Peningkatan Pelayanan Jasa Teknologi melalui PENERAPAN PPK-BLU

1. Peningkatan Pelayanan Jasa Teknologi melalui PENERAPAN PPK-BLU Oleh : Y. Sumaryanto Martosudarmo Kepala BPPT Enjiniring 28 Februari 2007

2. Studi Kasus :BPPT ENJINIRING

3. PELAYANAN JASA TEKNOLOGI BPPT : • Pelaksanaan tugas pokok • Pengoptimalan sumberdaya • Penumbuhkembangan kemitraan • Peningkatan kreativitas dan inovasi

4. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN BPPT ENJINIRING Perwujudan dari Kebijakan Satu Pintu (one gate policy) di BPPT, mengingat : • Beragamnya produk / hasil kegiatan • Perlu kegiatan pemasaran/sosialisasi produk/hasil kegiatan dan layanan yang terpadu • Perlu peningkatan intensitas komunikasi dengan pemakai teknologi • Perlu diterapkannya pola pengelolaan keuangan yang lebih leluasa dalam pelayanan teknologi

5. STRUKTUR ORGANISASI BPPT K E P A L A SEKRETARIAT UTAMA I N S P E K T O R A T BPPT ENJINIRING BIRO PERENCANAAN BIRO SUMBER DAYA MANUSIA dan ORGANISASI DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI AGROINDUSTRI dan BIOTEKNOLOGI DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, ENERGI, dan MATERIAL DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INDUSTRI RANCANG BANGUN dan REKAYASA BIRO KEUANGAN PUSAT TEKNOLOGI INDUSTRI PROSES PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI PUS. TEKNOLOGI INVENTARISASI SUMBER DAYA ALAM PUS. PENGKAJIAN KEBIJKN INOVASI TEKNOLOGI PUSAT TEKNOLOGI PROD. PERTANIAN BIRO UMUM dan HUBUNGAN MASYARAKAT PUSAT TEKNOLOGI INDUSTRI MANUFAKTUR PUSAT TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN dan PELATIHAN PUS. PENGKAJIAN KEBIJAKAN DIFUSI TEKNOLOGI PUS. TEKNOLOGI SUMBER DAYA MINERAL PUSAT TEKNOLOGI AGROINDUSTRI PUSAT TEKNOLOGI INDUSTRI PERTAHANAN dan KEAMANAN PUSAT TEKNOLOGI KONVERSI dan KONSERVASI ENERGI PUSAT DATA, INFORMASI dan STANDARISASI PUS. PENGKAJIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING PUS.TEK. SUMBER DAYA LAHAN, WIL. & MITIGASI BENCANA PUSAT TEKNOLOGI BIOINDUSTRI PUSAT TEKNOLOGI FARMASI & MEDIKA PUS. AUDIT TEKNOLOGI PUS. TEKNOLOGI LINGKUNGAN PUS.TEK. INDS. TRANSPORTASI dan SISTEM TRANSPORTASI PUSAT TEKNOLOGI MATERIAL

6. KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG MANAJEMEN PEMASARAN Ir. YBS Sananugraha, BIDANG MANAJEMEN KONTRAK & LITIGASI Rubi Rubini, SH BIDANG MANAJEMEN KEUANGAN BIDANG MANAJEMEN PROYEK Ir Wendranirsa, M.Sc SUBBIDANG PENERIMAAN Mulyono, SE SUBBIDANG PELAYANAN JASA Najmi Abbas, SE SUBBIDANG PERENCANAAN PEMASARAN Ir. Aris Darmansyah, M.Eng SUBBIDANG KONTRAK SUBBIDANG PEMATANGAN USAHA Drs Adim Hadi SUBBIDANG VERIFIKASI Drs. Tri Wahono SUBBIDANG PEMASYARAKATAN Ir. Nizam Ghazali, M.Eng SUBBIDANG LITIGASI Dra, M.Sc. SUBBIDANG MONITORING dan EVALUASI Ir. Benny Prasetyo SUBBIDANG PEMBIAYAAN dan PELAPORAN Setyosuko, SE • SDM : 25 orang (2 S3, 14 S2, 7 S1, 2 S0) Kelompok Jabatan Fungsional STRUKTUR ORGANISASI BPPT Enjiniring

7. Pengembangan Obat Herbal Pengembangan WISE 8 Pengembangan Pupuk SRF Desain PKS Pengembangan Bibit Unggul Mesin EFI Uji coba di BTMP PLT Ombak Mesin Lensa RPM Tinggi Biodiesel JENIS PELAYANAN JASA TEKNOLOGI DI BPPT • Jasa penelitian • Jasapengkajian & penerapan • Jasakonsultasi ilmu pengetahuan dan • teknologi ( iptek) • Jasa pengembangan • Jasarancang bangun dan rekayasa teknologi • Jasa pengujian dan kalibrasi • Jasa manajemen • Jasa pengembangan SDM • Jasa pelatihan • Jasa audit teknologi • Jasa penggunaan sarana dan prasarana.

8. POSISI BPPT ENJINIRING SAAT INI • 22 Pusat Teknologi, 17 UPT/Balai • Didukung oleh SDM BPPT sebanyak 2592 orang, dengan komposisi : - S3 = 251 orang - S2 = 881 orang - S1 = 877 orang - <S1 = 583 orang

9. BADAN LAYANAN UMUM(PP No. 23 Tahun 2005)

10. Badan Layanan Umum (B L U )PP No. 23 Tahun 2005 • Instansi pemerintah • Pelayanan kepada masyarakat • Penyediaan barang dan/atau jasa • Tidak mengutamakan mencari keuntungan • Prinsip efisiensi dan produktivitas

11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUPPK BLU • Pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya • Keleluasaan praktek bisnis yang sehat • Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat • Memajukan kesejahteraan umum • Mencerdaskan kehidupan bangsa

12. Syarat penerapan PPK BLU: • Merupakan Unit Satuan Kerja • Persyaratan Substansif • Persyaratan Teknis • Persyaratan Administratif

13. Syarat Substantif : • Penyedia barang dan/atau jasa layanan umum • Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu • Pengelolaan dana khusus

14. Syarat Teknis : • Kinerja pelayanan layak dikelola dan ditingkatkan melalui BLU • Kinerja keuangan sehat

15. Syarat Administratif : • Kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat • Pola tata kelola • Rencana strategis bisnis • Laporan keuangan pokok • Standar pelayanan minimum • Laporan audit terakhir • Pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen

16. Badan Layanan Umum : • Pendapatan dapat dikelola langsung • Pengelolaan berdasarkan praktek bisnis yang sehat • Bisa berhutang atau memberikan piutang • Personil bisa non-PNS

17. SASARAN / TARGET BPPT Enjiniring : Pencapaian pendapatan Pelayanan Jasa Teknologi tahun 2007 sebesar Rp. 35 miliar, tahun 2009 sebesar Rp. 55 miliar dan tahun 2011 sebesar Rp. 101 miliar.

18. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU di BPPT Enjiniring akan dapat : • Meningkatkan pelayanan kepada publik • Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan • Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan secara transparan dan ter-audit • Mengoptimalkan sumberdaya BPPT • Meningkatkan diseminasi pelayanan dan produk BPPT

19. TERIMA KASIH