terukur Faktor Lokasi Tidak Terukur Pelaku Usaha Faktor Lokasi Tidak Terukur Individual

  17. FAKTOR LOKASI • Faktor lokasi terukur: • Akses ke dan dari lokasi, akses ke pelabuhan laut dan udara, sarana transportasi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur energi, ketersediaan air bersih, tenaga kerja trampil,Jml Lembaga Keuangan lokal, • Faktor lokasi tdk terukur untuk dunia usaha: • Peluang kerjasama, Lembaga Penelitian • Faktor lokasi tidak terukur individual: • Kualitas: pemukiman, lingkungan, fasilitas pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan, fasos & fasum, etos kerja SDM

  18. KETERKAITAN DAN FOKUS KEBIJAKAN Perluasan Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Komunitas Pembangunan Wilayah

  19. Keterkaitan dan Fokus Kebijakan • Perluasan Ekonomi: • Kebijakan: investasi, promosi, persaingan usaha, peran Perusahaan Daerah, jaringan usaha, informasi tenaga kerja, pengembangan keahlian • Pemberdayaan Masy. & Pengembangan Komunitas • Kebijakan: Pemberdayaan Masyarakat berbasis kemitraan swasta, pengurangan kemiskinan • Pembangunan Wilayah • Kebijakan: kwsn ind, pusat pertumbuhan, pengemb. Komunitas, kerjasama antar daerah, tata ruang PEL, jaringan usaha antar sentra, sistem industri berkelanjutan

  20. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Ekonomi Sosial Lingkungan

  21. Pembangunan Berkelanjutaan • Ekonomi: • Pengembangan Industri pendukung, perusahaan dgn Business Plan, perusahaan dgn inovasi • Sosial • Kontribusi thd kesejahteraan, PEL & adat/kelembagaan lokal • Lingkungan • Penerapan amdal, daur ulang, kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam

  22. TATA KEPEMERINTAHAN Kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha Reformasi Sektor Publik Pengembangan Organisasi

  23. Tata Kepemerintahaan • Kemitraan Pemerintah & dunia usaha: • Kemitraan: infrastruktur,promosi & perdagangan, pembiayaan • Reformasi Sektor Publik • Reformasi: sistem insentif, restrukturisasi organisasi pemerintahan, prosedur pelayanan publik • Pengembangan Organisasi • asosiasi industri: status, peran, manfaat

  24. PROSES MANAJEMEN Diagnosis Partisipatif Monitoring dan Evaluasi Partisipatif Perencanaan dan Implementasi Partisipatif

  25. Proses Manajemen • Diagnosa secara partisipatif • Analisis & Pemetaan: potensi ekonomi, daya saing, kondisi politis lokal, serta identifikasi stakeholder • Perencanaan dan Implementasi secara partisipatif • Diagnosis vs perencanaan, jumlah stakeholder, sinkronisasi (sektoral&spasial), implementasi vs perencanaan • Monev secara partisipatif • Keterlibatan stakeholder: indikator & monev, frekuensi: monev & diskusi pemecahan masalah, hasil monev vs perencanaan yg akan datang

  26. Pengembangan dan Penguatan Kemitraan Identifikasi Stakeholder TAHAP I PenetapanFaktor Pengungkit PEL Pemetaan Status PEL TAHAP II Pengumpulan Data Analisis Data Penyusunan Rencana Tindak dan Pembiayaan Adopsi dalam Dokumen Rencana Daerah Penyusunan Rencana Bisnis RPJMD TAHAP III RKPD APBD TAHAP IV Pelaksanaan PEL Monitoring dan Evaluasi TAHAP V

  27. Tahapan Revitalisasi PEL 1. Pengembangan dan Penguatan Kemitraan Strategis PEL. 2. Kajian Cepat Status PEL. 3. Penyusunan Rencana dan Anggaran. 4. Pelaksanaan. 5. Monitoring dan Evaluasi.

  28. Langkah 1 Identifikasi Stakeholder • Tujuan:Mengindentifikasi stakeholder kunci yang berperan dalam mempengaruhi dan yang terkena dampak suatu kebijakan dalam pengembangan ekonomi lokal • Output:Diketahuinya stakeholder kunci dalam pengembangan ekonomi lokal • Caranya: melalui forum KPEL (bila ada) atau Bappeda dan asosiasi/forum bisnis

  29. Langkah 2 Pembentukan danPengembangan Forum Kemitraan PEL • Tujuan:Membangun kemitraan strategis antara pemerintah-dunia usaha pada daerah yang belum membentuk forum kemitraan PEL, dan memperluas keanggotaan forum kemitraan PEL pada daerah yang sudah memiliki forum kemitraan PEL • Output:Dibentuk dan diperluasnya forum kemitraan PEL • Peran forum adalah; • Membantu pemerintah dalam menyusun rencana dan anggaran yg berkaitan dgn PEL • Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal • Memberi masukan dan saran kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan PEL

  30. Tahap II Kajian Cepat Status PEL Langkah 3 Pengumpulan Data • Tujuan:Mengumpulkan data dasar PEL maupun data yang sesuai dengan kuesioner • Output:Terkumpulnya data dan informasi tentang PEL • Caranya : melalui FGD mengisi instrumen tersedia

  31. Langkah 4 Analisis Data • Tujuan:Menganalisis data dengan menggunakan Rapid Assessment Techniques for Local Economic Development (RALED) • Output:Hasil Analisis PEL

  32. Langkah 5 Pemetaan Status PEL • Tujuan:Memetakan status PEL pada suatu wilayah ataupun status PEL suatu komoditi pada suatu wilayah • Output:Status PEL suatu wilayah ataupun status PEL suatu komoditi pada suatu wilayah • Hasilnya: • Peta aspek PEL : < 50% buruk, 50-75% baik, > 75% sangat baik. • Peta status PEL komoditas/wilayah

  33. Langkah 6 Identifikasi Faktor Pengungkit PEL • Tujuan: Mengidentifikasi faktor pengungkit dari setiap aspek/komponen dari Heksagonal PEL • Output: Faktor pengungkit dari setiap aspek/komponen Heksagonal PEL

  34. Tahap III Penyusunan Rencana dan Anggaran Langkah 7 Penyusunan Rencana Tindak dan Pembiayaan PEL Tujuan: Menyusun rencana tindak PEL dan anggarannya berdasarkan faktor pengungkit PEL yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan melibatkan pemangku kepentingan lainnya secara partisipatif. Output: Rencana tindak PEL dan anggaran partisipatif terutama faktor pengungkit menjadi prioritas. Rencana tindak dimaksud: di sektor pemerintah setiap SKPD menyusun rencana tindak secara terpadu dgn SKPD lain dgn dikoordinasikan oleh Bappeda.

  35. Langkah 8 Penyusunan Rencana Bisnis • Tujuan: Menyusun rencana bisnis berdasarkan faktor pengungkit PEL yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan organisasi masyarakat madani • Output: Rencana bisnis PEL

  36. Langkah 9 Integrasi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah • Tujuan: Memasukkan rencana tindak dan rencana bisnis ke dalam dokumen perencanaan daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah • Output: Dokumen perencanaan daerah yang telah memuat rencana tindak dan rencana bisnis PEL

  37. Langkah 10 Pelaksanaan PEL • Tujuan: Melaksanakan rencana tindak dan rencana bisnis PEL yang telah disusun oleh seluruh pemangku kepentingan kunci sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka • Output: Kebijakan yang mendukung PEL

  38. Tahap V Monitoring dan Evaluasi PEL Langkah 11 Monitoring dan Evaluasi PEL • Tujuan: Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PEL secara partisipatif oleh seluruh pemangku kepentingan kunci • Output: Pembangunan ekonomi wilayah yang berkelanjutan

  39. Contoh Analisis Kab. Serang

  40. KASUS SERANG : Tahap II Contoh Instrumen Kajian Cepat

  41. RAPFISH Ordination - Monte Carlo Scatter Plot

  42. Diagram Layang Layang Hasil Analisis PEL

  43. Diagram Layang Layang Hasil Analisis PELKASUS KABUPATEN SERANG Dari gambar diatas dpt disimpulkan bahwa perlu meningkatkan faktor kesinergian dan fokus kebijakan + Proses manajemen (titik terlemah dari gambar di atas)

  44. Leverage of Attributes (Faktor Pengungkit Kelompok Sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal)

  45. Aspek Kelompok Sasaran

More Related