350 likes | 563 Views
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan P4MI TA 2007 dan 2008 di Temanggung, Blora, Lombok Timur, Ende, dan Donggala Oleh: Tim Monev P4MI 2008. PENDAHULUAN Maksud Kegiatan: Untuk mengetahui kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan serta kinerja P4MI, semua kegiatan harus dimonev.
E N D
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan P4MI TA 2007 dan 2008 di Temanggung, Blora, Lombok Timur, Ende, dan Donggala Oleh: Tim Monev P4MI 2008
PENDAHULUAN • Maksud Kegiatan: • Untuk mengetahui kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan serta kinerja P4MI, semua kegiatan harus dimonev. • Mekanisme: • melakukan monev suatu kegiatan berdasarkan laporan berkala, • melakukan monev melalui kunjungan lapang ke lokasi kegiatan. • Tujuan: • Mengevaluasi kegiatan P4MI yang terdiri atas komponen 1, 2, dan 3 dalam tahun implementasi 2007 di lima kabupaten P4MI. • Manfaat: • Bahan bagi PJ. P4MI untuk mengambil kebijakan guna perbaikan kegiatan yang sedang berjalan dan/atau perencanaan ke depan. • Dengan Monev, kegiatan P4MI dapat dievaluasi hasilnya, sehingga diperoleh informasi tentang keberhasilan atau kegagalan kegiatan tersebut.
PROSEDUR MONEV Waktu & Lokasi:Juli - November 2007 di 5 kab. P4MI Sampel:Sekurang-kurangnya 15 desa per kab. Kriteria pemilihan desa sampel: a) desa P4MI tahun implementasi 2007, b) desa calon penerima program PUAP, c) desa sampel: 30% desa dengan swadaya rendah(≤20%) dan 70% dengan dengan swadaya tinggi (>20%), d) semua jenis investasi desa terwakili. Responden:Komponen 1: KT, FD, dan KID Komponen 2: KT, FD, KID, dan Pengelola UPIPK Komponen 3: KT, FD, dan KID Jumlah desa:Temanggung:16 desa Blora :15 desa Lombok Timur :18 desa Ende :16 desa Donggala :17 desa Bahan:kuisioner berisi indikator keberhasilan komponen 1, 2, dan 3.
HASIL EVALUASI KOMPONEN PEMBERDAYAAN PETANI 1. Mobilisasi KT dan perencanaan pembangunan desa • Pembentukan/revitalisasi KT, baik didampingi oleh SLK dan FD, maupun oleh tokoh masyarakat, bahkan atas inisiatif petani sendiri, • Pembinaan KT oleh PPL, FD, atau tokoh masyarakat, terutama Kepala Desa, • Pelatihan KT oleh BPTP dan FD atau KID dengan materi pertanian/agribisnis dan perencanaan investasi desa, serta • Pengambilan keputusan oleh petani sendiri. • Secara umum, semua kegiatan mobilisasi KT sudah berjalan sesuai dokumen proyek. • Kegiatan yang telah dilakukan:
2. Pengembangan Kelembagaan • Secara umum, semua kegiatan Pengembangan Kelembagaan sudah berjalan sesuai dokumen proyek. • Pemilihan FD dan KID oleh masyarakat didampingi SLK, • Pelatihan FD dan KID mengenai rencana investasi desa oleh LSM Lokal, • Penyusunan rencana investasi desa oleh KT, • Pengkajian rencana investasi desa oleh KID dan FD, • Penyetujuan rencana investasi desa oleh FAD, • Pengelolaan investasi desa oleh KID. • Kegiatan yang telah dilakukan:
Realisasi pembangunan investasi desa di Temanggung J= jalan, I= irigasi, D= demplot; P= pelatihan
Realisasi pembangunan investasi desa di Blora J= jalan, I= irigasi, D= demplot; P= pelatihan
3. Investasi Desa Realisasi pembangunan investasi desa di Lombok Timur J= jalan, I= irigasi, D= demplot; P= pelatihan; K= kios & pasar
Realisasi pembangunan investasi desa di Ende J= jalan, I= irigasi, D= demplot; P= pelatihan; Konservasi, In= Informasi
Realisasi pembangunan investasi desa di Donggala J= jalan, I= irigasi, D= demplot; P= pelatihan
Secara umum, semua kegiatan ID sudah berjalan sesuai dokumen proyek. • Kegiatan yang telah dilakukan: • Penentuan jenis ID oleh KT secara musyawarah, • Pembangunan ID dengan melibatkan: • Tim teknis kabupaten & warga masyarakat yang paham dlm membangun sarana fisik, • BPTP dan PPL/Dinas Pertanian dlm membangun sarana non-fisik (demplot dan pelatihan), • petani dan wanita tani pada tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, • Pelaporan pengelolaan dana oleh KID, • Mendorong warga masyarakat desa dalam meningkatkan volume dan kualitas ID yang dibangun.
Manfaat pembangunan saluran irigasi sederhana Kasus desa Kutoanyar, Kedu, Temanggung
Manfaat pembangunan jalan usahatani Kasus desa Semaya, Sikur, Lombok Timur
Manfaat Demplot Kasus desa Ijobalit, Labuhan Haji, Lombok Timur
Manfaat pelatihan petani Kasus desa Tomberabu II, Ende, Ende
Manfaat pelatihan wanita tani Kasus desa Doplang, Jati, Blora
Secara umum, masyarakat merasa puas terhadap hasil ID yang mereka bangun secara partisipatif karena dapat mengatasi permasalahan petani. • Di beberapa desa telah disepakati: • Masyarakat di bawah koordinasi KID bertanggung-jawab terhadap operasional dan pemeliharaan ID yang dibangun. • Dibentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) ID yang mengkoordinir operasional dan pemeliharaan ID yang dibangun. KPP dikukuhkan dg SK Kades. • Disusun rencana Perdes ttg hak dan kewajiban operasional dan pemeliharaan ID yg disertai sangsi bagi pelanggar peraturan.
HASIL EVALUASI KOMPONEN INFORMASI • Petani pada umumnya belum mengenal komputer sehingga belum mengetahui manfaat SIP & Website Pertanian Nasional serta UPIPK. • Sebagian petani yang telah mengenal internet dan telah dilatih oleh Pusdatin dan Pustaka belum memanfaatkannya karena keterbatasan sarana (komputer). • Petani umumnya menyatakan tidak punya waktu dan biaya transportasi apabila harus UPIPK atau warnet terdekat.
4. Kondisi UPIPK 4. Kondisi UPIPK
4. Kondisi UPIPK 4. Kondisi UPIPK
JUDUL LITKAJI & DISEMINASI • Pengembangan teknologi pengendalian hama/penyakit terpadu dan irigasi tetes pada budidaya kentang di lahan marjinal dataran medium di Temanggung. • Eskalasi sistem permodalan anggota kelembagaan kelompok agribisnis ternak-sayuran (SPAKKATS) di Temanggung. • Pengembangan agribisnis tanaman temulawak sebagai bahan baku industri minuman nasional di lahan marjinal Kab. Blora. • Model pengembangan benih padi di wilayah Blora. • Alih teknologi intensifikasi sistem produksi itik petelur di Lotim. • Pemanfaatan limbah organik in situ dan mikroba pada budidaya jahe merah di bawah tegakan kelapa di Lotim. • Pemanfaatan limbah pertanian dan peternakan sebagai pupuk organik guna mengatasi pencemaran lingkungan di lahan marjinal Donggala
PERMASALAHAN & TINDAK LANJUT • Di beberapa desa, dana swadaya masyarakat untuk pembangunan ID <20%. Contoh, di desa Kebon Agung, Temanggung hanya 16,8%. Hal ini tidak sesuai dengan dokumen proyek yang mempersyaratkan ≥20%. • Di Blora, dana swadaya masyarakat yang terkumpul, sama besar untuk seluruh desa, yaitu sebesar Rp 51.325.000 atau 22,2% per desa. Hal ini perlu dikonfirmasikan. • Jumlah SLK yang direkrut tidak sebanding dengan jumlah desa yang difasilitasi untuk kegiatan pemberdayaan petani. Contoh, untuk 109 desa di Donggala hanya difasilitasi oleh 14 SLK. Hal ini menyebabkan kegiatan ID baru dapat dilaksanakan pada Sept. 2007. Akibatnya, kegiatan ID hingga Des. 2007 belum selesai dan harus dilanjutkan pada TA 2008, khususnya kegiatan ID non-fisik.
Ada penambahan volume sumur gali di beberapa desa di Blora. Contoh, di desa Doplang, direncanakan 68 unit dengan 8 duecker/unit, terealisir 98 unit dengan 5 duecker/unit. Hal ini disebabkan oleh kedalaman air yang lebih dangkal dari yang diperkirakan. Penambahan unit sumur gali ini menguntungkan, tetapi mungkin menjadi masalah dalam mertanggung-jawabkan pengelolaan keuangan. • Di desa Tompe, Donggala ada pengurangan volume jalan usahatani; direncanakan 1.000 m, terealisir 750 m. Penyebabnya adalah kondisi tanah yang bersifat gambut. Menurut FD setempat, hal ini merupakan kesalahan Bantek dalam penyusunan proposal. • Di Donggala, kegiatan Bantek dibebankan ke dana ID yang diperkirakan tidak diperkenankan menurut dokumen proyek. • Pengelolaan dana ID oleh KID belum sepenuhnya dipertanggung-jawabkan secara terbuka. Contoh, di Blora hanya 7% desa yang mempertanggung-jawabkan melalui papan informasi. Alasannya, untuk menghindari keributan yang akan mengganggu pembangunan ID.
Keberlanjutan KID dan FD sebagai motivator, inovator, dan fasilitator desa dalam membantu meningkatkan pendapatan petani terkendala oleh tersedianya biaya operasional. Untuk itu, PIU Donggala berinisiatif membangun LKM di beberapa desa yang berpotensi. • Petani umumnya belum mengenal internet sehingga mereka belum mengetahui manfaat SIP & Website Pertanian Nasional serta UPIPK. Informasi pasar diperoleh dari tengkulak dan sesama petani, sedangkan informasi teknologi pertanian dari sesama petani, PPL, dan BPTP. • Fasilitas koneksi internet dan layanan informasi elektronis di UPIPK belum tersedia bagi petani. Petugas pengelola UPIPK sering berganti-ganti. Dana pendampingan P4MI dalam APBD tidak ada rincian dana untuk operasional UPIPK. Pengguna UPIPK relatif sedikit karena masyarakat belum mengetahui keberadaan UPIPK. Masalah ini dapat diatasi bila ada sinergi dan awareness dari berbagai instansi terkait, terutama dalam penyediaan fasilitas dan promosi.
KESIMPULAN • Secara umum, kegiatan pemberdayaan petani sudah berjalan sesuai dokumen. Jenis ID: jalan usahatani, saluran irigasi, demplot, dan pelatihan petani/wanita tani. Besarnya dana swadaya masyarakat rata-rata >20%. • Beberapa desa telah melakukan pengembangan volume/kualitas ID, didorong oleh semangat masyarakat yang tinggi setelah merasakan manfaatnya. • Masyarakat puas terhadap hasil ID yang mereka bangun secara partisipatif untuk mengatasi masalah petani. • Operasional & pemeliharaan ID menjadi tanggung jawab masyarakat di bawah koordinasi KID berdasarkan Perdes yang sedang disusun. • Petani umumnya belum mengenal internet sehingga belum mengetahui manfaat SIP, Website Pertanian Nasional, dan UPIPK. Informasi pasar diperoleh dari tengkulak dan sesama petani; informasi teknologi pertanian dari sesama petani, PPL, dan BPTP. • Belum tersedianya fasilitas koneksi internet dan layanan informasi secara elektronis bagi petani, merupakan masalah utama dalam pengembangan UPIPK. Hal ini dapat diatasi bila ada sinergi dan kepeduliandari berbagai instansi terkait. • Kegiatan litkaji dan diseminasi yang melibatkan petani sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan petani, yaitu meningkatkan pendapatan dan mengatasi permasalahan.