1 / 89

SOSIALISASI PENGISIAN INSTRUMEN AKREDITASI

SOSIALISASI PENGISIAN INSTRUMEN AKREDITASI. PROV. JATENG. disampaikan oleh S U H A D I BAP – S/M PROV. JATENG. DASAR HUKUM. UU No. 20 Th 2003 ttg Sisdiknas (Bab XVI Bag Kedua pasal 60, ttg Akreditasi) PP No. 19 Th 2005 ttg SNP (Bab XIII Akreditasi pasal 87)

vic
Download Presentation

SOSIALISASI PENGISIAN INSTRUMEN AKREDITASI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SOSIALISASI PENGISIAN INSTRUMEN AKREDITASI PROV. JATENG disampaikanoleh S U H A D I BAP – S/M PROV. JATENG

  2. DASAR HUKUM • UU No. 20 Th 2003 ttg Sisdiknas (Bab XVI Bag Kedua pasal 60, ttg Akreditasi) • PP No. 19 Th 2005 ttg SNP (Bab XIII Akreditasi pasal 87) • PP No. 38 Th 2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kab/Kota. (Lampiran Bid. Pendidikan, sub bid. Pengendalian Mutu, sub-sub bid. Akreditasi) • PP No. 17 Th 2010 ttg Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (pasal 12, 23 dan 34) • Permendiknas No. 50 Th 2007 ttg Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. (Lampiran 1:B. Program Akreditasi Pendidikan) • Peraturan Mendikbud No. 59 Tahun 2012 ttg Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. • Peraturan Gubernur Jateng No. 8 Th 2013 ttg Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Jawa Tengah. • Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 420/23 Th 2013 ttg Pembentukan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Jateng Periode 2013 – 2018.

  3. Penegasan ttg pentingnya akreditasi dpt dilihat pd UU No. 20 Th 2003 ttg Sisdiknas Bab XVI bagian Kedua pasal 60 ttg Akreditasi yg berbunyi : Catatan : • Akreditasi dilakukan utk menentukan kelayakan program & satuan pendidikan pd jalur pendidikan formal & nonformal pd setiap jenjang & jenis pendidikan. • Akreditasi thd program & satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yg berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. • Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yg bersifat terbuka. • Ketentuan mengenai akreditasi selanjutnya sebagaimana dimaksud dlm ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dgn Peraturan Pemerintah.

  4. SUSUNAN KEANGGOTAAN BAP-S/MTK. PROV. JATENG PERIODE 2013-2018 • Drs. H. Subarjo, MM Ketua BAP-S/M merangkap Anggota • Drs. H.M Zain Yusuf, MM Sekretaris merangkap Anggota • Ir. H. Suhadi Anggota • Drs. H. Gunarto, MM Anggota • Prof. DR. Sukarno, M.Si Anggota • DR. Iwan Junaidi, S.Si, M.Pd Anggota • Prof. DR. Sunandar, M.Pd Anggota • Lift. Anis Ma’shumah, M.Ag Anggota • Widadi, SH Anggota • DR. Khumaedi, M.Si Anggota • Musta’in, S.Ag, M.PdI Anggota • Drs. Mulyani M. Noor, M.Pd Anggota • Drs. V. Haryanto Anggota • Dra. Asri Naryatiningsih, M.Pd Anggota • Drs. Eliya Martinus Anggota

  5. VISI, MISI & MOTTO BAN-SM VISI : Terwujudnya lembaga akreditasi sekolah/ madrasah yang profesional MISI : • Mengembangkan sistem penyelenggaraan akreditasi yg efektif & efisien sbg bagian dari penjaminan mutu pendidikan. • Mengembangkan perangkat akreditasi & mekanisme yg tepat & bermutu. • Mengembangkan integritas dan kompetensi pengelola & pelaksana akreditasi. • Mengembangkan jejaring akreditasi dgn berbagai pemangku kepentingan. • Mengembangkan sistem informasi akreditasi sbg bagian dari akuntabilitas publik & mendukung pengambilan keputusan. • Mengembangkan jejaring kemitraan dgn instansi akreditasi negara lain. MOTTO : Profesional, Terpercaya dan Terbuka

  6. TUGAS BAP-S/M • Melakukan sosialisasi kebijakan dan pencitraan lembaga BAN-S/M dan BAP-S/M. • Merencanakan program akreditasi S/M. • Menugaskan asesor utk melakukan visitasi. • Mengadakan pelatihan asesor. • Menetapkan hasil akreditasi. • Menyampaikan laporan pelaksanaan akreditasi. • Menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi. • Mengumumkan hasil akreditasi. • Mengelola sistem basis data akreditasi. • Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan akreditasi. • Melakukan kesekretariatan BAP-S/M. • Membuat tugas pokok dan fungsi. • Melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan BAN-S/M.

  7. TUGAS UPA-S/M KAB/KOTA • Memfasilitasi BAP-S/M dgn Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Kankemenag utk mendapatkan data S/M yg akan diakreditasi. • Mengusulkan jml S/M yg akan diakreditasi kpd BAP-S/M. • Mengusulkan jml asesor yg dibutuhkan utk Kab/Kota ybs. • Menyusun data S/M yg telah dan akan diakreditasi di tk Kab/Kota. • Mengkoordinasikan sasaran penugasan asesor. • Mengkoordinasikan jadwal pemberangkatan asesor. • Menyiapkan perangkat akreditasi dan administrasi bagi asesor. • Melaporkan pelaksanaan kegiatan yg dilakukan oleh UPA-S/M. • Membantu administrasi keuangan BAP-S/M. • Melaksanakan tugas lain yg ditetapkan oleh BAP-S/M.

  8. INFORMASI APBD PROV. JATENG 2013

  9. JADWAL KEGIATAN (APBD PROV. JATENG) • Tgl 8 & 9 April 2013 : Sosialisasi per karesidenan • Juni 2013 : Pembekalan Asesor • Juli-September 2013 : Pelaksanaan Visitasi • Juli – September 2013 : Monitoring • Agst – Sept 2013 : Pelaporan • Oktober 2013 : Pemantapan • Oktober 2013 : Pleno • Oktober 2013 : Pengolahan & Analisa Data • Nopember 2013 : Rakor UPA - Evaluasi

  10. Murni Akreditasi Masa : habis Ulang Peningkatan peringkat akreditasi : ≥ 2 th 10

  11. Persyaratan Mengikuti Akreditasi Sekolah/Madrasah  Memiliki Surat Keputusan Pendirian/Operasional Sekolah/Madrasah. Memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan. Melaksanakan kurikulum yang berlaku, dan Telah menamatkan peserta didik.  11

  12. Persyaratan Mengikuti Akreditasi Khusus SLB Memiliki Surat Keputusan Pendirian/Operasional S/M Memiliki sarana dan prasarana pendidikan; Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan; Melaksanakan kurikulum yang berlaku; Telah melaksanakan pendidikan dalam 4 tahun berturut-turut untuk SMALB dan SMPLB, 3 tahun berturut-turut untuk SDLB dan TKLB.

  13. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENDIKBUD 2010-2014Permendiknas No. 2 Th. 2010 VISI KEMENDIKNAS 2010 – 2014 “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif” Layanan Prima Cerdas Komprehensif

  14. MISI KEMENDIKNAS 2010 - 2014 • Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan • Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan • Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan • Pendidikan • Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan • Pendidikan • 5. Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Ketersediaan Keterjangkauan Kualitas & Relevansi Kesetaraan Kepastian

  15. melalui • Penerapan 8 SNP (PP No. 19/2005): • ISI : Permendiknas No. 22 Th 2006 • PROSES : Permendiknas No. 41 Th 2007 • KOMPETENSI LULUSAN : Permendiknas No. 23 Th 2006 • PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN : • - Permendiknas No. 13 Th 2007 ttg Kasek • - Permendiknas No. 16 Th 2007 ttg Guru • - Permendiknas No. 24 Th 2008 ttg Tenaga Administrasi • SARANA & PRASARANA : Permendiknas No. 24 Th 2007 • PENGELOLAAN : Permendiknas No. 19 Th 2007 • PEMBIAYAAN : PP No. 48 Th 2008 • PENILAIAN PENDIDIKAN : Permendiknas No. 20 Th 2007

  16. KOMPONEN AKREDITASI

  17. salah satu alat kontrolnya AKREDITASI AKREDITASI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN dilaksanakan oleh ASESOR yang PROFESIONAL, TERPERCAYA & TERBUKA A). BAP................................. B). UPA SMA/MA; SMK; SLB TK/RA; SD/MI; SMP/MTs

  18. PENGERTIAN AKREDITASI S/MBerdasarkan Permendikbud No. 59 Th 2012 • Akreditasi S/M adlh suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yg telah ditetapkan utk memberikan penjaminan mutu S/M. • Bukan utk membandingkan antar S/M. • Berdampak keunggulan mutu. • Mengingat pentingnya akreditasi sbg upaya utk meningkatkan mutu pendidikan nasional, maka pemerintah melalui Permendiknas No. 59 Th 2012 membentuk Bandan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). • Dlm pelaksanaannya BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) di tingkat Provinsi dan Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (UPA-S/M) di tingkat Kab/Kota.

  19. TUJUAN AKREDITASI • Memberikan informasi ttg kelayakan S/M atau program yg dilaksanakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. • Memberikan pengakuan peringkat kelayakan. • Memberikan rekomendasi ttg penjaminan mutu pendidikan kpd program dan/atau satuan pendidikan yg diakreditasi dan pihak terkait.

  20. MANFAAT HASIL AKREDITASI : • Membantu sekolah/madrasah dlm menentukan & mempermudah kepindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yg lain, pertukaran guru, & kerjasama yg saling menguntungkan. • Membantu mengidentifikasi sekolah/madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya. • Acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah. • Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah/madrasah. • Motivator agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional. • Bahan informasi bagi sekolah/madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.

  21. PRINSIP AKREDITASI S/M 1.OBJEKTIF : menggambarkan kondisi yg sebenarnya 2.KOMPREHENSIF : meliputiberbagaikomponenpendidikan yang bersifatmenyeluruh. 3. ADIL : semua S/M diberlakukan sama dengan tdk membedakan S/M atas dasar kultur, keyakinan, sosial, budaya dan tdk memandang status S/M baik negeri ataupun swasta • TRANSPARAN : harus disampaikan secara terbuka dan dpt diakses oleh siapa saja yg memerlukan. • AKUNTABEL : harus dapatdipertanggungjawabkanbaikdarisisipenilaianmaupunkeputusannya. • PROFESIONAL : dilakukan oleh orang-orang yg memiliki kompetensi dan integritas.

  22. STRUKTUR ORGANISASI BAN – S/M Ketua Sekretaris Anggota Staf Operasional Sekretariat BAP – S/M Ketua Sekretaris Anggota Staf Operasional Sekretariat ASESOR UPA-S/M Koordinator Staf Pendukung

  23. MEKANISME AKREDITASI 1. BAP-S/M menyusun perencanaan jumlah dan alokasi S/M yang akan diakreditasi dengan koordinasi Disdik Provinsi dan Kanwil Depag 2. BAP-S/M umumkan kpd S/M agar menyampaikan usul diakreditasi 3. Disdik Prov/Kab/Kota dan Kanwil/Kandepag mengusulkan S/M yang akan diakreditasi 4. BAP-S/M mengirimkan PerangkatAkreditasi ke S/M 5. S/M MENGISI INSTRUMEN PENDUKUNG DAN INSTRUMEN AKREDITASI * 6. S/M mengirimkan Instrumen yang telah diisi ke BAP-S/M 7. BAP-S/M menentukan kelayakan S/M yang akan divisitasi

  24. Layak? TIDAK BAP-S/M kirim surat penjelasan kpd S/M YA 8. BAP-S/M menugaskan Asesor * laksanakan visitasi 9. Asesor *melaksanakan visitasi ke S/M 10. BAP-S/M melakukan verifikasi hasil visitasi 11. BAP-S/M menetapkan hasil akreditasi Terakreditasi? TIDAK BAP-S/M kirim surat penjelasan kpd S/M 12. BAP-S/M menerbitkan sertifikat akreditasi 13. BAP-S/M laporkan hasil akreditasi ke BAN-S/M dan pihak terkait

  25. Penjelasan : • Penyusunan Rencana Jumlah & Alokasi S/M Setelah BAN-S/M menetapkan strategi & sasaran S/M yg diakreditasi, BAP-S/M menyusun rencana jumlah & alokasi S/M yg akan diakreditasi dgn koordinasi Disdik Provinsi & Kanwil Depag utk tiap provinsi pd setiap tahunnya & jabaran alokasi utk setiap kab/kot. • Pengumuman secara terbuka kepada S/M BAP-S/M mengumumkan scr terbuka kpd S/M utk menyampaikan usul akreditasi melalui Disdik Kab/Kot, Kandepag, UPA, & media lain.

  26. Penjelasan : 3. Pengusulan Daftar S/M Disdik Provinsi & Kab/Kot, Kanwil Depag & Kandepag mengusulkan daftar nama & alamat S/M yg akan diakreditasi mengacu pd alokasi yg telah ditetapkan. 4. Pengiriman Perangkat Akreditasi ke S/M; terdiri : a. Instrumen Akreditasi (IA) b. Petunjuk Teknis Pengisian IA c. Instrumen Pengumpulan Data & Informasi Pendukung d. Teknik Penskoran & Pemeringkatan Hasil Akreditasi

  27. Penjelasan : 5. Pengisian IA & Instrumen Pengumpulan Data & Informasi Pendukung Keempat dokumen pada butir 4 merupakan satu kesatuan, utk itu sebelum mengisi instrumen, S/M harus mempelajari & memahami Petunjuk Teknis Pengisian IA. 6. Pengiriman Hasil Isian IA & Instrumen Pengumpulan Data & Informasi Pendukung ke BAP-S/M S/M mengirim hasil isian diatas serta mengajukan permohonan utk diakreditasi kpd BAP-S/M (SMA, MA, SMK, & SLB) dan UPA (TK/RA; SD/MI; SMP/MTs). Dilengkapi dgn surat pernyataan Ka S/M / Kepala Program Keahlian ttg Keabsahan Data, Data Identitas S/M

  28. Penjelasan : 7. Penentuan Kelayakan Visitasi BAP-S/M menentukan kelayakan visitasi (desk analysis) berdasar hasil isian IA. 8. Penugasan Tim Asesor BAP-S/M menetapkan & menugaskan tim asesor utk melaksanakan visitasi ke S/M 9. Pelaksanaan Visitasi dilaksanakan dgn jalan melakukan klarifikasi, verifikasi, & validasi data hasil isian IA sesuai dgn kondisi yg ada di S/M. Setelah itu melaporkan ke BAP-S/M. 10. Verifikasi Hasil Visitasi BAP-S/M melkakukan verifikasi thd hasil visitasi yg telah dilakukan oleh tim asesor.

  29. Penjelasan : 11. Penetapan Hasil Akreditasi S/M SK BAN-S/M No. 01/BAN-SM/LL/X/2007 tgl 31 Oktober 2007 ttg Pemberian Wewenang kpd BAP-S/M utk menetapkan Peringkat Akreditasi S/M, menyatakan bahwa : a. BAN-S/M memberikan wewenang kpd BAP-S/M utk atas nama BAN-S/M menetapkan peringkat akreditasi; b. Penetapan peringkat akreditasi S/M dilakukan dlm rapat pleno BAP-S/M; dan c. Rapat pleno BAP-S/M yg dimaksud pd butir (b) dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum & dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu orang anggota BAN-S/M.

  30. Rapat pleno penetapan hasil akhir akreditasi harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih 50% jumlah anggota BAP-S/M & satu orang anggota BAN-S/M. • Keputusan penetapan hasil akreditasi ditetapkan melalui musyawarah utk mufakat. • BAP-S/M segera menerbitkan sertifikat hasil akreditasi bagi S/M yg dinyatakan terakreditasi, bagi S/M yg dinyatakan tidak terakreditasi dikirim surat penjelasan beserta saran perbaikannya. • Nilai akhir & peringkat akreditasi S/M yg dinyatakan terakreditasi jg dilengkapi dgn penjelasan/informasi kualitatif ttg kekuatan & kelemahan masing2 komponen & aspek akreditasi, termasuk saran2 tindak lanjut.

  31. Penjelasan : • Penerbitan Sertifikat • BAP-S/M menerbitkan sertifikat hasil akreditasi bagi S/M yg telah dinyatakan terakreditasi utk semua jenjang & jenis pendidikan. • Sertifikat akreditasi memuat nilai masing2 komponen (dlm angka) & peringkat akreditasi S/M yg dinyatakan dgn huruf A (sangat baik), B (baik), dan C (cukup). • Disamping sertifikat akreditasi, BAP-S/M juga memberikan laporan lengkap hasil akreditasi kpd S/M.

  32. Masa Berlakunya Akreditasi S/M : • Sertifikat akreditasi S/M berlaku selama lima tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Setelah periode lima tahun S/M harus diakreditas ulang. • S/M diwajibkan mengajukan permohonan akreditasi paling lambat enam bulan sebelum masa berlakunya akreditasi berakhir • S/M yg masa berlaku status akreditasinya berakhir & telah mengajukan akreditasi ulang tetapi belum dilakukan akreditasi oleh BAP-S/M, maka hasil akreditasi S/M yg bersangkutan tetap berlaku dgn surat perpanjangan masa berlakunya akreditasi yg dikeluarkan oleh BAP-S/M. Apabila karena sesuatu hal BAP-S/M belum dpt mengeluarkan surat perpanjangan maka status akreditasi S/M tsb dinyatakan tetap berlaku.

  33. S/M yg masa berlaku status akreditasinya telah berakhir & menolak utk diakreditasi ulang oleh BAP-S/M, maka status akreditasi S/M yg bersangkutan dinyatakan tidak berlaku. • S/M yg menghendaki akreditasi ulang utk memperbaiki peringkat setelah melakukan perbaikan dpt mengajukan permohonan sekurang-kurangnya dua tahun terhitung sejak ditetapkannya peringkat akreditasi.

  34. Bagi satuan & program pendidikan yg tidak terakreditasi akan terkena sanksi sebagaimana diatur dlm Pasal 61 UU No 20 Th 2003, yaitu tidak boleh menyelenggarakan ujian akhir & tidak berhak menerbitkan ijazah. S/M atau pihak lain yg merasa tidak puas terhadap hasil akreditasi dpt menyampaikan keberatan kpd BAP-S/M dgn tembusan kpd BAN-S/M. Berdasarkan pengajuan keberatan tsb, BAN-S/M melakukan verifikasi & evaluasi serta menyampaikan hasilnya kpd BAP-S/M utk ditindaklanjuti.

  35. Penjelasan : 13. Pelaporan Hasil Akreditasi & Penyampaian Bahan Rekomendasi Tindak Lanjut • BAN-S/M melaporkan kegiatan akreditasi S/M kpd Mendiknas. • BAP-S/M melaporkan kegiatan akreditasi S/M kpd Gubernur dgn tembusan kpd BAN-S/M, Disdik Prov, Kanwil Depag, Disdik Kab/Kot, Kandepag, & LPMP disertai bahan rekomendasi tindak lanjut. • Depdiknas, Depag, Disdik Prov, Kanwil Depag, Disdik Kab/Kot, Kandepag, & penyelenggara melakukan pembinaan thd S/M dgn memperhatikan hasil akreditasi sesuai kewenangannya.

  36. lanjutan: • Laporan hasil akreditasi S/M jg dpt diakses oleh berbagai pihak terkait & yg berkepentingan dgn peningkatan mutu pendidikan. • Seluruh hasil akreditasi secara nasional diumumkan melalui website BAN-S/M dgn alamat situs di http://www.ban-sm.or.id.

  37. PERANGKAT AKREDITASI PENGISIAN INSTRUMEN AKREDITASI INSTRUMEN AKREDITASI PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN INSTRUMEN AKREDITASI INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI PENDUKUNG AKREDITASI PEDOMAN PENSKORAN DAN PEMERINGKATAN AKREDITASI ~ ~ ~

  38. INSTRUMEN/PERANGKAT AKREDITASIPERMENDIKNAS • TK/RA  No. 52 Th 2009 • SD/MI  No. 11 Th 2009 • SMP/MTs  No. 12 Th 2009 • SMA/MA  No. 52 Th 2008 • SMK/MAK  No. 13 Th 2009 • TKLB  No. 53 Th 2009 • SDLB  No. 54 Th 2009 • SMPLB  No. 55 Th 2009 • SMALB  No. 56 Th 2009 Catatan : Instrumenakreditasi/tiapbutirpernyataan : - tidakutkdikritisi; tetapi - utkdipahami

  39. Keterkaitan antara:INSTRUMEN, JUKNIS, SERTA INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI PENDUKUNG AKREDITASI • 1. Instrumen Akreditasi merupakan satu kesatuan utuh yangtidak terpisahkan dengan JuknisInstrumen Akreditasi. Oleh sebab itu agar dapat menjawabbutir-butir pernyataan instrumen Saudara harusmemahami Juknis. • 2. Setiap jawaban pada butir pernyataan instrumen harusdibuktikan dengan bukti fisik, dokumen, atau fakta seperti dijelaskan pada Juknis. • 3. Instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung digunakan untuk memudahkan dalam mengisi butir instrumen akreditasi dan pengecekan data-data yang diperlukan. • 4. Bukti fisik, dokumen, maupun fakta yang sama dapatdigunakan untuk membuktikan atau mendukung jawaban dari butir-butir pernyataan lain yang berkaitan.

  40. CONTOH:Instrumen Akreditasi, Petunjuk Teknis, serta Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi TK/RA III. STANDAR ISI, PROSES, DAN PENILAIAN B. Standar Proses Instrumen Akreditasi

  41. Petunjuk Teknis Instrumen Pengumpulan Data Dan Informasi Pendukung Akreditasi TK/RA 64. Rencana Pembelajaran.

  42. CONTOH:Instrumen Akreditasi, Petunjuk Teknis, serta Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi SD/MI VI. STANDAR PENGELOLAAN Instrumen Akreditasi

  43. Petunjuk Teknis Instrumen Pengumpulan Data Dan Informasi Pendukung Akreditasi SD/MI 94. Jenis kegiatan kesiswaan yang dilakukan sekolah/madrasah. a) _____________________________________________________ b) _____________________________________________________ c) _____________________________________________________ d) _____________________________________________________ e) _____________________________________________________

  44. CONTOH:Instrumen Akreditasi, Petunjuk Teknis, serta Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi SMP/MTs VI. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN. Instrumen Akreditasi Petunjuk Teknis

  45. Instrumen Pengumpulan Data Dan Informasi Pendukung Akreditasi SMP/MTs 50. Jumlah guru yang dimiliki program keahlian dan kualifikasinya. Jumlah guru: .......... orang. Kualifikasi : Keterangan: * GT = Guru tetap (bagi sekolah/madrasah swasta) ** GTT = Guru tidak tetap (baik sekolah/madrasah negeri atau swasta)

  46. CONTOH:Instrumen Akreditasi, Petunjuk Teknis, serta Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi SMA/MA VIII. STANDAR PENILAIAN Instrumen Akreditasi

  47. Petunjuk Teknis Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi SMA/MA 156. Koordinasi ulangan tengah semester dan akhir semester.

  48. CONTOH:Instrumen Akreditasi, Petunjuk Teknis, serta Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi SMK/MAK I. STANDAR ISI Instrumen Akreditasi

  49. Petunjuk Teknis Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi SMK/MAK 8. Data Prakerin siswa di DU/DI

  50. CONTOH:Instrumen Akreditasi, Petunjuk Teknis, serta Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung Akreditasi SDLB-A (TUNANETRA) II. STANDAR PROSES Instrumen Akreditasi

More Related