1 / 46

PELAYANAN PRIMA

PELAYANAN PRIMA. M. Amin Nugroho Siahaan , SE, MSi. DEFINISI PELAYANAN PUBLIK.

dusty
Download Presentation

PELAYANAN PRIMA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PELAYANAN PRIMA M. AminNugrohoSiahaan, SE, MSi

  2. DEFINISI PELAYANAN PUBLIK • Segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan instansi Pemerintah Pusat / Daerah & di lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang dan/jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan • Pelayanan publik sebuah konsep multi disiplin menyangkut masalah efisiensi, skill, sumber daya manusia & visi

  3. MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK Merupakan rangkaian aktivitas : • Managing the personal • Managing the project • Managing the technology • Managing the office

  4. DASAR HUKUM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK • Inpres No : 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan & Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Negara Pemerintah Kepada Masyarakat • Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No : 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik • Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No : 26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi &Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik • Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No : 118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah

  5. Salah satu arah Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara (5 tahun ke depan) PENINGKATAN Kualitas Pelayanan Publik Dan Percepatan Pemberantasan KKN → Secara Sistemik Pencapaian kualitas pelayanan Publik menjadi lebih : mudah, murah, cepat, tepat, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan bebas KKN

  6. PERGESERAN PARADIGMA GOVERNMENT CENTERED PEOPLE CENTERED TANGGUNG JAWAB LEBIH BANYAK KEPADA WARGA NEGARA TANGGUNG JAWAB LEBIH BANYAK KEPADA ATASAN

  7. ISU STRATEGIS PELAYANAN PUBLIK IKLIM INVESTASI IMPLIKASI EKONOMI YANBLIK PENINGKATAN PEMBANGUNAN NASIONAL KESRA IMPLIKASI SOSIAL POLITIK LEGITIMASI PEMERINTAH

  8. PERLU PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN • BUREAUCRATIC MONOPOLISTIC → ENTREPREUNERIAL COMPETITIVE • UNRESPONSIVE → RESPONSIVE • LOCAL ORIENTATION → GLOBAL → COSMOPOLIT ORIENTATION • Aparatur Pemerintah diharapkan menjadi pelopor perubahan (change master) • Perlu perubahan mindset birokrat, kapasitas & kompetensi (knowlegde, skill, attitude-set), technological-set hingga budaya (culture-set)

  9. KOMITMEN PIMPINAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Pimpinan = • Pemberi inspirasi & tuntunan bagi pelanggan • Menanamkan komimen terhadap kepuasan masyarakat • Mengarahkankelompok • Memusatkankegiatanindividu • Mengambilinisiatif & merealisasikan • Menjadisumberinovasi & panutan Upaya = K A I Z E N  Selalu  Terus menerus melakukan perbaikan

  10. KAIZEN : perbaikan/penyempurnaan secara berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pelaku proses kerja Filsafat dasar : “ cara hidup kita (kerja, kehidupan sosial, dan rumah tangga) perlu disempurnakan setiap saat “

  11. Polapikir: Berorientasipadaproses & pengembanganstrategi yang menjaminpenyempurnaanberkesinambungan, melibatkanmanusiadisegalatingkatan Pesan kaizen →sikaphidup: “ tidaksatuharipunbolehberlalutanpasuatutindakanpenyempurnaandalamlembaga “

  12. Alur Pikir Kaizen Sadaradamasalah Wujudkebutuhanakanpenyempurnaan Cara identifikasimasalah Timbulketidakpuasan→pemecahanmasalah

  13. Fokus Kaizen  1. Pemeliharaan Mengacu : Pemeliharaanstandarteknik/carakerja Manajerial Kegiatansaatini • Manajementerapkan SOP : • menetapkankebijakan, peraturan, prosedur • Mengawasipelaksanaan • Latihan/revisistandart • Penerapandisiplin

  14. Fokus Kaizen  2. Penyempurnaan Mengacu : penyempurnaanstandartsaatini Bertahapsesuaimasakerja Makin tinggi, makinberpengalaman, makinbanyakwaktuuntukmemikirkanpenyempurnaan saran individu/kelompok

  15. PROGRAM PRIORITAS DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK & PERCEPATAN PEMBERANTASAN KKN • Single Identity Number (SIN); • E-Governance; • E-Procurement; • Pemanfaatan aplikasi teknologi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik & pemberantasan KKN; • Penerapan standar ISO-9000; • Peningkatan kompetensi perilaku pelayanan publik

  16. SYARAT MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA • Goverment will (?)  Komitmen Aparatur • Standar pelayanan  Serius dan Konsisten (?) • Kompetensi Aparatur  Knowledge, Skill, Attitude • Transparansi • Janji Layanan • Merubah “Paradigma” • Keterbukaan terhadap penilaian masyarakat (?) – IKM • Kemudahan akses • First In First Out (FIFO) • Pencegahan kontak langsung petugas & pelanggan (masyarakat penerima layanan) • Daftar Keluhan • Expose • Komitmen Perbaikan

  17. INPRES NOMOR 5 TAHUN 2004 KEPADA MENPAN  diintruksikan • Merumuskan : • Kebijakan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik • Kebijakan dalam penyusunan Penetapan Kinerja Pejabat • Kebijakan penerapan prinsip-prinsip good governance • 2. Kajian perbaikan sistem kepegawaian negara • 3. Koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Inpres nomor 5 tahun 2004

  18. TRANSPARANSI → terutama pada : • MANAJEMEN & PENYELENGGARAAN → JAK, REN, LAK, WAS/DAL, INFORMASI) • PROSEDUR → SEDERHANA, TIDAK BERBELIT, JELAS, MUDAH DIPAHAMI & DILAKSANAKAN, DIBUAT BAGAN ALIR • PERSYARATAN (TEKNIK ADMINISTRASI) → RELEVAN, SEMINIMAL MUNGKIN, TIDAK DUPLIKASI, DIINFORMASIKAN DENGAN JELAS/BROSUR • BIAYA • MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN MASYARAKAT • SEBAIKNYA TIDAK LANGSUNG • TANDA BUKTI

  19. TRANSPARANSI …………………….(lanjutan) • WAKTU PENYELESAIAN • DARI PERMOHONAN s/d SELESAI • DIBERI NOMOR URUT • DINFORMASIKAN DENGAN JELAS • PEJABAT YANG BERWENANG / BERTANGGUNG JAWAB • TERMASUK MENYELESAIKAN PENGADUAN • MEMAKAI TANDA PENGENAL • SURAT TUGAS • SIKAP SOPAN, RAMAH, EMPATI, MENGETAHUI APA YANG DIBUTUHKAN • LOKASI • MUDAH DIJANGKAU • TETAP/TIDAK BERPINDAH-PINDAH • SARANA & PRASARANA YANG CUKUP

  20. TRANSPARANSI …………………….(lanjutan) • JANJI PELAYANAN • KOMITMEN TERTULIS DALAM PELAYANAN • DITULIS JELAS, SINGKAT, MUDAH DIPAHAMI, AKURAT, TERMASUK MENGENAI STANDAR • DAPAT DIBUAT “MOTTO PELAYANAN” YANG MEMBERI SEMANGAT/MOTIVASI • STANDAR PELAYANAN • UKURAN KINERJA YANG DIBAKUKAN • DITAATI PEMBERI / PENERIMA PELAYANAN • REALISTIS • JELAS & MUDAH DIMENGERTI • INFORMASI PELAYANAN • PUBLIKASI PROSEDUR, BIAYA, WAKTU, STANDAR, JANJI, MOTTO PELAYANAN, LOKASI, PEJABAT/ PETUGAS BERWENANG/BERTANGGUNGJAWAB,  MEDIA CETAK/ELEKTRONIK, PENYULUHAN

  21. AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK • AKUNTABILITAS KINERJA • KETELITIAN • PROFRESIONALITAS • KELENGKAPAN SARANA/PRASARANA • KEJELASAN ATURAN • KEDISIPLINAN • SESUAI STANDAR • TERBUKA • TERDAPAT MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN • AKUNTABILITAS BIAYA (SESUAI KETENTUAN) • AKUNTABILITAS PRODUK (BENAR,TEPAT & SAH)

  22. PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PUBLIK (Kepmen. PAN No. 63 tahun 2003) • KESEDERHANAAN • KEJELASAN • KEPASTIAN WAKTU • AKURASI • KEAMANAN • TANGGUNG JAWAB • KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA • KEMUDAHAN AKSES • KEDISIPLINAN, KESOPANAN & KERAMAHAN • KENYAMANAN

  23. IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK

  24. STANDAR PELAYANAN PUBLIK • PROSEDUR PELAYANAN • WAKTU PENYELESAIAN • BIAYA PELAYANAN • PRODUK PELAYANAN • SARANA DAN PRASARANA • KOMPETENSI PETUGAS PEMBERI PELAYANAN

  25. KONDISI SAAT INI • Masyarakat masih menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh pelayanan Terutama terhadap pelayanan hak warga negara dimana masyarakat cenderung dalam posisi tawar yang lemah, dominasi pemerintah untuk melakukan kehendaknya sangat tinggi, terutama pada unit pelayanan yang belum memiliki standar pelayanan • Memberi peluang terjadinya KKN

  26. TINGKATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN • Belum punya standar pelayanan sama sekali • Mempunyai standar pelayanan, tetapi tidak diterapkan • Mempunyai standar pelayanan, diterapkan, tetapi tidak diekspose / diinformasikan kepada masyarakat secara jelas • Mempunyai standar pelayanan bagus, diekspose, tetapi penerapan tidak konsisten

  27. Mempunyai standar pelayanan, diekspose & diinformasikan, diterapkan secara konsisten dapat dipahami & manfaatnya dirasakan oleh masyarakat • Mempunyai standar pelayanan, diekspose / diinformasikan, diterapkan secara konsisten serta dilaksanakan petugas yang kompeten, memperhatikan feed back / umpan balik dari & saran masyarakat secara cermat, bahkan memberi kompensasi bila terdapat masyarakat yang merasa dirugikan dalam memperoleh pelayanan • Mempunyai standar pelayanan, diekspose / diinformasikan, diterapkan secara konsisten serta dilaksanakan petugas yang kompeten, disertai penerapan standar ISO 9000 yang mengarah pada standar internasional

  28. BIAYA PELAYANAN PUBLIK Penetapan besarnya biaya/tarif pelayanan harus memperhatikan : • Tingkat kemampuan & daya beli masyarakat • Nilai/harga yang berlaku atas barang & atau jasa • Rincian biaya harus jelas untuk jenis pelayanan publik yang memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran & pengujian • Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang & memperhatikan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

  29. PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK • Landasan hukum • Maksud dan tujuan • Sistem & prosedur pelayanan • Tata cara pengajuan permohonan pelayanan • Tata cara penanganan pelayanan • Tata cara penyampaian hasil • Persyaratan pelayanan • Biaya pelayanan • Waktu penyelesaian • Hak dan kewajiban pemberi & penerima pelayanan • Pejabat penerima pengaduan pelayanan

  30. Single Identity Number (SIN)Nomor Induk Tunggal Penduduk Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Pemberantasan KKN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

  31. KONDISI SAAT INI • Pelayanan kepada penduduk berada di masing-masing instansi dengan nomor yang sesuai dengan instansi yang bersangkutan; • Nomor identitas satu sama lain tidak terhubung; • Besar kesempatan perorangan untuk mempunyai lebih dari satu KTP, KTP ganda merajarela; • Daerah menggunakan KTP masing-masing,  sesorang dapat memliki > 1 KTP (daerah berbeda) • Kesempatan memalsukan identitas mudah

  32. Banyak permasalahan identitas yang memberikan peluang KKN • Dalam memanfaatkan pelayanan publik, masyarakat disibukkan dengan berbagai nomor yang kompleks • Pemutakhiran data Adminduk dalam rangka Pilkada 2005 (NIK Nasional) potensial untuk akurasi & pengendalian kependudukan dalam menghindari KTP ganda • Perlu pembenahan peraturan di bidang kependudukan & kerahasiaan data

  33. Prinsip-prinsip SIN • Bersifat Nasional dan diterima semua pihak (stake holder); • Satu orang  satu nomor identitas; • Satu orang  satu KTP; • Tetap menjaga privacy; • Menggunakan teknologi mutakhir; • Tidak merubah sistem yang telah dibangun di masing-masing instansi

  34. Manfaat Penggunaan SIN, sehingga : • Mutu dan kecepatan pelayanan ditingkatkan • Biaya pelayanan dikurangi (pengelola & masyarakat) • Kesempatan KKN dapat dikurangi

  35. LANGKAH AWAL PENGEMBANGAN NIB DI DAERAH • Pengumpulan informasi tentang sistem & database yang telah dibangun di instansi-instansi; • Paparan instansi & kemungkinan pengembangan jaringan antar sistem; • Identifikasi masalah; • Konsultasi teknis & uji coba; • Konsolidasi identitas penduduk (NIK & Nomor KTP); • Pengembangan pola “rumah tumbuh”.

  36. KEPUASAN MASYARAKAT Ukuran kepuasan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. Kepuasan penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat.

  37. PERLUNYA PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala & mengetahui kecenderungan kinerja pelayanan pada masing-masing Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dari waktu ke waktu.

  38. SASARAN • Mengetahui dan mengevaluasi tingkat kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; • Mendorong tumbuhnya inovasi untuk penataan sistem, mekanisme & prosedur pelayanan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan lebih berdaya guna & berhasil guna; • Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa & peran serta masyarakat dalam mengevaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

  39. MANFAAT • Diketahui kelemahan/kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik • Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang t dilaksanakan unit pelayanan publik secara periodik • Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan • Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat & Daerah • Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan (lingkup Pemerintah Pusat & Daerah)  peningkatan kinerja pelayanan • Bagi masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan

  40. UNSUR-UNSUR KUESIONER,  MENGETAHUI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH : • Prosedur Pelayanan • Persyaratan Pelayanan • Kejelasan Pelayanan • Kedisiplinan Petugas Pelayanan • Tanggung Jawab Petugas Pelayanan • Kemampuan Petugas Pelayanan • Kecepatan Pelayanan • Keadilan Mendapatkan Pelayanan • Kesopanan dan Keramahan Pelayanan • Kewajaran Biaya Pelayanan • Kepastian Biaya Pelayanan • Kepastian Jadual Pelayanan • Kenyamanan Lingkungan • Keamanan Pelayanan

  41. PENYELESAIAN PENGADUAN & SENGKETA • Setiap unit pelayanan wajib menyelesaikan setiap laporan/pengaduan masyarakat mengenai ketidakpuasan masyarakat, sesuai kewenangannya. • Dalam menyelesaikan pengaduan, perhatikan : prioritas penyelesaian pengaduan, penentuan pejabat yang menyelesaikan pengaduan, prosedur penyelesaian pengaduan, rekomendasi penyelesaian pengaduan, pemantauan & evaluasi, pelaporan proses, penyampaian hasil, & dokumentasi penyelesaian pengaduan

  42. EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAANPELAYANAN PUBLIK Pimpinan penyelenggara pelayanan publik wajib secara berkala mengadakan evaluasi terhadap kinerja pelayanannya. Laporan hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada pimpinan tertinggi penyelenggara pelayanan publik. Kinerja pelayanan yang dinilai baik perlu diberikan penghargaan untuk memotivasi. Sedangkan unit pelayanan yang kinerjanya dinilai belum sesuai perlu upaya peningkatan

  43. 17 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK • Paradigmaberubah → mind set; • Komitmendaripucukpimpinansampaitingkatbawah; • Penerapanstandarpelayanansecarakonsisten; • Pelayananmasing-masinginstansisektorterkaitmengarahkesatuatap → satupintu (OSS); • Optimalisasipemanfaatan IT daninovasi yang terus-menerus; • Mengurangi → meghilangkankesempatandanpenindakanterhadap KKN; • Reward & punishment; • ISO 9000 dalamprosespelayanan;

  44. 17 STRATEGI ………….lanjutan • Nomor Identitas Bersama (NIB) → SIN; • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); • Etika Profesional dan Budaya Kerja; • Janji layanan dan konsisten melaksanakannnya; • Inventarisasi keluhan dan harapan masyarakat dan perbaikan segera; • Performanceagreement (Penetapan Kinerja); • Transparansi dan akuntabilitas; • Kompetensi dan teknis petugas; • Optimalisasi pemanfaatan Media

  45. TERIMA KASIH

More Related