200 likes | 1k Views
“ Desentralisasi Fiskal ” di Indonesia. 24 Juli 2012. PRINSIP PENGATURAN WEWENANG DAN PENUGASAN. Kewenangan Pusat DILAKSANAKAN INSTANSI PUSAT ATAU INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH. Desentralisasi DISERAHKAN KEPADA DAERAH. UU 32 Th 2004. WEWENANG PEMERINTAH PUSAT. Dekonsentrasi
E N D
“DesentralisasiFiskal” di Indonesia 24 Juli 2012
PRINSIP PENGATURAN WEWENANG DAN PENUGASAN Kewenangan Pusat DILAKSANAKAN INSTANSI PUSAT ATAU INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH Desentralisasi DISERAHKAN KEPADA DAERAH UU 32 Th 2004 WEWENANG PEMERINTAH PUSAT Dekonsentrasi DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT Tugas Pembantuan DITUGASKAN KEPADA DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
AlurBelanja APBN keDaerah MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY PENDAPATAN Mendanaikewenangan 6 Urusan Dana Vertikal di Daerah Melalui AnggK/L Dana Dekonsentrasi Dana TgsPembantuan PNPMdanJamkesmas Belanja Pemerintah Pusat Mendanaikewenangan di luar6 Urusan Melalui Angg Non K/L SubsididanBantuan APBN BELANJA MasukAPBD Mendanai kewenangan Daerah (Desentralisasi) Hibah Transfer KeDaerah • Dana Perimbangan • Dana Otsusdan • Penyesuaian PEMBIAYAAN Pinjaman 3
Belanja APBN 2010 (Triliun Rupiah) Sumber : APBN-P 2010 Total Belanja = 1.126,15 Dana ke Daerah = 682,69(60,6%)
Belanja APBN 2011 (Triliun Rupiah) Sumber : APBN 2011 Total Belanja = 1.229,56 Dana ke Daerah = 752,32 (61,19 %)
Ruang Lingkup Transfer Ke Daerah 2011 Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Pajak Dana Alokasi Umum (DAU) DBH PBB Dana Perimbangan Dana Alokasi Khusus (DAK) DBH PPh DBH Cukai HT Dana Otsus PAPUA, PAPUA BARAT, dan ACEH Dana Otsus TRANSFER KE DAERAH DBH SDA Dana Infras Otsus Papua dan Papua Barat DBH Kehutanan DBH Pert umum Dana Otsus & Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru DBH Perikanan DBH Migas Tunjangan Profesi Guru DBH Panas Bumi Bantuan Operasional Sek (BOS) Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID)