Oleh: Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

1. KERANGKA NASIONAL KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK Paparan Pada Seminar Internasional Indonesia-Jerman Jakarta, 21 November 2008 Oleh: Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

2. Permasalahan Pelayanan Publik tidak lepas dari Persoalan Birokrasi 6 Perspektif: Politisasi birokrasi, Netralitas Birokrasi Ekonomi In-Efisiensi, Daya Saing Lemah, Kewirausahaan Rendah Manajemen Koord Lemah >> Manaj Publik Tidak Berkualitas Hirarki >> Iron Laws of Oligarchy >>> Penyalahgunaan wewenang >> birokratis. Tradisional Sos-Bud Krg Tgjwb Sosial, Budaya Feodal kuat Kinerja Produktivitas Rendah, Belum Orientasi Outcomes. Politik

3. Reformasi di Beberapa Negara Abad 11: Dinasti Song (960-1279), Reform Birokrasi & Pertanian dg UU baru Xin-Fa (PM Wang Anshi) 1978-2008: 6x reform birokrasi dan ekonomi. CHINA Abad 14, belajar dari pengalaman China Abad 11. EROPA 1860an: Restorasi Meiji, reform politik dan sosial. 1960an: Reform adm. 1970an reform ekonomi. 1996: 17 UU paket reformasi (PM Hashimoto). JEPANG 1883: The Pendleton Act, reform administrasi & pegawai, terapkan sistem merit dan komisi pegawai. 1883-1993, 13x reformasi, 9x bentuk komisi reformasi. USA INDIA 1991: reform ekonomi & keamanan (PM Narasimha Rao). AUSTRALIA Reformasi birokrasi dimulai 30 tahun lalu. INDONESIA Reformasi di Indonesia dimulai tahun 1998.

4. Good Governance is important issue in Government Reform • Global Issue Initiative beginning with Manila Declaration 1988 • Domestic Issue Indonesia since economy crisis 1977 • Euphoria in Indonesia Democratic

5. Reform era in Indonesia beginning with falling down • Suharto Regime in 1998. • President B.J. Habibie (1998-2000) laid foundation • of Government and state to more democratic. • President Abdurahman Wahid (2000- 2001) and President • Megawati Soekarnoputri (2001-2004) stated • that eradicate KKN as central issue • Established Eradication Commission (KPK) • President Susilo Bambang Yudhoyono lead of • eradication of Corruption effort.

6. Pendayagunaan Aparatur Negara: agar aparatur negara efektif, efisien, dan produktif. Pelayanan Publik bukan persoalan yang berdiri sendiri HILIR HULU Pembinaan Aparatur Peningkatan Pelayanan Publik • Kelembagaan • SDM Aparatur • Tatalaksana • Pengawasan (Kepuasan Masyarakat) FILOSOFI : “Bermula dari Akhir dan Berakhir di Mula”

7. Pengertian: • Pelayanan Masyarakat • Pelayanan Umum • Pelayanan Publik Pelayanan adalah satu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain.(Kamus Umum Bahasa Indonesia) Service is a system that provides something that the public needs, organize by the government or private company.(Oxford, 2000) Public : Negara --- Contoh: Public Authority, Public Building, Public Revenue Public : Umum --- Contoh: Public Offering, Public Ownership, Public Utility Public : Masyarakat --- Contoh: Public Relations, Public Service Pengertian dalam RUU tentang Pelayanan Publik: Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan admnistrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

8. Kondisi PNS (2003) PNS PUSAT-DAERAH D1-D4 26% Pusat 23% SD-SLTA 45% KUALIFI- KASI PNS Daerah 77% S1-S3 29% DISTRIBUSI PNS JAWA-LUAR JAWA PROFESI PNS PROFESI LAIN 52% TENAGA MEDIS 4% Luar Jawa 65% Jawa 35% GURU dan DOSEN44%

9. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi • PRIORITAS PROGRAM PAN 2004-2009 • Percepatan Pemberantasan Korupsi dan • Peningkatan Pelayanan Publik • (2) Peningkatan Kinerja. • (3) Pengangkatan Tenaga Honorer.

10. PROGRAM STRATEGIK PELAYANAN PUBLIK • Penyusunan RUU tentang Pelayanan Publik • (2) Pembinaan aparatur pelayanan. • (3) Penerapan SOP dan Standar Pelayanan. • (4) Perbaikan Pelayanan Investasi. • (5) Pengembangan Best Practises. • (6) Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan • Kualitas Pelayanan Publik.

11. LANGKAH PERBAIKAN SEEING is BELIEVING DISIPLIN dan ETIKA REKRUTMEN HONORER GAJI PEMBERANTASAN KORUPSI OSS/BP DIAGNOSA KOMPREHENSIF MOTIVASI INVESTASI MINDSET INOVASI PENDEKA-TAN TETAPKAN PRIORITAS SDM APARATUR 2004 2009 PELAYANAN PUBLIK

12. Review: Model Pengembangan PUBLIC TRUST Pemerintahan Efektif dan Efisien BERBAGAI KRISIS Pol, Huk, Ek, Sosbud Institusi Sistem Manajemen Reformasi Komprehensif Sistem Pemerintahan Kepercayaan Masy. Membaik Langkah Perbaikan 2004-2009 2010-2025

13. Modernisasi Pelayanan Publik 2 1 Mengembangkan e-Services (From e-Gov to Connected Governance) Membangun Budaya Layanan Prima (Service Excellence Culture) • Struktur Org. Baru • Sistem Kelola Baru (new governance). • Kemitraan Baru (new partnership) Layanan Tanpa Hambatan Integrity of Programs Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah Sistem Akuntabilitas 4 3 Menerapkan Maklumat Pelayanan (Citizen’s Charter) Mengembangkan Sistem Alternatif Pelayanan (Alternative Service Delivery) • Meningkatkan kualitas pelayanan. • Meningkatkan respon terhadap kebutuhan masyarakat. • Meningkatkan kepuasan masyarakat. • In-Person Services • Assisted Services • Self Service

14. OSS dan Best Practices 294 “Seeing is Believing” 95 75 29 9 6 2005 2006 2007 Lain-Lain: -140 kepala daerah incumbent, diantaranya terpilih dengan perolehan suara lebih dari 80%. OSS Best Practices

15. Perbaikan Kondisi Kepegawaian Rekrutmen Desentralisasi seleksi pegawai Prioritas utk pel dasar, ekonomi, hukum. Honorer 2005-2009 Penyelesaian 900 ribu honorer 2005-2007 naik rata2:15% 2008 naik rata2: 20%. 2007: Tunj Struktural naik 22-60%, Fungsional naik 20% 2007: Tunjangan kinerja utk 3 pilot project Gaji Disiplin Prosedur sanksi disederhanakan & etika PNS. Korupsi Rencana aksi pemberantasan korupsi, kormonev, pakta integritas.

16. Terima Kasih