100 likes | 289 Views
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ( perencanaan & penganggaran ) MENURUT UU NO 17/2003. TUJUAN UTAMA :
E N D
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 • TUJUAN UTAMA: • Terwujudnyapengelolaankeuangannegarasecaratertib, taatpadaperaturanperundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggungjawabdenganmemperhatikan rasa keadilandankepatutan • KEBIJAKAN, menerapkanpendekatan: • PenganggaranTerpadu; • PenganggaranBerbasisKinerja; dan • KerangkaPengeluaranJangkaMenengah.
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 • STRATEGI penerapankebijakan: A. Fase I : tahap pengenalan (dilaksanakan dalam kurun waktu 2005 s.d. 2009), B. Fase II : tahap pemantapan (dilaksanakan dalam kurun waktu 2010 s.d. 2014), dan C. Fase III : tahap penyempurnaan (dijadwalkan mulai tahun 2015).
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 • CAPAIAN selamaFase I (2005 – 2009): • : • Integrasikanbelanjanegara, • penyatuandokumenanggaran (yang semulaberupa DIK, DIP, SKO) menjadi DIPA dan • penerapanklasifikasianggaran (menurutfungsi, organisasidanjenisbelanja) serta • pembentukanSatuanKerjasebagai unit pelaksanadanpenanggungjawabkegiatan. • PertamakalinyaPerpres ABPP TA 2006 dapatditetapkansesuaiperaturanperundang-undangan (30 November 2005) dan DIPA TA 2006 diterbitkansebelumtahunanggaranberjalansehinggalangsungdapatdigunakanpadaawaltahunanggaran.
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 • CAPAIAN selamaFase I (2005 – 2009): • 2006: • DiperkenalkanStandarBiayadalampengalokasiananggaranbaikStandarBiayaUmummaupunStandarBiayaKhusus, dan • pengenalankonsep KPJM. • 2007 – 2008: • sinkronisasipenerapanfungsi/ subfungsi/ program/ kegiatanmulaidariprosesperencanaansampaidenganpenganggaran, • peningkatandukungan IT dalamprosespenganggaran, • studiperbandingankebeberapa Negara, • memperkenalkankonsep KPJM kepada DPR, dan • menyempurnakanStandarBiaya.
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 • CAPAIAN selamaFase I (2005 – 2009): • 2009 : • review ataspenerapanselama 5 tahunreformasipenganggaran, meliputi: • hasil evaluasi terhadap capaian kinerja program-program pembangunan pada fase yang pertama; • mempertimbangkan hasil studi yang telah dilaksanakan, • disimpulkan , penerapan reformasi penganggaran perlu ditingkatkan dan dikembangkan dengan menyempurnakan sistem melalui penataan Program dan Kegiatan K/L. • terbit buku Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas.
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 • CAPAIAN selamaFase I (2005 – 2009): • 2009 : • RoadmapberdasarkanPedomanReformasiPerencanaandanPenganggaran: • pilot project untuk penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) pada 6 K/L, • restrukturisasi Program dan Kegiatan termasuk perumusan Outcome, Output maupun indikator kinerjanya, dan • penyusunan format baru RKA-KL dan sistem aplikasi RKA-KL yang akan digunakan mulai tahun anggaran 2011 untuk memfasilitasi penerapan PBK dan KPJM secara penuh untuk seluruh K/L.
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 • RENCANA TINDAK Fase II (2010 – 2014): • 2010 : • pemantapanpenerapanreformasipenganggaransesuaidenganamanah UU No. 17 Tahun 2003. • Penuntasan restrukturisasi program dan kegiatan K/L, trmsk rumusan Outcome, Output, indikator kinerja dengan pendekatan struktur organisasi dan tugas fungsi masing-masing unit organisasi secara spesifik. • Pagu APBN dan pagu K/L jangka menengah. • Penerapan reward and punishment system (dimulai dengan kegiatan stimulus fiskal pada tahun 2009. • Pengembangan IT melalui SPAN • Penyempurnaan format RKA-KL (integrasi info kinerja dan Keuangan, digunakan mulai TA 2011. • Revisi PP 21/2004 tentang Penyusunan RKA-KL.
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 • RENCANA TINDAK Fase II (2010 – 2014): • 2011 : • pemantapanpenerapanreformasipenganggaransesuaidenganamanah UU No. 17 Tahun 2003. • penyusunan dan penelaahan RKA-K/L secara on-line system, mulai diperkenalkan untuk RKA-KL TA 2012. • Reward and Punishment dalam alokasi anggaran, mengacu hasil evaluasi atas pencapaian kinerja seluruh K/L untuk Tahun Anggaran 2012. • integrasian database perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan melalui pembangunan SPAN, diharapkan mulai efektif pada tahun 2013. • penyempurnaan costing methodology dan penerapan efficiency dividend,dalam rangka peningkatan efisiensi belanja negara, diterapkan mulai TA 2013.