270 likes | 609 Views
PROGRAM PEMBINAAN PTK KURSUS DAN PELATIHAN Dr. Kastum, M.Pd (Kasubdit PTK Kursus dan Pelatihan). B. Dasar Hukum Pembinaan dan Pengembangan PTK Kursus dan Pelatihan. UU No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Pasal 42 Ayat 1).
E N D
PROGRAM PEMBINAANPTK KURSUS DAN PELATIHAN Dr. Kastum, M.Pd(Kasubdit PTK Kursus dan Pelatihan)
B. DasarHukumPembinaandanPengembangan PTK KursusdanPelatihan • UU No. 20/2003 TentangSistemPendidikanNasional (Pasal 42 Ayat 1) Menyatakanbahwapendidik/instrukturharusmemilikikualifikasi minimum dansertifikasisesuaidenganjenjangkewenanganmengajar, sehatjasmanidanrohanisertamemilikikemampuanuntukmewujudkantujuanPendidikanNasional • PP 19/2005 Tentang Standard NasionalPendidikan • Diubah dg PP 32 th 2013 Salah satu standard : PendidikdanTenagaKependidikanharusmemilikistandar
Permendiknas 41/2009 TentangStandarPembimbingPadaKursusdanPelatihan Pembimbingpadakursusdanpelatihanwajibmemenuhistandarkualifikasiakademikdankompetensipembimbing yang berlakusecaranasional • Permendiknas 42/2009 TentangStandarPengelolaPadaKursusdanPelatihan Pengelolapadakursusdanpelatihanwajibmemenuhistandarkualifikasiakademikdankompetensipengelolayang berlakusecaranasional
Permendiknas 40/2009 TentangStandarPengujiPadaKursusdanPelatihan • Penguji pada kursus dan pelatihan wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi penguji
Permendiknas 70/2008 TentangUjiKompetensiBagiPesertaDidikPadaKursusdanPelatihan Ujiankompetensibertujuanmenilaipencapaiankompetensiakhirpesertadidikkursusdansatuanpendidiknonformallainnyasertawargamasyarakat yang belajarmandiriberdasarkanstandarkompetensi yang ditetapkan • Perpres No. 08/2012 TentangKerangkaKualifikasiNasional Indonesia KerangkaKualifikasiNasional Indonesia, yang selanjutnya di singkat KKNI adalahkerangkapenjenjangankualifikasikompetensi yang dapatmenyandingkan, menyetarakan, danmengintegrasikanantarabidangpendidikandanbidangpelatihankerjasertapengalamankerjadalamrangkapemberianpengakuankompetensikerjasesuaidenganstrukturpekerjaandiberbagaisektor
Permendikbud 90/2014Tentang Standart Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Kursus • ( Instruktur Kursus dan Pelatihan wajib memiliki standart kualaifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara nasional)
KONDISI/FAKTA DI LAPANGAN
PTK KURSUS DAN PELATIHAN YG TELAH MEMPEROLEH PENINGKATAN KUALIFIKASI D4/S1PERIODE TH. 2011 - 2013
Lanjutan... Sumber : infokursus.net/sie Berdasar data validasi lembaga Kursus 2012
Lanjutan... Sumber : infokursus.net/sie Berdasar data validasi lembaga Kursus 2012
PTK KURSUS DAN PELATIHAN YG TELAH MEMPEROLEH PENINGKATAN KOMPETENSI PERIODE TH. 2011 - 2013
Lanjutan... Sumber : infokursus.net/sie Berdasar data validasi lembaga Kursus 2012
Lanjutan... Sumber : infokursus.net/sie Berdasar data validasi lembaga Kursus 2012
PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KOMPETENSI PTK KURSUS DAN PELATIHAN TAHUN 2013 -2017
PROSEDUR PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI PENGELOLA DAN INSTRUKTUR LKP LSK Pengelola/Instruktur Dit.PPTK PAUDNI DinasPendknKab/Kota/Prop LSK Penguji Monev Monev Dinas Pend TUK CalonPengelola/InstrukturBersertifikasiKompetensi
PENEMPATAN/LEVELING INSTRUKTUR ACUAN : • Level kompetensi profesional yang harus dikuasai peserta didik • Dilakukan melalui tes oleh LSK peserta didik • Surat keterangan atau nama lain yang menyatakan bahwa instruktur ybs lulus level tertentu oleh LSK peserta didik • Diusulkan ke LSK Pendidik untuk mendapatkan surat ketetapan bahwa instruktur ybs memiliki level tertentu
SYARAT MENJADI INSTRUKTUR ACUAN : • Minimal lulus level III sebagai peserta didik yang dibuktikan dengan surat keterangan atau nama lain dari LSK peserta didik • Lulus uji kompetensi dibidang kompetensi kepribadian, sosial dan paedogogik/andragogi yang diselenggarakan oleh LSK pendidik • Minimal memiliki pengalaman kerja 2 tahun dibidangnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga/instansi • Sehat jasmani dan rohani • Catatan : apabila point tersebut diatas terpenuhi maka akan dikeluarkan Surat penetapan dari LSK pendidik bahwa ybs memiliki kewenangan menjadi instruktur di level II dan I
Diklat Levling Instruktur Kursus • Untuk memenuhi tuntutan KKNI dan standar kompetensi Instruktur, • Dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka dan praktek • Terdiri atas enam level yaitu mulai :level 4 - 9 • Tujuan • -Memenuhi standar KKNI • Memiliki kompetensi minimal • Menghindari kesalahan mendidik • Meningkatkan mutu output kursus 1 • Penyelenggara • - Lembaga/Instansi pemerintah • Lembaga Non pemerintah (organisasi, • asosiasi profesi di bidang PAUDNI DIKLAT LEVELING INSTRUKTUR KURSUS l 2 6 3 5 • Materi • Mata Diklat & Silabus (sesuai pedoman) • Bahan Ajar & Bhn Tayang (sesuai bahan yg disusun Ditjen PAUDNI) • -Penambahan materi lain yang relevan dimungkinkan sepanjang tidak mengurangi jpl • Pelatih/fasilitator • Kualifikasi minimal S1/D4 • Memiliki kompetensi di bidangnya • Memili sertifikat TOT di bidangnya • Berasal dari praktisi, Akademisi, birokrasi 4 Waktu 40 Jam untuk setiap level 23
Diklat Teknis Pengelola LKP • Untuk peningkatan kompetensi teknis Pengelola, • Dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka dan praktek • Tujuan • -Memenuhi standar kompetensi Pengelola • Memiliki kompetensi minimal 1 • Penyelenggara • - Lembaga/Instansi pemerintah • Lembaga Non pemerintah (organisasi, • asosiasi profesi di bidang PAUDNI DIKLAT TEKNIS PENGELOLA LKP l 2 6 3 5 • Pelatih/fasilitator • Kualifikasi minimal S1/D4 • Memiliki kompetensi di bidangnya • Memili sertifikat TOT di bidangnya • Berasal dari praktisi, Akademisi, birokrasi • Materi • Mata Diklat & Silabus (sesuai pedoman) • Bahan Ajar & Bhn Tayang (sesuai bahan yg disusun Ditjen PAUDNI) • -Penambahan materi lain yang relevan dimungkinkan sepanjang tidak mengurangi jpl 4 • Waktu • 4o jam 24
DIKLAT TEKNIS • Diklat Manajemen LKP • Diklat Pengelolaan Keuangan • Diklat kesekretariatan • dll
BERBAGI HARAPAN • Dibutuhkan peran serta dari pemerintah daerah (Dinas Pendidikan Prop., Kab/Kota, agar membantu mengalokasikan dana program peningkatan mutu PTK Kursus dan Pelatihan) • Agar UPT PAUDNI, memprogramkan kegiatan peningkatan kompetensi PTK Kursus dan Pelatihan baik melalui diklat ataupun melalui kegiatan pengembangan model