Kementerian Keuangan RI Di rek t orat J en deral Perbendaharaan

1. PERAN/FUNGSI KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2. POKOK BAHASAN Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan BLUD Peran/Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sesuai PMK 169/2012 Lampiran : Data BLUD

3. I. DASAR HUKUM

4. Dasar Hukum (1) Alur Pikir UU 1/2004 UU 17/2003 Psl 68,69 Psl 6 Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota PP 23 / 2005 Pengelolaan Keuangan BLU BLU BLU Daerah PP 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah • Perdirjen 83/PB/2011 • PMK 169/PMK.01/2012 PMK 169/2012 Permendagri 61/2007

5. Dasar Hukum (2) Peraturan terkait tugas dan fungsi Kanwil DJPBN dalam pengelolaan keuangan BLU/BLUD: 1. Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Perdirjen Perbendaharaan No. 83/PB/2011 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU

6. Dasar Hukum (3) Regulasi pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah: 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. UU No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara 3. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD

7. II. PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

8. Komparasi BLU/BLUD (1)

9. Pokok-Pokok Pengaturan Permendagri 61/2007 (2)

10. Pokok-Pokok Pengaturan Permendagri 61/2007 (3)

11. Pokok-Pokok Pengaturan Permendagri 61/2007 (4)

12. III. PERAN/FUNGSI KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN

13. Peran/Fungsi Kanwil DJPBN (1) • 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012, • Perubahan dan penajaman tupoksi pembinaan yang dilakukan oleh Kanwil DJPBN yang lebih bersifat analisa dari pada klerikal. • Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD dilakukan oleh Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II • 2. Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan sesuai PMK 169/2012 • penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BLU Pusat • penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BLU Daerah

14. Peran/Fungsi Kanwil DJPBN (3) • Perdirjen 83/PB/2012 belum mengakodomir tugas dan fungsi Kanwil DJPBN dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan BLUD

15. Peran/Fungsi Kanwil DJPBN (4) 4. Bentuk Pembinaan Kanwil DJPBN kepada BLUD ...... 1 • Melakukan pemetaan data BLUD, antara lain: • Jumlah satker BLUD yang dimiliki • Jenis layanan masing-masing satker BLUD • Data-data keuangan satker BLUD, meliputi pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan kekayaan. • Fleksibilitas pengelolaan keuangan yang diberikan dan peraturan gubernur/bupati/walikota yang menaunginya.

16. Peran/Fungsi Kanwil DJPBN (5) 4. Bentuk Pembinaan Kanwil DJPBN kepada BLUD ...... 2 • b. Melakukan analisa kesesuaian implementasi BLUD dengan PP nomor 23/2005 jo. PP nomor 74/2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLU dan Permendagri nomor 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD dengan peraturan gubernur/bupati/walikota. • c. Memberikan asistensi kepada BLUD dan/atau Pemda dalam rangka: • penyusunan peraturan, • Penerapan pengelolaan keuangan BLU yang baik 5. Menyampaikan laporan kepada Dit. Pembinaan PK BLU terkait kegiatan pembinaan/asistensi pengelolaan keuangan BLUD

17. IV. LAMPIRAN DATA SATKER/UNIT KERJA BLUD

18. Data BLUD a. Layanan Kesehatan

19. Data BLUD b. Layanan Pendidikan

20. Data BLUD c. Dana Bergulir dan Dana Perumahan

21. Data BLUD c. Dana Bergulir dan Dana Perumahan

22. TERIMA KASIH