oleh Haryo Habirono Salatiga

1. MembangunResponsivitasPerencanaan Pembangunan DAERAHterhadapRencanaPembangunanDesadalamKoridor PP No.8 Tahun 2008 oleh HaryoHabirono Salatiga

2. Rasionalisasi : Persepsi Pemerintah dan Masyarakat desa • Desa telah melaksanakan Musrenbangdes dan menyusun RPK-Desa & APBDesa • Desa selalu diundang dalam Musrenbang Kecamatan dan mengajukan DU RKPDes-nya • Tetapi Daftar Usulan RKP-Desa yang diajukan pada Musrenbang Kecamatan hampir selalu tidak ada tindak-lanjutnya • Pemerintah dan Masyarakat Desa lama kelamaan jenuh dan bosan dengan “ritual” Musrenbangcam • Pemerintah dan Masyarakat Desa merasa semakin terpinggirkan dan tidak percaya kepada semangat pembangunan Pemerintah Daerah • Pemerintah dan Masyarakat Desa menjadi apatis terhadap Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah

3. Tujuan Utama Perencanaan Pembangunan Daerah • Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yg dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan • Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program • Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran • Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya dan keuangan publik • Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan, sesuai RPJMD sehingga tercapai efektivitas perencanaan Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan (Penjelasan UMUM PP No.8/2008)

4. Semangat PP No.8/2008 : MasyarakatterlibatdalamprosespenyusunanRencana Pembangunan Daerah Sedikitnya tertuang di dalam 7 (tujuh) pasal sbb: • (psl 2 ay.2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing • (psl 3) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan • (psl 17 ay.5) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, dan pencapaian keadilan yang berkesinambunan dan berkelanjutan • (psl 18 ay.1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah • (psl 36 ay.1.e) program urusan wajib dan urusan pilihan yg mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dgn kondisi nyata daerah dan kebutuhan riil masyarakat • (psl 38) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yg telah disusun dibahas dalam forumkonsultasi publik • (psl 52 ay.1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

5. Renja SKPD dan RKP-Desa PenyusunanRenja SKPD (PP No.8/2008) MusrenbangDesa(SEB Bappenas-Depdagri 2007 sbgwujudpelaksanaanPP No.8/2008 psl 20) Pasal 17 ayat (3): KepalaBappedamengkoordinasikanpenyusunanrancangan RKPD menggunakanRancanganRenja SKPD denganKepala SKPD Pasal 27 ayat (2): RancanganRenja SKPD disusundgnmengacupadarancanganawal RKPD, Renstra SKPD, hasilevaluasipelaksanaan program dankegiatanperiodesebelumnya, masalah yang dihadapi, danusulan program sertakegiatan yang berasaldarimasyarakat HasilMusrenbangDesaterdiridari: DaftarkegiatanprioritasygakandilaksanakansendiriolehDesaygakandibiayaidariAPBDesa, sertaswadayagotong-royongmasyarakatdesa DaftarkegiatanprioritasygakandiusulkankeKecamatanuntukdibiayaimelalui APBD Kab/Kota dan APBD Propinsi DaftarnamaanggotadelegasiygakanmembahashasilMusrenbangDesapadaMusrenbangKecamatan Implikasinya: RKP-DesadiakomodasididalamRenja SKPD Persoalannya:Bagaimanamekanismepengakomodasiannya

6. Musrenbang Kecamatan :“Titik Awal” Pengakomodasian Kebutuhan Masyarakat Desa RKP - Desa DU RKP-Desa KUOTA Kecamatan (berasaldariRancanganRenja SKPD & paguindikatifnya MUSRENBANG Kecamatan FORUM SKPD RancanganRenja SKPD M U S R E N B A N G DESA Jaring Asmara DPRD Renja SKPD

7. MekanismeMusrenbangKecamatan:Pengakomodasian RKP-DesakedalamRenja SKPD • DaftarUsulan RKP-Desa yang diajukankeKecamatanuntukdibiayaimelalui APBD Kab/Kota dibahasdidalamMusrenbangcam, bersama-samadenganpaguindikatifRancanganRenja SKPD danhasil-hasilJaring Asmara DPRD. • SetiapKecamatanharussudahmemiliki KUOTA KECAMATAN (yang dibedakandariPaguIndikatifKecamatan). KuotaKecamatanadalahPaguIndikatif SKPD-SKPD yang akanmelaksanakan program-program kegiatandidesa-desadilingkupwilayahkecamatan • HasilMusrenbangKecamatansebagaibahan (Materi) penyempurnaanRancanganRenja SKPD, yang kemudianmelalui Forum SKPD menjadiRenja SKPD ( lihatpsl 27 ay.5 besertapenjelasannya) • SelanjutnyaRenja SKPD (dipadukandenganhasil-hasilMusrenbangKabupaten)menjadibahanpenyempurnaanRancangan RKPD

8. PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH Masukan Januari Februari Agustus - Oktober Maret - Mei November Juli Keluaran Desember Juni Gubernur Gubernur Evaluasi PERDA APBD Pembahasan Rencana APBD Pembahasan KUA & PPAS Jaring Aspirasi Masyarakat DPRD Nota Kesepakatan KDH - DPRD Konsultasi Publik Persetujuan Bersama Ranc KUA & PPAS RPJMD Kab Rancangan RKPD Kab Musrenbang Kab Verifikasi DPA oleh Tim Anggr Pemda Pedoman Penyusunan RKA SKPD Rancangan Perkada Ttg Penjabaran APBD Pembahasan RKA oleh Tim Anggr Pemda PerKaDa RKPD Rencana APBD KABUPATEN Penjabaran ADD & Pagu Indikatif RKA APBD Ranc DPA SKPD RKA SKPD Renstra SKPD Renja SKPD Rancangan Renja SKPD Forum SKPD SKPD DPA SKPD Musrenbang Kecamatan Renja Kecamatan Renstra Kecamatan KECAMATAN RPJM Desa/ Keluranan Ranc RKP Desa/ Kelurahan RKP Desa/ Kelurahan Musrenbang Desa/Kelurahan DESA Block grant

9. Masukan Januari Mei Februari April Maret Juni Gubernur Gubernur Jaring Asmara DPRD RPJMD Kab Rancangan RKPD Kab Musrenbang Kab RKPD Pemda Pagu Indikatif Rancangan Renja SKPD Renstra SKPD Forum SKPD Renja SKPD SKPD Musrenbang Kecamatan Renja Kecamatan Renstra Kecamatan Kecamatan RPJM Desa/ Keluranan Rancangan RKP Desa/ Kelurahan RKP Desa/ Kelurahan Musrenbang Desa/Kelurahan Desa

10. September Agustus Oktober Juni Juli November Desember Evaluasi Gubernur Gubernur PERDA APBD Pembahasan Rencana APBD Pembahasan KUA & PPAS DPRD Nota Kesepakatan KDH - DPRD Persetujuan Bersama Konsultasi Publik Ranc KUAdanPPAS Rancangan Perkada Ttg Penjabaran APBD Verifikasi DPA oleh Tim Anggr Pemda Pedoman Penyusunan RKA SKPD PerKaDa Penjabaran APBD Pembahasan RKA oleh Tim Anggr Pemda Pemda Rencana APBD RKA Ranc DPA SKPD RKA SKPD SKPD DPA SKPD Kecamatan Desa

11. 4 Event penting :KeterlibatanMasyarakatdalamProsesPenyusunan RKPD-APBD • TerlibatdidalamMusrenbangKecamatanuntukmembahasdan “menetapkan” alokasiKuotaKecamatan (program kegiatandanpaguindikatifnya) • TerlibatdidalamForum SKPD guna (a,l) memberikanklarifikasiatas “penetapan” KuotaKecamatan • TerlibatdidalamMusrenbangKabupatenuntukmengetahuikeseluruhankonteksPerencanaan Pembangunan Daerah • TerlibatdidalamKonsultasiPublikgunameyakinibahwaDaftarUsulan RKP-Desamerekadiakomodasididalam RPKD lengkapdenganrancangananggarannya

12. HasildanManfaat : Mengakomodasian RPK-Desakedalam RKPD (bagi SKPD / PEMDA) • Mekanisme Kuota Kecamatan menjamin semangat dan antusiasme para delegasi Desa untuk berpartisipasi dan berjuang mendapatkan bagian dari Kuota Kecamatan sesuai dengan RKP-Desa masing-masing. Disini Kuota Kecamatan mensyaratkan bahwa setiap desa harus memiliki RKP-Desa sesuai dengan RPJM-Desa masing-masing, dan telah di-musrenbangdes-kan. • Renja SKPD dan RKPD relatif akan lebih mudah disusun dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa, tanpa menimbulkan “friksi” di antara masyarakat dalam proses pelaksanaannya; • Fungsionaris SKPD akan jauh lebih mudah melakukan monitoring atas pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan karena (otomatis) akan dibantu masyarakat • Fungsi pengawasan masyarakat (PP No.8/2008 psl 52) otomatis akan muncul, dan SKPD sebagai Unit Pelaksana program lebih mudah menampung keluhan masyarakat

13. Dampaknya • Prinsip-prinsip Good Governance dalam tata Pemerintahan Daerah akan dapat diwujudkan dan dilembagakan dengan mudah • Akan muncul tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • Hubungan dan Komunikasi antara Birokrasi daerah dan Masyarakat akan mudah dijalin dengan sangat baik

14. TerimaKasih & Salam Partisipasi