Struktur APBN

1. Struktur APBN

2. AnggaranPendapatandanBelanja Negara • Sebagai suatu entitas yang mengemban amanat rakyat, pemerintah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus memiliki rencana yang matang. Rencana tersebut akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas negara termasuk pula dalam hal pengurusan keuangan

3. AnggaranPendapatandanBelanja Negara • Setiap tahun pemerintah menghimpun dan membelanjakan dana triliunan rupiah melalui APBN. Penyusunan APBN merupakan rangkaian aktifitas yang melibatkan banyak pihak termasuk departemen , lembaga dan DPR, peran DPR dalam hal ini sebagai otoritas yang mengawasi arus keluar dana APBN

4. AnggaranPendapatandanBelanja Negara • Sesuai UUD 45, APBN harus diwujudkan dala bentuk Undang-undang, dalam hal ini Presiden berkewajiban menyusun dan mengajukan Rancangan APBN kepada DPR. RAPBN memuat asumsi umum yang mendasari penyusunan APBN, perkiraan penerimaan, pengeluaran, transfer, defisit/surplus, pembiayaan defisit dan kebijakan pemerintah.

5. Ruang Lingkup APBN • APBN mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran yang ditampung dalam satu rekening yang disebut rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN) di bank sentral (Bank Indonesia). Pada dasarnya semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus dimasukkan dalam rekening tersebut.

6. Ruang Lingkup APBN • Sesuai dengan peraturan pemerintah perundangan yang terkait dengan pengelolaan APBN, semua penerimaan dan pengeluaran harus tercakup dalam APBN. Dengan kata lain pada saat pertanggungjawaban APBN, semua realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam rekening harus dikonsolidasikan ke dalam rekening BUN. Semua penerimaan dan pengeluaran yang telah dimasukkan dalam rekening BUN adalah merupakan penerimaan dan pengeluaran “on budget”

7. Perkiraan APBN Perkiraan-perkiraan APBN terdiri dari: • penerimaan • pengeluaran • transfer • surplus/defisit dan • pembiayaan

8. Sejarah Format APBN Selama TA 1969/70 sampai dengan 1999/2000 APBN menggunakan format T-account. Format ini dirasakan masih mempunyai kelemahan antara lain tidak memberikan informasi yang jelas mengenai pengendalian defisit dan kurang transparan sehingga perlu disempurnakan Mulai TA 2000 format APBN diubah menjadi I-account, disesuaikan dengan Government Finance Statistics (GFS)

9. Tujuan Perubahan Format APBN Tujuan perubahan format dari T-account ke I-account adalah : Untuk meningkatkan transparansi dalam penyusunan APBN Untuk mempermudah analisis, pemantauan, dan pengendalian dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBN Untuk mempermudah analisis komparasi (perbandingan) dengan budget negara lain Untuk mempermudah perhitungan dana perimbangan yang lebih transparan yang didistribusikan oleh pemeritah pusat ke pemerintah daerah mengikuti pelaksanaan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah

10. T-Account Dalam T-account, sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dipisahkan di kolom yang berbeda T-account mengikuti anggaran yang berimbang dan dinamis Dalam versi T-account, format seimbang dan dinamis diadopsi. Seimbang berarti sisi penerimaan dan pengeluaran mempunyai nilai jumlah yang sama. Jika jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan, kemudian kekurangannya ditutupi dari pembiayaan yang berasal dari sumber-sumber dalam atau luar negeri

11. T-Account (Cont’d) Pengeluaran APBN diperinci dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah Versi T-account tidak menunjukan dengan jelas komposisi anggaran yang dikelola pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini merupakan akibat dari sistem anggaran yang terpusat Pada format T-account, pinjaman luar negeri dianggap sebagai penerimaan pembangunan dan pembayaran cicilan utang luar negeri dianggap sebagai pengeluaran rutin

12. I-Account Dalam I-account, sisi penerimaan dan sisi pengeluaran tidak dipisahkan atau dalam satu kolom I-account menerapkan anggaran defisit/surplus Dalam versi I-account, anggaran surplus/defisit diadopsi. Perubahan – perubahan itu dengan jelasnya digambarkan oleh posisi overall balance

13. I-Account (Cont’d) Defisit/surplus adalah perbedaan antara jumlah penerimaan dan hibah, dan jumlah pengeluaran. Perbedaan negatif-jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan- berarti defisit. Jika perbedaan adalah positif –jumlah penerimaan dan hibah lebih besar dari jumlah pengeluaran- itu berarti surplus. Sumber – sumber pembiayaan untuk menutup defisit mungkin berasal dari pembiayaan dalam dan luar negeri

14. I-Account (Cont’d) Pengeluaran APBN diperinci dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah versi I-account dengan jelas menunjukan komposisi jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah I-account, pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilannya dikelompokan sebagai pembiayaan anggaran

15. Format I-Account APBN Dengan format baru ini pinjaman luar negeri diperlakukan sebagai utang, sehingga jumlahnya harus sekecil mungkin karena pembayaran kembali bunga dan cicilan pinjaman luar negeri akan memberatkan APBN di masa yang akan datang

16. Format I-Account APBN A. PendapatandanHibah I. PenerimaanDalamNegeri 1. PenerimaanPajak 2. PenerimaanBukanPajak II. Hibah B. Belanja Negara I. AnggaranBelanjaPemerintahPusat 1. PengeluaranRutin 2. Pengeluaran Pembangunan II. Dana Perimbangan III. Dana OtonomiKhususdanPenyeimbang C. Keseimbangan Primer D. Surplus/DefisitAnggaran (A-B) E. Pembiayaan I. DalamNegeri II. LuarNegeri

17. Penjelasan Komposisi APBN A.Penerimaan Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai dan Pajak lainnya yang merupakan sumber utama penerimaan APBN. Selanjutnya Penerimaan Non Pajak, diantaranya penerimaan dari sumber daya alam, laba BUMN

18. Penjelasan Komposisi APBN B.Pengeluaran Secara umum, pengeluaran yang dilakukan pada suatu tahun anggaran harus ditutup dengan penerimaan pada tahun anggaran yang sama. Berbeda dengan anggaran penerimaan negara yang diperlakukan sebagai target penerimaan pemerintah dan diharapkan dapat dilampauinya, anggaran pengeluaran merupakan batas pengeluaran yang tidak boleh dilampaui.

19. B.Pengeluaran (Cont’d) Secara Umum, proses terjadinya pengeluaran melalui 4 tahap, yaitu: 1. Kewenangan Anggaran 2. Pelimpahan Kewenangan Anggaran 3. Kewajiban 4. Realisasi Pengeluaran (outlays)

20. Penjelasan Komposisi APBN C.Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka program desentralisasi. Terdapat 3 jenis transfer, yaitu dana bagi hasil penerimaan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus

21. Penjelasan Komposisi APBN D.Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah yang memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan daerah lain, contohnya propinsi Papua mendapat dana alokasi yang lebih besar untuk mengatasi masalah yang kompleks di wilayahnya. Tujuan alokasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi ketertinggalan dari propinsi lainnya.

22. Penjelasan Komposisi APBN F. Defisit dan Surplus Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit, sebaliknya jika penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus.

23. Penjelasan Komposisi APBN G.Keseimbangan Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu : keseimbangan primer, dan keseimbangan umum. Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga, sedangkan Kesembangan Umum adalah total penerimaan dikurangi total pengeluaran termasuk pembayaran bunga

24. Penjelasan Komposisi APBN H.Pembiayaan Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah pembiayaan dalam negeri meliputi penerbitan obligasi, penjualan aset dan privatisasi, dan pembiayaan luar negeri meliputi pinjaman proyek, pembayaran kembali utang, pinjaman program dan penjadwalan kembali utang

25. Proses PenyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

26. Penyusunan APBN Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Nasional atas nama Presiden mempunyai tanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyusunan APBN. Menteri Keuangan bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan penyusunan konsep anggaran belanja rutin. Sementara itu Bappenas dan Menteri Keuangan bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyusunan anggaran belanja pembangunan

27. Penyusunan APBN Proses penyusunan APBN dapat dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu: Pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR Pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN

28. Penyusunan APBN 1.Pembicaraan Pendahuluan Tahap ini diawali dengan beberapa kali pembahasan antara pemerintah dan DPR untuk menentukan mekanisme dan jadwal pembahasan APBN. Kegiatan dilanjutkan dengan persiapan rancangan APBN oleh pemerintah, antara lain meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran. Tahapan ini diakhiri dengan finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah

29. Penyusunan APBN 2.Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan APBN Hal ini dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan Panitia anggaran, maupun antara komisi dengan departemen. Hasil pembahasan ini adalah UU APBN yang memuat alokasi dana per departemen/lembaga, sektor, sub sektor, program dan kegiatan yang disebut satuan 3.

30. 2.Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan APBN (Cont’d) Berdasarkan satuan 3 (alokasi dana per departemen/lembaga, sektor, sub sektor, program dan kegiatan), Dirjen Anggaran dan Menteri Membahas detail pengeluaran rutin berdasarkan pedoman penyusunan DIK dan indeks satuan biaya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Untuk pengeluaran pembangunan, Dirjen Anggaran, Bappenas, dan Menteri teknis membahas detail pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan.

31. 2.Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan APBN (Cont’d) Apabila DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah tersebut , maka pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Hal ini berarti maksimum yang dapat dilakukan pemerintah harus sama dengan pengeluaran tahun lalu.

32. Hasil pembahasan diatas didokumentasikan kedalam dokumen-dokumen berikut: • Daftar Isian Kegiatan, dokumen yang berlaku sebagai otorisasi untuk pengeluaran rutin pada masing-masing unit organisasi. • Daftar Isian Proyek, dokumen anggaran berlaku sebagai otorisasi untuk pengeluaran pembangunan untuk masing-masing proyek pada unit organisasi. • Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Rutin (SPAAR), dokumen yang menetapkan besaran alokasi anggaran rutin untuk setiap kantor/satuan kerja di daerah yang selanjutnya akan dibahas anatara Kantor Wilayah DJA dan Instansi Vertikal Departemen/ Lembaga untuk kemudian dituangkan dalam DIK.

33. Lanjutan.. • Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Pembangunan (SPAAP), dokumen yang menetapkan besaran alokasi anggaran pembangunan untuk setiap proyek/bagian proyek yang selanjutnya akan dibahas antara Kantor wilayah DJA dengan instansi vertikal/dinas untuk kemudian dituangkan dalam DIP. • Surat Keputusan Otorisasi (SKO), dokumen otorisasi untuk penyediaan dana kepada departemen/lembaga/pemerintah daerah dan pihak lain yang berhak baik untuk rutin maupun pembangunan.

34. PERATURAN PELAKSANAAN: PPNo. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) PP No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2005 PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PMK Nomor 571/PMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PMK Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 PMK Nomor 54/PMK. 02/2005 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL

35. PERUBAHAN FORMAT ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT : Penerapan sistem penganggaran terpadu (unified budged), melalui penyatuan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang sebelumnya dipisahkan; dan Reklasifikasi rincian belanja negara menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja, yang sebelumnya dirinci menurut sektor dan jenis belanja.

36. SASARAN PERUBAHAN FORMAT ANGGARAN BELANJA NEGARA : Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan belanja negara, melalui: Minimalisasi duplikasi rencana kerja dan penganggaran dalam belanja negara Meningkatkan keterkaitan antara keluaran (output) dan hasil (outcomes) yang dicapai dengan penganggaran organisasi Penyesuaian dengan klasifikasi internasional

37. PENELAAHAN RKA-KL DAN DIPA 2005 Kementerian Keuangan cq. DJAPK menelaah kesesuaian RKA-KL dengan pagu sementara, standar biaya, dan prakiraan maju; dan Bappenas menelaah sinkronisasi program dalam RKA-KL dengan RKP. Penelaahan tersebut dilakukan pada minggu kedua Juli sampai dengan awal Agustus Kementerian Keuangan cq DJPbn menelaah kesesuaian antara DIPA dengan Keppres tentang Rincian APBN 2006 (yang diterbitkan selambat-lambatnya November 2005)

38. PENYUSUNAN RKA-KL 2006 DAN DIPA 2006 Penelaahan RKA-KL oleh Kementerian Keuangan (cq DJAPK) dan Bappenas dimulai pada minggu kedua Juli sampai awal Agustus 2005 Penerbitan Keppres tentang Rincian APBN 2006 (paling lambat November 2005) Pengajuan konsep DIPA oleh kementerian/lembaga paling lambat minggu kedua Desember 2005 Kementerian Keuangan cq Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penelaahan kesesuaian antara konsep DIPA yang diajukan oleh kementerian/lembaga dengan Keppres tentang Rincian APBN 2006 Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran paling lambat 31 Desember 2005 Pelaksanaan APBN 2006 mulai 1 Januari 2006

39. Reformasi penganggaran: Unifikasi anggaran, yang mengkonsolidasi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan; Penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah(medium term expediture framework/MTEF), yang mempererat perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan derajat prediksi kemampuan anggaran jangka menengah; dan Penerapan penganggaran berbasis kinerja dan untuk tingkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah.

40. Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

41. Struktur APBD APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa Perda tentang APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

42. Struktur APBD Secara garis besar, struktur APBD terdiri atas pendapatandaerah, belanjadaerah, dan pembiayaandaerah • Pendapatandaerahadalahsemuapenerimaanuangmelaluirekeningkasumumdaerah, yang menambahekuitasdana, merupakanhakdaerahdalamsatutahunanggaran dan tidakperludibayarkembaliolehdaerah. • Belanjadaerahadalahsemuapengeluarandarirekeningkasumumdaerah yang mengurangiekuitasdana, merupakankewajibandaerahdalamsatutahunanggaran • PembiayaanDaerahadalahsemuakegiatanpemerintahuntukmenutupdefisitanggaranataumemanfaatkan surplus

43. Struktur APBD Pendapatandaerahterdiri atas pendapatanaslidaerah (PAD), danaperimbangan, dan lain-lainpendapatandaerah yang sah. • PADmencakuppajakdaerah, retribusidaerah, hasilpengelolaankekayaandaerah yang dipisahkan, dan lain-lainpendapatanaslidaerah yang sah. • Dana Perimbanganmencakup Dana BagiHasil (Pajak dan SumberDayaAlam), Dana AlokasiUmum (DAU), dan Dana AlokasiKhusus (DAK). • Lain-lainpendapatandaerah yang sahmencakuphibah (barangatauuang dan/atau jasa), danadarurat, danabagihasilpajakdariprovinsikepadakabupaten/kota, danapenyesuaian dan danaotonomikhusus, sertabantuankeuangandariprovinsiataupemerintahdaerahlainnya.

44. Struktur APBD Belanjadaerahdibagimenjadiduakelompok besar, yaitubelanjatidaklangsung dan belanjalangsung. • Belanja Tidak Langsung Yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. • Belanja Langsung Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri dari belanja pegawai (honorarium/upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

45. Struktur APBD

46. Surplus APBD Surplus APBD dapat dimanfaatkan antara lain: • Untuk pembayaran pokok utang • Penyertaan modal (investasi) daerah • Pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain • Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD. Pembentukan dana cadangan juga dapat dilakukan ketika terjadi surplus

47. Defisit APBD Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari: • Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, • Pencairan dana cadangan, • Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, • Penerimaan pinjaman, • Penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang

48. Klasifikasi APBD Untuk kepentingan administratif, monitoring, dan evaluasi, struktur APBD diklasifikasikan menurut • urusan pemerintahan daerah • 25 (dua puluh lima) urusan wajib pemerintahan daerah • 8 (delapan) urusan pilihan pemerintahan daerah • organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-­undangan

49. Struktur APBD A.Pendapatan Daerah Pendapatan daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas: • pendapatan asli daerah • dana perimbangan • lain-lain pendapatan daerah yang sah

50. Pendapatan Asli Daerah Kelompok pendapatan asli daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas • pajak daerah, • retribusi daerah, • hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, • dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-­undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: • bagianlaba atas penyertaan modal pada perusahaanmilikdaerah/BUMD • bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN • bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat