1 / 36

BAB III – SUSUNAN PEMERINTAHAN

BAB III – SUSUNAN PEMERINTAHAN. BAB III SUSUNAN PEMERINTAHAN. Susunan Pemerintahan Negara RI Ada 2 pola kekuasaan : 1.Pembagian Kekuasaan secara Horizontal 2.Pembagian Kekuasaan secara Vertikal. Ad: 1.Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

meryl
Download Presentation

BAB III – SUSUNAN PEMERINTAHAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BAB III – SUSUNAN PEMERINTAHAN

  2. BAB III SUSUNAN PEMERINTAHAN SusunanPemerintahan Negara RI Ada 2 polakekuasaan : 1.Pembagian Kekuasaansecara Horizontal 2.Pembagian KekuasaansecaraVertikal

  3. Ad: 1.Pembagian KekuasaanSecara Horizontal PembagianKekuasaan Negara kepada Organ Negara SusunanOrganisasi Negara Tingkat Pusat

  4. b.PembagianKekuasaan Negara secara Vertikal PembagianKekuasaan Negara antara PemerintahPusat & Pemerintah Daerah SusunanOrganisasi Negara Tingkat Daerah Pasal 18 UUD 1945

  5. B> SusunanOrganisasi Negara Tingkat Daerah *diaturdidalamberbagaiperaturan perundang-undangan ; *TerdiridariPemerintahPropinsi & Pemerintah Daerah/Kabupaten ; * Dasarnya : Pasal 18 UUD 1945

  6. STRUKTUR KETATANEGARAAN RI : A> SebelumAmandemen B> SesudahAmandemen

  7. STRUKTUR KEKUASAAN SEBELUM AMANDEMEN : MPR UUD 1945 MA DPR BPK PRESIDEN DPA

  8. SESUDAH AMANDEMEN : UUD 1945 MA PRESIDEN WAPRES MPR DPR DPD BPK MK KY

  9. SEJARAH PERJALANAN PRESIDEN RI PRESIDEN RI 1.BUNG KARNO 18-8-1945 s/d 12-3-1967 2.SOEHARTO 27-3-1967 s/d 21-5-l998 3.HABIBIE 21-5-l998 s/d 20-10-1999 4. GUS DUR 20-10-1999s/d 23-7-2001 5.MEGAWATI 23-7-2001 s/d 20-10-2004 6.SUSILO BY 20-10-2004 s/d Juli 2009 7.SUSILO BY Oktober 2009 s/d 2014

  10. SEJARAH PERJALANAN WAKIL PRESIDEN RI WAPRES SEJARAH PERJALANAN WAPRES RI 1.Dr.H.M,Hatta 1945 – 1956 2.Sri Sultan HB IX 1973-1978 3.H.Adam Malik 1978 – 1983 4.Jend.TNI (Pur) UmarWirahadikusumah 1983 - 1988

  11. 5.Letjend TNI (Pur) Sudharmono,SH 1988 – 1993 6.Jend.TNI (Pur) Try Sutrisno 1993-l998 7.Prof.Dr.Ing.B.J.Habibie 1998 – 1999 8.Hj,Megawati Soekarnoputri 1999 – 2001 9.Dr.H.Hamzah Has 2001 – 2004 10.Drs,H.M.Yusuf Kalla 2004 – 2009 11.Dr.Budiono 2009 - 2014

  12. *MekanismePemilihanPrseiden + Wakil Presiden RI +>SebelumAmandemen SesudahAmandemen TUGAS – TUGAS PRESIDEN : A> KepalaPemerintahan : #Sebutkantugas EksekutiftugasPresiden Legislatifdibidang tersebut ! Yudikatif B>Kepala Negara C> PanglimaTertinggi TNI + POLRI

  13. MENTERI : • adalah : “ MembantuPresidenmenyelenggarakanurusan • Pemerintahandalambidangtertentusesuai • dengantugasdanfungsidepartemen . • Pasal 17 UUD 1945 • Keppres No.45 Tahun l975 “SusunanOrganisasiDepar- • tement “ • BagaimanakahStruktursu • Keppres No.84 Tahun l984 sunandarisatuDepartemen

  14. LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN :/ LPND • Adalah : “BadanPemerinahantingkatpusat • yang menjalankanwewenang , • tugas & tanggungjawab • menyelenggarakan Pemerrintahan • dibidang-bidangtertentu.” • Beradadibawah & bertanggungjawablangsungpadaPresiden • BerikanContohdari LPND !

  15. PenyelenggaraanPemerintahan Tingkat Daerah • SebelumKemerdekaan • Wet “ Decentralisatie Wet Indonesia “ • Stb 1903 No.328 • Tanggal 23 Juli l903

  16. PEMERINTAHAN DAERAH SesudahKemerdekaan : • PASAL 18 UUD 1945 • 1.UU No.1 / 1945 2. UU No.22/1948 • 3. UU No.1/ 1957 4. UU No.18/1965 • 5. UU No.5 / 1974. 6. UU No.22/l999 • 7. UU No.32/2004. 8. UU No.8 / 2005.

  17. Dasarnya : PASAL l8 UUD 1945 * Prinsip : Negara kesatuan * Pasal 18 ( 1 ) - Kesimpulan 18 ( A ) 18 ( B ) Asas : Sentralisasi DekonsentrasiFederasi Desentralisasi RIS

  18. UU No.22 / 1999 • UU pertama yang lahirdi Era reformasi • LNRI 1999 No.60 • TLNRI No.3839 • 7 Mei 1999, danberlakuefektiftgl 1 Januari 2001 • UU No.32 Tahun 2004 • UU yang kedua yang lahirdi Era Reformasi • Tgl 19 Oktober 2005

  19. UU No.32 Tahun 2004 UU No.8 / 2005 * PerubahanApakah yang terdapat didalamkedua UU tsb ? ^ Siapakah yang dimaksuddengan Pemerintah Daerah ?

  20. SebutkanNama UU yang dimaksudkantsb ! • SebutkanPerubahan yang terdapatpada • UU No.32 / 2004 ! • * Sebutkanlatarbelakanglahirnya UU • No.29 Tahun l999 ! • PEMERINTAH DAERAH : • PASAL 18 UUD 1945

  21. ASAS – ASAS : 1.SENTRALISASI MANDAT DEKONSENTARSI DELEGASI ATRIBUSI DESENTRALISASI TUGAS PEMBANTUAN

  22. ASAS – ASAS: 1.SENTRALISASI DEKONSENTRASI : * MerupakanUnsurSentralisasi *” PenugasankepadaPejabatataudinas-dinas yang mempunyaihubunganhirarkhidalamsuatubadanpemerintahanuntukmengurustugas-tugastertentu yang disertaihakuntukmengaturdanmembuatkeputusandalammasalah-masalahtertentu ,pertanggungjawabanterakhirtetappadapemerintahan yang bersangkuatan “

  23. # KESIMPULAN : • Dekonsentrasi • Pasal 1 ( 8 ) UU No.32 / 2004 • “ PelimpahanWewenangpemerintahanolehPemerintahkepadaGubernursebagaiwakilpemerintahandan / ataukepadainstansivertikaldiwilayahtertentu “ • Kesimpulan :

  24. KEWENANGAN : BerasaldariPeraturanPerundang-undangan * Apaartinya :?

  25. Kewenangan yang bersumberdariPeraturanPerUUan, diperolehmelalui 3 Cara .yaitu : 1.Atribusi 2.Mandat 3.Delegasi

  26. SUMBER & CARA MEMPEROLEH WEWENANG PEMERINTAHAN Atribusi,Mandat,Delegasi ATRIBUSI : “Kewenangan yang didapatkan karenaberdasarkanpada Undang-Undang “ Contoh :

  27. MANDAT : “ Merupakanpelimpahanwewenangkepadabawahan,pelimpahanitubermaksudmemberiwewenangkepadabawahanuntukmembuatkeputusanatasnamapejabat yang memberimandat “ * Kesimpulan :

  28. Delegasi : “ “PenyerahanWewenang ( untukmembuatbesluit ) olehpejabatPemerintahan ( Pejabat Tata Usaha negara ) kepadapihak lain danwewenangtersebutmenjaditanggungjawabpihak lain tersebut “ Kesimpulan :s ApaPerbedaan : MandatDenganDelegasi !

  29. ASAS DESENTRALISASI : “ Wewenanguntukmengatur & mengurusUrusanPemerintahantidaksemata-matadilakukanolehPemerintahPusat ,melainkandilakukanjugaolehsatu-satuanpemerintahan yang lebihrendah,baikdalambentuksatuanteritorialmaupunfungsional “ Ada 3 ElemendidalamAsasDesentralisasi : 1.Pembentukan OrganisasuPemerintahan Daerah Otonom

  30. 2. Pembagian Wilayah Negara menjadi Daerah Otonom 3.Penyerahan Wewenanguntukmengatur & mengurus urusanPemerintahankepada Daerah Otonom * Penyerahanpenuh Penyerahantidakpenuh ASAS TUGAS PEMBATUAN : “PenugasandariPemerintahkepada Daerah & / ataudesa ; dariPemerintahPropinsikepadaPemerintah Kota / Kabupaten & atauDesa, sertadariPemerintahKabupaten / Kota kepadaDesauntukmelaksanakantugastertentu“

  31. ApaKesimpulandariPasal 18 UUD 1945 ? Wilayah Sentralisasi Dekonsentrasi DesentralisasiOtonomi Tugaspembantuan Daerah Otonomi

  32. PEMERINTAHAN DESA *SebelumKemerdekaan # Jawa & Madura Stb 1906 Nomor 83 # LuarJawa & Madura Stb 1938 No.490 Stb 1938 No.681

  33. PEMERINTAHAN DESA : UU No.19 / 1965 UU No. 5 / l979 UU No.22 / l999 Pasal 95 UU No.32/2004 Pasal 200

  34. *BagaimanaDesentralisasidalam Negara Kesatuan RI ? * Untuk UTS,( DikumpulkanpadasaatUjian ) Dikaitkandengan UU ttgPemerintah Daerah 1.Uraikan darisudutpandangSdrterhadap KetentuandariPasal 18 UUD 1945 Sebelum dansesudahAmandemen ?singkatdanjelas! 2.Siapa yang dimaksuddenganpemerintah Daerah ?Dari UU yang pernahada !

  35. 3.Sebutkan Persamaandanperbedaanantara : Desentralisasidandekonsentrasi . 4.Sebutkan Pasal-pasal yang menunjukkan adanyaAsas-asas yang disebutkandiatas ! 5.a.Dari pasal 18 UUD l945, (baiksebelum maupunsesudahdiAmandemen ) Kesimpulanapakah yang dapatSdr simpulkan ? b. Siapakah yang dimaksuddenganPemerin tahanDesa ?

More Related