1 / 52

TINJAUAN TERHADAP PENGENAAN SANKSI PIDANA MINIMAL

TINJAUAN TERHADAP PENGENAAN SANKSI PIDANA MINIMAL. Barda Nawawi Arief. Ruang Lingkup Masalah. PENGENAAN. SANKSI PIDANA MINIMAL. Judul Panitia. In Abstracto (Kebijakan Formulasi). Pid. Minimal Khusus (Penjara/Kurungan). Saat Ini (Dlm Hk Positif). Yad. (Pembaharuan). KUHP

lelia
Download Presentation

TINJAUAN TERHADAP PENGENAAN SANKSI PIDANA MINIMAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TINJAUAN TERHADAP PENGENAAN SANKSI PIDANA MINIMAL Barda Nawawi Arief

  2. Ruang Lingkup Masalah PENGENAAN SANKSI PIDANA MINIMAL Judul Panitia In Abstracto (Kebijakan Formulasi) Pid. Minimal Khusus (Penjara/Kurungan) Saat Ini (Dlm Hk Positif) Yad. (Pembaharuan)

  3. KUHP Hanya ada minimal umum; Tdk ada minimal khusus; Aturan Umum berorientasi pada sistem maksimum. LUAR KUHP Ada minimal khusus Bervariasi & tidak berpola; Tidak ada aturan/pe-doman penerapan-nya. KEBIJAKAN FORMULASI SAAT INI

  4. POLA MINIMAL-MAKSIMALDI INDONESIA

  5. UU 5/1997 (Psikotropika) UU 22/1997 (Narkotika) UU 7/1992 jo UU 10/1998 (Perbankan) UU 5/1999 (Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat) UU 23/1999 (Bank Indonesia) UU 28/1999 (Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN) UU 31/1999 jo. 20/2001 (TPK) UU 42/1999 (Jaminan Fidusia) UU 15/ 2002 jo UU 25/2003 (TP Pencucian Uang) UU 19/2002 (Hak Cipta) UU 23/2002 (Perlind. Anak) UU 24/2002 (Surat Utang Neg) UU 12/2003 (Pemilu Anggt DPR,DPD,DPRD) UU 13/2003 (Ketenagakerjaan) UU 15/2003 (TP Terorisme); UU 23/2003 (Pemilu Presiden dan WaPres) UU 27/2003 (Panas Bumi) UU 2/2004 (Penyeles Persel Hub Industrl) UU 23/2004 (KDRT) UU 24/2004 (Lembaga Penjamin Simpanan) UU 32/2004 (PemDa) UU 39/2004 (Penempt & Perlind TKI di LN) UU DG. PIDANA MINIMAL KHUSUS

  6. VARIASI POLA MINIMAL KHUSUS DLM. UU KHUSUS • Kriteria/patokan Delik yg diberi minimal khusus sangat bervariasi: • Utk delik yg bobot maksimalnya sama, minimalnya bervariasi. • Pola ratio perbandingan bobot tdk sama (bervariasi).

  7. DELIK: MAX. 20 th/Seumur Hidup

  8. DELIK: Max. 15 thn.

  9. DELIK: MAX 12 Thn.

  10. DELIK: MAX. 10 Th

  11. DELIK: MAX. 8-7-6 thn.

  12. DELIK: MAX. 5 Thn.

  13. DELIK: MAX. 4 Thn.

  14. DELIK: MAX. 3 Thn.

  15. DELIK: MAX. 2 Thn.

  16. DELIK: MAX. 1 th ke bawah.

  17. MINIMAL KHUSUS KURUNGAN (DELIK RINGAN)

  18. RATIO PERBANDINGANMinimal Penjara/Kurungan Dgn Minimal Denda

  19. Lanjutan Ratio Minimal

  20. RESUME POLA MINIMAL KHUSUS • Tidak jelas “kriteria/patokan delik” yg diberi minimal : • Ada delik ringan (yg hanya diancam 3 – 6 bln. Kurungan), diberi minimal khusus. • Bahkan ada yg minimalnya cukup berat (1 tahun kurungan). • Tidak jelas “ratio perbandingan minimal”: • Antara delik yg bobot maksimalnya sama; • Antara minimal khusus dgn maksimal khusus; • Antara minimal khusus penjara dgn minimal khusus denda; • “Kisaran jumlah minimal” sangat bervariasi : • Ada yg di bawah 1 th : 15 hari – 6 bln. • Ada yg dimulai dari : 1 th – 10 th. • Min. khusus hanya ada di luar KUHP & tidak ada aturan/pedoman penerapannya.

  21. ATURAN/PEDOMAN PENERAPAN PIDANA MINIMAL KHUSUS • Kebanyakan UU tidak membuat aturan atau pedoman penerapannya. • Hanya ada dlm. UU No. 1 2002 jo. UU 15/2003 (Terorisme), yaitu dlm. Pasal 19 dan 24 : • Hanya mengatur “berlakunya”  Pidana minimal khusus TIDAK BERLAKU bagi pelaku di bawah 18 tahun. • TDK. MENGATUR penerapannya utk orang dewasa. Misalnya: • penjatuhan pidana minimal apabila delik dilakukan dalam bentuk penyertaan (misal sebagai orang yang menyuruh, yang turut serta, atau sebagai penganjur); • apabila ada alasan peringanan pidana (seperti percobaan atau pembantuan), atau apabila ada alasan pemberatan pidana (seperti concursus atau recidive).

  22. AKIBAT Tidak Adanya Aturan/Pedoman Penerapan • Memberi kesan : menganut PMW (Pid. Minimal Wajib) – seperti MMS (Mandatory Minimum Sentence); • Timbul perbedaan pendapat (a.l. dalam Rakernas MA dengan para Ketua PT dan Ketua PN tertentu seluruh Indonesia di Bandung tanggal 14-19 September 2003): • hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah minimum (putusan EURICO GUTERRES) - Put. MA 13 Maret 2006 : 10 th. • hakim boleh menjatuhkan pidana di bawah minimum (putusan thd. ABILIO JOSE OSORIO SOARES) – dijatuhi 3 th (minimal khusus UU:26/2000 : 5 – 10 th) – Put. Pengadilan Ad Hoc HAM di PN 14 Agustus 2002 diperkuat PT HAM 13 Maret 2003. Kasasi ke MA, ditolak pada 1 April 2004. Put. PK 4-11-2004 : DIBEBASKAN dari sgl. Dakwaan. • Timbul masalah juridis (a.l. dalam masalah percobaan, penyertaan, concursus, recidive)

  23. PUTUSAN MA – Eurico Guterres (http://www.kompas.com/kompas-cetak/0603/14/Politikhukum/2504484.htm) • Mahkamah Agung, Senin (13/3/2006), menghukum mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi Eurico Guterres dengan pidana penjara 10 tahun. • Majelis menerima permohonan kasasi yang diajukan jaksa yang menilai telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi HAM Ad Hoc. • Majelis PT HAM Ad Hoc telah mengurangi hukuman Guterres dari 10 tahun (putusan PN HAM Ad Hoc) menjadi lima tahun. Hukuman tersebut melanggar ketentuan minimal. • Dalam pertimbangannya, majelis menyatakan hukuman yang dijatuhkan seharusnya berkisar antara pidana minimal dan maksi-mal. Hakim dilarang menjatuhkan pidana di bawah ancaman hukuman paling singkat.

  24. PERUMUSAN DELIK Ancaman Pidana Maksimal Khusus Ancaman Pidana Minimal Khusus BUKU I KUHP DAPAT dioperasionalkan TIDAK DAPAT dioperasionalkan Karena Tidak “connect” dengan SISTEM INDUK Karena “connect” dengan SISTEM MAKSIMAL Harus dibuat Aturan khusus

  25. Mengapa kaca Spion bisa Bergerak? Apa lampu bisa nyala sendiri? Apa roda bisa jalan sendiri?

  26. SSP: Susunan Sistem Pusat (INDUK) ATURAN KHUSUS (Special Rules) ATURAN UMUM Bk. I KUHP PUSAT SISTEM Minimal khusus Bk. II Bk. III UU Di luar KUHP Maximal khusus DIGERAKKAN OLEH MESIN

  27. BAHAN KOMPARASI SISTEM PIDANA MINIMAL KHUSUS

  28. MINIMAL UMUM PIDANA PENJARA

  29. CATATAN PATUT DIKAJI ULANG BATAS MINIMAL UMUM DI INDONESIA [ 1 hari ]

  30. PERBANDINGAN POLA MINIMAL KHUSUS

  31. PENGATURAN & MODEL • Pidana minimal khusus (PMK) tidak hanya diatur dalam UU Khusus, tetapi juga dlm. KUHP. • Ada aturan/pedoman penerapannya (dalam aturan umum/khusus) • Ada 2 model perumusan: • Fixed sentence : MMS (Mandatory Minimum Sentence); bersifat absolut/imperatif. • Unfixed sentence : relatif/elastis.

  32. MODEL MMS [ Mandatory Minimum Sentence ]

  33. MMS (Mandatory Minimum Sentence) • Ada pro & kontra; • Ada yang sedang “mencabut” (tidak memberlakukan lagi) • Ada yang malah meningkatkan jumlah MMS-nya (misal di Jerman: untuk delik kesusilaan) Justifikasi MMS (alasan Pro) • Retribution/Just deserts - In simple terms it is argued that the punishment should fit the severity of the crime. • Incapacitation - It is vital to make use of incapacitation of serious offenders to protect the community. • Disparity - Mandatory minimum sentences reduce unwarranted disparity in sentencing. • Inducement of cooperation - Mandatary minimums may help induce defendants to cooperate with authorities.

  34. PRO – KONTRA MMS Alasan PRO : • as a general or specific deterrent; that is, they dissuade potential offenders from offending or actual offenders from re-offending. • prevent crime by incapacitating or removing the offender from society. • may serve a denunciatory or educational purpose, by communicating society’s condemnation of given acts. • to reduce sentencing disparity. Alasan KONTRA : • have little or no deterrent or denunciatory effect. • the rigid penalty structure limits judicial discretion (just sentences). • may result in some grossly disproportionate sentences. • MMS can make it difficult to convict defendants in cases where the penalty is perceived as unduly harsh. • the fiscal consequences : they may increase the burden on prosecutorial resources and produce substantial increases in prison populations. • MMS may exacerbate racial/ethnic biases in the justice system if they are applied disproportionately to minority groups.

  35. KRITIK TERHADAP MMS • Komisi Pemidanaan di USA • Pengadilan di USA : Dalam perkara United States v Madkour, pengadilan berkomentar sbb. : • This type of statute ... does not render justice. This type of statute denies the judges of this court and of all courts, the right to bring their conscience, experience, discretion and sense of what is right into sentencing procedure, and it, in effect, makes a judge a computer, automatically imposing sentenceswithout regard to what is right and just.It violates the rights of the judiciary and of the defendants, and jeopardizes the judicial system. • Intinya: • Tdk memberikan keadilan, bahkan membahayakan; • Meniadakan diskresi & rasa keadilan hakim; menjadikan hakim sebagai komputer (mesin otomatis). • Judges are frustrated because the mandatory nature of the law means that they have to impose a sentence which they may not regard as just in the particular circumstances. • Komisi Pemidanaan Kanada merekomendasikan dihapuskannya MMS untuk semua delik, kecuali “murder and high treason”.

  36. Prof. Michael Tonry • In an extensive review of research on the effects of mandatory minimum sentences, Prof. Michael Tonry concluded that : “basic new insights concerning application of mandatory penalties are unlikely to emerge. . . . We now know what we are likely to know, and what our predecessors knew, about mandatory penalties. As instruments of public policy, they do little good and much harm.”79 • 79 Michael Tonry, Mandatory Penalties, in 16 Crime & Justice: A Review of Research, at 243–44 (Michael Tonry ed., 1990).

  37. MMS di KANADA • Ada minimal wajib 14 hari (antara lain untuk “Driving while impaired”; Blood alcohol over .08), tetapi ada ketentuan : • pidana itu bukan untuk pelaku pertama, tetapi untuk pengulangan kedua (“a second conviction”); • untuk pengulangan berikutnya : minimalnya menjadi 90 hari; • Ada minimum wajib seumur hidup (a.l. untuk High treason, First degree murder, Second degree murder), tetapi : • dapat memperoleh pelepasan bersyarat (parole) setelah 25 tahun (untuk High treason dan First degree murder); • dapat memperoleh pelepasan bersyarat (parole) setelah 10 tahun (untuk Second degree murder);

  38. ATURAN PENERAPAN PIDANA MINIMAL (Bahan Komparasi)

  39. MODEL & SUBSTANSI ATURAN Model : • Dimuat dalam “aturan umum” • Dimuat dalam “aturan khusus” (perumusan delik ybs.) • Gabungan (dalam aturan umum & khusus). Substansi : • Hal-hal yg dapat meringankan/menaikkan jumlah minimal; • Batas/jumlah peringanan atau pemberatan minimal khusus; • Pedoman penerapan (Klausul perkecualian; pedoman tidak berlakunya minimal khusus; pedoman dalam menjatuhkan minimal khusus).

  40. Contoh “Aturan Khusus” Penerapan Pidana Minimal Khusus Untuk delik yg ADA minimal khususnya : • Ada yg diberi klausul, bahwa apabila ada alasan-alasan khusus, pengadilan dapat menjatuhkan di bawah minimal (misal dg. Klausul: “the court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgement, impose a sentence of imprisonment for a term of less than seven years”). • Ada yg tidak diberi klausul perkecualian/peringanan; jadi bersifat wajib (MMS = Mandatory Minimum Sentence). Misalnya (di India) utk delik : • perampokan dg senjata mematikan atau berakibat luka berat (Psl. 397-398) dan • Dowry death (kematian istri akibat KDRT; Psl. 304B), Semuanya minimal 7 th, tanpa ada klausul perkecualian/peringanan. • Ada klausul utk memperberat (jadi utk satu delik, minimal khususnya bisa bervariasi). Misal utk Rape (Psl. 177-178) di Jerman, minimalnya bisa 1 th, 2 th, 3 th, 5 th, 10 th, Untuk delik yg TIDAK ADA minimal khususnya (hanya ada maksimal): • Ada yg diberi klausul, bahwa apabila dilakukan utk yg kedua kali atau berikutnya, ada minimalnya • Misal (di India) : utk delik pornografi (menjual dsb.) dlm Psl. 292 dan pemerasan dg menggunakan tulisan/gambar cabul (Psl. 292A),

  41. ATURAN UMUM PENGURANGAN/PERINGANAN PIDANA MINIMAL (Bahan Komparasi)

  42. KUHP BULGARIA • Art. 55 • Dalam hal-hal khusus/eksepsional atau karena adanya berbagai faktor/keadaan yang meringankan, sekalipun pidana minimal telah ditetapkan oleh UU, pengadilan : • dapat menetapkan pidana di bawah batas minimum itu (shall fix a punishment under the lowest limit); • ….dst. • Dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam sub-1 ayat 1, apabila pidana itu pidana denda, pengadilan dapat menetapkan pidana di bawah batas minimum itu paling banyak setengahnya. (In the cases of sub-paragraph 1 of the preceding paragraph where the punishment is a fine, the court may specify punishment under the lowest limit by one half at most).

  43. KUHP Norwegia (§§ 51, 55-59) Pidana minimal dapat dikurangi atau dikenakan jenis pidana yang lebih ringan, apabila : • Ada percobaan; • Anak (di bawah 18 th.) • Untuk menyelamatkan seseorang atau harta seseorang; • Karena kemarahan yg dapat dibenarkan (justifiable anger); • Ada di bawah paksaan (compulsion); • Ada dalam bahaya mendadak/segera (imminent danger); • Kekurangsadaran yg sangat dan temporer/sementara yang tidak disebabkan karena keadaan mabuk itu sendiri; • Ketidaksadaran yg disebabkan karena mabuk itu sendiri, kecuali mabuk yang disengaja; • Ada kesesatan terhadap fakta; • Keterlibatannya dalam penyertaan sangat kecil atau sangat bergantung pada orang lain (tidak bebas); • Telah mencegah akibat yg timbul, telah memperbaiki kerugian, telah melaporkan diri, atau telah membuat pengakuan penuh.

  44. PORTUGAL Article 72 (Special mitigation of penalty): di samping pengurangan pidana menurut UU, hakim dapat mengurangi pidana berdasarkan hal-hal yg mengurangi SMH-nya perbuatan, kesalahannya, atau perlunya pidana dijatuhkan, a.l. : • di bawah pengaruh ancaman yg sangat berat, atau pengaruh ketergantungan atau kepatuhan pd seseorang, • krn. motif yg mulia/patut dihormati, pengaruh bujukan/godaan sangat kuat dari korban, atau krn provokasi; • ada perbuatan-perbuatan yg menunjukkan penyesalan yg tulus, mis. memperbaiki kerusakan; • setelah melakukan delik, ybs. selalu memelihara perbuatan baik. Article 73 : batas-batas pengurangan pidana minimal sbb.: • Minimum penjara 3 th/lbh: dikurangi 1/5 • Minimum penjara di bawah 3 th : sampai bts minimum menurut UU (minimum umum penjara : 1 bl; Psl. 41) • max denda : dikurangi 1/3; minimum denda: sampai bts minimum menurut UU (minimum umum denda : 10 hari denda; 1 hari denda = antara €1 - €498.80 ; Psl. 47)

  45. YUGOSLAVIA • Reduction of punishment - Article 42. The court may set the punishment below the limit prescribed by statute, or impose a milder type of punishment; 1) when provided by statute that the offender's punishment may be reduced; 2) when it finds that such extenuating circumstances exist which indicate that the aims of punishment can be attained by a lesser punishment. Resume : • bentuk peringanan: lamanya/jenisnya • Alasan : • Apabila ditentukan oleh UU • ada keadaan-keadaan meringankan yg menunjuk-kan, bhw tujuan pidana dpt. dicapai dg pidana yg lebih ringan.

  46. Mode of reducing punishments(Article 43 KUHP Yugoslavia)

  47. RESUME • Walaupun ada pidana minimal khusus, namun ada aturan/pedoman penerapan-nya yang memungkinkan peringanan/pe-ngurangan atau pemberatan pidana minimal khusus itu. • Aturan/pedoman penerapannya : • ada yg dalam “aturan umum”; • ada yg dalam “aturan khusus (delik ybs)”

  48. PIDANA MINIMAL KHUSUS DALAM KONSEP KUHP

  49. POLA KONSEP KUHP

More Related