PENINGKATAN PELAYANAN PERKOTAAN MELALUI RE-FUNGSIONALISASI INFRASTRUKTUR

1. PENINGKATAN PELAYANAN PERKOTAANMELALUI RE-FUNGSIONALISASIINFRASTRUKTUR Disampaikanoleh: Muh. Marwan DirekturJenderalBina Pembangunan Daerah DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. Issue 1PertumbuhanPendudukKawasanPerkotaan Kawasanperkotaan Indonesia mengalamipertumbuhanpenduduk yang significant. Diperkirakanpadatahun 2025 sebesar 65% pendudukakanbermukim di kawasanperkotaan. Terjadiperubahanpolapemanfaatanruangperkotaan

3. PROYEKSI PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK PERKOTAAN INDONESIA Kawasanperkotaanterusberkembang. Berdasarkan data BPS pada tahun 2010 terdapat52%penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Pada tahun 2025 mendatang, diperkirakan jumlah penduduk yang bermukim di kawasan perkotaan akan mencapai sekitar 65%. Sumber : BPS

4. Issue 2Perubahangunalahan yang mengakibatkanperubahankebutuhanpelayananinfrastruktur Terjadipergeserantipologiperkotaansecarajelasdarikotakecildanmenengahmenjadikotabesardan metropolitan. Hal inimengakibatkanperubahankebutuhanpelayananinfrastruktur

5. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Menurut tipologi Kota Tahun 2011-2050 Perkembanganpendudukperkotaan, darisebarannyacenderungmengelompokpadakotabesardanmetropolitan. Sedangkanpendudukkotakecilrelatif stagnant, dankotamenengahberkurang Dampaksecaralangsungadalahpeningkatankebutuhanpelayananinfrastrukturbarupadatingkatpelayananperkotaan yang lebihtinggi. Dibutuhkanpeningkatankapasitasinfrastrukturuntukpelayanankota yang berkembang Sumber : Bappenas

6. Issue 3Perkembangankawasanperkotaan yang terletak di pinggirankotaotonomatau metropolitan Kawasanperkotaanpadawilayahkabupaten yang berhimpitandengankotaotonommaupun metropolitan, cenderungberkembangtidakterkendali. Hal inimengakibatkanpelayananinfrastrukturtidakdapatberjalanmaksimal

7. Kawasanperkotaan yang berada di wilayahkabupatencenderungbelumcukupdiaturdalampengelolalannya. Perencanaan, danpembangunaninfrastrukturtidakmenjadisebuahprioritasdalammenghadapipermasalahanperkotaan yang tumbuhpesat. Saatinipenangaankawasanperkotaanbaruefektifpada Kota otonom 93 kota 291 kota LEBIH DARI 88% KAWASAN PERKOTAAN BELUM MENDAPAT PERHATIAN MAKSIMAL DALAM PENGELOLAANNYA

8. Issue 4Munculkawasan yang tidakteratursebagaiakibatkegiatan informal masyarakat Persaingandalammendapatkanlahanuntukkegiatanperkotaanolehmasyarakat di perkotaanmenengah, besardan metropolitan mengakibatkantimbulnyapenguasaanruang/lahansecarasepihakolehmasyarakatkurangberuntung

9. PERMASALAHAN SEKTOR INFORMAL Sektor informal muncul di kotamenengah, besardan metropolitan. Kelompoksektor informal cenderungmenguasailahan yang mempunyaiaksesekonomitingginamuntidakdikeloladenganbaik. Lahanperkotaan yang dikuasaiolehkegiatansektor informal baikuntuk shelter maupununtukkegiatanusahaadalah 23% dariluaslahankawasanperkotaan. Sebagianmasyarakatmenguasailahanuntukinfrastrukturpelayananperkotaan Permasalahan yang dihadapiadalahpelayananinfrastrukturmenjaditidak optimal

10. Issue 5Munculnya area yang “tertekan” karenaperubahanfungsilahanakibatperkembanganperkotaan Berkembangnyakawasanperkotaan, khususnyakota-kota yang sejakawalmenjadipusatkegiatanekonomimenciptakanadanyakawasan yang tertekandanmenjadikumuh. Sebagaiakibatnyaterjadipenuruanfungsipelayananinfrastruktur

11. PERMASALAHAN KAWASAN PUSAT KOTA TUA Perkembanganperkotaanmenengah, besardan metropolitan menciptakandaerahpusatkegiatanekonomikota yang cenderungtidakterurus. Sebagaiakibatnyamuncullingkunganperkotaan yang kumuhdenganinfrastruktur yang kurangberfungsidenganbaik. Kawasancenderungdikuasaiolehkegiatanekonomi informal Secarakeseluruhanmengakibatekonomiperkotaanmenjaditertekan. Kawasancenderungmempunyaitekanansosial yang tinggidengantingkatkriminalitas yang tinggi pula

12. STRATEGI RE-FUNGSIONALISASI INFRASTRUKTUR

13. PENANGANAN PERKEMBANGAN PERKOTAAN Laksanakanperencanaanpengembanganinfrastrukturperkotaanberbasispertumbuhanperkotaan yang dikehendakisesuaidenganperandanfungsiperkotaan Standard PelayananPerkotaansebagaiinstrumenbarudalammenilaikebutuhanperkotaansampaidengantahun 2025 harusmenjadipedomanarahpengembanganpelayananperkotaan LaksanakanperencanaanpengembanganlahanperkotaantermasukdalamperemajaanlingkungankumuhdalamsatupaketdenganRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah

14. PENANGANAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR Laksanakanidentifikasiinfrastruktur yang mendapatpermasalahanpelayananberbasispadaketersediaanjaringandankualitasjaringanmaupunpenguasaanlahan yang adapadainfrastruktur Laksanakanidentifikasipermasalahandengankomunitasyang adaatauterkaitlangsungdenganpelayananinfrastruktur Membuatrencanatindakanpenangananrevitalisasidanrefungsionalisasiinfrastrukturtermasukdalamnyastrategipenanganankomunitasdalamsatupaketpengembangan/re-fungsionalisasiinfrastruktur Contoh : Penanganan Kali Mas-Surabaya PenangananPedagangKlitikan Yogyakarta Penanganan PKL Tanah Abang

15. PENANGANAN SEKTOR INFORMAL • Dekati • Dalammenghadapisektor informal, Pemerintah Daerah harusmendekatiterlebihdahulu,tidakbisamenunggu. • Komunikasi • Jangansegan-seganuntukmembukakomunikasilangsungdengankelompokmasyarakat. • Posisikansebagaimitra • Posisikankomunitassebagaimitradalampelaksanaan re-fungsionalisasiinfrastruktur • Biarkanmasyarakatberperan • Posisikankomunitasmenjadisalahsatupenentudalam proses re-fungsionalisasiinfrastruktur. Libatkandalam proses perencanaandanpelaksanaan.

16. TEKNIK PELIBATAN MASYARAKAT Pahamibahwa proses komunikasimasyarakatmembutuhkanwaktu yang cukupsebelumsebuahkeputusanbisadiambil. Pahamibahasakomunitasdalampelaksanaanperumusanrencana. Pahamiperan yang bisadiambilolehmasyarakatdanoptimalkanperantersebut. Berikankesempatanmasyarakatuntukmelaksanakanproblem mapping sebagaiusahauntukmenciptakankesadaranakankualitaslingkungandalam proses re-fungsionalisasiinfrastruktur Rumuskankesepakatan re-fungsionalisasiinfrastrukturdalambahasa yang sederhana.

17. TerimaKasih DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI