RENCANA TATA RUANG KAWASAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, KARO

1. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM RENCANA TATA RUANG KAWASAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, KARO

2. KAWASAN METROPOLITAN MEBIDANGRO (MEDAN-BINJAI-DELI SERDANG-KARO) LANDASAN HUKUM KSNMEBIDANGRO KEDUDUKAN MEBIDANGRO DI IMT-GT KEBIJAKAN SEKTOR/RTRWN DI KSNMEBIDANGRO

3. LANDASAN HUKUM METROPOLITAN MEBIDANGRO sebagai KAWASAN STRATEGIS NASIONAL UU No. 26 Tahun 2007 tentangPenataanRuang Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia, Bab I ps. 1 PP No. 26 Tahun 2007 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional KawasanPerkotaan Medan-Binjai-DeliSerdang-Karo (Mebidangro) ditetapkansebagaisalahsatukawasanstrategisnasionaldarisudutkepentinganekonomidiPulauSumatera Kawasan Strategi Nasional (kepentingan ekonomi) di Sumatera, antara lain :(1).Kawasan Industri Lhokseumawe, (2). Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, (3). Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Banda Aceh Darussalam, (4). Kawasan Batam-Bintan-Karimun, (5). Kawasan Selat Sunda Ps.82, Lamp. X penetapan ini didasarkan atas fungsi kawasan dan aspek kegiatan ekonomi yang diandalkan sebagai motor penggerak (dapat menstimulasi) pengembangan wilayah nasional (pertumbuhan, pemerataan, integrasi); sehingga kawasan strategis nasional diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan (‘growth centre’).

4. Sistem Wilayah KLASIFIKASI PENATAAN RUANG BERDASARKAN SISTEM, FUNGSI DAN NILAI STRATEGIS KAWASAN Berdasarkan Sistem Berdasarkan Wilayah Administratif Berdasarkan Nilai Strategis Kawasan Ps. 5 ayat (3) Ps. 5 ayat (5) Ps. 5 ayat (1) PR Kws. Strategis Nasional Penataan Ruang Wilayah Nasional PR Kws. Strategis Provinsi Penataan Ruang Wilayah Provinsi Sistem Internal Perkotaan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten PR Kws. Strategis Kabupaten Penataan Ruang Wilayah Kota PR. Kws. Strategis Kota Berdasarkan Kegiatan Kawasan PR Kws. Perkotaan Ps. 5 ayat (4) PR Kws. Perdesaan Berdasarkan Fungsi Utama Kawasan Ps. 5 ayat (2) PR Kws. Lindung PR Kws. Budi Daya

5. Negara menyelengga-rakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran raktyat Dalam melaksanakan tugasnya, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah Kedudukan Wewenang Pemerintah Pusat di Kawasan Strategis Nasional dalam UU 26/2007 • TUR, BIN, dan WAS terhadap : • LAK PR wilayah Nasional, provinsi, & kabupaten/kota, • LAK PR kws. strategis nasional, provinsi, & kabupaten/kota NEGARA WEWENANGPEMERINTAH LAK PR wilayah Nasional Ps. 7 ayat (1) LAK PR kws strategis Nasional Ps. 8 Kerja sama PR antarnegara & fasilitasi kerja sama antarprovinsi Seorang Menteri Ps. 9 ayat (1) • TUR, BIN, danWASterhadap : • LAK PR wilayahprovinsi & kabupaten/kota, • LAKPR kws. Provinsi & kabupaten/kota Ps. 7 ayat (2) WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI LAK PR wilayah provinsi LAK PR kws. strategis provinsi Ps. 10 Kerja sama PR antarprovinsi & fasilitasi kerja sama antarprovinsi • TUR, BIN, dan WAS terhadap : • LAK PR Wilayah kabupaten/kota, • LAK PR kws. strategis kabupaten/kota • Ket: • TUR = pengaturan • BIN = pembinaan • LAK = pelaksanaan • WAS = pengawasan • PR = penataan ruang WEWENANG PEMERINTAH KAB./KOTA LAK PR wilayah kabupaten /kota Ps. 11 LAK PR kws. strategis kabupaten/kota Kerja sama PR antarkabupaten/kota

6. Pengertian Kawasan Metropolitan dalam UU 26/2007 KAWASAN METROPOLITAN: Ps. 1 angka 25 Ps. 1 angka 26 KAWASAN PERKOTAAN: adalah kawasan perkotaan yg terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yg berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dgn kawasan perkotaan di sekitarnya yg saling memiliki keterkaitan fungsional yg dihubungkan dgn sistem jaringan prasarana wilayah yg terintegrasi dgn jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa adalah wilayah yg mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dgn susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan & distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, & kegiatan ekonomi Ps. 41 ayat (1) Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada: • kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten • kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan yang mencakup 2 atau lebihwilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi RTR kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten Ps. 42 ayat (1) RTR kawasan perkotaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten/kota pada 1 atau lebih wilayah provinsi merupakan alat koordinasidalam pelaksanaan pembangunan yg bersifat lintas wilayah Ps. 43 ayat (1) Menurut besarannya dapat berbentuk: • kawasan perkotaan kecil • kawasan perkotaan sedang • kawasan perkotaan besar • kawasan metropolitan • kawasan megapolitan RTR kawasan metropolitan merupakan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah Ps. 44 ayat (1) Ps. 41 ayat (2) Penataan ruang kawasan perkotaan yg mencakup 2/ lebih wilayah kabupaten/kota dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah Ps. 47 ayat (1)

7. PP 26/2008 : RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL • WANUS & HANAS • perkembangan permasalahan regional & global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional • upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan serta stabilitas ekonomi; • keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah • daya dukung & daya tampung lingkungan hidup • RPJPN • RTR kawasan strategis nasional • RTRWP dan RTRWK Peraturan Pemerintah Ps. 20 ayat (6) diatur dengan disusun dengan memperhatikan Ps.19 RTRWN Ps. 20 ayat (1) memuat • tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wilayah nasional • rencana struktur ruang wilayah nasional yg meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya & sistem jaringan prasarana utama • rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional & kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional • penetapan kawasan strategis nasional • arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan • arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. jangka waktu pedoman untuk • penyusunan RPJPN • penyusunan RPJPMN • pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional • mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor • penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi • penataan ruang kawasan strategis nasional • penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota 20 tahun Ps. 20 ayat (3) Ps. 20 ayat (2) ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun Ps. 20 ayat (4) • ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal: • perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau • perubahan batas teritorial negara Ps. 20 ayat (5)

8. Penetapan Kawasan Mebidangro dengan Peraturan Presiden UU 26/2007 ttgPenataanRuangmengamanatkanPenyusunanRTRKawasanStrategisNasional yang diaturdenganPeraturanPresiden(ps 21 ayat [1]) PP 26/2008 ttgRTRWNmenetapkanKAWASANPERKOTAANMEBIDANGROsebagaiKawasanStrategisNasional yang penataanruangnyadiprioritaskankarenamempunyaipengaruhsangatpentingsecaranasional(ps 77, ps 82, Lampiran X) MuatanRanperpres (UU 26/2007) Rencanatataruangkawasan metropolitan berisi: • Tujuan, kebijakan, danstrategipenataanruangkawasan metropolitan; • Rencanastrukturruangkawasan metropolitan yang meliputisistempusatkegiatandansistemjaringanprasaranakawasan metropolitan; • Rencanapolaruangkawasan metropolitan yang meliputikawasanlindungdankawasanbudidaya; • Arahanpemanfaatanruangkawasan metropolitan yang berisiindikasi program utama yang bersifatinterdependenantarwilayahadministratif; dan • Ketentuanpengendalianpemanfaatanruangkawasan metropolitan yang berisiarahanperaturanzonasikawasan metropolitan, arahanketentuanperizinan, arahanketentuaninsentifdandisinsentif, sertaarahansanksi. UU 26/2007 : Ps. 44 ayat (2)

9. KEDUDUKANMEBIDANGRODALAMKERANGKAIMT-GT Kerjasama ekonomi skala sub-regional IMT-GT yang bertujuan untuk penguatan jaringan infrastruktur berdasarkan The IMT-GT Roadmap 2007-2011 Action Plan , salah satunya berbentuk pengembangan jaringan transportasi dalam bentuk coridor economic , terbagi menjadi 4 koridor yaitu : NCER Northern Corridor Economic Region KoridorSongkhla (Thailand), Penang (Malaysia) danMedan (Indonesia). KoridorSelatMalaka, Koridor Banda Aceh, Medan, Dumai, dan Palembang KoridorMalaka (Malaysia) danDumaiserta KoridorRanong, Phuket (Thailand) dan Aceh KawasanAndalanPerkotaanMebidangro Program Peningkatan Sistem jaringan Transportasi Pengembangan jalan AH-25 Section : Binjai – Medan - Tebing Tinggi. Pembangunan jalan tol : a). Binjai – Medan - Tebing Tinggi, b). Medan – Kuala Namu Pengembangan jalur KA : Banda Aceh – Besitang – Medan – Rantau Prapat, untuk komoditas pertanian

10. MALAYSIA 1 1 National Economic Regional Corridor Northern Corridor Economic Region 1 Central Region Sourthern Johor Economic Region 3 2 1 Conurbation or City Region • National • Kuala Lumpur • Regional • George Town • Johor Bahru • Kuantan • Intermediate • Ipoh • Malaka 2 3 2 INDONESIA 9 4 8 5 Pusat Kegiatan • PusatKegiatanNasional • Lhokseumawe • Mebidangro • Dumai • Pekanbaru • Padang • Jambi • Palembang • Bandar Lampung • Batam 6 7 Kawasan Perkotaan Metropolitan Rencana Kawasan Perkotaan Metropolitan

12. MEBIDANGRO Sebagai Kawasan Strategis Nasional

14. KAWASAN METROPOLITAN MEBIDANGRO (MEDAN-BINJAI-DELI SERDANG-KARO) PENGERTIAN KAWASAN METROPOLITAN DELINEASI KAWASAN MEBIDANGRO PERAN & FUNGSI RTR KAWASAN MEBIDANGRO KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN MEBIDANGRO

15. m e t r o p o l i t a n ? PENGERTIANKAWASANPERKOTAAN METROPOLITAN • Suatu pusat permukiman yang besar yang terdiri dari satu atau kota besar dan beberapa kawasan yang berada disekitarnya dengan satu atau lebih kota besar melayani sebagai titik hubung (hub) dengan kota-kota sekitarnya tersebut • Kawasan perkotaan dengan karakteristik penduduk yang menonjol dibandingkan dengan penduduk perdesaan disekitarnya <Goheen, dalam Bourne, 1971> • Istilah perkotaan (urban, Inggris) mengandung arti: daerah permukiman yang meliputi kota induk dan daerah pengaruh di luar batas administratifnya, yang berupa daerah pinggiran sekitarnya (daerah suburban) (Kamus Tata Ruang, Ditjen Cipta Karya). • Ruang metropolitan (metropolitan space) merupakan suatu area perkotaan yang memenuhi kriteria tertentu (meliputi populasi, arahan pertumbuhan kota, kondisi fisik ruang, dan faktor2 ekonomi) dan membutuhkan manajemen perkotaan tertentu. • Terdiri dari: kota metropolitan (metropolitan city), wilayah metropolitan (metropolitan region), kawasan metropolitan (metropolitan area), koridor metropolitan (metropolitan corridor). Satu kawasan dengan konsentrasi penduduk yang besar, dengan kesatuan ekonomi dan sosial yang terpadu dan mencirikan aktivitas kota

16. Metropolitan space  arahperkembanganfisikperkotaan: Kota Metropolitan (metropolitan city): • Kota yang memiliki jumlah penduduk lebih besar dari satu juta jiwa (Kamus Tata Ruang). • Umumnya merupakan kutub pertumbuhan wilayah, memiliki peran menstimulasi perkembangan kota-kota di sekitarnya dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi regional hingga nasional. Wilayah metropolitan (metropolitan region): • area yang berciriperkotaan yang meliputiduaataulebihkotaataudaerah yang berdekatan, terangkaidalambatas-batasadministrasi, danmemilikijumlahpendudukkeseluruhanmelebihisatujutajiwa. • Wilayah metropolitan dihasilkandariprosesdefragmentasidarikawasan-kawasanperkotaan. Kawasan Metropolitan (metropolitan area): • suatukawasanperkotaan yang dibentukolehsuatusistemkotabesardanwilayahsekitarnyadenganjumlahpendudukkeseluruhanmelebihisatujutajiwa. • are large urban settlements with high population densities, complex and diversified economies, and a high degree of functional integration across a larger geographic area than the normal jurisdiction of a municipality. • Kawasan metropolitan diartikansebagairuang metropolitan yang terbentukdariprosesurbanisasi, yaituketikapertumbuhansuatukota (kotainti) menjangkauwilayahpinggirankota (suburban), hinggasuatuketikawilayahpinggirantersebutakanmemperkuatdirinyasebagaisuatukutubpertumbuhantersendiridanmulaimelepaskanketergantungannyadengankotainti. Koridor Metropolitan (metropolitan corridor): • kawasan yang berciri perkotaan yang menghubungkan kawasan-kawasan metropolitan.

17. = kota = suburban = jaringan prasarana = batas kawasan perkotaan metropolitan Diagram Kawasan Perkotaan Metropolitan • Kriteria untuk menentukan kawasan metropolitan (metropolitan area) adalah: • menunjukkan konurbasi (=continuously built up area): • area berkepadatan penduduk tinggi; • tingkat pergerakan penduduk, barang, dan jasa tinggi; • perkembangan yang ekstensif; serta • area distrik bisnis dan area industri banyak • pusat kegiatan ekonomi dengan perekonomian yang kompleks dan beragam • area tunggal dimana diperlukan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, dan • memiliki hubungan sosial dan ekonomi yang erat antara unit- unit pembentuknya.

18. TIPOLOGI PENGEMBANGAN PERKOTAAN KOTA INTI KOTA INTI KOTA INTI DAERAH SEMI PERKOTAAN KOTA SATELIT DAERAH PINGGIRA N PERKOTAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Gambar 3 Gambar 1 KOTA SATELIT DAERAH SEMI PERKOTAAN DAERAH PINGGIRAN PERKOTAAN Gambar 2

19. DELINEASI KAWASAN METROPOLITAN MEBIDANGRO 40 km 30 km Belawan 20 km 10 km  Bt.Kuis Tembung Medan Binjai Sunggal LB. Pakam Tj.Morawa Pancur Batu STRUKTURRUANGNASIONAL PP26/2008 RTRWN  Pusat Penyebaran Primer Bandara Kuala Namu Simpul Transportasi Laut Nasional Pelabuhan Internasional Belawan Brastagi Kota Inti Kota Satelit

21. LUAS & JUMLAHPENDUDUK KAWASANMEBIDANGRO

22. PERAN DAN FUNGSI RTR KAWASAN MEBIDANGRO Rencana Tata RuangKawasanMebidangrodisusun sebagai alat operasionalisasi RTRWN yang telah menetapkannya sebagai Kawasan Strategis Nasional dan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Mebidangro sebagai kawasan metropolitan Rencana Tata RuangKawasanMebidangromemilikifungsisebagaipedomanuntuk; penyusunanrencanapembangunanjangkapanjangKawasanMebidangro; penyusunanrencanapembangunanjangkamenengahKawasanMebidangro; pemanfaatanruangdanpengendalianpemanfaatanruangdalamKawasanMebidangro; mewujudkanketerpaduan, keterkaitan, dankeseimbanganperkembanganantarwilayahkabupaten/kota, sertakeserasianantarsektor; penetapanlokasidanfungsiruanguntukinvestasi; penataanruangwilayahprovinsi; penataanruangwilayahkabupaten/kota; dan kerjasamapengelolaanKawasan Mebidangro

23. KONSEPPENGEMBANGANSTRUKTURRUANGKAWASANMEBIDANGRO KONSEP STRUKTUR STRUKTUR EKSISTING Sebagai pusat pelayanan perkembangan kegiatan budi daya, baik dalam wilayahnya maupun wilayah sekitarnya, pusat kegiatan Metropolitan yang akandikembangkan mempunyai fungsi: jasa perekonomian, yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan keuangan/bank, dan/atau sebagai pusat koleksi dan distribusi barang, dan/atau sebagai pusat simpul transportasi, pemerintahan, yaitu sebagai pusat jasa pelayanan pemerintah; jasa sosial, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, kesenian, dan/atau budaya ekonomi, yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan barang; Dalampengembangankawasan yang berorientasiekonomi, pusat-pusatkegiatan yang membentukkota metropolitan membutuhkanjaringaninfrastruktur yang dapatmemberikanpelayananterhadapaktivitasekonomi yang adadanmenjadikekuatanpembentukstrukturruangpadakawasantersebut.

24. KONSEPPENGEMBANGANPOLARUANG KAWASANMEBIDANGRO • Pembagianzonapembangunanberdasarkandominasikarakterfisikdankegiatan, sertarentangkendali (span of control). • PengamanankawasanlindungkhususnyadiselatandanutaraMebidangroharusditegakkanuntukmenjaminfungsiekologiskawasandalamrangkapembangunanberkelanjutan. • Adanyazonapenyanggaantarazonakawasanlindungdenganzona-zonakawasanbudidaya. • Zonadayadukunglahansebagaiaspeksupply dandemand-nyaberdasarkankonsepstrukturruang, makaarahanpengembanganKawasanMebidangrodapatdilihatsebagaiberikut : • Zonaindustridikotaintidibatasi, dikembangkankedaerah lain yang masihmemadaidayadukungnya. • Padakawasankotaperlupengembanganalokasiruanguntukruangterbukahijaukota. Pengembangan Pusat Metropolitan Pengembangan Sub Pusat Metropolitan Intensitas Perkotaan • Pertanian • Perkebunan • Konservasi

25. RTR KAWASAN METROPOLITAN MEBIDANGRO (MEDAN-BINJAI-DELI SERDANG-KARO) RENCANA STRUKTUR RUANG MEBIDANGRO RENCANA POLA RUANG MEBIDANGRO SUBTANSI RAPERPRES RTR KAWASAN MEBIDANGRO TATA CARA PENYUSUNAN RAPERPRES

26. PetaStrukturRuang KawasanMebidangro 2029

27. 01 1b

28. 02

29. PetaPolaRuang KawasanMebidangro 2029

30. lingkup pengaturan Raperpres RTR Kawasan Mebidangro • BAB I  ketentuan umum • pengertian, muatan, peran dan fungsi, lingkup • BAB II  tujuan, kebijakan, dan strategi • tujuan, kebijakan dan strategi • BAB III  rencana struktur ruang • keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan dengan sistem jaringan prasarana • BAB IV  rencana pola ruang • alokasi kegiatan dalam ruang • BAB V  arahan pemanfaatan ruang • prioritas dan tahapan indikasi program serta kewenangan penyelenggaraan program • BAB VI  ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang • arahan ketentuan, batasan, kriteria untuk mewujudkan pemanfaatan ruang • BAB VII  ketentuan lain-lain • poin-poin lain yang tidak diatur dalam rencana, namun mendukung keberhasilan • pelaksanaan rencana (Kelembagaan, Peran Masyarakat, dan Pembinaan) • BAB VIII  ketentuan peralihan • kaitan dengan peraturan perundangan yang lain • BAB IX  ketentuan penutup • peundangan peraturan presiden

31. Tata Cara Penyusunan Raperpres LANGKAH-LANGKAHPenyusunan Raperpres (berdasarkan Perpres Nomor 68 tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, RPerpu, RPP dan Raperpres)