INTEGRASI TATA RUANG DARATAN DAN LAUTAN

1. Puncak, 3 Desember 2001 Ir. Ruchyat Deni Dj. MEng DEPKIMPRASWIL INTEGRASI TATA RUANG DARATAN DAN LAUTAN

2. Issue Penataan Ruang • Kesenjangan dalam dan antar wilayah. • RTRW belum efektif sebagai alat keterpaduan lintas wilayah dan lintas sektoral • Rendahnya semangat untuk melibatkan dan bekerja bersama masyarakat dalam Penataan Ruang • Belum terintegrasinya aspek kelautan dan daratan • Pengelolaan pembangunan di daerah belum optimal dalam menunjang pengembangan wilayah

3. Kesenjangan dalam dan antar wilayah Kontribusi terhadap PDB Nasional KTI : KBI = 19% : 81% Jumlah penduduk KTI : KBI = 20% : 80% Ketergantungan KTI terhadap KBI (khususnya Pulau Jawa) sangat besar dalam hal ekspor ekstraktif SDA – dimana seyogyanya industri manufaktur turut menunjang peningkatan nilai tambah hasil-hasil produksi Pada skala yang lebih kecil, kesenjangan antar wilayah juga terjadi antara Pantai Utara dengan Selatan di Jawa – Pantai Timur dengan Barat di Sumatera – Poros Utara Selatan dengan Poros Tengah Tenggara di Sulawesi serta spot-spot kota tertentu dengan sekitarnya di Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

4. RTRW belum efektif digunakan Sudahkah RTRWN dijadikan acuan pembangunan di daerah ? belum 10% sudah 59% sudah, namun kurang optimal 31% Kesulitan apa sajakah yang dirasakan dalam pemanfaatan RTRWN ? tidak ada pedoman pemanfaatan 36% abstein 7% Bagaimanakah Menurut Anda dengan SistemTransportasi Nasional yang berhierarkhi ? tidak ada kesulitan 7% terlalu makro 29% tidak memiliki dan tidak tersosialisasi 21% kriteria di RTRWN, Penetapan oleh daerah 9% tetap berhirarkis dan Ditetapkan scr nasional 91%

5. Peranserta masyarakat • Rendahnya semangat untuk melibatkan dan bekerja bersama masyarakat dalam PR sehingga pemahaman atas masalah kurang baik. • Hal ini terlihat dari masih banyaknya kebijakan pemerintah bersifat Top-down, sehingga banyak pembangunan tidak sesuai aspirasi daerah, tidak sesuai potensi dan keunggulan lokal • Belum berorientasi community driven development, sehingga masyarakat masih menjadi obyek dan menjadi bahan jualan “atas nama rakyat”

6. Pola pemanfaatan ruang kawasan/zonasi kelautan sangat bervariasi – mulai dari gejala ‘overfishing’ di zona laut Selat Malaka dan Laut Jawa hingga ke ‘underfishing’ di ketujuh zona laut lainnya (terutama yang berada di KTI). Potensi ikan dan sumber daya kelautan lainnya dikembangkan dalam kerangka keterkaitan pulau-pulau kecil dan pesisir serta kota-kota pantai sebagai pusat pengembangan ‘marine-industry’ Konservasi kelautan baik berupa taman laut, perlindungan mangrove dan pesisir (sempadan pantai) Peranan transportasi laut yang sangat signifikan terutama di KTI Integrasi kelautan dan daratan

7. Pengelolaan Pemb. di daerah belum optimal • Perwujudan pola pemanfaatan ruang, seperti arahan pengembangan kawasan prioritas (KAPET, Kws. Andalan, dan Kws. Tertinggal ) • Menunjang peningkatan kegiatan sosial-ekonomi-budaya-politik-hukum termasuk daerah terisolir dalam konteks wilayah Nasional melalui pelayanan multi-moda (darat, laut dan udara) • Sinergitas antara pengembangan kawasan (andalan/ tertinggal) dengan dukungan multi-moda sebagai alat pengintegrasi ruang wilayah Nasional • Kerusakan kawasan lindung, terutama pada hinterland area pertambangan pertambangan (spt Freeport di Papua) • Pelestarian Cagar Budaya yang merupakan asset dan kekayaan Nasional

8. Tuntutan Publik • Penguatan peran masyarakat, yaitu menempatkan masyarakat sebagai tuan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan • Penguatan semangat good governance mencakup transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, peduli terhadap rakyat, bermoral tinggi • Mendorong lebih mendesentralisasikan pembangunan kepada daerah, sehingga pusat lebih banyak menyusun NSPM • Pemanfaatan potensi kelautan yang sinergis dengan potensi daratan

9. Paradigma Penyelenggaraan PR. • Integrasi potensi dan keunggulan lokal dalam kerangka Negara Kesatuan RI. • Memfasilitasi kerjasama atau menyelesaikan masalah lintas daerah. • Mendorong pendekatan “Bottom Up” atau memahami kebutuhan daerah. • Mendorong ekonomi kerakyatan. • Meningkatkan kemitraan atau penguatan peranserta masyarakat/ stakeholders dengan pendekatan community driven development (berorientasi kepada kemanfaatan bagi masyarakat) • Mendorong pemanfaatan potensi kelautan secara bijak

10. 1. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah, terutama di Kawasan Timur Indonesia, daerah Perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah (Pembangunan Daerah, butir 1.c) 2. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkah seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang (Arah Kebijakan; Ekonomi Butir 3) 3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, serta air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil. (Arah Kebijakan: Ekonomi butir 17) PESAN GBHN

11. Pengertian Rencana Tata Ruang Pulau KESEPAKATAN dan KOMITMEN pengelolaan dan pengembangan wilayah pulau untuk mewujudkan visi dan misi bersama, yang didasarkan atas : Kerjasama pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat Pelaksanaan prinsip-prinsip manfaat bersama (mutual benefit) secara sosial-ekonomi dan lingkungan Semangat untuk mewujudkan integrasi wilayah

12. Manfaat RTR Pulau bagi Daerah Landasan sinkronisasi dan koordinasi program pembangunan secara lintas wilayah (cross-jurisdiction) Landasan pengelolaan kompetisi (managed competition) yang saling menguntungkan antar wilayah, melalui : Kesepakatan penetapan spesialisasi produk unggulan Kesepakatan penetapan fungsi simpul-simpul Kesepakatan penetapan outlet-outlet (port/bandara) Kesepakatan pengelolaan dan pengembangan prasarana wilayah (transportasi jalan, KA, sungai, dan sumber daya alam) Landasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bersama-sama, sesuai dengan prinsip ekonomi dan sustainability

13. Manfaat RTR Pulau bagi Pusat Perwujudan operasionalisasi RTRWN Landasan perumusan dukungan program-program pembangunan sektor yang sesuai dengan aspirasi lokal dan kebutuhan spesifik daerah Sebagai alat perekat keutuhan bangsa – mencegah terjadinya disintegrasi wilayah Landasan keterpaduan penanganan kawasan strategis nasional secara lintas sektor Antisipasi terhadap tekanan persaingan regional dan global melalui pemanfaatan sumber daya secara kolektif dan berkelanjutan

14. Keluaran Rencana Tata Ruang Pulau Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pulau Strategi pengelolaan dan pengembangan sektor Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan strategis dalam lingkup pulau Strategi pengelolaan dan pengembangan prasarana wilayah Indikasi program jangka menengah Mekanisme kelembagaan dan pembiayaan penanganan konflik pemanfaatan ruang wilayah Pulau

15. Kebijakan Penataan Ruang • Menciptakan keterpaduan program sektoral melalui • pemanfaatan RTRW • 2. Meningkatkan kemampauan kelembagaan & SDM daerah • Mendorong terwujudnya kemitraan dan peran masyarakat • dalam penyelenggaraan Penataan Ruang • 4. Meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan • Penataan Ruang

16. Strategi Penataan Ruang • Memantapkan RTRWN dan RTRWP sebagai acuan • pembangunan • Melakukan bantuan dan pelatihan kepada Daerah • Menyusun dan mensosialisasikan NSPM • Mendorong penyelesaian RPP dan produk turunannya • Membangun networking dengan stakeholders • Mendorong pemberdayaan dan pelibatan masyarakat • dalam penyelenggaraan penataan ruang • 7. Mendorong perwujudan transparansi penataan ruang

17. Program Penataan Ruang A. Memfasilitasi perwujudan struktur ruang wilayah, didukung jaringan prasarana wilayah dan pengembangan perkotaan dan perdesaan B. Menyusun Rencana Terpadu Kimpraswil C. Menyiapkan NSPM dan produk pengaturan dalam Penataan Ruang D. Meningkatkan kemampuan daerah dan pelaku lainnya

18. E. Mengembangkan kemitraan penataan ruang, informasi dan komunikasi kemitraan serta pemberdayaan masyarakat F. Memfasilitasi dan bantuan teknik penyusunan dan peninjauan kembali RTRW Propinsi, Kabupaten, dan Kota G. Menyiapkan kebijakan, pedoman, bagi kawasan : Andalan, Tertentu, Tertinggal, Perbatasan, yang mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah H. Memfasilitasi dan bantuan teknik pengelolaan KAPET, promosi investasi, di Kawasan Timur Indonesia (KTI)

19. I. Meninjau kembali dan memantapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional j. Menyusun RTRW Pulau dalam rangka Program Terpadu Prasarana Wilayah K. Memfasilitasi perwujudan transparansi bagi kepastian pemanfaatan ruang

20. Community Development in Japan-especially on organization (jichikai) - • Administration Units - 47 Prefectures - 3,224 Municipalities (May, 2001) City : 670 (shi) Town : 1,988 (cho) Village : 566 (son or mura) (mainly categorized by population size)

21. Community participation in development activities in Japan • Community participation in rural areas neighbourhood association “jichikai”, “chonaikai”, “ku”, etc.

22. Community-based Organizationsin Indonesia and Japan Village Desa / Kelurahan Cho / Son Leaders’ meeting / Coordinating board Settlement Kampung / RW Shuraku ≒ Jichikai Neighborhood RT Kumi Household KK Ie Indonesia Japan

23. characteristics of Jichikai • Jichikaiis the most basic organization in this hierarchy. • Jichikai consists of one or several settlements. • All households are joined to jichikai • Jichikai has several small groups of households those are called “kumi”, “han”, ”jokai” etc. • Jichikai has several sections for settlement management • Jichikai deals with all kinds of matters on living environment. For example, roads maintenance, cleaning of public space, mutual aid in agriculture, promotion of many kinds of events, aid for aged or diseased people, etc. Those activities are similar to Gotong royong in Indonesia. • Jichikai has a function of the smallest unit of the administration. • “Leaders meeting” consists of the leaders of each jichikai. It exists in old municipality levels. • This hierarchical organization has only administrative functions without any authority.

24. Leader, sub-leader, accountant Section for general affairs Section for culture Section for agriculture Sections in jichikai

25. A case in Kaminaka Town, Fukui Prefecture - Number of population : 8,077 - Number of households : 2,086 - Number of settlements : 44 Kaminaka Town

26. Kaminaka (community development) method 1963～1965: “Community college” founded. 　→　Learning about community development and local politics (two people from each settlement). 1964～1973: Period of settlement reorganization. Subsidies from central government → Reorganization of settlement → Small groups in each settlement → Recreational events and community development plan. 1974 A new mayor elected. → Establishment of a new method for community development based on the settlement reorganization → “Planning committees” in all settlements 1975 All settlements drew out “settlement plans” 1976Master development plan by cho → Settlement planning and its implementation → “Kaminaka method” developed.

27. Group for singles Group for young wives Group for young husbands Committee of group leaders Class leader Group for middle-aged wives Group for middle-aged husbands Group for senior wives Group for senior husbands class ku Planning Committee Section leaders meeting Sections Structure of jichikai in Kaminaka Town

28. Improvement of living environment in Kaminaka Town • Each group makes a draft development plan. • Planning committee draws up “settlement plan” based on the drafts. • Meeting of all households approves the plan. • Shuraku presents “Settlement plan” to the cho. The plan is evaluated by administration. • The committee adjusts the plans of neighbouring settlements. • The committee presents the plan of old municipality to the cho. • The cho implements the plan as public works. In order to carry out the plan, “shuraku” must bear 30% of the total budget.

29. Each group ① class ② Planning committee ③ General meeting of all households ⑤ Leaders committee in old municipality ④ ⑥ Administration of Kaminaka Town ⑦ Planning process in Kaminaka Town

30. Sebaran Wilayah Komoditi Kelautan

31. Struktur Ruang Wilayah Nasional Thn. 2020

32. Sebaran Kawasan Prioritas

33. Catatan simpulan • Penataan ruang daratan dan lautan adalah satu dan tidak bisa didikotomikan • Penataan ruang (RTRWN, RTRW Pulau, RTRW Kab/Kota) merupakan alat keterpaduan program pembangunan wilayah • Penyusunan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang harus melibatkan masyarakat lokal • Penyelenggaraan penataan ruang adalah proses yang memerlukan waktu dan komitmen bersama antar seluruh stakeholder