KEMENTERIAN KESEHATAN RI

1. KEMENTERIAN KESEHATAN RI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

2. a. Dasar hukum

3. JAMINAN KESEHATAN BAGI SEMUA ORANG MERUPAKAN HAK AZASI MANUSIA. Setiap negara perlu mengembangkan UHC melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang yang berkelanjutan. Deklarasi PBB 1948 ttgHAM Pasal 25, Ayat (1) Resolusi WHA ke58 2005 di Jenewa Pancasila Sila ke 5

4. UUD 1945 PASAL 28H UUD 45 Pasal 28 H :

5. UUD 1945 Pasal 34 :

7. Universal Coverage 2014 RPJMN 2010-2014 MDG 2015 VISI : MasyarakatSehat yang MandiridanBerkeadilan

8. B. MENGAPA HARUS DENGAN SISTEMJAMINAN KESEHATAN NASIONAL?

9. Mengapa Diperlukan Jaminan Kesehatan Asuransi Kessos (WAJIB) • Kehidupanmanusia berpotensi mengalami risiko • Manusiabersifatshort sighted • Prinsip • NASIONAL • NIRLABA • GOTONG ROYONG • EQUITY • dll

10. Apa yang Terjadi di Sekitar Kita? Jikaadasanak-famili, tetangga, lingkungananda yang terkenaseranganjantung/perlumasukICU/RS: JikabiayaperawatanmencapaiRp 50 juta, berapabanyakdarisaudara, jikatidakmemilikiJaminankesehatan, yang sanggupbayarketikahalituterjadi?

11. JikaIaMampu, Berapabanyak? Jikamobilkitarusakdanperlubiaya > Rp 10 juta, kitapikir, tunda, ataucarialternatif lain? PelayananRumahSakit? Gelap!!!

12. KEUNTUNGAN JKN/AS.KES.SOS

13. RISIKO  JAMINAN / SECURITY RISIKO Conventional Security Thdp risiko luar/perang Non-Convetsional Security Terhadap risiko dlm Sosial Ekonomi (sakit, tua, kecelakaan, PHK, dll) UU HANKAM/ NATIONAL SECURITY ACT UU SJSN / NATIONAL SOCIAL SECURITY ACT

14. C. MEKANISME ASURANSI KESEHATANSOSIAL

15. PENGERTIAN ASURANSI KESEHATAN SOSIAL Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan & perlindungan dlm memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yg diberikan kepada setiap orang yg telah membayar iuran/ iurannya dibayar oleh Pemerintah

16. PERBEDAANASURANSI SOSIAL & KOMERSIAL

17. PRINSIP JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MENURUT UU SJSN Nirlaba Kehati-hatian Akuntabilitas ASURANSI SOSIAL Kegotong royongan Pengelolaandanauntukkepentinganpeserta Keterbukaan Portabilitas Peserta Wajib Dana amanat

18. D. ASPEK PENYELENGGARAAN JKN

19. KEPESERTAAN Peserta IURAN

20. BEBERAPA PENGERTIAN (1)

21. BEBERAPA PENGERTIAN (2)

22. BEBERAPA PENGERTIAN(3) Gaji atau Upah

23. BEBERAPA PENGERTIAN (4) PEKERJA PENERIMA UPAH

24. BEBERAPA PENGERTIAN (5) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dpt juga mengikutsertakan anggota keluarga yang lain

25. BEBERAPA PENGERTIAN (6) Pasal 4 ayat (3) PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH

26. BEBERAPA PENGERTIAN (7) Pasal 4 ayat (4) BUKAN PEKERJA

27. WNI DI LUAR NEGERI Jaminan kesehatan bagi Pekerja Warga Negara Indonesia yg bekerja di luar negeri diatur dgn ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

28. SYARAT DAN LOKASI PENDAFTARAN SYARAT PENDAFTARAN PESERTA Akan diatur kemudian dgn peraturan BPJS LOKASI PENDAFTARAN: Dilakukan di kantor BPJS setempat / terdekat dari domisili peserta.

29. PROSEDUR PENDAFTARAN PESERTA 1. Pemerintah mendaftarkan PBI Jaminan Kesehatan sbg Peserta kpd BPJS Kes. 2. Pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja dpt mendaftarkan diri sbg peserta kpd BPJS kes. 3. Bukan pekerja & peserta lainnya wajib mendaftarkan diri & keluarganya sbg peserta kpd BPJS kes.

30. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA KEWAJIBAN PESERTA Membayar iuran b. Melaporkan data kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan dgn menunjukkan identitas Peserta pd saat pindah domisili &/atau pindah kerja. • HAK PESERTA • Memperoleh identitas Peserta • b. Memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yg bekerjasama dgn BPJS Kesehatan

31. MASA BERLAKU KEPESERTAAN

32. PENTAHAPAN KEPESERTAAN Tahap II : seluruh penduduk yg blm masuk sbg Peserta BPJS Kes paling lambat 1 Januari 2019

33. PEMBIAYAAN IuranJaminan Kesehatan sejumlah uang yg dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja &/atau Pemerintah utk program Jamkes(Perpres No. 12 thn 2013 ttg Jaminan Kesehatan) Peserta PBI Jamkes dibayar oleh Pemerintah. Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja & Pekerja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah & peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yg bersangkutan

34. CARA PEMBAYARAN FASILITAS KESEHATAN (1)

35. CARA PEMBAYARAN FASILITAS KESEHATAN (2)

36. CARA PEMBAYARAN FASILITAS KESEHATAN (3)

37. IUR BIAYA (Additional Charge) Peserta yg menginginkan kelas perawatan yg lebih tinggi dari pd haknya, dpt meningkatkan haknya dgn mengikuti asuransi kesehatan tambahan

38. PERTANGGUNGJAWABAN BPJS KESEHATAN

39. E. PELAYANAN

40. JENIS PELAYANAN Ambulans hanya diberikan utk pasien rujukan dari Faskes dg kondisi tertentu yg ditetapkan oleh BPJS Kes.

41. PROSEDUR PELAYANAN

42. KOMPENSASI PELAYANAN

43. PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN

44. MANFAAT JAMINAN KESEHATAN (1) Ambulans hanya diberikan utk pasien rujukan dr Faskes dgn kondisi tertentu

45. MANFAAT JAMINAN KESEHATAN (2)

46. PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN Tidaksesuaiprosedur Pelayanan diluar Faskes yg bekerjasama dgn BPJS Pelayanan bertujuankosmetik General check up, pengobatan alternatif Pengobatan utkmendapatkanketurunan, PengobatanImpotensi Yankes pd saatbencana Pasien bunuh diri /penyakit yg timbul akibat kesengajaan utk menyiksa diri sendiri/ bunuh diri/narkoba

47. LEMBAGA PENYELENGGARA JKN

48. Monitoring & Evaluasi

49. PENGAWASAN

50. PENANGANAN KELUHAN