1 / 28

PENINGKATAN LAYANAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF

KEBIJAKAN. PENINGKATAN LAYANAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR MARET 2012. 1. 1. Sistematika Paparan. 1. PENDAHULUAN. 2. TUJUAN. 3. PENDIDIKAN INKLUSIF. 4. IMPLEMENTASI. 1. PENDAHULUAN.

idola
Download Presentation

PENINGKATAN LAYANAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PENINGKATAN LAYANAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR MARET 2012 1 1

  2. SistematikaPaparan 1. PENDAHULUAN 2. TUJUAN 3. PENDIDIKAN INKLUSIF 4. IMPLEMENTASI

  3. 1 PENDAHULUAN

  4. Kesetaraan Dalam Pendidikan “..setiap warga negara, tidak memandang ras, agama, suku, jender, keterbatasan fisik dan mental berhak memperoleh layanan pendidikan dan perlindungan dari diskriminasi.. ” umum Kebutuhan Khusus (Cacat) - ---- Tunagrahita - Tuna Rungu - Tuna Netra dll • Kebutuhan Khusus • Cerdas Istimewa Bakat Istimewa (CIBI) • Gifted (Cerdas Istimewa) • Talented (Bakat Istimewa) khusus khusus selalu saja ada warga yang khusus… yang memerlukan perhatian sangat khusus… dengan layanan yang sangat khusus pula…

  5. A. LATAR BELAKANG UUD 1945 yang sudah di amandemen pasal 31 ayat 1 dan 2. Dan pasal 32 UU Sisdiknas nomor 20 Tahun 2003 mengatur tentang Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Permendiknas no. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif” Anak berkebutuhan khusus: 1) berbagai ketunaan, 2) lamban belajar, 3) kesulitan belajar, 4) kesulitan komunikasi, 5) gangguan emosi/perilaku, dan 6) termarginalkan (Kemendiknas 2010)

  6. Data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tahun 2010 adalah kurang lebih sebanyak 1.544.184 anak, diprediksikan ada sekitar 330.764 Anak (21,42%) merupakan ABK dalam rentang usia 5-18 Tahun. • Dari 330.764 anak tsb, telah mendapatkan layanan pendidikan di Sekolah Khusus (SLB) ataupun Sekolah Inklusif, dari jenjang Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Menengah Pertama berjumlah 85.737 anak (25,92%), • Sehingga masih terdapat sekitar 245.027 anak (74,08%) yang belum mendapatkan akses pendidikan

  7. Permasalahan Lain; • (1) disamping kurangnya tenaga pendidik yang mau dan mampu mendidik ABK, (2) masalah aksesibilitas; (1) kondisi ekonomi orang tua, (2) jarak sekolah, (3) motivasi orang tua rendah, dan (4) sekolah umum (SD, SMP, SMU/SMK) enggan menerima ABK • Juga rendahnya kinerja guru yang diindikasikan dengan ketidakmampuan sekolah dan guru reguler melakukan penyesuaian, kurangnya kerjasama guru dengan lingkungan sekolah, lambannya menyelesaikan pekerjaan, dan kurangnya hasilnya pekerjaan guru(Dit. PPK-LK Dikdas, 2010).

  8. Hambatan utama anak berkelainanuntuk maju termasuk dalam mengakses pendidikan setinggi mungkin bukan pada kecacatannya, tetapi pada penerimaan sosial masyarakat • Pendidikan inklusif dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi isu yang sangat menarikdalamsistempendidikannasional • Melalui pendidikan inklusif, anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. • jumlah ABK yang telahbersekolahuntukjenjang SD hanya 0,00018% dan SMP hanya 0,00012% dari total seluruhanakusiasekolah. Sedangkanprosentasesekolahpenyelenggarapendidikaninklusifuntukjenjang SD adalah 0,39% danjenjang SMP adalah 0,25%. ALASAN MENGIMPLEMENTASIKAN PENDIDIKAN INKLUSIF:

  9. IdentifikasidanasesmenABK untuk pemetaankompetensidanpotensipesertadidik • Pengembangankurikulumakomodatifbagi ABK • Pengembanganperangkatpembelajaranbagi ABK dalamsetinginklusif (RPP/PPI, bahanaja & media) • Peningkatankompetensi guru dalammelaksanakanpembelajaranakademikdanlayanankompensatorisbagi ABK • Pengadaan/pengangkatan guru pembimbingkhusus • Optimalisasiperan resource center/ sekolahkhusus • Rekayasakondisibangunansekolah yang asesibelbagi ABK dan pengadaanruangsumber ISU-ISU YANG BERKEMBANG:

  10. 2 TUJUAN

  11. Memahami konsep, ciri, karakteristik dan ruang lingkup kebijakan Pendidikan Inklusif Tujuan Umum

  12. Mendeskripsikan konsep pendidikan Inklusif • Mengidentifikasi ciri dan karakteristik pendidikan inklusif • Mengidentifikasi ruang lingkup dan bidang garapan pendidikan inklusif • Mengidentifikasi strategi mewujudkan pendidikan inklusif Tujuan Khusus

  13. 3 PENDIDIKAN INKLUSIF

  14. Pendidikan Inklusif adalah: system layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya ( Sapon – Shevin dalam O Neil 1994) Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil ( Stainback, 1980)

  15. Anak berkebutuhajn khusus (ABK) belajar dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama dengan anak-anak lainnya. • Setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang layak, menantang, dan bermutu. • Murid memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dankebutuhannya. • Sistem pendidikan menyesuaikan dengan kondisi anak. KARAKTERISTIK UTAMA PENDIDIKAN INKLUSIF

  16. Peluang Pemenuhan hak pendidikan bagi semua orang (education for all). • Peluang pemenuhan wajib belajar bagi ABK. • Pembelajaran emosi-sosial bagi ABK. • Pembelajaran (emosi-sosial-spiritual) bagi orang “normal” • Pend. ABK yang lebih efisien. NILAI POSITIF PENDIDIKAN INKLUSIF

  17. 4 IMPLEMENTASI

  18. UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal (5 ) “ Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380/C.C6/MN/2003 20 Januari 2003: Setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari : SD, SMP, SMA, SMK

  19. Permendiknas 70/2009 Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

  20. Sekolah inlusif paling sedikit: 1 SD, 1 SMP per kecamatan, dan 1 SMA per kab/kota • Sekolah lain yang tidak ditunjuk boleh menjadi sek • Paling sedikit: 1 kursi per rombel Pasal 4 dan 5

  21. Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Pendidikan Inklusif di Indonesia

  22. Setiap sekolah reguler diharapkan dapat menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus. • Sekolah yang demikian adalah Sekolah Yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif atau disebut Sekolah Inklusif

  23. Penyelenggaraan pendidikan inklusif terbagi dalam dua jenis : • SekolahBiasa/sekolahumum yang mengakomodasisemuaanakberkebutuhankhusus, • SekolahLuarBiasa/SekolahKhusus yang mengakomodasianak normal. AdapunalternatifLayananPendidikanInklusibisadilakukanantara lain dengan: • KelasBiasaPenuh • KelasBiasadenganTambahanBimbingan di Dalam • KelasBiasadengantambahanBimbingan di LuarKelas. • KelasKhususdenganKesempatanBergabung di KelasBiasa, • KelasKhususPenuh • SekolahKhusus, dan • SekolahKhususberasrama

  24. Mengapa Perlu dipromosikan? • Semuaanakmempunyaihak yang samauntukmemperolehpendidikan yang bermutudantidakdidiskriminasikan. • Semuaanakmempunyaikemampuanuntukmengikutipelajarantanpamelihatkelainandankecacatannya. • Perbedaanmerupakanpenguatdalammeningkatkanmutupembelajaranbagisemuaanak. • Sekolahdan guru mempunyaikemampuanuntukbelajarmerespondarikebutuhanpembelajaran yang berbeda.

  25. Hal-hal yang harus diperhatikan Sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan. Sekolah harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual. Guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Guru dituntut melibatkan orangtua secara bermakna dalam proses pendidikan.

  26. Kepala sekolah dan guru (yang nantinya akan menjadi GPK = Guru Pembimbing Khusus) harus mendapatkan pelatihan bagaimana menjalankan sekolah inklusi. GPK mendapatkan pelatihan teknis memfasilitasi anak ABK Asesmen di sekolah dilakukan untuk mengetahui anak ABK dan tindakan yang diperlukan.  Mengadakan bimbingan khusus atas kesepahaman dan kesepakatan dengan orangtua ABK

  27. Tahapan Penerapan Sekolah melakukan motivasi dan penjaringan di masyarakat agar anak ABK yang belum masuk sekolah mendapatkan pendidikan secara seimbang dengan memasukkannya ke sekolah inklusi Pengadaan aksesibiltas (sarana dan prasaranan bagi ABK) sesuai kemampuan sekolah Sebelum menerapkan inklusi, sebaiknya sekolah sudah menerapkan terlebih dahulu prinsip-prinsip MBS dengan tiga pilar utama: managemen sekolah yang transparan, akuntable dan demokratif; dan optimalisasi peran serta masyarakat Kepala sekolah, guru, komite dan orantua mendapatkan pemahaman apa, bagaimana, mengapa konsep inklusi perlu diterapkan Menyelenggarakan pembelajaran inklusi

More Related