1 / 42

Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Selasa, 24 Januari 2012

Kuliah Umum HYBRID MICROFINANCING. Dr. B.S. Kusmuljono , MBA Chairman CPR- Indonesia Komisaris Bank BNI Ketua Komnas Keuangan Mikro. Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Selasa, 24 Januari 2012. PENDAHULUAN.

tatiana-pace
Download Presentation

Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Selasa, 24 Januari 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kuliah Umum HYBRID MICROFINANCING Dr. B.S. Kusmuljono, MBA Chairman CPR- Indonesia Komisaris Bank BNI Ketua Komnas Keuangan Mikro Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) Selasa, 24 Januari 2012

  2. PENDAHULUAN Presiden RI mencanangkan target penyaluran KUR selama 5 tahunkedepan (2010-2014) adalahRp 20 triliunsetiaptahunatauRp 100 triliunselama 5 tahun - untuk target tahun 2010 telahdikoreksi+Rp 13,5 triliun. Data menunjukkanrealisasipenyaluran KUR sejakpeluncurannya November 2007 s/d Desember 2011 (4 tahun1bulan) sebesarRp63,4 triliundenganjumlahdebitur5,72juta. Asumsisetiapdebiturmempekerjakan 2 orang, makatelahmemberikanlapangankerjasebanyak11,44jutaorang. Sektor yang paling banyakmendapatkanpenyaluran KUR adalahsektorperdagangan, restorandan hotel (Rp38,4triliunatausebesar60,5%) dansektorpertanian (Rp10,1triliunatausebesar 15,9%), sedangkanprovinsi yang terbanyakmenyalurkan KUR adalahJawa Timur (Rp9,8triliunatausebesar 15,5%), Jawa Tengah (Rp9,3triliunatausebesar 14,6%) danJawa Barat (Rp8,3triliunatausebesar 13,2%). Non performing loan (NPL) KUR sebesar2,10%.

  3. PENDAHULUAN Sumber Dana KUR berasaldari 100% masyarakat(tidakbisadiaturhanyaolehpemerintah / birokrat) KUR pentingkarenamampumenjangkaudebitur UMKM yang selamainibelumtersentuholehperbankan (belumbankable) sepertidebitur yang tidakmempunyaijaminandandebiturpemula. Program KUR profitablebagi bank karenaberorientasibungakomersialdanpadadasarnyausahadebiturtersebutfeasiblenamunbelumbankable.

  4. DATA PERBANKAN NASIONAL (Rpjuta)

  5. GRAFIK DPK – KREDIT - SBI DPK Kredit Rp Miliar SBI

  6. GRAFIK SBI - KUR Rp Miliar SBI SBI Turun sejak ada KUR KUR

  7. GRAFIK NIM - NPL Dengan KUR NIM naik dan NPL turun NIM NPL

  8. ILUSTRASI PERBANDINGAN PENGELUARAN NEGARA PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN) untukpenjaminan KUR bagiAskrindodanJamkrindo tahun 2010 =+Rp. 1,8triliun+ ImbalJasaPenjaminan KUR Tahun 2010 = +Rp. 0,45triliun+ PembayaranKlaim KUR olehAskrindodanJamkrindotahun 2010 = +Rp. 0,72triliun TOTAL = Rp. 2,97triliun BAYAR BUNGA SBI Rata-rata penempatan SBI setiapbulanRp. 150triliundenganbungaberkisar 6% per tahun = Rp9triliun VS SEKTOR RIIL (UMK & Koperasi = orangkecil) PERBANKAN (Institusi & Perusahaan Besar) KUR Rp. 63,4 triliun untuk5,72juta UMK

  9. GRAFIK LABA BERSIH ASKRINDO DAN JAMKRINDO JAMKRINDO ASKRINDO

  10. REALISASI KUR 31 DESEMBER 2011

  11. REALISASI KUR 31 DESEMBER 2011 MENURUT SEKTOR EKONOMI (RP JUTA)

  12. REALISASI KUR 31 DESEMBER 2011 MENURUT PROVINSI (RP JUTA)

  13. REALISASI KUR 31 DESEMBER 2011 MENURUT PROVINSI (RP JUTA)

  14. Sumber Pendanaan Usaha Mikro Sumber: Shinozaki, 2010

  15. Variasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Sumber: Shinozaki, 2010

  16. Nasabah, Simpanan, dan Pinjaman LKM Sumber: Shinozaki, 2010

  17. System Approach Micro-banking Source of Funds Microfinance Problem MFI Credit Guarantee Money Lender Supervision Regulation

  18. ACADEMIC BUSINESS GOVERNMENT PROBLEM SOLVING SYNERGY PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP POLICY

  19. System Thinking Dealing with complexity of Microfinancing Hybrid Microfinancing Kredit Usaha Rakyat (KUR)

  20. DASAR HUKUM UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil danMenengah (UMKM) Pasal 21: (1) PemerintahdanPemerintah Daerah menyediakanpembiayaanbagi Usaha Mikrodan Kecil. (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, danDunia Usaha dapatmemberikanhibah, mengusahakanbantuanluarnegeri, danmengusahakansumberpembiayaan lain yang sahsertatidakmengikatuntuk Usaha Mikrodan Kecil.

  21. UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil danMenengah (UMKM) DASAR HUKUM Pasal 23 Pemerintahdanpemerintahdaerah: 1. Menumbuhkan, mengembangkandanmemperluasjangkauanlembagapenjaminkredit, dan 2. Memberikankemudahandanfasilitasdalammemenuhipersyaratanuntukmemperolehpembiayaan.

  22. Hybrid Microfinancing DANA PEMERINTAH/ APBN DANA MASYARAKAT/ DPK Askrindo & Jamkrindo PNPM LPDB Penjaminan Kredit Perbankan PEMP/ PUAP Bantuan Sosial Padat Karya Kredit Mikro KurMikro + KKP-E (Penjaminan) (SubsidiBunga) Dana Bergulir Sinergi Pembiayaan Usaha Produktif Perkuatan Permodalan APBD LPKD Penyaluran Inkubasi Bisnis 40 Juta Usaha Mikro-Kecil (Sektor Informal) Capacity Building KADINDA RTS (RumahTanggaSasaran) Tata Niaga LKM

  23. HYBRID MICROFINANCE “Sistemperkuatanpermodalanbagiusahamikromelaluimekanismepemadu-serasian (sinergi) sumber-sumberpembiayaandaridanamasyarakatpadaperbankandengandanapemerintahuntukpenanggulangankemiskinansertaperluasaanlapanganpekerjaanutamanyabagiRumahTanggaSasaran (RTS)” BSK Model, 2009 With organic farmer

  24. PENERAPAN HYBRID MICROFINANCING : USULAN KREDIT USAHA MIKRO PERTANIAN (KUMP) KEPADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

  25. LatarBelakang • Ketersediaan pembiayaanbagipetani, peternak, pekebun, pembudidayaikandannelayanmerupakansalahsatufaktorpentingdalammencapaiketahananpangan. • Realisasikreditperbankan, baikkomersialmaupunmelaluikredit program yaitukreditbersubsidibunga (KKPE : KreditKetahananPangandanEnergi, KPEN-RP : KreditPengembanganEnergiNabatidanRevitalisasi Perkebunan, KUP-S : Kredit Usaha PembibitanSapi) maupunmelaluikreditdenganpenjaminan (KUR) masihsulitdiaksesolehsektorpertaniandanperikanan

  26. RealisasiPenyaluranKreditPerbankan kepada Petani • Realisasikreditperbankansecaranasionalkesemuasektor per Desember 2010 sebesarRp. 1.766,2 triliun.Realisasikredituntuksektorpertaniansecaraluas (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) per Desember 2010 hanya 5% dari total kreditperbankanatauRp. 91,16 triliun (sumber:Bank lndonesia) • NPL total untukkreditperbankan : 2,58%, NPL total untukkreditpertanian 1,83% (sumber:Bank lndonesia) • KKPE, KPEN-RP danKUP-S yaituKreditKetahananPangandengansubsidibungaberkisar 7%-8%daripemerintahuntukmembiayaiusahabudidayatanamanpangan (padi, jagungkedelai),hortikultura, peternakan, perikanandankoperasiuntukpengadaanpanganrealisasinyamasihsangatrendah .

  27. RealisasiPenyaluranKreditPerbankan kepada Petani • KKPE : darialokasikredit yang dialokasikanperbankansebesarRp 9,5 triliunhanyaterserap rata-rata Rp. 2,5 triliun per tahun. • KPEN-RP : darialokasikreditsebesarRp 38 triliun, hanyaterseraprala-rata 3% per tahun . Realisasikredit per April 2011 sebesar Rp.1,7 triliun, penyerapanterbesaruntuksawit 93% ( Rp1,56 triliun), karet (5,83%) atauRp 98,5 miliardankakao 1,8 % atauRp 30,2 milyar. • Realisasi KUP-S (per April 2011) : alokasiRp 3,8 triliun, terserapRp. 132,1 milyar (3,4%) Petani/Nelayantidak feasible untukmengaksesbungatinggidantidak bankable dalammenyediakanagunan. • Data PUT 2009 (Pendataan Usaha Tanioleh BPS) dari 17.870.832 rumahtanggausahatanihanya 85.333 yang berhubungandenganperbankan

  28. ALASAN PEMBENTUKAN KUMP Keberhasilan KUR Mikrotelahdibuktikanmampumenjangkauusahamikrodanrakyatkecil, sebagaipembuktianbahwa skim penjaminan KUR Mikrotersebuttelahsahihdanteruspatutdilanjutkan. Tetapiaksesabilitaskaumtanidannelayanternyatabelummampumendorongpermintaanataupunrealisasi KUR Mikrokesektorpertanian. Setelahdilakukanobservasilapang, masalahutamanyaadalahbunga KUR - Mikromasihdipandangtinggiuntuk sektor pertanian. Bungatinggitersebutolehperbankandianggaprasionalkarena risikodi sektor usahapertaniantermasuktinggi.

  29. ALASAN PEMBENTUKAN KUMP Secaraakademis, risikopertanianatau Bio-riskdisebabkanolehkarakterproduk-produkpertanianitusendiri. Bio-risktersebutdikategorikandalamtigakomponenpenyebab, yaitu: • Seasonal • Produk – produkpertaniantermasukkelautandanperikananmempunyaikaraktermusiman, seginggasulituntukmendapatkanmekanismeproduksi yang sepanjangwaktu. • Ketergantunganterhadapiklimdancuacasangattinggi yang menyebabkankontinuitasbahanbakuuntukagroindustridanagroniagamenjadipenuhketidakpastian. • Variability • Keragamanprodukdarisuatujeniskomoditiseringsekalimenyulitkan homogenitasproduk yang akandipasarkan. • Penetapanhargauntuktransaksijualbelimenjadisulitdiprediksibilamemperhatikannaikturunnyakualitasproduk yang sulit dikendalikan. • Perishable • Sebagaibendahidup (bio) makaproduk-produkhasilpertaniansangatrentanterhadapkondisipenyimpanandanpengangkutan. Inimenyebabkantimbulnyasusutfisikdansusutmutu. • Biayapenangananpascapanendankolektabilitasprodukseringterlalutinggisehinggaakanmendominasiperhitungan nilaitambahpadarantainilainya. Dari ketigafaktortersebut, makapenilaianbio-risk harus dilakukanuntuksetiapkomoditidanlokasiproduksi. Ketidakpastian dari faktortersebutmenyulitkan perhitungandalamestimasipenetapanbunga yang pas padajangkawaktutertentu. Olehkarenaitu, keenggananperbankan atas mitigasi atas risikotersebutdapatdimaklumi, sehinggaperanpemerintahdiperlukandenganmenciptakan sistem insentif yang berwujudsubsidibunga.

  30. Pola Kredit dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan PenjaminanKredit Kredit Usaha Mikro Pertanian (KUMP) SubsidiBunga PemberdayaanTaniNelayan • KUMP : Aman, Mudah, danMurah • AmanbagiBank : adapenjaminandaripemerintah • Mudah dan Murah bagiPetanidanNelayan : adasubsidibungadaripemerintah

  31. ALTERNATIF POLA KUMP • AsuransiKredit yang dijaminolehLembagaPenjamin • SubsidipadaPenutupanAsuransiKerugianolehLembaga yang ditunjukolehPemerintah • Subsidibungauntukmeringankanbebanpetanidannelayan • Perhitunganawaluntuksubsidibunga KUMP • PolaKelompokdanBapakAsuh (Avalist) dalampenyaluran KUMP

  32. KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN Kebijakan publik yang diperlukanadalah PeraturanPresidententangPemberianJaminandanSubsidiBungaolehPemerintahPusatdalamrangkaPenyediaanPembiayaanbagi Usaha TanidanNelayanatau Kredit Usaha Mikro Pertanian (KUMP). Dalam rangkauntukmendorongperbankannasional agar meningkatkanpenyalurankreditkepadakelompokekonomilemahyaitutanidan nelayan, timpakarmemandangperludiberikannyafiturinsentifolehpemerintahpusatdandaerahdalambentuk: • Jaminankredit ala KUR - Mikro, denganjumlah paling sedikit 70%-90%. • Subsidibunga ala KKPE, denganmekanismepemberiansubsidi 8%-12% tergantungkomoditas. • Dana pemberdayaankelompoktanidannelayanterkaitdenganpenyaluran KUMPtersebut.

  33. SKIM KREDIT USAHA MIKRO PERTANIAN (KUMP) APBN APBD APBN APBD MenkoEkonomi Bank Indonesia Dana pemberdayaan Kebijakan KUR TN Dana subsidi Kemen. Keuangan Kantor Kas Negara LembagaPenjaminanKredit Bank Pelaksana KU M P Kantor Cabang(unit) Dana penjaminan Penagihan Penagihan Periodik Jaminan 70% Subsidi Bunga Pusat Daerah Info kreditmacet DepartemenTeknis Kementan KKP monev Usulan Pinjaman monev Pengembalian KelompokTaniNelayan CSR – Swasta PKBL-BUMN PerguruanTinggi LSM Pemberdayaan Pemberdayaan Pusat Daerah TaniNelayan Penerima KUMP

  34. MEKANISME PENYALURAN KREDIT USAHA MIKRO PERTANIAN (KUMP) ASKRINDO JAMKRINDO BANK INDONESIA MENKOEKON Koordinasi LembagaPenjaminan Kredit Daerah BANK Terpilih KKP KEMENTAN KEMEN. KEUANGAN KEMEN. KUKM APBN LKM APBD alternatifperkuatanpermodalan subsidibunga C S R K U M P PKBL KOPTAN KSP - Agribisnis Kop. MINA dana Pemberdayaan GAPOKTAN POKTAN POKYAN PerguruanTinggi BDS Pembinaan teknis Anggota Anggota Tidakbolehsama sasaran

  35. KUNCI KEBERHASILAN KUMP 1. Dari sisi BANK : • Adanyajaringankarenapadadasarnya bank penyalurharusberadaditengah-tengahcalondebitur (community based) • Sumberdayamanusiaperlukompetensidanbudaya yang spesifik, punyakomitmensertamencintai UMKM sektor Pertanian • Sistemperludibangununtukmengurangibiayatransaksisehinggalebihefisien, transparan, sederhanadannyaman(convenient) bagidebitur.

  36. KUNCI KEBERHASILAN KUMP 2.Dari sisi CALON DEBITUR / SEKTOR RIIL : • Pembinaan (technical assistance) perlukarenacalondebiturpadadasarnyabelum bankable (persiapan status legal, administrasi, teknikproduksi, kepastianpasar), yang bekerjasamadenganberbagaipihakterkait • PerlubekerjasamadenganKonsultanKeuanganMitra Bank (KKMB) UMK atauTenagaPendamping UMK, lembagarating LKM danpihak-pihaklainnya. • Perlualokasidana PKBL terutamaporsihibahuntukoperasionaltrainingdanpembinaancalondandebitur KUMP.

  37. KUNCI KEBERHASILAN KUMP 3. Dari sisi LEMBAGA PENJAMINAN : • Perlukomitmenpemerintahdalammengalokasikandana APBN bagiLembagaPenjaminan yang memadaidalamkuantitasdanberjangkapanjangsesuaidenganjangkawaktu KUMP (10 tahun) • MerintispendirianLembagaPenjaminKredit Daerah (LPKD) dengandiampuolehAskrindodanJamkrindodanmendorongPemdauntukmereplikasiSistem KUMPdidaerahdengandukungandanadari APBD.

  38. KUNCI KEBERHASILAN KUMP 4.CARA PENYALURAN : Penyaluran KUMPdapatdilaksanakansecaralangsung (bank kepadadebitur) dansecaratidaklangsung (linkagedenganlembagakeuanganmikro/LKM) sertapendekatankemitraaninti plasma (cluster). Denganpendekatanlinkagetersebutmakadimungkinkanpenyaluran KUR dapatmenjangkaucalondebitur yang beradadiremote area dansize-nyamikro. Untukituperlukerjasamadenganlembaga rating LKM independenuntukmemperoleh LKM yang baik. Denganpendekatankemitraandimungkinkanpenyaluran KUMPmenyentuhbidangpertaniansecaramassaldenganjumlahrelatifsignifikan.

  39. HYBRID MICROFINANCEIMPLEMENTATION ON RIIL SECTOR Cooperation between: COMMUNITY BASED-INTEGRATED SUSTAINABLE AREA DEVELOPMENT (CB-ISAD)WEST SUMBAWA REGENCY (KSB), WEST NUSA TENGGARA PROVINCE THROUGH BLENDING FINANCING AND REPUTATION BASED CSR PT NEWMONT NUSA TENGGARA CPR-Indonesia Center for Policy Reform Change with Solution for Better Tomorrow

  40. BLENDING FINANCING USAHA MIKRO PERIKANAN Agroindustri/ Industri Produk KoperasiPetaniIkan IndividuPetaniIkan KelompokPetaniIkan Capacity Building LembagaPendamping Kredit Infrastruktur Kredit Pembiayaan L K M PNPM, PUAP, PEMP, PKBL BUMN P E M D A C S R Swasta (Newmont, dll) B A N K PNPM : Program NasionalPemberdayaanMasyarakat - Mandiri PEMP : PengembanganEkonomiMasyarakatPesisir (Program KementerianKelautandanPerikanan) PUAP : Pengembangan Usaha AgribisnisPerdesaan (Program KementerianPertanian) PKBL : Program KemitraandanBinaLingkungan BUMN

  41. Pengembangan Wilayah BerbasisMasyarakat • COMMUNITY BASED –INTEGRATED AREA DEVELOPMENT • (PENGEMBANGAN WILAYAH TERINTEGRASI BERBASIS MASYARAKAT) Ekspor/PasarDomestik Usaha Mikro Petani/Nelayan/ Pengrajin KelompokTani/Nelayan/ Pengrajin Koperasi Agroindustri/ Industri Bantuan Teknis/ Pengembangan Masyarakat Produk Kredit Mikro Linkage LKM Infrastruktur PerguruanTinggi Kredit Komersial Penjaminan Capacity Building PKBL BUMN/CSR Pemerintah Daerah/ Kementerian B A N K APEX LKM Pooling Fund

  42. THANK YOU OFFICE: CPR-Indonesia GrahaKapitalLantai 5 Jl. Kemang Raya No. 4, Jakarta Selatan 12730 INDONESIA Telp. +62-21 719-8716 Fax. +62-21 719-9529 Email : cpr_indonesia@yahoo.com

More Related