1 / 15

DISAMPAIKAN PADA PERKULIAHAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

HUKUM TANAH ADAT oleh : RIZKY YOGA PRATAMA A 220 120 021. DISAMPAIKAN PADA PERKULIAHAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA. KEDUDUKAN TANAH DALAM HUKUM ADAT. Karena Sifatnya

clive
Download Presentation

DISAMPAIKAN PADA PERKULIAHAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM TANAH ADAT oleh: RIZKY YOGA PRATAMA A 220 120 021 DISAMPAIKAN PADA PERKULIAHAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

  2. KEDUDUKAN TANAH DALAM HUKUM ADAT KarenaSifatnya Merupakansatu-satunyabendakekayaan yang meskipunmengalamikeadaan yang bagaimanapunjuga, masihbersifattetapdalamkeadaannya, bahkankadang-kadangmenjadilebihmenguntungkan. KarenaFakta Suatukenyataanbahwatanahitu : - merupakantenpattinggalpersekutuan - memberikanpenghidupankepadapersekutuan - merupakantempatparawargapersekutuan yang meninggalduniadikebumikan.

  3. Makna Tanah dalam Hukum Adat • Dalampandanganadatmasyarakatkita, tanahmempunyaimakna yang sangatpenting. Yakniantara lain: • Sebagaitempattinggaldanmempertahankankehidupan • Alatpengikatmasyarakatdalamsuatupersekutuan • Sebagai modal (asetproduksi) utamadalamsuatupersekutuan

  4. Disebutjugasebagai: Hakpurba (Djojodigoeno), Hakpertuanan (Soepomo) • Yaituhak yang dimilikiolehsuatupersekutuanhukumadat (sehinggasifatnyamerupakanhakbersama) untukmenguasaiseluruhtanahbesertasegalaisinyadalamlingkunganwilayahpersekutuantersebut. • Merupakanhakatastanah yang tertinggidalamhukumadat

  5. KONSEKUENSI ADANYA HAK ULAYAT

  6. PENGGARAPAN TANAH OLEH MASYARAKATDALAM PERSEKUTUAN • Bisadilakukansecarabersama-samadibawahpimpinankepalapersekutuan, ataudilakukanwargasecaraperseorangan • Penggarapansecarabersama-sama, terdapatbeberapacara: • SistemBlaburan • SistemMathokgaleng, gilirwong • SistemMathokgaleng, mathokwong

  7. HAK PERSEORANGAN Terdiridaribeberapamacam: • Hakmenikmatihasil • Hakwenangpilih • Hakmilik / hakyasan • Hakwenangbeli • Hakimbalanjabatan

  8. HUBUNGAN HAK ULAYAT DAN HAKPERSEORANGAN Dikenaldenganistilahhubungan: batas –membatasi /desak – mendesak /mulur – mungkret / kempis –mengembang, tiadahenti • Artinya: Semakinmajudanbebaspendudukdalamusahapertaniannya, makahakperseoranganakansemakinkuatsehinggahakulayatsemakinmelemah. Tetapisebaliknya, jikatanahtersebutditelantarkan, sehinggahakperseorangan yang adamelemah, makatanahytersbeutkembalimjdtanahulayat (hakulayatmenguat)

  9. PENGARUH KEKUASAAN ASING THD HUKUM TANAH ADAT • JamanKerajaan: • Merugikan: Jikawilayahpersekutuanhukumadatterletakdi wilayahsekitarpusatkerajaan, Penggantiankepala- kepalapersekutuan, pengambilalihantanah persekutuanoleh raja, pengutanpajakoleh raja kepadapersekutuan. • Memperkuat : Pengakuandanpenguatansusunanorganisasipersekutuanolehkerajaan, pembentukandesaperdikan

  10. Jamankolonial: • Landrentoleh Raffles • Cultuurstelselolehgub.Jend. Van den Bosch • Agrasiche Wet + Psl 51 IS: • Gub.Jendtdkakanmengambilkekuasaanatastanah yang dibukaolehrakyatasli, kecualiuntukkepentinganumumdankeperluanperkebunanmenurutperaturan yang berlaku. Tanah milikrakyataslidapatdiberikankepadamerekahakeigendom Konsekuensihakeigendom: • Domeinverklaring • Rakyat aslidapatmenyewakanataumenjualtanahnyakepadagolongan non bumiputra (melaluipemerintah) Pemerintahdapatmemberikanhakerfpachtkepadaperusahaanswasta max 75 tahun. Pemerintahjugadapatmemberiijinkepadaseseoranguntukmemakaitanahdenganhakopstal, sewa, hakpinjam, danhakpakai.

  11. Era pemerintahan NKRI UUPA (UU no. 5 Th 1960) • Kedudukanhakulayatdalam UUPA: • Pasal 3 UUPA: “Denganmengingatketentuan-ketentuandlmPasal 1 & 2, pelaksanaanhakulayatdanhak-hakygserupaitudarimasyarakat-masyarakathkadat, sepanjangmenurutkenyataannyamasihada, harussedemikianrupashgsesuai dg kepentingannasionaldannegara, ygberdasarkanataspersatuanbangsasertatidakbolehbertentangan dg UU danperaturan-peraturan lain yglebihtinggi.”

  12. Pasal 5 UUPA: HukumAgraria yang berlakuatasbumi, air, ruangangkasaialahhukumadat, sepanjangtidakbertentangandengankepentingannasionaldannegara, yang berdasarkanataspersatuanbangsa, dengansosialisme Indonesia sertadenganperaturan-peraturan yang tercantumdalam UU inidanperaturanperundanganlainnya, segalasesuatudenganmengindahkanunsur-unsur yang bersandarpadahukum agama. • PengakuanhakulayatPermenAgraria /Kep.BPN No.5 Th 99 ttgPedomanPenyelesaianMasalahHakUlayatMasyarakatHukumAdat • Tujuan : Untukmelaksanakanurusanpertanahandalamkaitannyadenganhakulayatygmasihadadidaerahtersebut.

  13. Kriteriaadanyahakulayat (Psl 2 PermenAgraria / Kep.BPN No.5 Th 99): • AdanyamasyarakatHukumadattertentu • Adanyahakulayat yang menjadilingkunganhidupdantempatmengambilkeperluanhidupmasyarakathukumadat • Adanyatatananhukumadatmengenaipengurusan, penguasaandanpenggunaantanahulayat yang berlakudanditaatiolehmasyarakathukumadat Ke-3 nyamerupakankriteriakumulatif

  14. TRANSAKSI TANAH • Macam-macamtransaksitanah: 1. Perbuatanhukumsepihak 2. Perbuatanhukum 2 pihak Transaksi Tanah 2 Pihak • Penyerahanbenda (sebagaiprestasi) yang berobyektanah yang berjalanserentakdenganpenerimaanpembayarantunai. • Yang disebutdengantanahjugameliputiperairansepertiempang, tambak, dll. • Membutuhkanpersaksiandarikepalaadat agar transaksitersebutdapatdikatakan “terang”

More Related