1 / 110

OLEH : MEIRINAWATI

MANAJEMEN BUMN/BUMD. OLEH : MEIRINAWATI. Referensi. Akadun.2007. Administrasi Perusahaan Negara.Bandung. Alfabeta A. Habibullah.2009. Kebijakan Privatisasi BUMN (Relasi State, Market dan Civil Society). Malang. Averroes Press.

ray-dorsey
Download Presentation

OLEH : MEIRINAWATI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MANAJEMEN BUMN/BUMD OLEH : MEIRINAWATI

  2. Referensi • Akadun.2007. Administrasi Perusahaan Negara.Bandung. Alfabeta • A. Habibullah.2009. Kebijakan Privatisasi BUMN (Relasi State, Market dan Civil Society). Malang. Averroes Press

  3. Djokosantoso Moeljono.2004. Reinvensi BUMN (Empat Strategi Membengun BUMN Kelas Dunia). Jakarta.PT Elex Media Komputindo • Sutiyoso.2002. Reinventing BUMD (Kunci Sukses Mengembangkan BUMD Produktif dan Profesional. Jakarta.PT Elex Media Komputindo • Pariata Westra. 2009. Administrasi Perusahaan Negara.Yogyakarta.Ghalia Indonesia

  4. MANAJEMEN BUMN/BUMD Sebagai ilmu pengetahuan : A. Ontologi 1. Pengertian BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara RI.

  5. Pasal 1 UU No.19/Prp/1960 • Perusahaan negara atau BUMN adl semua perusahaan dlm bentuk apapun yg modalnya u/ seluruhnya mrpk kekayaan negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dgn atau berdasarkan undang-undang

  6. UU No. 9 Th 1969 • BUMN adalah seluruh bentuk usaha negara yg modal seluruhnya atau sebagian dmiliki oleh negara/ pemerintah dan dipisahkan dari kekayaan negara.

  7. UU No. 19 Th 2003 (Pasal 1) • BUMN adalah badan usaha yg seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yg dipisahkan

  8. BUMD • UU No. 5 th 1962 BUMD dikenal dgn nama Perusahaan Daerah. • Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan yg bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan

  9. Modal perusahaan daerah terdiri dr seluruh atau sebagian dari kekayaan daerah yg dipisahkan. • Modal perush daerah seluruhnya terdr atas kekayaan suatu daerah dipisahkan tdk terdiri atas saham

  10. Sebaliknya modal perusahaan daerah yg sebagian terdiri dr kekayaan daerah yg dipisahkan, modal itu terdiri atas saham • Saham BUMD terdr atas saham prioritas (hanya dimiliki daerah) dan saham biasa (dimiliki daerah,WNI,dan/ bdn hkm yg didirikan berdsr peraturan perUU Ind pesertanya WNI

  11. Kesimpulan BUMN • BUMN adalah : * badan usaha yg sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat

  12. 2. Landasan Hukum BUMN • Landasan yuridisnya UUD 1945 Pasal 33 yg memberikan hak kpd negara u/ menguasai cabang2 produksi yg penting dan menguasai hajat hidup orang banyak • Lebih spesifik : UU No. 19/Prp/1960 UU No. 9 th 1969 UU No. 19 th 2003

  13. Tujuan Pendirian BUMN/D (LAN, 2003)

  14. Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yg dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN

  15. B. Segi Epistomologi 1. Pendekatan/Kerangka Berpikir : a. Pend multidisipliner b. Pend multidimensi 2. Metode a. induksi : mendasarkan hsl penelitian di dlm masy baru diambil kesimpulan b. deduksi : mendsrkan pd rumusan/teori/dalil lalu dibuktikan kebenarannya

  16. C. Segi Aksiologi Tujuan : • Mengetahui sejauhmana langkah-langkah yang dilakukan pemerintah terhadap BUMN dan BUMD yang ada di Indonesia.

  17. Jenis-Jenis BUMN • Menurut UU No.9 th 1969, PP No.3 th 1983 dan PP No. 6 th 2000, ada 3 jenis BUMN yi : 1. Perusahaan Jawatan (Perjan) 2. Perusahaan Umum (Perum) 3. Perusahaan perseroam (Persero)

  18. Perusahaan Jawatan • Perjan mrpk kepanjangan dr suatu departemen pemerintah, shg mrpk organ dr depertemen pemerintah. • BUMN jenis ini seluruh modalnya terdiri dari kekayaan negara yg tidak dipisahkan

  19. Karena mrpk bagian dr departeman, mk prakteknya memperoleh fasilitas departeman • Sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yg berasal dari negara • Besarnya modal Perjan ditetapkan melalui APBN

  20. CIri-Ciri Perusahaan Jawatan • Memberikan pelayanan kpd masy • Mrpk bagian dr suatu departemen pemerintah • Dipimpin o/ seorg kepala yg bertanggung jawab langsung kpd Mentri atau Dirjen departemen ybs • Status karyawan adalah pegawai negeri

  21. Perusahaan Umum Adalah : BUMN yg seluruh modalnya terdiri dari keyaan negara yg dipisahkan bdn hukum publik

  22. Sejenis perusahaan badan pemerintah yang mengelola sarana umum • Contohnya Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI

  23. UU No. 19 th 2003 ditegaskan tugas dan tujuan u/ kemanfaatan umum berupa penyediaan barang yg bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengeloaan perusahaan

  24. PERUSAHAAN PERSEROAN Adalah : • BUMN yg berbentuk perseroan terbatas (PT) yg modal/sahamnya paling sedikit 51 %dimiliki oleh pemerintah tujuannya mengejar keuntungan

  25. Maksud & Tujuan mendirikan Persero : • Untuk menyediakan barang dan atau jasa yg bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan

  26. Ciri-Ciri Persero • Pendirian persero diusulkan menteri kpd presiden • Pelaks pendirian dilakukan o/ menteri dgn memperhatikan perUUan • Statusnya berupa PT yg diatur berdsrkan UU • Modalnya berbentuk saham

  27. Sebagian/seluruh modalnya milik negara dr kekayaan negara yg dipisahkan • Organ persero adl RUPS, direksi dan komisaris • Mentri yg ditunjuk memiliki kuasa sbg pemegang saham milik pemerintah

  28. Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah,mk mentri berlaku sbg RUPS, jika hanya sebagian, maka sbg pemegang saham perseroan terbatas • RUPS bertindak sbg kekuasaan tertinggi perusahaan • Dipimpin oleh direksi

  29. Laporan tahunan diserahkan ke RUPS u/ disahkan • Tidak mendapat fasilitas negara • Tujuan utama memperoleh keuntungan • Hubungan2 usaha diatur dlm hukum perdata • Pegawainya berstatus pegawai negeri

  30. DAFTAR BUMN INDONESIA A. Jasa keuangan, konstruksi dan jasa lainnya 1. PERBANKAN - PT Bank Mandiri Tbk - PT Bank Negara Ind. Tbk - PT BRI Tbk - BTN

  31. 2. ASURANSI - PT ASABRI - PT Asuransi Jasa Raharja - PT Jamsostek - PT Taspen

  32. 3. JASA PEMBIAYAAN - Perum Pegadaian - Perum Sarana Pengembangan Usaha - PT Danareksa - PT Kliring Berjangka Indonesia - PT Sarana Multi Infrastruktur

  33. 4. JASA KONSTRUKSI - Perum Pengembangan Perumahan Nasional - PT Adhi Karya Tbk - PT Brantas Abipraya - PT Hutama Karya

  34. 5. KONSULTAN KONSTRUKSI - PT Bina Karya - PT Indah Karya - PT Indra Karya - PT Virama Karya - PT Yodya Karya

  35. 6. PENUNJANG KONSTRUKSI - PT Amarta Karya - PT Jasa Marga 7. JASA PENILAI - PT Biro Klasifikasi Indonesia - PT Sucofindo - PT Survai Udara Penas - PT Surveyor Indonesia

  36. 8. JASA LAINNYA - Perum Jasa Tirta I - Perum Jasa Tirta II - PT Perusahaan Pengelola Aset

  37. 9. PERJAN RUMAH SAKIT - Perjan RS AB Harapan Kita - Perjan RS Cipto Mangunkusumo - Perjan RS Dr. Wahidin - Perjan RS Fatmawati 10. FILM - Perum Produksi Film Negara

  38. B. Logistik dan Pariwisata • PELABUHAN - PT Pelabuhan Indonesia I - PT Pelabuhan Indonesia II - PT Pelabuhan Indonesia III - PT Pelabuhan Indonesia IV

  39. 2. PELAYARAN - PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan - PT Bahtera Adhiguna - PT Djakarta Lloyd - PT Pelayaran Nasional Indonesia

  40. 3. KEBANDARUDARAAN - PT Angkasa Pura I - PT Angkasa Pura II 4. ANGKUTAN DARAT - Perum DAMRI - Perum PPD - PT Kereta Api Indonesia

  41. 5. LOGISTIK - Perum Bulog - PT Bhanda Ghara Reka - PT Pos Indonesia - PT Varuna Tirta Prakasya 6. PERDAGANGAN - PT Perusahaan Perdagangan Indonesia - PT PP Berdikari - PT Sarinah

  42. 7. PENGERUKAN - PT Pengerukan Indonesia 8. INDUSTRI FARMASI - PT Biofarma - PT Indofarma Tbk - PT Kimia Farma Tbk

  43. 9. PARIWISATA - PT Bali Tourm & Development Corp - PT Hotel Indonesia Natour - PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko

  44. 10. KAWASAN INDUSTRI - PT Kawan Berikat Nusantara - PT Kawasan Industri Makasar - PT Kawasan Industri Medan - PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma 11. USAHA PENERBANGAN - PT Garuda Indonesia - PT Merpati Nusantara Airlines

  45. 12. DOK DAN PERKAPALAN - PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari - PT Dok dan Perkapalan Surabaya - PT Industri Kapal Indonesia

  46. C. Agro Industri,Kehutanan, Kertas,Percetakan dan Penerbitan • PERKEBUNAN - PT Perkebunan Nusantara I - PT Perkebunan Nusantara II - PT Perkebunan Nusantara III - PT Perkebunan Nusantara IV

  47. 2. PERTANIAN - PT Pertani - PT Sang Hyang Seri 3. PERIKANAN - Perum Prasarana Perikanan Samudra - PT Perikanan Samudra Besar - PT Perikani - PT Tirta Raya Mina

  48. 4. PUPUK - PT Pupuk Sriwidjaja 5. KEHUTANAN - Perum Perhutani - PT Inhutani I - PT Inhutani II - PT Inhutani III

  49. 6. KERTAS - PT Kertas Kraft Aceh - PT Kertas Leces 7. PERCETAKAN & PENERBITAN - Perum Percetakan Negara RI - Perum Percetakan Uang RI - PT Balai Pustaka - PT Pradnya Paramita

  50. D. Pertambangan, Industri Strategis, Energi, & Telekomunikasi 1. DOK & PERKAPALAN - PT PAL 2. PERTAMBANGAN - PT Antam Tbk - PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk - PT Pertamina (Persero) - PT Sarana Karya

More Related