DIKLAT PTSP BIDANG PENANAMAN MODAL TINGKAT PERTAMA UNTUK APARAT DAERAH

1. DIKLAT PTSP BIDANG PENANAMAN MODAL TINGKAT PERTAMA UNTUK APARAT DAERAH izin usaha TIM WIDYAISWARA BKPM PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) TAHUN 2014

2. PERATURAN & KEBIJAKAN PM

3. IZIN USAHA

4. JangkaWaktuIzin Usaha • Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bagi kegiatan perikanan berlaku selama 30 thn dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. • IUP OperasiProduksiuntukPertambanganbatubarajangkawaktu paling lama 20 thdandapatdiperpanjang 2 kali masing2 10 th

5. Memulai Produksi/Operasi  Saat dimana perusahaan penanaman modal telah siap untuk melakukan produksi/operasi Siap Operasi  Kondisi dimana perusahaan selain industri telah menyiapkan sarana & prasarana Siap Produksi  Kondisi dimana minimal 80% mesin utama telah terpasang di lokasi proyek

6. ProsedurIzin Usaha penanam modal dalam negeri PPM/IP/IP PERLUASAN izinprinsipperubahan izin pelaksanaan pusat & daerah IZIN USAHA / IZIN USAHA PERLUASAN 6

7. IZIN USAHA IZIN USAHA PERUBAHAN IZIN PENGGABUNGAN IZIN USAHA PERLUASAN

8. Kewenangan Pemberian Izin Usaha PEMERINTAH oleh PTSP BKPM Pemerintah Provinsi oleh PTSP PROVINSI ATAU PDPPM • Kementerian Teknis/LPNK • Dinas Teknis koordinasi Pemerintah Kab/kota oleh PTSP KAB/KOTA ATAU PDKPM PTSP KPBPB PTSP KEK

9. penerbitan / penolakan IzinUsaha selambat-lambatnya 7harikerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap & benar

10. Catatan Khusus 1 • IU DITERBITKAN TERPISAH UNTUK SETIAP SEKTOR ATAU BIDANG USAHA TERTENTU SESUAI KETENTUAN PERATURAN SEKTORAL (Ps 31 ayat 3) • PERUSAHAAN DENGAN IP YANG MENCANTUMKAN LEBIH DARI 1 (SATU) BIDANG USAHA SELAIN BIDANG USAHA INDUSTRI  HARUS MENGAJUKAN IU SECARA BERSAMAAN. BILA TIDAK BERSAMAAN  BATAL (pasal 31 ayat 4, 5)

11. Catatan Khusus 2 • 3. PERUSAHAAN YANG MEMILIKI IP BIDANG INDUSTRI LEBIH DARI 1 (SATU) JENIS PRODUK DAN/ATAU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) LOKASI PROYEKDAPAT MENGAJUKAN IU SECARA BERTAHAP SESUAI KETENTUAN PERATURAN SEKTORAL (Pasal 31 ayat 8) • 4. ATAS JENIS PRODUK &/ KEGIATAN INDUSTRI DI LOKASI PROYEK SEBAGAIMANA (3) YANG BELUM DITERBITKAN IU, IP MASIH TETAP BERLAKU, SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN USAHANYA (Pasal 31 ayat 9)

12. Catatan Khusus 3 • 4. PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING YANG MEMILIKI IU BIDANG PERDAGANGAN DARI PTSP BKPM/KPBPB/KEK SEBAGAI IZIN UNTUK MEMULAI OPERASI, TIDAK DIPERLUKAN LAGI UNTUK MEMILIKI SIUP DARI PEMERINTAH DAERAH (Pasal 31 ayat 12)

13. NOMENKLATUR IZIN USAHA NOMENKLATUR IU MENGIKUTI PERATURAN KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMBINA BIDANG USAHA PERUSAHAAN PM YANG TELAH MEMILIKI IP UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG USAHA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI & JASA PELAKSANA KONSTRUKSI SERTA TELAH SIAP UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN OPERASI WAJIB IU DENGAN NOMENKLATUR SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)

14. MASA BERLAKU SIUJK 3 (TIGA) TAHUN DAPAT DIPERPANJANG SIUJK DIBERIKAN KEPADA PERUSAHAAN YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) SIUJK MENCANTUMKAN : JENIS USAHA, KLASIFIKASI, SUBKLASIFIKASI, KUALIFIKASI & SUBKUALIFIKASI BADAN USAHA SESUAI DENGAN SBU PERMOHONAN SIUJK DIAJUKAN KEPADA PTSP BKPM, PTSP PDPPM, PTSP PDKPM SESUAI KEWENANGANNYA PERPANJANGAN SIUJK DIAJUKAN PALING LAMBAT 90 HARI KERJA SEJAK MASA BERLAKU SIUJK BERAKHIR

15. Kementerian Pekerjaan Umum 1. Izin Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Properti; 2. Izin Usaha Pengusahaan Jalan Tol; 3. Izin Usaha Pengusahaan Air Minum; 4. Izin Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (IUJK); 5. Izin Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi; 6. Izin Usaha Jasa Penyewaan Peralatan untuk Pekerjaan Konstruksi (Plant Hire); dan 7. Izin Usaha Jasa Pengolahan Limbah.

16. KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1. Izin Usaha di bidang Perdagangan; 2. Izin Usaha Jasa Survei; 3. Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti; 4. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Sementara; 5. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap dan Pendaftaran Ulang Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap

17. KEMENTERIAN PERTANIAN 1. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P); 2. Izin Usaha Hortikultura (IUH); 3. Izin Usaha Perkebunan (IUP); 4. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B); 5. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P); 6. Izin Usaha Peternakan; 7. Izin Usaha Obat Hewan untuk produsen, importir dan/atau eksportir; 8. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP); dan 9. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP).

18. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 1. Izin Usaha Industri; 2. Izin Perluasan; 3. Izin Usaha Kawasan Industri; dan 4. Izin Perluasan Kawasan Industri.

19. KEMENTERIANPARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF • 1. Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata; • 2. Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi; • 3. Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman; • 4. Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata lintas provinsi; • 5. Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata. • 6. Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata; • 7. Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; • 8. Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata; • 9. Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE); • 10. Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata; • 11. Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata; • 12. Pendaftaran Usaha Wisata Tirta; • 13. Pendaftaran Usaha SPA (Sante Par Aqua).

20. KEMENTERIAN KESEHATAN (1) 1. Izin Usaha Industri Farmasi-Industri Obat Jadi; 2. Izin Usaha Industri Farmasi-Industri Bahan Baku Obat; 3. Izin Usaha Rumah Sakit Spesialistik; 4. Izin Usaha Klinik Kedokteran Gigi Spesialistik; 5. Izin Usaha Klinik Kedokteran Spesialistik; 6. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik; 7. Izin Usaha Klinik Rehabilitasi Mental; 8. Izin Usaha Klinik Medical Check-Up; 9. Izin Usaha Nursing Services/Sarana Pelayanan Keperawatan; 10. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Medik; 11. Izin Usaha Jasa Pengetesan/Pengujian/Kaliberasi dan Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan; 12. Izin Usaha Jasa Manajemen Rumah Sakit;

21. KEMENTERIAN KESEHATAN (2) 13. Izin Usaha Jasa Asistensi dalam Evakuasi Pertolongan Kesehatan dan Evakuasi Pasien dalam Keadaan Darurat; 14. Izin Usaha Jasa Pelayanan Akupunktur; 15. Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi; 16. Izin Usaha Perdagangan Besar Bahan Baku Farmasi; 17. Izin Usaha Industri Obat Tradisional; 18. Izin Usaha Rumah Sakit Umum; 19. Izin Usaha penyelenggaraan Ambulance Services; 20. Izin Usaha Residential Health Services (Klinik Fisioterapi)

22. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (IUJPT); 2) Izin Usaha Angkutan Laut; 3) Izin Usaha Angkutan Penyeberangan; 4) Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan; 5) Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau; 6) Izin Usaha Bongkar Muat Barang; 7) Izin Usaha Depo Peti Kemas; 8) Izin Usaha Keagenan Awak Kapal; 9) Izin Usaha Keagenan Kapal; 10) Izin Usaha Pengelolaan Kapal; 11) Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; 12) Izin Usaha Tally Mandiri; 13) Izin Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal; 14) Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.

23. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1) Izin Usaha Jasa Titipan; 2) Izin Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; 3) Izin Usaha Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 4) Izin Usaha Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi; 5) Izin Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Swasta; 6) Izin Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan.

24. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1) Izin Usaha Jasa Titipan; 2) Izin Usaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; 3) Izin Usaha Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 4) Izin Usaha Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi; 5) Izin Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Swasta; 6) Izin Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan.

25. KEMENTERIAN LAIN Kementerian Perumahan Rakyat • Izin Usaha Perumahan. Kementerian Kelautan dan Perikanan 1) Izin Usaha Tetap Perikanan Tangkap; 2) Izin Usaha Tetap Perikanan Budidaya. Kementerian Pendidikan Nasional 1) Izin Usaha Pendidikan Nonformal; 2) Izin Usaha Jasa Penunjang Pendidikan. Kementerian ESDM 1) Izin Operasi untuk Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Lintas Provinsi (IUKS); 2) IzinUsahaTetap Jasa Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi; 3) Izin Usaha Tetap Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

26. KEMENTERIAN LAIN Kepolisian RI 1) Izin Usaha Jasa Konsultansi Keamanan; 2) Izin Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan; 3) Izin Usaha Jasa Pendidikan dan Latihan Keamanan; 4) Izin Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga; 5) Izin Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Keamanan; 6) Izin Usaha Jasa Penyediaan Satwa (K9). Kementerian Kehutanan 1) Izin Usaha Pengolahan Hasil Hutan atas Industri; 2) Izin Usaha Budidaya Tumbuhan dan Penangkaran Satwa Liar pada Hutan Produksi; 3) Izin Usaha Jasa Kehutanan Lintas Provinsi; 4) Izin Usaha Hutan Tanaman Industri.

27. IZIN USAHA PERLUASAN

28. Pengertian IU PERLUASAN

29. JangkaWaktuIzin Usaha • Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bagi kegiatan perikanan berlaku selama 30 thn dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. • IUP OperasiProduksiuntukPertambanganbatubarajangkawaktu paling lama 20 thdandapatdiperpanjang 2 kali masing2 10 th

30. PROSEDUR

31. IZIN USAHA PERUBAHAN

32. IZIN USAHA PERUBAHAN “ izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan , dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yg telah ditetapkan sebelumnya”

33. LokasiProyek • Ketentuan bidang usaha: mencakup jenis produksi/ diversifikasiproduksi, tanpamenambah mesin/peralatan,dalamlingkup KBLI sama; kapasitas produksi dlm IU tidak sesuai dgn kapasitas terpasang; pemasaran dan nilai ekspor per tahun • Perpanjangan Izin usaha. • Alamat perusahaan • Nama perusahaan. • NPWP • Realisasi investasi • Pemegang Saham • Luas tanah • TKI

34. Perubahan Lokasi Proyek • Perusahaan yg sudah memiliki Izin Usaha dan • melakukan perpindahan lokasi proyek: • diterbitkan Izin Prinsip Perubahan dengan masa • berlaku satu tahun • Wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan • Bagi yg sudah memenuhi persyaratan untuk • mengajukan permohonan Izin Usaha di lokasi baru, • dapat langsung mengajukan Izin Usaha Perubahan • tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan IP • Perubahan

35. Perubahan Ketentuan Bidang Usaha • Perusahaan yg sudah memiliki Izin Usaha dapat • melakukan perubahan ketentuan bidang usaha : • Perubahan jenis produksi karena: • - melakukan diversifikasi produksi tanpa menambah • mesin dan investasi , dlm lingkup KBLI 5 digit atau • - berdasarkan Hasil pemeriksaan lapangan ditemukan • bahwa kapasitas produksi yg tercantum dlm Izin • Usaha tidak sesuai dengan kapasitas terpasang • Perubahan realisasi pemasaran dan nilai ekspor

36. Perubahan Masa Berlaku Izin Usaha • Perusahaan yg sudah memiliki Izin Usaha / Izin • Perluasan Dan memerlukan perubahan masa • berlaku Izin Usahanya Wajib memiliki Izin Usaha • Perubahan • Izin Usaha Perubahan menyatakan bahwa Izin Usaha • berlaku selama perusahaan masih melakukan • kegiatan operasional atau untik jangka waktu • tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundangan

37. PROSEDUR IU PERUBAHAN

38. PROSEDUR IP PERUBAHAN

39. Persyaratanadministrasi • YG HARUS DILAMPIRKAN PD SETIAP PERUBAHAN : • LKPM tahunterakhirsaatakandilakukanperubahan. • Rekaman Izin Usaha/Izin UsahaPerluasan yang • akandiubah dan data pendukung lainnya • Alasanperubahan.

41. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER)

42. PENGGABUNGAN PERUSAHAAN(merger) Perbuatanhukum yang dilakukanolehsatu Perseroan ataulebihuntukmenggabungkandiridengan Perseroan lain yang telahada yang mengakibatkanaktivadanpasivadari Perseroan yang menggabungkandiriberalihkarenahukumkepada Perseroan yang menerimapenggabungandanselanjutnya status badanhukum Perseroan yang menggabungkandiriberakhirkarenahukum. (UU. No. 40/2007)

43. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (merger) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan Hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang dan jasa ( Perka BKPM No. 5/2013)

44. TIPE PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

45. PERATURAN & KEBIJAKAN PM

46. TahapanIP Penggabungan Penanaman Modal penanam modal izin usaha, izin prinsip & izin prinsip perluasan izin prinsip penggabungan perubahan & pengesahan akta penggabungan perusahaan izin pelaksanaan pusat & daerah izin usaha penggabungan 46

47. PRAKTEK MONOPOLI : Pemusatankekuatanekonomiolehsatuataulebihpelakuusaha yang mengakibatkandikuasainyaproduksidanataupemasaranatasbarangdanataujasatertentusehinggamenimbulkanpersainganusahatidaksehatdandapatmerugikankepentinganumum ”MONOPOLI ” Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila : satupelakuusaha /kelompokpelakuusahamenguasailebihdari 50% (lima puluhpersen) pangsapasarsatujenisbarangataujasatertentu

49. KETENTUAN Penggabungan perusahaan dapat dilakukan baik antar perusahaan penanaman modal asing atau antar perusahaan penanaman modal dalam negeri, maupun antara perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri.

50. PERSYARATAN PERIZINAN Perusahaan-2 pm yang akan melakukan Penggabungan perusahaan (merger) IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (merger) pd surviving company Wajib memiliki IZIN USAHA