1 / 47

Kebijakan-kebijakan aktual usaha jasa konstruksi

Kebijakan-kebijakan aktual usaha jasa konstruksi. Substansi dasar Perubahan Terkait Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. SERTIFIKASI DAN REGISTRASI (PP 4/2010). Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja. Lisensi. Catatan :

yehudi
Download Presentation

Kebijakan-kebijakan aktual usaha jasa konstruksi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kebijakan-kebijakan aktual usaha jasa konstruksi

  2. Substansi dasar Perubahan Terkait Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

  3. SERTIFIKASI DAN REGISTRASI (PP 4/2010) Unit SertifikasiBadan Usaha danTenagaKerja Lisensi Catatan: Dalamhal Unit Sertifikasi Tingkat ProvinsitidakmendapatkanLisensi, sertifikasidiprovinsitsbdilaksanakanoleh Unit Sertifikasi Tingkat Nasional

  4. Buku Registrasi Penerbitan Sertifikat PROSES SERTIFIKASI Permen 10/2011 Rapat Pengurus Lembaga Assessment Oleh Unit Sertifikasi Kesekretariatan Lembaga Unit Sertifikasi Bentukan Masyarakat ASOSIASI Perusahaan (Verifikasi & Validasi awal) ASOSIASI PROFESI (Verifikasi & Validasi awal) Badan Usaha Baru Tenaga Terampil Badan Usaha Tenaga Ahli/ Terampil Tenaga Ahli/ Terampil

  5. PROSES SERTIFIKASI Permen 10/2011 Periodisasi Penerbitan SBU (Melalui Kesekretariatan) Buku Registrasi Sidang Evaluasi BAK oleh Lembaga Berita Acara Kelayakan (BAK) Berita Acara Kelayakan (BAK) Berita Acara Kelayakan (BAK) Berita Acara Kelayakan (BAK) Assessment (Unit Sertifikasi) Assessment (Unit Sertifikasi) Assessment (Unit Sertifikasi) Assessment (Unit Sertifikasi) Permohonan Sertifikasi (melalui KesekretariatanLembaga) 0 BLN 1 BLN 2 BLN 3 BLN

  6. Masa Transisi Menuju PP 04 tahun 2010 dan Peraturan Lain Terkait Jasa Konstruksi PERPRES 54 tahun 2010 Undang-Undang no 18 tahun 1999 Peserta Lelang memenuhi persyaratan kualifikasi Memenuhi Ketentuan perizinan usaha jasa konstruksi Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi APABILA BUJK SBU menjadi syarat penerbitan Memiliki Sertifikat Badan Usaha PP 04 tahun 2010 Klasifikasi kontraktor: Bangunan Gedung, Sipil,ME, Pelaksana Lainnya dan untuk konsultan: Arsitektural, Rekayasa Enjiner, Penataan Ruang dan konsultansi lainnya PP 28 Tahun 2000 Klasifikasi ASMET Untuk Konsultan dan Kontraktor Masa Transisi Kualifikasi Kecil, Menengah Besar PERPRES 54 tahun 2010 Perlem 11 A dan 12A Nilai Pekerjaan Untuk usaha kecil sampai dengan Rp 2.5 M SE No. 05/2010 SE No. 16/2010 Se No. 9/2011 Kualifikasi gred UU 20 tahun 2008 Kekayaan bersih dan penjualan tahunan usaha mikro, kecil dan memengah

  7. UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi • pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri (pasal 31 ayat 3 UUJK) • Pasal 34 UUJK mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Lembaga diatur dalam Peraturan Pemerintah Keberadaan LPJKN dan LPJKD PP 28/2000 Pasal 25 Ayat (3) masa bakti, rincian, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga ditetapkan dalam AD/ART (pasal 25 ayat 3) Sejak tahun 2000,Lembaga melaksanakaan tugasnya berdasarkan AD/ART. PP 04/20100 Ketentuan pasal 25 ayat 3 PP 28 / 2000 DIUBAH PP 4/2010 mengamanatkan tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja lembaga diatur dalam Peraturan Menteri Pelaksanaan amanat pasal tersebut dituangkan dalam PERMEN PU 10/2010 j.o PERMEN PU 24/2010

  8. JUDICIAL REVIEW • Putusan MA Nomor: 11P/HUM/2010 • Putusan hak uji materiil Nomor: 15P/HUM/2011 Pasal 25 PP 04/2010 tersebuttidak dicabut Putusan hak uji materiil Nomor: 15P/HUM/2011, atas PERMEN PU 10/2010 dengan amar putusan menolak keberatan hak uji materiil. • Dengan demikian PERMEN PU Nomor 10/PRT/M/2010 junto PERMEN PU Nomor 24/PRT/M/2010 bersifat final dan mengikat. • AD/ART LPJK tahun 2008 sudah tidak mempunyai kekuatan yuridis yang mengikat. Pemilihan Pengurus yang berdasarkan AD/ART merupakan perbuatan melawan hukum karena prosesnya tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  9. Pembentukan Unit Sertifikasi PetunjukTeknis

  10. Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi • Pasal 12 PP 28/2000 • Badan usaha baik nasional maupun asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang telah mendapat sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi, wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga. • Pemberian tanda registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi yang dimiliki oleh badan usaha. • Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Lembaga.

  11. REGISTRASI bujk DAN tk kONSTRUKSI • Pasal 28A PP 4/2010 • Dalam pelaksanaan tugas melakukan registrasi Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, Lembaga Tingkat Nasional membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi. • Pasal 28B PP 4/2010 • Dalam pelaksanaan tugas melakukan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, Lembaga Tingkat Nasional membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha Nasional

  12. Kewenangan dan Tanggung Jawab Lembaga Pasal 29 PP 4/2010 • Lembaga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam: • memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja; • memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing; • menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum; • memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan; dan • Memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan Lembaga.

  13. SERTIFIKASI DAN REGISTRASI (PP 4/2010) Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja Lisensi Catatan: Dalam hal Unit Sertifikasi Tingkat Provinsi tidak mendapatkan Lisensi, sertifikasi di provinsi tsb dilaksanakan oleh Unit Sertifikasi Tingkat Nasional

  14. Buku Registrasi Penerbitan Sertifikat PROSES SERTIFIKASI (Permenpu 10/2010) RapatPengurusLembaga Assessment Oleh Unit Sertifikasi Kesekretariatan Lembaga Unit Sertifikasi Bentukan Masyarakat ASOSIASI Perusahaan (Verifikasi & Validasiawal) ASOSIASI PROFESI (Verifikasi & Validasiawal) Badan Usaha Baru TenagaTerampil TenagaAhli/ Terampil Badan Usaha TenagaAhli/ Terampil

  15. Ketentuan-ketentuan yang diamanatkan permen 10/2010 kepada lpjkn • PedomanpelaksanaantugasLembaga Tingkat NasionaldanProvinsi • StandarKemampuanBadan Usaha JasaKonstruksi • PedomanPengawasanPelaksanaanSistemSertifikasidanKinerjapada Unit SertifikasipadaLembaga Tingkat Nasional • Ketentuanmengenaitanggungjawabprofesi • Persyaratanasosiasi yang dapatmelakukanverifikasiawaldanvalidasiawaldokumenaplikasisertifikasi. • Mekanismepengenaansanksiterhadapasosiasi yang dapatmelakukanverifikasiawaldanvalidasiawaldan unit sertifikasi • Ketentuanlebihlanjutmengenaiunsurpengarah, unsurpelaksana, dantatacarapembentukan unit sertifikasi • Ketentuanlebihlanjutmengenaiasesor

  16. A. PEMBENTUKAN UNIT SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN TENAGA KERJA TINGKAT NASIONAL

  17. UNIT SERTIFIKASI BADAN USAHA NASIONAL Pengarah 1. Unsur Pengarah Kepala Pelaksana 2. Unsur Pelaksana Bidang Administrasi Bidang Manajemen Mutu BU.PELAK BANGUNAN GEDUNG BU.PELAK BANGUNANSIPIL BU.PELAK MEKANIKAL/ ELEKTRIKAL dan LAINNYA BU. PERENCANAAN DAN PENGAWASAN Sub Bidang Standarisasi Sub Bidang Standarisasi Sub Bidang Standarisasi Sub Bidang Standarisasi Sub Bidang Sertifikasi Sub Bidang Sertifikasi Sub Bidang Sertifikasi Sub Bidang Sertifikasi • Pengarah adalah terdiri dari perwakilan stakeholder yang memerlukan Badan Usaha yang mampu 3. Asesor ASESOR BADAN USAHA ASESOR BADAN USAHA • pengarah bertanggung jawab kepada Lembaga atas keberlangsungan Unit Sertifikasi dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan Unit Sertifikasi dan program kerja, anggaran belanja, mengangkat dan memberhentikan pengurus Unit Sertifikasi. ASESOR BADAN USAHA

  18. UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA NASIONAL Pengarah 1. Unsur Pengarah Kepala Pelaksana 2. Unsur Pelaksana BidangAdministrasi BidangManajemenMutu BIDANG ARSITEKTUR BIDANG SIPIL BIDANG MEKANIKAL/ ELEKTRIKAL BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN MANAJEMEN PELAKSANAAN Sub Bidang Standarisasi Sub Bidang Standarisasi Sub Bidang Standarisasi Sub Bidang Standarisasi Sub Bidang Sertifikasi Sub Bidang Sertifikasi Sub Bidang Sertifikasi Sub Bidang Sertifikasi • Pengarah adalah terdiri dari perwakilan stakeholder yang memerlukan Badan Usaha yang mampu 3. Asesor ASESOR BADAN USAHA • Pengarah bertanggung jawab kepada Lembaga atas keberlangsungan Unit Sertifikasi dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan Unit Sertifikasi dan program kerja, anggaran belanja, mengangkat dan memberhentikan pengurus Unit Sertifikasi. ASESOR BADAN USAHA ASESOR KOMPETENSI

  19. I. Unsur Pengarah USBU dan USTK:Garis besar Proses Pembentukan

  20. i. Unsur pengarah u.s. badan usaha: Struktur Organisasi • Contoh: • Institusi pengguna jasa konst terkait bangunan gedung • Asosiasi properti • Ormas • Aso yg memenuhi persyaratan • Wakil P.T. prodi arsitek & sipil • dst • Contoh: • Institusi pengguna jasa konst terkait bangunan sipil • Ormas pemerhati bangunan sipil • Aso yg memenuhi persyaratan • Wakil P.T. Prodi sipil/lingkungan • dst • Contoh: • Institusi pengguna jasa konsultan • Ormas • Aso yg memenuhi persyaratan • Wakil P.T prodi terkait • dst • Contoh: • Institusi pengguna jasa konst terkait M/E • Ormas • Aso yg memenuhi persyaratan • Wakil P.T prodi M/E • dst

  21. i. Unsur Pengarah dlm U.S. Tenaker:Struktur Organisasi • Contoh: • Wakil dari perguruan tinggi dengan program studi terkait jasa konstruksi bidang arsitektur, bidang sipil, bidang mekanikal/elektrikal, bidang tata lingkungan dan manajemen pelaksanaan; • Instansi Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait tenaga kerja konstruksi; • Institusi non Pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten; • Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi memenuhi persyaratan menjadi kelompok unsur tingkat nasional. • Organisasi masyarakat atau institusi pemerhati tenaga kerja konstruksi

  22. I. Unsur Pengarah USBU dan USTK:Tim Pembentukan Unsur Pengarah • Diinisiasi, dibentuk, dan ditetapkan oleh LPJK • Bertanggungjawab kepada LPJK • Tugas: • Mengumpulkan nama-nama stakeholderper klasifikasi usaha • Memfasilitasi Rapat Penetapan Unsur Pengarah • Menyerahkan Berita Acara Rapat Perdana Unsur Pengarah kepada LPJKN • Output Tim: Long List stakeholder per klasifikasi usaha dan tenaga kerja

  23. I. Unsur Pengarah USBU dan USTK:Tim Pembentukan Unsur Pengarah (Lanj.) • Keanggotaan Tim Pembentukan Unsur Pengarah USBU terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu: • 1 (satu) orang ketua dari Pengurus Lembaga; • 4 (empat) orang anggota yang terdiri dari perwakilan kelompok unsur dengan komposisi jumlah yang sama, dengan salah satu anggota merangkap sebagai sekretaris; • Masing-masing anggota bertugas menyusun daftar nama calon pemangku kepentingan dalam unsur pengarah yang terdiri dari pemangku kepentingan pada klasifikasi usaha bangunan gedung, usaha bangunan sipil, usaha mekanikal/elektrikal dan jasa pelaksana lainnya, serta usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan • Keanggotaan Tim Pembentukan Unsur Pengarah USTK terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu: • 1 (satu) orang ketua dari Pengurus Lembaga; • 4 (empat) orang anggota yang terdiri dari perwakilan kelompok unsur dengan komposisi jumlah yang sama, dengan salah satu anggota merangkap sebagai sekretaris; • Masing-masing anggota bertugas menyusun daftar nama calon pemangku kepentingan dalam unsur pengarah yang terdiri dari pemangku kepentingan pada klasifikasi arsitek, sipil, mekanikal/elektrikal, tata lingkungan dan manajemen pelaksanaan

  24. I. Unsur Pengarah USBU dan USTK:Mekanisme Rapat PENETAPAN Unsur pengarah

  25. II. Unsur Pelaksana US. BU & TK:Proses Pembentukan

  26. II. Unsur Pelaksana US. BU & TK: Proses dan Rekruitmen • Proses rekruitmen unsur pelaksana unit sertifikasi badan usaha jasa konstruksi tingkat nasional sekurang-kurangnya meliputi: • Pengumuman proses rekruitmen unsur pelaksana unit sertifikasi melalui media cetak nasional dan website; • Seleksi administratif; • Uji Psikologi; • Uji pengetahuan substansi; • Wawancara. • Kriteria unsur pelaksana sekurang-kurangnya meliputi: • Memiliki pengetahuan regulasi jasa konstruksi nasional • Memiliki pengetahuan persyaratan perizinan badan usaha di Indonesia • Memiliki pengetahuan tentang proses sertifikasi dan registrasi • Memiliki kompetensi sesuai bidangnya (bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal elektrikal dan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi) • Memiliki pengetahuan tentang tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance ) • Memiliki integritas dalam menjaga proses sertifikasi yang adil dan transparan • Penyusunan mekanisme rekruitmen dan kriteria unsur pelaksana berazaskan ketidakberpihakan kepada satu golongan.

  27. iii. ASESOR DALAM UNIT SERTIFIKASI

  28. iii. ASESOR DALAM UNIT SERTIFIKASI:Proses Penetapan Asesor

  29. III. ASESOR DALAM UNIT SERTIFIKASI: • Kritieria Minimal ProsesRekruitmenAsesor • Proses rekruitmen asesor unit sertifikasi badan usaha jasa konstruksi tingkat nasional sekurang-kurangnya meliputi: • Pengumuman proses rekruitmen asesor unit sertifikasi badan usaha jasa konstruksi melalui media cetak nasional dan website; • Seleksi administratif; • Uji pengetahuan substansi; • Uji praktik penilaian dan asesment badan usaha jasa konstruksi. • Uji psikologi; dan • Wawancara. • Penyusunan mekanismerekruitmendankriteriaasesorberazaskanketidakberpihakankepadasatugolongan.

  30. III. ASESOR DALAM UNIT SERTIFIKASI: • Kriteria Minimal SeorangAsesor • AsesorKemampuanBadan Usaha JasaKonstruksiNasionaldanAsesorPenyetaraanKlasifikasidanKualifikasiBadan Usaha JasaKonstruksiAsingadalahasesor yang telahterdaftardiLembagadansekurang-kurangnyamemilikikompetensisebagaiberikut: • mengertiskemasertifikasi yang relevan; • memilikipengetahuan yang cukupmengenaimetodeujiandandokumen • ujian yang relevan; • bebasdarikepentinganapapunsehinggadapatmelakukanpenilaian (asesment) dengantidakmemihakdantidakdiskriminatif. • Memenuhiketentuantentangasesor yang telahditetapkanLembaga

  31. B. PEMBENTUKAN UNIT SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN TENAGA KERJA TINGKAT PROVINSI BENTUKAN LPJKD • Proses pembentukan sama dengan proses pembentukan Unit Sertifikasi Tingkat Nasional • LPJK Tingkat Provinsi mengajukan lisensi kepada LPJK Tingkat Nasional • Unit Sertifikasi yang dapat beroperasi adalah yang telah mendapatkan lisensi dari LPJK Tingkat Nasional

  32. C. PEMBENTUKAN UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA TINGKAT PROVINSI BENTUKAN MASYARAKAT

  33. UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA TINGKAT PROVINSI BENTUKAN MASYARAKAT:Permenpu 10/2010 Pasal 3.1.e • Masyarakat jasa konstruksi dapat membentukUnit Sertifikasi Tenaga Kerja, dengan ketentuan: • Unit Sertifikasi Tenaga Kerja bentukanmasyarakat jasa konstruksi hanya melayani sertifikasi Tenaga Ahli Madya, Tenaga Ahli Muda, dan Tenaga Terampil dalam satu wilayah provinsi; • dalam satu wilayah provinsi dapat dibentuk lebih dari satu Unit Sertifikasi Tenaga Kerja bentukan masyarakat jasa konstruksi.

  34. Unit Sertifikasi Tenaker Bentukan Masy.:Proses pembentukan Mengajukan Permohonan Lisensi kepada LPJKN melalui LPJKD

  35. LISENSI OLEH LEMBAGA TINGKAT NASIONAL KEPADA UNIT SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN TENAGA KERJA TINGKAT PROVINSI SERTA UNIT SERTIFIKASI TENAGA KERJA BENTUKAN MASYARAKAT Petunjuk Teknis

  36. RuangLingkupJuknislisensi • Proses lisensi Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Provinsi. • Proses lisensi Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi. • Proses lisensi Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat

  37. Ketentuan umum • Dalam memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Provinsi, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi, dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat, Lembaga Tingkat Nasional membentuk Komite Lisensi Unit Sertifikasi. • Tugas Komite Lisensi Unit Sertifikasi meliputi: • Melaksanakan penilaian permohonan lisensi unit sertifikasi badan usaha jasa konstrusi Tingkat Provinsi, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi, dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat; • Memberikan rekomendasi lisensi unit sertifikasi badan usaha jasa konstrusi Tingkat Provinsi, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi, dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat kepada Pengurus Lembaga Tingkat Nasional; dan • Melaksanakan pengawasan terhadap unit sertifikasi badan usaha jasa konstrusi Tingkat Provinsi, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi, dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentukan Masyarakat. • Komite Lisensi Unit Sertifikasi terdiri dari Dewan Komite Lisensi dan Asesor Lisensi

  38. Ketentuan umum (Lanj.) • Lisensiberlakuuntuk 3 (tiga) tahunterhitungsejakpenerbitanlisensidandapatdiperpanjangmelaluimekanismepenilaian yang sama. • Untukperpanjanganlisensi, pemberianlisensiberdasarkanpenilaianterhadappermohonanperpanjanganlisensidanmempertimbangkanhasilpengawasan Tim PelaksanaLisensi • Bagi Unit Sertifikasi yang belumlayakmakaLembagaakanmemberikankeputusanpenolakannya yang disertaialasanpenolakan. • Jika Unit SertifikasiBadan Usaha dan/atau Unit SertifikasiTenagaKerja Tingkat Provinsidisuatuprovinsibelummendapatkanlisensimakatugasdanfungsi Unit Sertifikasitersebutdilaksanakanoleh Unit SertifikasiBadan Usaha dan/atau Unit SertifikasiTenagaKerjaNasional. • KetentuanlebihlanjutmengenaimekanismepemberianlisensidiaturolehLembaga Tingkat Nasional

  39. KOMITE LISENSI UNIT SERTIFIKASI dan komite banding DALAM LEMBAGA Pengurus Lembaga Tingkat Nasional Keputusan Lisensi KomiteLisensi Unit Sertifikasi Dewan Komite Lisensi (5 atau 7 org) Komite Banding (Diatur lebih lanjut oleh Lembaga) Rekomendasi lisensi Asesor Lisensi Unit Sertifikasi BUJK Asesor Lisensi Tenaga Kerja

  40. PembagianTugasdalamKomiteLisensi

  41. Dewan Komite Lisensi (5 atau 7 org)

  42. Kriteria umum anggota Dewan Komite Lisensi • bertaqwakepadaTuhan Yang MahaEsa; • tingkatpendidikan paling rendah strata 1; • sehatjasmanidanrohani; • mampuberpikir, bersikapdanbertindaksecaraindependendanprofesional; • bersediamencurahkanpikirannyabagipengembanganjasakonstruksidalambentukpernyataantertulis; • memenuhipersyaratankompetensi yang telahditetapkanLembaga; • tidakmerangkapsebagaiketuaAsosiasi yang bergerakdalambidangusahajasakonstruksi; • tidakmerangkapsebagaipengarahataupelaksanaatauasesordalam unit sertifikasitingkatnasionalatauprovinsi; dan • tidakdalam status terpidana.

  43. Asesor Lisensi • JumlahAsesor Lisensidisesuaikandengankebutuhan yang berkembang. • Asesor Lisensisekurang-kurangnyamemilikikriteriasebagaiberikut: • Memilikikompetensi yang memadaimengenaisistempengendaliandanpenjaminanmutu • Memilikikompetensi yang memadaimengenaimetodeverifikasidanvalidasi • Memilikipengetahuan yang memadaimengenaiperaturanperundanganterkaitjasakonstruksi • bebasdarikepentinganapapunsehinggadapatmelakukanpenilaiandengantidakmemihakdantidakdiskriminatif

  44. Mekanisme Pemberian Lisensi USBU Tkt Provinsi Komite Banding Lembaga Memenuhi Tidak Memenuhi Unit Sertifikasi menerima putusan? Ajukan banding YA TIDAK

  45. Mekanisme Pemberian Lisensi USTK Tkt Provinsi Komite Banding Lembaga Memenuhi Tidak Memenuhi Unit Sertifikasi menerima putusan? Ajukan banding YA TIDAK

  46. Mekanisme Pemberian Lisensi USTK BENTUKAN MASYARAKAT Komite Banding Lembaga Memenuhi Tidak Memenuhi Unit Sertifikasi menerima putusan? Ajukan banding YA TIDAK

  47. Terima kasih

More Related