Download
1 / 14
270 likes | 780 Views
SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR. SEKRETARISD DIREKT O R AT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA SOLO, 19 OKTOBER 2011. PERMASALAHAN DI BIDANG SDM. SDM APARATUR DALAM REFORMASI BIROKRASI. Penerapan Sistem Penilaian Kinerja. Pengembangan Data Base.
E N D
SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI PROGRAMPENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA SOLO, 19 OKTOBER 2011
SDM APARATUR DALAM REFORMASI BIROKRASI PenerapanSistemPenilaianKinerja Pengembangan Data Base PengembanganDiklatBerbasisKompetensi BERINTEGRITAS, NETRAL, KOMPETEN, CAPABLE, PROFESIONAL, BERKINERJA TINGGI, SEJAHTERA
Dasar Hukum • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 17 ayat 1; • Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi eselon I Kementerian Negara; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; • Beberapa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait RB.
Latar Belakang • PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Pemerintahan yang baik akan dapat diwujudkan dengan penyediaan PNS yang berkualitas, profesional dan penempatan yang sesuai dengan kehaliannya ( the right man on the right place), sehingga PENATAAN PNS MERUPAKAN SUATU KEHARUSAN di bidang kepegawaian. • RUMUSAN JABATAN Informasi dasar dibidang kepegawaian berupa informasi Jabatan yang diperoleh melalui Analisis Jabatan. Hal ini dimaksudkan untuk meperloleh KARAKTERISTIK PEKERJAAN yang ada disetiap unit kerja yang dirumuskan menjadi JABATAN.
Tujuan • MEWUJUDKAN ORGANISASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN. Organisasiterbentukberdasarkanpertimbangan yang realistisdanrasional (jabatan-jabatan yang beradadalam unit organisasi). • INFORMASI JABATAN Data-data yang diperoleh, diolahmenjadiberbagaiinformasipentingbagipembinaanpegawai, mulaidaripenyusunanformasi, perekrutan, seleksi, mutasi, danpengembangannya s/d pensiun.
RENCANA STRATEGIS SDM TRANSPORTASI UDARA TERKAIT REFORMASI BIROKRASI PEMBUATAN KAMUS KOMPETENSI DITJEN HUBUD PEMETAAN PEGAWAI DITJEN HUBUD PENYUSUNAN POLA KARIER DITJEN HUBUD TRAINING /LEARNING PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KEPEGAWAIAN
DEFINISI ANALISIS JABATAN adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikaan untuk kepentingan program kepegawaian dan memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.
TAHAPAN DALAM PROSES PEMBUATAN ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN
ALUR PROSES PENGAJUAN TUNJANGAN KINERJA/REMUNERASI • PETA • JABATAN • STRUKTURAL • FUNGSIONAL TERTENTU • FUNGSIONAL UMUM URAIAN JABATAN TINGKATAN JABATAN ANALISIS DAN EVALUASI JABATAN JELAS SIAPA MENGERJAKAN APA, APA SAJA NAMA HASILNYA, BERAPA LAMA MENGERJAKANNYA, BERAPA BANYAK YANG BISA DIHASILKAN REMUNERASI UNIT ES. I UPT DIJELASKAN NARA SUMBER DARI KEMEN PAN DAN RB TAHUN 2012 KINERJA TERUKUR
KETERANGAN ALUR PROSES • UntukmendapatkanRemunerasi / tunjangan kinerja, harusdilakukan: • PenetapanTingkatanJabatan ( Job Grade); • Ada UraianKegiatanJabatan; • Kinerjajabatandapatterukur, • LANGKAH TINDAK : PelaksanaanKegiatanAnalisadanEvaluasijabatan, untukmendapatkan • TersedianyaInformasiJabatan; • PerumusanTingkatanJabatan • BesaranTunjanganKinerjadanRemunerasi; • TINGKATAN JABATAN HARUS DILAMPIRAN DALAM DOKUMEN USULAN DAN ROAD MAP RB KEMENHUB 2011
TUNJANGAN KINERJA DAN REMUNERASI • TunjanganKinerja: TunjanganKinerjasesuaidenganhargajabatandanpencapaiankinerja; Dapatmeningkat/menurun, ygdiukurberdasarkanIndikatorKinerjaUtama. • Remunerasi: Bentuknya:GajiPokokdanTunjangan-tunjanganlainnya; Sifatnya : Fleksibel.
JADWAL KEGIATAN PROGRAM SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
