Oleh Direktur Bina Perhutanan Sosial

1. Prespektif CBFM Sebagai Salah Satu Skema Utama Penerima Manfaat Pendanaan Karbon Untuk Penurunan Kemiskinan Dan Resolosi Konflik Oleh Direktur Bina Perhutanan Sosial

2. PEMAHAMAN HIRARKI PENGUASAAN ATAS TANAH (UUPA) Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah Hak Menguasai Negara atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Hak Perseorangan atas Tanah (hak hak atas tanah, wakaf, hak milik dsb) Bangsa Indonesia sbg pemegang hak tertinggi atas tanah yang penguasaanya dilakukan oleh Negara Hak lain sesuai dengan kepentingan negara KESALAHAN DALAM PEMAHAMAN MENJADI SALAH SATU SUMBER KONFLIK DALAM PEMANFAATAN HUTAN

3. KEDUDUKAN HAK ULAYAT DALAM SISTEM PENGUASAAN ATAS TANAH (UUPA) • Hak Ulayat diakui negara dengan beberapa persya-ratan • Hak Ulayat mempunyai dua usur utama : • unsur kepunyaan/hak menggunakan • unsur kewenangan Pada dasarnya semua warga ulayat mempunyai kedua unsur hak ulayat Karena tidak mungkin setiap warga ulayat melakukan pengurusan ulayat, maka dilimpahkan kepada Ketua Adat Tidak ada hak perorangan Persyaratan Hukum Adat : Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional/negara Tidak bertentangan dengan UUPA Tidak bertentangan dengan Undang - Undang

4. KRITERIA HAK ULAYAT YANG DIAKUI NEGARA (UUPA) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga adat untuk keperluan hidupnya sehari-hari Terdapat Tatanan Hukum Adat yang berlaku dan ditaati oleh warga adat Meskipun pemegang hak tertinggi adalah Negara dan Hak lain dilakukan sesuai dengan kepentingan negara, namun dalam pelaksanaanya harus ada harmonisasi antara kepentingan negara dan adat

5. SKEMA PEMANFAATAN HUTAN UNTUK MASYARAKAT (CBFM) Hutan Desa (Nagari) P.49/MENHUT-II/2008 HKm P. 37/MENHUT-II/2007 Dasar CBFM : Memberi Kesempatan kepada Masyarakat Setempat untuk mengelola Sumberdaya Hutan

6. TUJUAN HKm dan HUTAN DESA SEBAGAI CBFM Menciptakan Lapangan Kerja (pro jobs) Pengembangan Industri Kecil Perkayuan (pro-growth) Meningkatan pendapatan masyarakat (pro-poor) Mempercepat rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis (pro-green economy)

7. POSISI HKm dan HUTAN DESA DALAM PENURUNAN EMISI • Mewujudkan Peningkatan penyerapan emisi, melalui : • Mempertahankan dan meningkatkan tutupan lahan • Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sasaran Penurunan Emisi Memerlukan Prakondisi : • Aspek Pengelolaan HKm dan Hutan Desa : • Kelola kawasan • Kelola Kelembagaan (pemangku) • Kelola usaha (Rencana kerja pengelolaan hutan lestari ) Kepastian Areal/Kawasan Kepastian Pemangku Kawasan sebagai penerima manfaat Kepastian Rencana Pengelolaan Kawasan secara Lestari

8. ISUE NASIONAL YANG TERKAIT DENGAN HKm dan HUTAN DESA Kesenjangan Kesejahteraan Masyarakat Pembagian akses kawasan yang tidak adil Tuntutan Redistribusi Lahan yang tidak proporsional Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan. Ada 19.410 desa disekitar hutan dengan penduduk 48,8 juta jiwa Eskalasi konflik lahan (tenurial) cenderung meningkat

9. URGENSI HKm dan HUTAN DESA Memberi kesempatan berusaha bagi masyarakat disekitar hutan dengan membuka akses pemanfaatan kawasan hutan (keadilan pemanfaatan kawasan) Sebagai alternatif penyelesaian konflik penguasaan kawasan hutan (konflik tenurial) Berkaitan langsung dengan persoalan upaya pengentasan kemiskinan masyarakat disekitar hutan Sebagai media untuk mengembangkan peran para pihak dalam penguatan kelembagaan masyarakat Dapat menjadi pembangkit peningkatan perekonomian masyarakat disekitar hutan Arah HKm dan Hutan Desa Sebagai skim yang adil, terpercaya dan efektif untuk alternatif pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan solusi konflik lahan dalam kawasan hutan menuju pengelolaan hutan lestari dan masyarakat sejahtera

10. TATANGAN HKm dan HUTAN DESA • Target Program cukup besar (2 juta Ha HKm dan 0,5 juta Ha HD) • Tuntutan sosial untuk antisipasi solusi konflik lahan • Heterogenitas pemahaman HKm dan Hutan Desa • Masih ada perilaku birokrasi yang kurang kondusif • Keterbatasan Anggaran • Keterpaduan peraturan perundangan belum terwujud • Posisi tawar petani HKm dan Hutan Desa yang rendah

11. EVALUASI DAMPAK HKm dan HUTAN DESA Mampu mengkomodasi kearifan lokal dalam pelestarian hutan (Pro Green Economy), Mampu membentuk satuan pengamanan hutan berbasis lokal, Mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja (Pro Poor, Pro Growth dan Pro Job) - Penelitian LIPI, 2010 Menjadi media penyuluhan yang efektif dalam pelestarian hutan.

12. Contoh Hasil HKm dan Hutan Desa Untuk Peningkatkan Penyerapan Emisi HKm di Lombok Barat HKm Lombok Utara

13. Contoh Hasil HKm dan Hutan Desa ......... lanjutan HKM di Kab. GunungKidul HKm di Kabupaten Way Kanan

14. Contoh Hasil HKm dan Hutan Desa ......... lanjutan Hutan Desa Kab. Bungo Hutan Desa di Kab. Bantaeng

15. Terimakasih Selamat Berjuang