Peranan Humas Pemerintah dalam Implementasi UU KIP

1. PerananHumasPemerintahdalamImplementasi UU KIP Oleh: Dr. Gushevinalti

2. Pengertian

3. Pengertian IPRA (International Public Relations Associaton)humasadalahfungsimanajemendariciri yang terencanadanberkelanjutanmelaluiorganisasidanlembagaswastaataupublikuntukmemperolehpengertian, simpati, dandukungandarimereka yang terkaitataumungkinadahubungannyadenganpenelitianopini public diantaramereka. • Humasadalahsenimenciptakanpengertianpublik yang lebihbaiksehinggadapatmemperdalamkepercayaanpublikterhadapsuatuindividuatauorganisasi

4. Revitalisasi Humas Pemerintah • Humaskelembagaanpemerintahsaatinimenghadapitantanganberatdalampelaksanaantugas-tugasnyasehinggadituntutuntukselalumelakukanpembenahanbaikmenyangkuthal-hal yang sifatnyaprofesionalismediriataupunterusmenyempurnakankonstelasi/kedudukankelembagaannya. • Jadiperananhumaspemerintahanharusdiperbaikidandibentukkembaliataudirevitalisasisehinggafungsihumasdipemerintahmenjadiefektifkembalidanmaksimal. Makadibutuhkanupaya-upayauntukmemaksimalkanfungsihumper

5. PENTINGNYA HUMAS DI INSTANSI& LEMBAGA PEMERINTAH: • memberi penerangan (informasi) kepada masyarakatttg tujuan2, aktivitas, maksud peraturan pemerintah • menanamkan kepercayaan/meyakinkan masyarakat akankecakapan, kejujuran & pengabdian aparatur dinas pemerintahan sbg pelaksana public service • memberikan inf ttg keinginan, aspirasi dari masyarakatagar pemerintah dpt mengambil keputusan yg tepat & berguna • menyampaikan SOP agar peraturan yg dibuatberdasarkan kenyataan & dpt diterima masyarakat • Mengajak masyarakat agar mau berOPINI / mengajukan pendapat kpd pemerintah

6. Memahami Publik Humas Sangatdinamis

7. Era keberlimpahan informasi

8. HUMAS PEMERINTAH DAN UU KIP

9. Apa Undang-Undangnya? UU Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublikatauseringdisebut UU KIP Mulaidilaksanakan 30 April 2010

10. Apa Prinsipnya? • SetiapOrangBerhakMemperolehInformasi. • PenyelenggaraanPemerintahanperludiawasi/diketahuiolehmasyarakat, karenapenyelenggaraanpemerintahanmemanguntukkepentinganmasyarakat/hajathiduporangbanyak. • Dalam era transparansi, badanpublikwajibmenyediakaninformasidimintaatautidakkecualiinformasitertentu, secaracepat, tepatwaktu, sederhanadenganbiayaringan. • Informasi yang tidakbolehdibukapadaprinsipnyajugauntukmelindungikepentinganpublik, bersifatketatdanterbatas.

11. Rezim Ketertutupan Rezim Keterbukaan Perubahan kondisi yang ingin dicapai Informasi Tertutup Informasi Terbuka • MALE • Akses yg murah, cepat, utuh, dan akurat • Proaktif • Penyelesaian sengketa yg cepat kompeten, independen • Sanksi bagi penghambat Informasi Terbuka Pengecualian Informasi/rahasia Pengecualian bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak

12. Prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi • MALE: Maximum Access, Limited Exemption; • Informasi terbuka seluas-luasnya. • Pengecualian informasi bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak melalui uji konsekuensi dan kepentingan publik, masa retensi, penghitaman dan pengaburan. • Informasi harus dapat diperoleh cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana; • Penyelesaian sengketa yang cepat, kompeten, dan independen; • Sanksi bagi penghambat keterbukaan informasi publik.

13. KATEGORI INFORMASI • Informasi yang Dapat Diakses oleh Publik: • Wajib Disediakan dan Diumumkan: • Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala • Informasi Yang harus diumumkan secara serta merta • Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat • Disediakan atas dasar permintaan. • 2. Informasi yang dikecualikan/dirahasiakan

14. Ruang Lingkup Badan Publik • Eksekutif, Legislatif, Yudikatif; • Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD; • Organisasi non pemerintah yang menerima dana dari APBN/APBD, Sumbangan Masyarakat, atau Luar Negeri; • Partai Politik; • BUMN dan/atau BUMD.

15. ApaKewajibanBadanPublik? MenyediakanInformasiBerkala MenyediakanInformasi Serta Merta MenyediakanInformasiSetiapSaat MenyediakanInformasiBilaDiminta

16. Hak dan Kewajiban Badan Publik • Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (penolakan atas dasar substansi) • Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (penolakan atas dasar prosedural) • Mengecualikan informasi publik untuk diakses secara ketat dan terbatas berdasarkan prinsip consequential harm test, balancing public interest test dan non-permanence. • Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan/mengumumkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya; • Menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; • Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik; • Menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang akan membantu pelaksanaan tugas PPID. • Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; • Membuat pertimbangan tertulis dari setiap kebijakan yang diambil dalam rangka pelayanan informasi publik; • Melaporkan pelaksanaan UU KIP setiap tahunnya (Pasal 11 (1) h dan Pasal 12). Hak Badan Publik Kewajiban Badan Publik

17. Siapa Yang berhak Memperoleh Informasi? • Orang • Kelompok Orang • Badan Hukum • Badan Publik Lainnya • Wartawan • LSM

18. Hak Dan Kewajiban Masyarakat • Memperoleh informasi: • Melihat & mengetahui informasi; • Menghadiri pertemuan badan publik yang sifatnya terbuka; • Mendapat salinan informasi; • Menyebarluaskan informasi. • Mengajukan permintaan informasi . • Mengajukan gugatan ke pengadilan jika memperoleh hambatan dalam memperoleh informasi. • Menggunakan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • Mencantumkan sumber darimana ia memperoleh informasi publik. Hak Publik Kewajiban Publik

19. Bagaimana Prosedurnya?S.O.P • Permintaan tertulis, kecuali bagi yang buta huruf, Badan Publik menerima secara lisan, dan membantu menulisnya. • Beri Nomor Pendaftaran. • Beri Tanda Bukti Terima. • Dalam waktu 10 hari kerja sejak permintaan diterima, jawab/tindaklanjuti beserta berapa besar biayanya jika perlu, dapat diperpanjang 7 hari dengan menyebut alasan perpanjangannya. • Lebih Lanjut Tunggu Juknis dari Komisi Informasi.

20. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali; Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami; Mencakup: informasi berkaitan dengan Badan Publik (profil, kedudukan, kepengurusan, maksud & tujuan didirikannya badan publik); informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik; informasi ttg laporan keuangan; informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

21. Informasi Yang harus diumumkan secara serta merta Wajib diumumkan tanpa penundaan; Menyangkut ancaman terhadap hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; Informasi aktif. Artinya informasi yang wajib diumumkan seketika terjadinya keadaan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; Misal: informasi tentang bencana, kerusuhan massal, dll.

22. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Informasi pasif. Artinya, untuk memperolehnya harus dilakukan dengan mengajukan permintaan; Wajib dan rutin disediakan badan publik; Informasi yang wajib tersedia setiap saat mencakup : Daftar seluruh informasi dalam penguasaan badan publik; Keputusan badan publik dan pertimbangannya; Kebijakan badan publik dan dokumen pendukungnya; Rencana proyek dan anggaran tahunannya; Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga; Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk umum; Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik; Laporan layanan akses informasi; Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk diakses publik berdasar putusan Sengketa Informasi Publik.

23. Prinsip Pengecualian Informasi Pengecualian informasi bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak: Bersifat ketat artinya, pengecualian informasi dilakukan dengan pengujian secara seksama dengan mempertimbangkan berbagai aspek legal, kepatutan, dan kepentingan umum. Bersifat terbatas artinya, alasan pengecualian hanya didasarkan pada ketentuan pasal 17 UU KIP, dan dengan memperhatikan jangka waktu pengecualian informasi. Informasi yang telah dikecualikan dapat dinyatakan terbuka untuk melindungi kepentingan umum yang lebih besar. Metode uji dalam pengecualian informasi: Uji konsekuensi bahaya (consequential harm test ) Uji kepentingan publik (balancing public interest test)

24. APAKAH INFORMASI RAHASIA? PadaPrinsipnya: • BersifatKetatdanTerbatas • TidakBersifatPermanen

25. Bagaimana dengan Informasi yang tidak dapat diberikan/rahasia? • Disebut dalam UU KIP dengan istilah “Informasi Yang Dikecualikan” atau ID • Pada umumnya bila informasi itu menganggu proses penegakan hukum, HAKI, Persaingan usaha sehat, pertahanan dan keamanan negara, dan lain-lain yang diatur dalam pasal 17 UU KIP • PPID dapat menentukan sendiri apa saja informasi yang dikategorikan ‘rahasia’ dalam institusinya, namun harus melalui metode uji konsekuensi dan uji kepentingan

26. ApaBatasanInformasi yang Dikecualikan? Undang-Undang Kepatutan KepentinganUmum UjiKonsekuensi

27. Informasi yang dikecualikan (Pasal 17) Informasi yang apabila dibuka dapat merugikan: Penegakan hukum; Hak Atas Kekayaan Intelektual & persaingan usaha sehat; Pertahanan & keamanan; Kekayaan alam; Ketahanan ekonomi nasional; Kepentingan hubungan luar negeri; Informasi perlindungan privasi, wasiat; Memo atau surat intra dan antar badan publik yang menurut sifat dikecualikan; Tidak boleh diungkap berdasar undang-undang.

28. Apa yang Harus disiapkan Badan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang KIP ? • Mengangkat PPID ( 1 tahun setelah Peraturan Pelaksana berlaku) • Membuat SOP pengelolaan dan pelayanan informasi • Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi • Membuat dan mengumumkan laporan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi sesuai dengan kewenangannya. • Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi pengelolaan dan pelayanan informasi publik • Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi di instansinya

29. PejabatPengelolaInformasidanDokumentasi (PPID) • Juknismewajibkanadanya PPID padasetiapbadanpublik, namuntidakmengatursecarategassiapa yang akanmenjabatsebagai PPID. • Keputusanpenunjukkan PPID sepenuhnyadiberikankepadabadanpublikuntukmelakukannya. • Juknismengaturmengenaitugas, kewajiban, dankewenangan PPID dalamrangkapengelolaandanpelayananinformasipublik. • Tugas, kewajiban, dankewenangan PPID tersebutdapatdijadikansebagaiacuanpenilaiantentangsiapa yang akanmenjabatsebagai PPID dalambadanpublik. • Juknisjugamengaturmengenaikewenanganpelimpahanwewenang PPID kepadapejabat/petugas yang dapatmenjalankankewenangan yang dimiliki PPID dalamrangkaefektifitasdanefisiensipengelolaandanpelayananinformasipublik. • Dalamhalbadanpublikmerupakanbadanpublik yang kecil, maka PPID dapatsekalianbertindaksebagaiPetugasInformasi.

30. Apa Sanksinya Bila Tidak Dilakukan? • PidanaKurungan Paling Lama 1 (Satu) Tahundan/atauDenda Paling BanyakRp. 5 Juta Rupiah • ProsesPeradilanPidanaIniDapatBerjalanBerdasarkanAduan/LaporanPihak Yang MerasaDirugikan, danOlehKarenanyaHarusAdaKerugian Yang DapatDibuktikan

31. TERIMA KASIH