PERCEPATAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI DALAM MENGANTISIPASI MEA 2015

1. PERCEPATAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI DALAM MENGANTISIPASI MEA 2015 Dr. Adjat Daradjat, M.Si

2. PERNYATAAN “Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap Indonesia harus memasuki pasar bebas yang berlaku mulai tahun 2010 untuk negara maju dan 2020 untuk negara berkembang.”  Soeharto, saat penutupan KTT APEC 1994 di Bogor “Jangan Kita LengahMenuju MEAtahun 2015” “ IngatPelajarantahun 2003 Saat Kita MenyetujuiACFTA” “PastikanKesiapanSektorPerdagangan, Investasi, Pariwisatadan Perindustrian” Presiden Susilo Bamang Yudhoyono dalam RatasdiKemenperin, 27 Juli 2012 “Setelah KTT ASEAN ke-22 tanggal 24-25 April 2013 di Brunei Darussalam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan mulai sekarang stop atau jangan lagi menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia belum siap menghadapi MEA 2015” 2

3. KONSEP KOMUNITAS ASEAN ASEAN Economic Community ASEAN Community ASEAN Political Security Community ASEAN Socio-Culture Community

4. Mendorong dan melindungi investasi antar negara ASEAN atas dasar perlakuan Nasional. Mendorong hubungan pasar modal dan pengembangan pasar saham. Bea masuk turun ke 0% pada 2010 (kecuali CLMV pada 2015) Mengijinkan saham asing sampai 70% Mutual Recognition Agreements (MRA) untuk8 jasaprofesi IMPLEMENTASI AEC 2015

5. 4 Pilar ASEAN Economic Community (AEC) MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 Integrasi dengan Perekonomian Dunia TerbentuknyaPasardan basis produksitunggal KawasanBerdaya-saingTinggi Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang Merata • Kebijakanpersaingan • Perlindungankonsumen, HKI • Pembangunan infrastruktur • Kerjasamaenergi • Perpajakan • E-commerce • Bebasarusbarang • Bebasjasa • Bebasinvestasi • Bebastenagakerja • Bebasaruspermodalan • Priority Integration Sectors (PIS) • Pengembangansektor food-agriculture-forestry • Pengembangan UKM • Mempersempitkesenjanganpembangunanantarnegara ASEAN • Pendekatankoherenterhadaphubunganekonomieksternal, • Partisipasi yang semakinmeningkatdalamjaringansuplai global

6. AEC Scorecard Fase 2008 – Maret 2013 (%) Catatan: * = 2008 - Maret 2013 : 77,54%

7. ASEAN TRADE-WORLD & INTRA-REGIONAL Dalam Juta USD Sumber: ASEAN Secretariat (2010) • Mayoritas perda. negara-negara aggt ASEAN dilakukan dgn negara-negara non-ASEAN. • Hal tsbt menunjukan bhw potensi perda. intra-regional ASEAN blm sepenuhnya dimanfaatkan.

8. INDONESIA NET IMPORTER PERDAGANGAN JASA (Juta USD) Sumber: Direktorat Statistik dan Ekonomi Moneter Bank Indonesia

9. ASEAN AGREEMENT ON MNP • ASEAN Agreement on MNP ditandatangani pada Pertemuan AEM ke-44, November 2012 di Kamboja. • Tujuannya: • Menyediakan hak dan kewajiban terkait dengan pergerakan tenaga kerja di antara negara anggota ASEAN, • Memfasilitasi pergerakan tenaga kerja yg terkait dgn kegiatan perdagangan dan investasi di antara negara anggota ASEAN, • Membangun prosedur yang transparan dan efisien dalam aplikasi formalitas keimigrasian terkait ijin tinggal sementara dari tenaga kerja dimana perjanjian ini berlaku, • Melindungi integritas perbatasan negara anggota dan melindungi tenaga kerja domestik dan tenaga kerja permanen di dalam teritori negara anggota,

10. lanjutan ... • ASEAN MNP Agreement membatasi 3 kategori tenaga kerja yang dapat memanfaatkan perjanjian ini, yaitu: • Business Visitor yaitupegawai dan/atau wakil dari satu perusahaan di negara ASEAN yg melakukan kunjungan dlm rangka negosiasi perjanjian bisnis serta investasi dan tidak diizinkan melakukan transaksi dagang selama kunjungan. • Contractual Service Supplier yaitunatural person yang merupakan pegawai dari suatu perusahaan di negara ASEAN melaksanakan suplai jasa kepada perusahaan di negara ASEAN lainnya berdasarkan kontrak diantara kedua perusahaan tersebut. Suplai jasa yang dilakukan bersifat sementara. • Intra Corporate Transferee yaitu natural person yang merupakan pegawai dari suatu perusahaan di negara ASEAN dan dipekerjakan sementara untuk melakukan suplai jasa pada investasi perusahaan tersebut di negara ASEAN lainnya. Adapun kategori Intra Corporate Transferee yang dapat menikmati fasilitas ASEAN MNP Agreement adalah jabatan/posisi executive, manager dan specialist.

11. Ease of doing business in ASEAN Sumber : Global Competitiveness Index 2009-2013

12. PERINGKAT DAYA SAING BEBERAPA NEGARA DI ASIA Peringkat Indonesia di bawah Thailand, Malaysia danSingapura. Sumber: Global Competitiveness Report 2011-2012

13. Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan merupakan keniscayaan. Bisa menjadi tantangan atau peluang tergantung kemampuan daya saing, khususnya kapasitas SDM. PELUANG DAN TANTANGAN GLOBALISASI

14. Inti dari Globalisasi dan Perdagangan Bebas Kemampuan adaptasi terhadap perubahan (adaptability) • Kemampuan daya saing • ( Competitivenes)

15. Faktor-Faktor Unggulan

17. Pembangunan SDM merupakan komitmen pemerintah Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global

18. Pengembangan SDM berbasis kompetensi menjadi syarat mutlak untuk terwujudnya SDM yang unggul dan kompeten serta mampu menempatkan diri sebagai Intangible Asset.

19. Pelatihan berbasis kompetensi Pendidikan dalam masyarakat (Community Education) SDM KOMPETEN Sistem/pola kerja industri berbasis kompetensi Pendidikan berbasis kompetensi

20. SERTIFIKASI KOMPETENSIProses memberi pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan dan atau profesi tertentu, yang diberikan oleh otoritas yang berwenang, berbasis pada standar kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan.

21. SERTIFIKAT KOMPETENSI Merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi (pengakuan) terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, berbasis pada standar kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan.

22. Merupakan bagian integral dari pembangunan ketenagakerjaan secara menyeluruh, melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi kerja, sehingga mampu mendorong ke arah: • Perluasan kesempatan kerja • Penanggulangan pengangguran • Peningkatan kesejahteraan pekerja • Perlindungan kerja • Peningkatan daya saing usaha Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja

23. Landasan Hukum Pembentukan BNSP

24. TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI SERTIFIKASI KOMPETENSI Belum tersedianya peta kompetensi kerja dan kompetensi profesi, antara lain :

25. Lanjutan. . . Tujuan dan manfaat sertifikasi kompetensi belum difahami secara totalitas, sehingga dianggap sulit, mahal dan kurang bermanfaat Sertifikasi kompetensi belum menjadi kebutuhan penting dan mendesak untuk dipenuhi dalam pengembangan SDM, masih kalah oleh prioritas kebutuhan lainnya yang bersifat instan dan fenomenal, seperti : kenaikan upah, jaminan sosial, kesejahteraan, perlindungan kerja, perselisihan kerja, dsb. Masih ditemukan ego sektoral dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja

26. Lanjutan. . . Masih lemahnya kemampuan dan komitmen untuk menyusun perangkat pengembangan SDM berbasis kompetensi, seperti : penyusunan standar kompetensi, penyusunan program dan modul pelatihan, skema kompetensi, perangkat asesmen, pembentukan LSP, dsb. Standar kompetensi yang tidak relevan dengan kebutuhan dan karakteristik industri maupun tuntutan kebutuhan konsumen Kualitas standar kompetensi nasional kurang memiliki daya saing, karena masih lebih rendah dari standar kompetensi internasional dan atau standar kompetensi khusus dari negara lain

27. ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015 Pasar tunggal ASEAN barang maupun jasa. Dari jumlah penduduk dan luas wilayah, Indonesia merupakan pasar paling potensial Indonesia merupakan negara dengan karakteristik ganda, sebagai negara receiver tapi sekaligus negara sender yang potensil. Untuk kebutuhan request and offer, Indonesia harus mampu membuat Peta Pasar Kerja ASEAN (Map of Labor Market), sehingga dapat dipetakan potensi pasar kerja di Indonesia yang kemungkinan diinvasi negara lain, serta jenis dan jumlah pekerjaan di negara lain, yang dapat kita invasi.

28. Indonesia harus mampu menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang kiranya dapat menjadi unggulan untuk dapat mengisi permintaan di Indonesia sendiri maupun kebutuhan di negara lain, yang kiranya tidak akan mampu diisi oleh tenaga kerja dari negara-negara lain. Misalnya : tenaga tukang disektor konstruksi, tenaga-tenaga teknis lainnya, dimana negara lain justru mengalami kesulitan karena kurang tersedianya tenaga kerja setempat. Indonesia harus mampu mengidentifikasi jenis-jenis keterampilan Tenaga Kerja Indonesia yang akan menjadi unggulan dan bersifat spesifik, sehingga dinilai tidak akan mampu dipenuhi oleh negara lain, atau kalaupun ada, kompetisinya hanya terbatas dengan negara-negara tertentu, misalnya Filipina. Harus mampu menciptakan standar kompetensi kerja yang berdaya saing dan spesifik, sehingga sulit diadaptasi oleh tenaga kerja dari negara lain.

29. Indonesia harus mampu mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang kiranya menurut hitungan ekonomis dinilai akan lebih menguntungkan apabila dikerjakan oleh orang asing. Meningkatkan kerjasama saling pengakuan dengan negara dan institusi yang equivalent dari negara lain, melalui proses MOU maupun MRA