INTEGRASI PERLINDUNGAN & PELAYANAN TERHADAP KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA oleh

1. INTEGRASI PERLINDUNGAN & PELAYANAN TERHADAP KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA oleh AdrianusMeliala Disampaikandalam Workshop Training of Trainers LembagaPerlindunganSaksidanKorban, Cisarua Bogor, 20 Maret 2013

2. 1 2 3 5 4 KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN HAMBATAN YANG DIHADAPI MENGAPA INTEGRASI REKOMENDASI BENTUK-BENTUK INTEGRASI MATERI

3. PIHAK-PIHAK YANG PERLU BEKERJASAMA KONSELOR / PSIKOLOG/ PEKERJA SOSIAL LPSK/ LEMBAGA PENDUKUNG KORBAN LAINNYA PENYIDIK KORBAN ORANG-ORANG DEKAT/KELUARGA KORBAN .

4. 1.a. MENGAPA PERLU INTEGRASI • Perspektif korban masih relatif muda/baru • Kesadaran komprehensif tentang jenis-jenis korban dan aneka permasalahan korban belum menjadi pengetahuan umum dan dasar bagi berbagai kebijakan • Seperti halnya UU PSK, banyak pihak masih mencari bentuk terbaik perihal perlindungan dan pelayanan terhadap korban • Ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap LPSK dan lembaga pendukung korban lainnya , mengingat peradilan pidana concern pada pelaku • Mendukung korban bukanlah pekerjaan yang mudah, singkat dan murah

5. 1.b. MENGAPA PERLU INTEGRASI

6. 1.c. MENGAPA PERLU INTEGRASI • Bahwa landasan hukum perlindungan dan pelayanan terhadap korban kejahatan yang paling lengkap terdapat pada hukum-hukum yang terkait dengan bergeraknya sistem peradilan pidana. • Negara boleh saja mengadakan sistem kompensasi, rehabilitasi, resititusi dan reparasi bagi korban kejahatan, namun tidak akan banyak gunanya (dan malah menimbulkan permasalahan baru) jika tidak dikaitkan dengan hukum-hukum yang dioperasionalkan oleh sistem peradilan pidana dan menyangkut dirinya Landasan Hukum • Bahwa pemberian perlindungan dan pelayanan terhadap korban kejahatan harus diletakkan dalam konteks hubungan (yang walau tidak dikehendaki si korban) dengan pelaku. Baik dalam konteks mengganjar pelaku, merehabilitasi kognisi dan perilaku pelaku atau juga untuk memperbaiki hubungan korban dengan pelaku AlasanSubstantif Sistem Peradilan Pidana harus “mengenal” korban kejahatan dalam bentuk tersedianya mekanisme khusus dan khas bagi korban, peningkatan kepekaan para praktisi SPP terhadap masalah korban serta dimasukkannya perspektif korban dalam pertimbangan hukum terkait kasus yang melibatkan korban Alasan Teknis

7. 2.a. BENTUK-BENTUK • Lembaga-lembaga yang berada dalam sistem • peradilan pidana secara bersama membuat tata laksana acara pidana yang victim’s friendly, pertimbangan hukum yang victim’s-heavy dan keputusan hukum yang juga lebih victims’s-sensitive

8. LPSK seyogyanyatidakmengulangikesalahan KPK karenamelihat “KPK” sebagaidirinyasaja, dantidakmengikutsertakanKepolisiandanKejaksaan yang, menurut UU, adalah “extension” ataukepanjangan KPK 2.b.UPAYA LPSK SELAKU FASILITATOR Integrasidalamrangka inisiatif-inisiatifbaru Integrasi SPP dengan instansi pendukung SPP • Rumah Sakit • Ambulans • Pemadam Kebakaran • Pemakaman • Pemulasaraan • Dinas Sosial • Hotline bersama dan Tata Laksana bersama • Victim Funding Scheme • Shelter for Victim of Hate • Post-Trauma Shelter for Vulnerable Victims • Safe House for Vulnerable Victims • Protective Service for Victim with Multiple Victimization Record • Hotline for Domestic Victims

9. 3. KEUNTUNGAN - KERUGIAN • Politik pembangunan yang pro-korban akan semakin jelas terlihat • Tidak ada atau semakin sedikit sumber daya yang terbuang karena harus dihentikan akibat tidak dikenal atau kontradiktif dengan keputusan SPP • Dukungan dan pelayanan terhadap korban memiliki legalitas hukum • Semua pemberian dan pelayanan dilakukan dengan tata laksana yang sama • Jika ego sektoral masing-masing instansi muncul • Hukum pada umumnya, SPP pada khususnya, miskin kemauan melakukan pembaruan dan terobosan

10. 4.HAMBATAN YANG DIHADAPI • Kendala Umum • Tidakada satu kementerian/lembaga/instansi SPP yang memiliki kewenangan penuh dalam mendorongdanmenyelesaikanisyuini, mengingatmasalahkorbanbersifat lintas sektoral. LPSK belum/tidakmampumenjadi leading institution. • Penanganan korban oleh masing-masing pihak berorientasi pada penanganankasus per kasus, belum menangani akar permasalahan timbulnyakorban. Kendala Khusus (masing-masing institusi)

11. 5. REKOMENDASI 1 • Tujuan • Berisikanpemetaantentanghal-hal yang harusdiselaraskandandibuattatalaksananyaterkaitperlindungandanpelayananterhadapkorban • Berisikanrencanaaksiuntukmembuatpenyelarasandantatalaksanatersebut KesepakatanBersamaantarPimpinan SPP dalamrangkapenyelarasanperlakuandantatalaksanaterhadapkorban 2 Membentuk Tim TerpaduLintas SPP gunamerealisirdanmengevaluasiKesepakatanBersamadiatas • Tujuan • Memastikanbahwahal-hal yang telahdisepakatiterkaitKesepakatanBersamadapatdijalankan • Memastikanbahwakasus-kasus yang terjadisebelumadanyaKesepakatanBersamatersebutjugadapatditanganidenganbaik Untuk meningkatkanintegrasiperlindungandanpelayanankorbanterhadap SPP diusulkanuntukdilakukan:

12. Terima Kasih adrianus@ui.ac.id 0811181894